Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN KESEHATAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DI PUSKESMAS DI ERA JKN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK) Disampaikan pada Rapat Konsultasi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN KESEHATAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DI PUSKESMAS DI ERA JKN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK) Disampaikan pada Rapat Konsultasi."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN KESEHATAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DI PUSKESMAS DI ERA JKN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK) Disampaikan pada Rapat Konsultasi Teknis Program Obat Publik & Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 Solo-Jawa Tengah 21 Mei 2015

2 2 AGENDA PENDAHULUAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DI FKTP MEKANISME PENGADAAN BARANG/ MODAL PENUTUP

3 3 1.PENDAHULUAN

4 4 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UUD 1945 (Ps 28, 34), UU No. 40/2004, UU No. 24/2011 PP 101/2012, PERPRES 12 DAN 111 TH 2013, PERMENKES 69/2013, PERMENKES 71/2013, PERMENKES 69/2014, PERMENKES 28/2014, PERMENKES 59/2014 OPERASIONAL Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi penduduk/ masyarakat

5 SUMBER DANA JKN 5 IURAN NON PBI (PEKERJA DAN PEMBERI KERJA)  IURAN PBI APBN  IURAN PBI APBD IURAN PESERTA MANDIRI (PBPU) BIAYA YANKES BIAYA OPERASIONAL BIAYA CADANGAN BPJS KESEHATAN BIAYA PELAYANAN KES PENDANAAN JKN JASPEL DUKUNGAN OPERASIONAL YANKES POOLING IURAN BAYAR FASKES

6 6 Perpres No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Bab V. Manfaat Jaminan Kesehatan Pasal 22) : Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup: 1.Administrasi pelayanan; 2.Pelayanan promotif dan preventif; 3.Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 4.Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; 5.Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 6.Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; 7.Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan 8.Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi Yan Kuratif No. 3, 4, 7, 8 (Jaspel); Duk ungan Opr No. 5, 6 (Obat, BHP, Alkes), No. 1 & 2 (Operasional Pelay kes lainnya) 1 2 MANFAAT JKN FKTP

7 CARA BAYAR FASKES JKN 7 BPJS KES PEMBAYARAN FASKES TK. PERTAMA FASKES TK. LANJUTAN INA CBG’sKAPITASI & Cara lain yang lebih berhasil guna (Non Kapitasi) Pasal 39 ayat (1) Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres 111/2013 tentang Perubahan Atas Perpres 12/2013

8 8 2.PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN DI FKTP

9 9 KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA MERUPAKAN BAGIAN DARI KEKUASAAN PEMERINTAHAN MENYERAHKAN SEBAGIAN PRESIDEN selaku PKPKN (Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) UU 17/2003 BUPATI/WALI KOTAGUBERNUR Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2003 OTORITAS DAN TANGGUNGJAWAB ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MEMILIKI DASAR HUKUM

10 10 DASAR REGULASI 1.Peraturan Presiden No. 32/2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah 2.Permenkes No. 19/2014 Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah 3.SE Mendagri No. 900/2280/SJ, 5 Mei 2014 Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Pentatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Milik Pemda 4.Permenkes No.28/2014 Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional DASAR HUKUM Perundang undangan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah (Dana yang diterima secara bruto setor terlebih dulu ke kasda) DASAR REGULASI DANA KAPITASI NON KAPITASI

11 11 KEUANGAN NEGARA (UU No 17/03) KEUANGAN NEGARA (UU No 17/03) setiap penerimaan negara tidak dapat digunakan secara langsung tetapi harus disetor ke Kas Negara JKN (UU No 40/04, PERPRES 12/2013) JKN (UU No 40/04, PERPRES 12/2013) BPJS Kes membayar Dana Kapitasi ke FKTP (khusus untuk Pemda tidak melalui Kasda) PERPRES 32/2014: Sejalan Dengan UU Keu Negara 1

12 12 PERPRES 32/2014: Sejalan Dengan UU Keu Negara 2 Definisi Kas Daerah diperluas tidak sebatas RKUD tetapi termasuk di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sepanjang ditetapkan oleh Kepala Daerah Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya melalui SKPD kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah IPSAP No. 2 Penetapan Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP dan Rekening Dana Kapitasi JKN ditetapkan oleh Kepala Daerah

13 13 Mengatur mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK BLUD) Ps. 6 Ay (1), (2), (3) 1.BENDAHARA DANA KAPITASI JKN FKTP 2.REKENING DANA KAPITASI JKN FKTP KEPUTUSAN KEPALA DAERAH BAGIAN DARI REK BUD RUANG LINGKUP PERPRES 32/2014

14 PEMANFAATAN DANA KAPITASI 14 Dana Kapitasi digunakan seluruhnya untuk:  Jasa pelayanan kesehatan (Jaspel) meliputi Jaspel perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan  Dukungan Operasional pelayanan kesehatan, meliputi biaya Obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya JASPEL DI FKTP DI TETAPKAN SEKURANG KURANGNYA 60 % dari Total Kapitasi yg diterima dan Sisanya untuk Operasional Pelayanan Kes Lainnya KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PROPORSI JASPEL DAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DIATUR DENGAN PERMENKES No. 19/ 2014 PERPRES 32/2014 Ps. 12 Ay (1), (2), (3), (4), (5)

15 LINGKUP PENGATURAN PERMENKES 19/ Pengaturan penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional ditujukan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD). JASPEL (SEKURANG- KURANGNYA 60% DARI TOTAL KAPITASI) DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DITETAP KAN SETIAP TAHUN DENGAN SK KEPALA DAERAH MEMPERTIMBANGKAN a.kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; b.kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan c.besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah

