Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pendidikan Kewarganegaraan Eko Riyadi. BUKU-BUKU Tim IAIN Jakarta, Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani, IAIN Jakarta Pres,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pendidikan Kewarganegaraan Eko Riyadi. BUKU-BUKU Tim IAIN Jakarta, Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani, IAIN Jakarta Pres,"— Transcript presentasi:

1 Pendidikan Kewarganegaraan Eko Riyadi

2 BUKU-BUKU Tim IAIN Jakarta, Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani, IAIN Jakarta Pres, Mansour Faqih, Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Kaelan dan Ahmad Zubaidi, Pemdidikan Kewarganegaraan, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, Samsul Wahidin, Pokok-Pokok Pendidikan Kewarganegaraan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

3 NEGARA Negara: Diterjemahkan dari kata-kata asing, yaitu: State (Inggris);Staat (Belanda & Jerman); Etat (Prancis) Negara: (1) Integrasi dari kekuasaan politik;(2) organisasi pokok dari kekuasaan politik; (3) alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat; (4) organisasi yg ada dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan golongan lainnya dan dapat menetapkan tujuan dari kehidupan bersama.

4 Pengertian Negara Alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat Suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih besar daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu Asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat berdasarkan sistem hukum yang dilaksanakan oleh suatu pemerintah yg untuk itu diberi kekuasaan memaksa

5 Syarat adanya negara Penduduk: sejumlah orang yang mendiami wilayah negara itu, yang secara sosiologis disebut warga dari negara itu. Wilayah: sebagai landasan materiil Pemerintah: sekelompok orang yang diberi kewenangan untuk mengatur penduduk dan wilayah dalam negara itu. Pengakuan Negara Lain Konvensi Montevideo 1948

6 Tugas Negara (1) Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial agar tidak membahayakan Mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat seluruhnya Menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama-satu sama lain

7 Fungsi Negara (2) Melaksanakan ketertiban (law and order) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya Pertahanan Menegakkan keadilan (justice)

8 Sifat Negara Memaksa Monopoli Mencakup semua

9 NEGARA HUKUM

10 Negara Hukum Ide dari Plato yang ditulis dalam 3 buah buku yaitu: politeia (the Republika), politicos (the Statement) dan Nomoi (the Law). Dilanjutkan oleh Aristoteles (384 SM) dalams ebuah buku berjudul Politica.

11 Aristoteles “Negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum”. “Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan, dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan, dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut”.

12 Machiaveli (Il Principle) Tujuan negara adalah kekuasaan. Pangeran wajib mengetahui dengan baik bagaimana ia harus bertindak seperti seekor binatang yang harus meniru kancil dan singa, tetapi singa tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perangkap dan kancil tidak dapat mempertahankan dirinya dari serigala. Oleh karena itu seseorang raja harus menjadi kancil untuk mengenali perngkap, dan menjadi singa untuk menakuti serigala.

13 Shang Yang (Cina) Tujuan negara adalah untuk mencari kekuasaan. “Apabila kita ingin memiliki negara yang kuat dan berwibawa, maka rakyatnya harus lemah dan miskin”.

14 Thomas Hobbes (Malmesbury, ) Bukunya De Cive dan Leviathan Manusia adalah makhluk bebas, jadi manusia saling menyerang dan tercekam rasa takut, sehingga manusia membuat negara dengan membuat perjanjian masyarakat (contract social): “Saya memberikan wewenang dan menyerahkan hak saya untuk memerintah diri saya, kepad orang ini, atau kepada majelis untuk, dan menyetujui secara resmi tindakannya dalam cara seperti itu”. Raja sebagai penerima wewenang, maka raja punya kekuasaan mutlak untuk membuat UU, peradilan, menjalankan paksaan, mengangkat pejabat negara dll. Kekuasaan negara dan gereja dijadikan satu ada di tangan raja. Setelah kekuasaan raja absolut, maka tidak ada lagi pertentangan antar masyarakat.

