Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ETIKA PENYUSUN DAN PENILAI AMDAL REFF : IAIA OLEH : HERRI Y. HADIKUSUMAH PPSDAL LPPM UNPAD 7 – 10 OKTOBER 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ETIKA PENYUSUN DAN PENILAI AMDAL REFF : IAIA OLEH : HERRI Y. HADIKUSUMAH PPSDAL LPPM UNPAD 7 – 10 OKTOBER 2014."— Transcript presentasi:

1 ETIKA PENYUSUN DAN PENILAI AMDAL REFF : IAIA OLEH : HERRI Y. HADIKUSUMAH PPSDAL LPPM UNPAD 7 – 10 OKTOBER 2014

2 ETIKA PENILAI AMDAL

3  Pengertian etika: Pertama secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani yaitu “Ethos” yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaiatan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Etika sering dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik- buruknya perilaku manusia, yaitu perintah yang harusdipatuhi dan larangan yang harus dihindari.

4 Kedua, etika dipahami juga dalam pengertian yang berbeda dengan moralitas. Dalam pengertian ini, etika dimengerti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi konkret tertentu. Refleksi kritis ini menyangkut tiga hal yaitu:  refleksi kritis tentang norma dan nilai yang kita anut selama ini.  refleksi kritis tentang situasi khusus yang kita hadapi dengan segala keunikan dan kompleksitasnya.  Rekleksi kritis tentang berbagai paham yang dianut oleh manusia atau kelompok masyarakat tentang apa saja.

5  Pengertian Kode Etik: Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Peter Solihin, Yenny Salim): Kode : tanda yang disetujui untuk menyatakan maksud-maksud tertentu; Etik=Etika : berkenan dengan etika atau moral. Etik : adalah aturan-aturan, asas atau nilai-nilai yang berkenaan dengan akhlak atau sopan santun yang menjadi pedoman bagi kelompok tertentu Kode Etik (G. Wursanto), merupakan aturan-aturan susila atau sikap akhlak yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh para anggota yang tergabung dalam suatu organisasi profesi. Jadi, kode etik sebenarnya berupa suatu ikatan, tatanan, kaidah/norma yang harus diindahkan yang berisi petunjuk tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diperbuat oleh mereka (masyarakat profesi) dalam menjalankan profesinya dan pelanggarannya membawa akibat/konsekuensi tertentu.

6 Kode etik merupakan norma moral, tidak memiliki kekuatan memaksa (enforcement) baik berupa denda ataupun hukuman penjara. Sanksinya juga lebih bersifat sanksi moral, al. dikucilkan dari organisasinya, dicemooh masyarakat, tidak dipercaya. Namun dapat diberikan sanksi administrasi oleh organisasinya, misal: diberi Surat Peringatan, dicabut keanggotaannya, diusulkan kepada induk organisasinya /instansinya untuk tidak boleh melakukan penyidikan atau tindakan tertentu atau diproses lebih lanjut sesuai pelanggarannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Bila ada kode etik yang memiliki sangsi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.

7  Nilai-nilai Moral Nilai-nilai moral yang ada di masyarakat bersifat universal seperti: Bersih dan jujur Bertanggung jawab Profesional dan tuntas Sopan dan santun Mempunyai komitmen Berakhlak baik Mengedepankan penyelamatan lingkungan Tulus dan berani Adil Arif dan bijaksana Disiplin Peduli Menghargai Tegas Efektif Memiliki legalitas Berani menegakkan keadilan Terampil Konsekuen Tidak menerima suap Mengawasi diri sendiri Menjaga harmoni Tidak menerima gratifikasi Punya integritas Punya komitmen lingkungan Terbuka dan transparan Kepentingan bersama (Common Good) Keterbukaan (Transparancy) Akuntablitas (Accountability) Partisipasi Kebersamaan dan Koordinasi Tanggung jawab

8  Kode Etik Penilai Amdal Kode etik penilai Amdal dapat diartikan sebagai pedoman etis atau sebagai pedoman berperilaku dalam melakukan proses penilaian dokumen Amdal pada komisi penilai Amdal. Oleh karena kode etik merupakan norma moral, maka beberapa nilai moral yang ada di atas dapat dijadikan sebagai kode etik penilai Amdal. Menurut Barry Sadler (1996) core values Amdal adalah: Integrity: proses amdal harus sesuai dengan standar- standar yg telah disepakati/berlaku; Utility: proses Amdal harus dapat memberikan informasi yg seimbang dan kredibel untuk pengambilan keputusan; Sustainability: proses Amdal harus dapat menghasilkan perlidungan terhadap lingkungan.

9 Seseorang yang sedang melakukan penilaian dokumen Amdal dapat dikatakan tidak etis jika, misal: “memaksakan kehendak” atau dengan kata lain “pokoknya”; berkata kurang sopan dengan kalimat –kalimat yang seakan-akan pemrakarsa /konsultan seperti “pesakitan”; menyalahkan tanpa membaca dengan baik dokumen yang dinilai; tidak bersifat terbuka terhadap perkembangan teknologi, sehingga ada dokumen dengan menggunakan metode yang berbeda dengan yang biasa seorang penilai pahami diarahkan untuk mengikuti dengan metode yang penilai pahami. Dll.

10 Sebagai contoh, Code of Conduct dari anggota yang tergabung dalam International Association for Impact Assesment (IAIA) adalah sebagai berikut: “As a self-ascribed professional member of IAIA, the information and services that I provide must be of the highest quality and reliability. I consequently commit myself: To conduct my professional activities with integrity, honesty, and free from any misrepresentation or deliberate bias. To conduct my professional activities only in subject areas in which I have competence through education, training, or experience. I will engage, or participate with, other professionals in subject areas where I am less competent. To take care that my professional activities promote sustainable and equitable actions as well as a holistic approach to impact assessment.