16 PEMANFAATAN DANA UTK JASPEL 1 16 JASA PELAYANAN KESEHATAN UNTUK JASA SEMUA TENAGA KESEHATAN & NON KESEHATAN YG MELAKUKAN PELAYANAN DI FKTP PEMBAGIAN JASPEL DITETAPKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN a.JENIS KETENAGAAN DAN/ ATAU JABATAN b.KEHADIRAN Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan, dinilai sebagai berikut: a.tenaga medis, diberi nilai 150; b.tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100; c.tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60; d.tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40; e.tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan f.tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15 PERMENKES 19/2014 Ps. 4 Ay (1), (2), (3)

17 PEMANFAATAN DANA UTK JASPEL 2 17 PERMENKES 28/2014 Point Ketenagaan – (Jml Hari Tdk masuk kerja x Point per hari Ketenagaan) + (Jml hari kerja efektif – Jml Hari Tdk masuk kerja) + Variabel Daerah JUMLAH POINT SELURUH KETENAGAAN DI FKTP X TOTAL JASPEL YG TELAH DITETAPKAN KETERANGAN: Point per hari ketenagaan = Point Ketenagaan/Jlh Hari kerja efektif dlm sebulan CONTOH; Point tenaga Medis = 150 Jumlah Hari kerja efektif sebulan = 25 Point per hari ketenagaan = 150/25 = 6 FORMULA PERHITUNGAN JASPEL (Status Tenaga, Masa Kerja Kinerja)

18 PEMANFAATAN DUKUNGAN OPERASIONAL 1 18 DUKUNGAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN: a.obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan b.kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan melalui SKPD Dinas Kesehatan, dengan memper timbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah PERMENKES 19/2014 Ps 5, Ay (1), (2)

19 PEMANFAATAN DUKUNGAN OPERASIONAL 2 19 KEGIATAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA: a.Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya b.Kegiatan kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan; c.Operasional untuk Puskesmas keliling; d.Bahan cetak atau alat tulis kantor; e.administrasi keuangan dan sistem informasi Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukung an biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PERMENKES 19/2014 Ps 5, Ay (3), (4) ATURAN KEU DAERAH

20 BELANJA OPERASIONAL YANKES LAINNYA 20 OPERASIONAL PELAYANAN KES LAINNYABELANJA a.Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya A.L; Belanja Makan-Minum, Jasa Profesi NS, Fotocopy bahan, Service ringan alkes, Perjalanan b.Kegiatan kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan; A.L; Perjalanan, Uang Harian c.Operasional untuk Puskesmas keliling;A.L; BBM, Penggantian Oli, suku cadang kendaran Pusling d.Bahan cetak atau alat tulis kantor; e.administrasi keuangan dan sistem informasiA.L; Perjalanan, Uang Harian, Software dan Hardware untuk SIM, Operasional SIM PERMENKES 28/2014

21 21 3.MEKANISME & BELANJA BARANG/MODAL

22 BELANJA BARANG/MODAL 1 22 MENDUKUNG PENYELENGGARAAN JKN PROGRAM DAN KEGIATAN JASPEL DUK OP YANKES OBAT, BHP & ALKES OP YANKES LAINNYA KAPITASI

23 BELANJA BARANG/MODAL 2 23 PERMENKES 63/2014 (Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik/ E- Katalog) OBAT, BHP & ALKES PERATURAN PERUNDANG- UNDANG YANG BERLAKU PENGADAAN BARANG/JASA

24 MEKANISME PENYEDIAAN SKPD, FKTP dan FKRTL menyampaikan rencana kebutuhan obat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 2.PPK menetapkan Daftar Pengadaan Obat seauai kebutuhan dan ketersediaan anggaran a.Daftar Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue) b.Daftar Pengadaan Obat diluar Katalog Elektronik (E-Catalogue) 3.PPK selanjutnya meneruskan Daftar Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik yang telah ditandangani ke Pokja ULP/Pejabat Pengadaan 4.Pokja ULP/Pejabat Pengadaan akan memproses pengadaan Obat ke penyedia Obat/Industri Farmasi. 5.Setelah ada persetujuan dari Penyedia Obat/Industri Farmasi, kemudian diteruskan oleh Pokja ULP/Penjabat Pengadaan kepada PPK untuk ditindak lanjuti.

25 MEKANISME PENYEDIAAN PPK selanjutnya melakukan perjanjian/kontrak jual beli terhadap obat yang telah disetujui dengan distributor/PBF yang ditunjuk oleh penyedia obat/Industri Farmasi. 7.Distributor/PBF kemudian melaksanakan penyediaan obat sesuai dengan isi perjanjian/kontrak jual beli. 8.PPK selanjutnya mengirim perjanian pembelian obat serta melengkapi riwayat pembayaran dengan cara menggugah (upload) pada aplikasi E-Purchasing.

26 PENUTUP 26 1.Dana JKN yang diterima seluruhnya dimanfaatkan untuk; (a) Jasa Pelayanan Kesehatan (tenaga kesehatan dan non kesehatan) dan (b) Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan. 2.Bendahara Kapitasi JKN dan Rekening Kapitasi JKN di setiap FKTP ditetapkan Oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas Kes. 3.Pemanfaatan besaran Dana Kapitasi digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP, ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap tahunnya 4.Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi FKTP harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntable 5.Belanja Dukungan OP (Obat, BHP dan Alkes) mengacu pada PERMENKES 63/2014 dan Peraturan perundang-ndangan yang berlaku (pengadaan barang dan Jasa)

27 27 KEMENTERIAN KESEHATAN Terima Kasih Untuk Indonesia yang lebih sehat JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Hotlines: (021) , (021) , (021) www.ppjk.go.id


Download ppt "KEMENTERIAN KESEHATAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DI PUSKESMAS DI ERA JKN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK) Disampaikan pada Rapat Konsultasi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google