15 John Locke (Wrington, 1632 – 1704) Bukunya Two Treatises on Civil Government Manusia dilahirkan dengan memiliki kebebasan dan hak-hak asasi (hak kehidupan,kemerdekaan, kesehatan dan hak milik). Agar hak-hak asasi tidak terganggu, maka dibentuklah suatu organisasi body politic atau negara. Tujuan negara adalah menjaga dan menjamin terlaksananya kebebasan dan hak asasi manusia.

16 Unsur pemerintahan berkonstitusi: 1.pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. 2.pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. 3.pemerintahan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan dan tekanan dari pemerintahan yang despotis.

17 NEGARA HUKUM & WARGANEGARA Negara hukum adalah negara dimana kekuasaan yang menjalankannya, mengelola dan menjalankan negara itu berdasarkan hukum. Lembaga-lembaga negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan

18 LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA Polisi Tentara Pemerintah MPR DPR MA MK DPD KY

19 Semua lembaga negara di atas adalah juga lembaga hukum, yang membuat hukum, menjalankan hukum dan karena itu harus menjalankan segala kekuasaan yang diberikan kepadanya berdasarkan hukum.

20 Asas-Asas Negara Hukum Persamaan di depan hukum Legalitas Praduga tidak bersalah Hukum tidak boleh berlaku surut Kekuasaan diatur oleh hukum Peradilan yang merdeka

21 Rakyat/Penduduk/Warganegara Rakyat atau penduduk atau warganegara melaksanakan hak, kepentingan dan kewajibannya berlandaskan hukum. Rakyat atau penduduk atau warganegara yang tidak dibatasi oleh hukum dapat berlaku sewenang-wenang. Kesewenang-wenangan penduduk, sama berbahayanya dengan kesewenang-wenangan negara.

22 LEMBAGA MASYARAKAT LSM Pers Perguruan Tinggi Lembaga-Lembaga Keagamaan

23 KEWARGANEGARAAN

24 Kewarganegaraan Penduduk yang menghuni suatu negara disebut warganegara Dahulu penduduk disebut kawula atau hamba, tetapi bersamaan dengan diterimanya konsep negara di abad ke-19, disebut warganegara Dengan status warganegara, maka setiap orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama

25 Warganegara Warganegara: adalah penduduk yang memiliki hubungan tidak terputus dengan tanah airnya, dan dengan konstitusi dimanapun dia berada Pengertian ini mengandung makna,orang sebagai subyek yg ikut menentukan ada tidaknya negara Makna lain adalah adanya nilai kemerdekaan manusia atas dominasi negara

26 Hak-Hak Warganegara Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum & pemerintahan…(UUD 1945 ps. 27 ayat 1) Tiap-tiap wargenegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian (UUD 1945 ps 27 ayat 2) Hak Asasi Manusia (pasal 28) Berhak ikut serta dalam bela negara (pasal 30) Berhak mendapat pengajaran (31) Berhak memiliki hak atas tanah

27 Hak untuk tidak ditangkap dan ditahan sewenang-wenang Hak atas pemeriksaan pengadilan yang cepat agar seseorang segera mendapat kepastian hukum. Hak atas pemeriksaan pengadilan dengan batas waktu yang layak, terutama bagi mereka yang ditahan

28 hak untuk memperjuangkan atau melawan penahanan di depan pengadilan. Hak ini harus diberikan untuk menjamin penahanan tidak dilakukan dengan melanggar hukum Hak atas konpensasi kepada mereka yang ditahan secara tidak sah. Hak untuk diadili oleh peradilan yang fair, adil, dan transparan

29 Bukan Warganegara Penduduk yg hubungannya hanyalah selama yang bersangkutan bertempat tinggal dalam wilayah negara tersebut. Tidak memiliki hak-hak sebagaimana diterima oleh warganegara.

30 Unsur yang menentukan kewarganegaraan Keturunan (ius sanguinis). Daerah tempat kelahiran (ius solis) Pewarganegaraan (naturalisasi)

31 Pewarganegaraan Pewarganegaraan Aktif: seseorang dapat menggunakan hak pilih untuk memilih atau mengajukan kehendak mjd warganegara Pewarganegaraan pasif. Seseorang yg tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara, yg bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi (hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan)

32 Siapa yang berhak menjadi WNI? Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI; Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA; Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI;

33 Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang Ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuannya itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum kawin.