11 To check that all policies, plans, activities, or projects with which I am involved are consistent with all applicable laws, regulations, policies and guidelines. To refuse to provide professional services whenever the professional is required to bias the analysis or omit or distort facts in order to arrive at a predetermined finding or result. To disclose to employers and clients and in all written reports, any personal or financial interest that could reasonably raise concerns as to a possible conflict of interest. To strive to continually improve my professional knowledge and skills and to stay current with new developments in impact assessment and my associated fields of competence. To acknowledge the sources I have used in my analysis and the preparation of reports. To accept that my name will be removed from the list of self-ascribed professional members of IAIA should I be found to be in breach of this code by a disciplinary task- group constituted by the IAIA Board of Directors”

12 Secara umum, seorang penilai Amdal harus memiliki kode etik: Sebagai seorang profesional:  Integritas  Kejujuran  Konsisten  Keterbukaan  Selalu mengikuti perkembangan IPTEK

13 Dalam pengambilan keputusan  Sikap hormat terhadap alam (respect for nature)  Prinsip tanggung jawab (moral responsibility for nature)  Solidaritas kosmis (cosmic solidarity)  Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam (caring for nature)  Prinsip “No Harm”  Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam  Prinsip keadilan  Prinsip demokrasi

14 ETIKA PENYUSUN AMDAL

15 1. Tanggung-Jawab Publik dan Hukum bagi Penyusun Dokumen AMDAL: Pekerjaan sebagai penyusun AMDAL, pada hakekatnya merupakan pekerjaan publik yang selain dipertanggung-jawabkan kepada Pemerintah juga secara langsung dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat. Pertanggung-jawaban ini berkaitan dengan aspek keselamatan dan keamanan lingkungan, baik dalam kawasan sempit maupun luas. Aspek keselamatan ini juga berkaitan dengan aspek kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar usaha dan atau kegiatan.

16 Mengingat ruang-lingkup tanggung- jawabnya, maka tenaga ahli penyusun AMDAL harus dapat menghadapi tuntutan publik dan juga tuntutan hukum. Untuk menjawab tuntutan ini, maka untuk setiap tenaga ahli penyusun dokumen AMDAL perlu disepakati adanya sarana yang berupa norma-norma kerja, antara lain sebagai berikut:

17 KODE ETIK TENAGA AHLI PENYUSUN AMDAL Sebagai seorang tenaga ahli penyusun AMDAL, informasi dan pelayanan yang saya berikan harus berkualitas dan dapat dipercaya. Saya konsekuen dan berkomitmen sebagai berikut : Menjalankan aktifitas ketenaga-ahlian dengan integritas, kejujuran dan bebas dari konflik kepentingan atau kesalahan yang disengaja. Menjalankan aktifitas ketenaga-ahlian hanya dalam bidang yang saya kuasai saja yang didapat dari pendidikan, pelatihan, atau pengalaman.Menjalankan aktifitas ketenaga-ahlian dengan mengedepankan keseimbangan dan keutuhan dalam upaya mengambil pendekatan yang holistik dalam memperkirakan dampak. Memastikan bahwa semua kebijakan, perencanaan, aktifitas / kegiatan, atau proyek yang dikerjakan adalah konsiten dengan hukum, regulasi, dan Undang-undang yang berlaku.

18 Menolak memberikan pelayanan ketenaga-ahlian jika diminta untuk membiaskan analisis, dengan menghilangkan, atau mengubah fakta sehingga mempengaruhi hasil. Mengutamakan keterbukaan kepada pemberi kerja atau rekanan pada setiap laporan tertulis baik pribadi maupun finansial untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. Berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan ketenaga-ahlian dan terus mengikuti perkembangan dalam kajian dampak dan kompetensi yang relevan. Mencantumkan sumber yang digunakan dalam melakukan analisis dan penyusunan laporan.

19 b. Pedoman-pedoman Kerja Penyusun DokumenAMDAL. Sebagai tenaga ahli bersertifikat yang harus mempertanggung-jawabkan pekerjaannya, setiap tenaga ahli wajib memiliki norma-norma kerja yang merupakan panutan bersama Untuk penyusunan dokumen-dokumen ini, pertimbangan pertama yang ditempuh adalah mengacu norma-norma yang ada, khususnya yang telah dikembangkan oleh International Association of Impact Assesment (IAIA). Dokumen-dokumen ini perlu dikaji bersama dan dirumuskan bersama untuk menjadi norma bersama yang disepakati oleh stake-holder penyusunan AMDAL. Dokumen yang dimaksud menjadi acuan, adalah sebagai berikut:

20 Sistem Mutu: Pada tahap pertama, jawaban terhadap tantangan ini adalah bagaimana merancang kelembagaan dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi. Rancangan kelembagaan ini diwujudkan dalam bentuk sistem manajemen mutu,

21 Standar Kompetensi: Untuk dapat mengoperasikan sistem mutu guna pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pihak Kementerian Lingkungan Hidup telah menyediakan standar kompetensi

22 SEKIAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA SEMOGA BERMANFAAT


Download ppt "ETIKA PENYUSUN DAN PENILAI AMDAL REFF : IAIA OLEH : HERRI Y. HADIKUSUMAH PPSDAL LPPM UNPAD 7 – 10 OKTOBER 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google