34 Anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; Anak yang baru lahir yang ditemukan wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui; Anak yang lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya; Anak yang dilahirkan di wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan pada anak yang bersangkutan; Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia setelah mengucapkan janji setia.

35 DEMOKRASI

36 Berasal dari kata Yunani: “demos” yang berarti “Rakyat” atau “penduduk”, dan “Createin” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan Demokrasi: kekeuasaan atau kedaulatan di tangan rakyat Rakyatlah yang berkuasa atau berdaulat

37 Pengertian Dasar Pemerintahan dari rakyat (from the people) Pemerintahan oleh rakyat (by the people Pemerintahan untuk rakyat (for the people)

38 Defenisi Para Ahli Merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu2 memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara kompetitif atas suara rakyat Pemerintahan dimana keputusan2 pemerintah yang penting didasarkan kepada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat Sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas suara rakyat di parlemen

39 Harold Laski “Tidak ada definisi demokrasi yang memadai untuk dijadikan sebagai konsep dalam sejarah. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan, sekaligus sebagai pandangan hidup sosial. Esensinya dapat ditemukan dalam karakter pemilih, hubungan pemerintah dengan rakyat, tidak adanya perbedaan warga negara di dalam bidang ekonomi, menolak pengakuan terhadap previlege (hak-hak istimewa) karena kelahiran, atau karena kekayaan, karena ras, suku atau kepercayaan”

40 Henry B Mayo “Sistem politik yang demokratis adalah sistem yang menunjukkan dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil- wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

41 Prinsip-Prinsip Demokrasi Adanya pembagian (division) /pemisahan kekuasaan Adanya pemilihan umum Adanya manajemen pemerintahan yang terbuka Adanya kebebasan individu Adanya peradilan yang bebas Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum Adanya kebebasan pers Adanya partai politik Tegaknya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia

42 Demokrasi Materiil : Sebagai ideologi, pandangan hidup dan teori Formil : Demokrasi dalam praktik

43 Unsur Demokrasi (A. Dahl) 1.Freedom to form and join organization 2.Freedom of expression 3.The rightsto vote 4.Eligibility to public office (kesempatan untuk dipilih atau menduduki jabatan pemerintahan negara) 5.The rights of political leaders to compete for support and votes (kampanye menarik dukungan pemilih) 6.Alternative source of information (sumber informasi) 7.Free and fair election 8.Institution for making government politics depend on votes and other expressions of preference (Lembaga pembuat kebijakan bergantung pada kemauan pemilih).

44 A. Demokrasi Materiil 1. Didasarkan pada kemerdekaan 2. Didasarkan pada kemajuan ekonomi 3. Didasarkan pada gabungan dari yang pertama dan kedua secara simultan. B. Demokrasi Formil mewujud pada pada sistem ketatanegaraan yang dianut masing-masing negara yang tidak selalu sama yakni sistem pemerintahan parlementer, presidensiil, sistem diktatorial, sistem pemerintahan campuran, negara kesatuan dan negara federal, republik, kerjaan dan lain-lain.

45 Jenis Demokrasi Demokrasi Liberal : sistem politik yang mana hak-hak individu diberikan diberikan perlindungan secara khusus oleh konstitusi dibandingkan dengan hak-hak umum. Demokrasi sosial : sistem politik di mana ada tambahan terhadap hak-hak liberal konvensional yang keberadaannya dapat dipertimbangkan atas ukuran kegiatan kelompok ekonomi dan sosial. Demokrasi Klasik : Demokrasi Langsung Demokrasi Moderen : Demokrasi Perwakilan (didasarkan pada filosofi liberal yang tujuan negaranya dibatasi oleh konstitusi)

46 Watak Dasar Negara Demokratis Negara mendengarkan suara rakyatnya Negara melindungi dan menjamin rasa aman rakyatnya Negara mensejahterakan kehidupan sosial ekonomi rakyatnya

47 Watak Dasar Warganegara yang Demokratis Memiliki rasa hormat dan tanggungjawab terhadap manusia dan kemanusian Bersikap kritis Terbuka Dialogis Rasional Objektif Adil Jujur

48 Arti Penting Demokrasi bagi WN Sbg landasan politik yg kuat bagi WN dlm menjalankan kedaulatannya Sbg landasan politik mengekspersikan kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berkembang sesuai dengan kemampuannya Sbg landasan politik bagi pemerintah memenuhi hak-hak warganegara

49 Dampak Negatif Bagi WN Warganegara sekadar mjd objek Warganegara hanya dibebani kewajiban- kewajiban dan sedikit diberikan hak-hak Pemerintah dapat bertindak sewenang- wenang Hukum yang dibuat tidak berpihak kepada kepentingan warganegara, tetapi pada kepentingan kekuasaan

50 HAK ASASI MANUSIA

51 Definisi Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)

52 1. Universalitas (Universality) Beberapa moral dan nilai-nilai etik tersebar di seluruh bagian dunia. Pemerintah dan komunitas seharusnya memahami dan menjunjung tinggi hal ini. Univesalitas hak diartikan bahwa hak tidak dapat berubah atau dia dialami dalam cara yang sama oleh semua orang

53 2. Kesetaraan (Equality) Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda –dengan sedikit perdebatan-- diperlakukan secara berbeda.

54 4. Non Diskriminasi (Non Discrimination) Diskriminasi adalah ‘a situation is discriminatory of inequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarly (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama)

55 5. Tak Terbagi (Indivisibility) Prinsip tak terbagi (indivisibility) dimaknai dengan ‘semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya’

56 Pembagian HAM Hak Sipil dan Politik : Hak sipil adalah kebebasan diri dari interfensi yang datang dari pihak lain terutama negara. Hak politik adalah kebabasan untuk turut serta dalam aktifitas politik pemerintahan. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : Hak yang berkaitan dengan kebutuhan dasar ekonomi, penikmatan fasilitas sosial dan berkehidupan budaya yang harus dipenuhi oleh negara. Hak Kolektif : Hak yang dimiliki oleh kelompok manusia.

57 Hak Sipil dan Politik hak untuk hidup, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk berpartisipasi dalam politik secara bebas, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminastif, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dengan alasan apapun dan dengan cara apapun, hak untuk tidak diperbudak dan diperdagangkan, hak untuk mendapatkan rasa aman,

58 Hak Sipil dan Politik hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang, hak untuk tidak dipenjara karena pailit, hak untuk diperlakukan secara sama di depan hukum, hak untuk tidak dituntut secara surut, hak kebebasan berfikir, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk menentukan agama sesuai pilihannya, hak untuk berdemontrasi secara damai, hak untuk tidak didiskriminasi dalam kehidupan sosial negara.

59 Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya hak untuk menentukan nasib sendiri dalam bidang ekonomi, hak untuk tidak didiskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam bidang ekonomi, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan suasan kerja yang baik bagi buruh, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, hak untuk mendapatkan hidup secara layak,

60 Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya hak untuk bebas dari kelaparan dan kehausan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk ambil bagian dalam kehidupan budaya, hak atas kesehatan, hak atas lingkunagn yang sehat, hak untuk mempertahkankan budaya adat.

61 Hak Kolektif Hak atas air bersih Hak atas lingkungan yang sehat Hak atas oksigen Hak atas pembangunan

62 Wawasan Nusantara Sumber : Kaelan dan Ahmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, Samsul Wahidin, Pokok-Pokok Pendidikan Kewarganageraan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

63 Wawasan Nusantara (Nation Outlook) Wawas : pandangan, tinjauan, atau penglihatan inderawi. Wawasan : cara pandang, cara lihat atau cara melihat. Nusa : pulau-pulau Antara : diapit antara dua hal (Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, Benua Asia dan Benua Australia)

64 Wawasan Nusantara Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan posisi geografisnya yang diapit antara dua hal demi terwujudnya tujuan dan cita-cita nasional.

65 Asas Kepulauan (Archipelago Principle) Archi : yang penting, pelagos : lau (Italia) Negara yang terdiri dari pulau-pulau, dimana laut adalah unsur penyambung dan bukan unsur pemisah. Wilayah Indonesia dulu dikenal dengan nama Nederlandsch Oost Indische Archipelago. Indonesia  Indo : India dan Nesos : pulau (Bahasa Yunani)  J.R. Logan dalam Journal of the Indian Archipelago and East Asia (1850)

66 Konsep Wilayah Lautan Res Nullius : laut tidak ada yang memiliki Res Cimmunis : laut milik manusia di seluruh dunia dan bukan milik negara Mare Liberum : wilayah laut bebas untuk semua bangsa Mare Clausum : laut sepanjang pantai atau sejauh 3 mil yang dapat dimiliki oleh negara Archipelagic State Principles : Konvensi PBB ttg Hukum Laut

67 Hukum Laut Internasional Indonesia memiliki: Laut Teritorial : wilayah laut selebar < 12 mil dari garis pangkal (batas air surut terendah sepanjang pantai). Perairan Pedalaman : wilayah sebelah dalam daratan (sebelah garis pangkal) Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) : < 200 mil laut dari garis pangkal. Di zona ini negara berdaulat penuh untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan SDA. Landas Kontinen : dasar laut dan tanah di bawahnya sepanjang merupakan wilayah alamiahnya yaitu antara 200 – 350 mil laut.

68 Wilayah Nusantara Terdiri dari pulau besar dan kecil, dan baru yang diberi nama. Jarak utara – selatan : km, barat – timur : km. Luas wilayah seluruhnya : km2, daratan seluas km2, perairan seluas km2. Perbandingan antara London sampai Angkara. Rujukan : Buku Statistik Nasional Tahun 2008

69 Hingga 2005, Indonesia memiliki 33 provinsi dan hingga 2007 provinsi itu dibagi menjadi 370 kabupaten, kecamatan dan desa.

70 Otonomi Daerah

71 Pengantar Nomos : Hukum, Auto : Sendiri  menetapkan hukum sendiri Otonomi daerah berkaitan dengan sistem demokrasi. Demokrasi menghendaki adanya kedaulatan rakyat untuk menentukan nasib sendiri. Nasib rakyat tidak hanya ditentukan oleh pucuk pimpinan nergeri, tetapi juga rakyat kebanyakan.

72 Dasar Pelaksanaan Otonomi Daerah PUU No. 1 Tahun 1945 asal 18 UUD 1945 UU No. 22 Tahun 1948 UU No. 1 Tahun 1957 Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 UU No. 18 Tahun 1965 TAP MPRS No: XII/MPRS/1966 UU No. 5 Tahun 1974 UU No. 22 Tahun 1999 UU No. 32 Tahun 2004 UU No. 12 Tahun 2008

73 Desentralisasi De : lepas Centrum : pusat Definisi : “the delegation of authority adequate for the discharge of specified functions to staff of a central departement who are situated outside the headquaters” (pendelegasian kewenangan sebagai fungsi- fungsi khusus dari pemerintah pusat terhadap staf yang ada di bawahnya).

74 Asas Asas otonomi : wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas pembantuan : penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa.

75 Keuntungan Desentralisasi Desentralisasi merupakan cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi keterbatasan perencanaan pembangunan. Dengan desentralisasi maka perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen. Desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat. Desentralisasi akan meningkatkan sensitifitas pemahaman pejabat pusat akan kebutuhan masyarakat di daerah.

76 Desentralisasi menjadi sarana agar program pemerintah pusat dapat menjangkau daerah- daerah terpencil yang sebelumnya hanya dinikmati oleh daerah-daerah yang dibuni oleh elit saja. Desentralisasi memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok, etnis, keagamaan di dala perencanaan pembangunan yang kemudian dapat memperluas kesamaan dalam mengalokaskan sumber daya dan investasi pemerintah.

77 Desentralisasi dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan serta lembaga private di untuk menjalankan fungsi-fungsi yang selama ini dikerjakan oleh departemen pusat. Desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi karena pejabat pusat tidak terjebak dalam rutinitas yang kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah

78 Urusan Pusat: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.


Download ppt "Pendidikan Kewarganegaraan Eko Riyadi. BUKU-BUKU Tim IAIN Jakarta, Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani, IAIN Jakarta Pres,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google