Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 1 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) NASIONAL TAHUN 2015 DITJEN BINA PEMBANGUNAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 1 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) NASIONAL TAHUN 2015 DITJEN BINA PEMBANGUNAN."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 1 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) NASIONAL TAHUN 2015 DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2 REPUBLIK INDONESIA SIPD DALAM UU NO. 23 TAHUN

3 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah Pasal 274: Interpretasi Data dan Informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan haruslah data yang sudah diinput ke dalam SIPD Mengacu pada pasal 274, maka SIPD kini menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

4 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Data dan Informasi pembangunan daerah: Menyesuaikan

5 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Pasal 391: (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: a. informasi pembangunan Daerah; dan b. informasi keuangan Daerah. (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah Pasal 394: (1) Informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat. (2) Selain diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi keuangan Daerah wajib disampaikan kepala daerah kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Pasal 394: 1) Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota. 2) Dalam hal sanksi teguran tertulis 2 (dua) kali berturut-turut tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dikenai sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

7 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA GAMBARAN UMUM SIPD 2

8 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA URGENSI SIPD Peningkatan kualitas dokumen perencanaan Sebagian besar dokumen perencanaan seperti RPJMD tidak didasarkan pada data yang lengkap, mutakhir, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Terdapat ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan, antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan Penguatan manajemen pengelolaan data Data tersebar di masing-masing SKPD dan kurang terkoordinasi Adanya perbedaan data antar SKPD dan antar level pemerintahan Mandat dari regulasi Permendagri Nomor 8 tahun 2014 tentang SIPD Pasal 274 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1 3 2

9 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah Delapan kelompok data Lima Aspek Informasi Diolah menjadi DEFINISI SUBSTANSI Akan dilakukan penyempurnaan data dan informasi sesuai UU 23/2014 GAMBARAN UMUM SIPD

10 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SATU TAHUN Pembentukan Tim Rapat Koordinasi Pengumpulan dan Pengisian Evaluasi pengumpulan Evaluasi Terpadu PENGELOLAAN SIPD DI DAERAH PERMENDAGRI 8/2014 TENTANG SIPD

11 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PEMBAGIAN PERAN DALAM PENGELOLAAN SIPD BAPPEDA SKPD 1.Mengkoordinasikan pembentukan tim 2.Menyelenggarakan rapat koordinasi 3.Melakukan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pengumpulan data 4.Berkoordinasi dengan tim SIPD pusat/provinsi 5.Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi SKPD 1.Mengkoordinasikan pembentukan tim 2.Menyelenggarakan rapat koordinasi 3.Melakukan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pengumpulan data 4.Berkoordinasi dengan tim SIPD pusat/provinsi 5.Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi SKPD 1.Melakukan pengumpulan dan pengisian data sesuai kesepakatan di rapat koordinasi 2.Berkoordinasi dengan Bappeda selaku ketua Tim 1.Melakukan pengumpulan dan pengisian data sesuai kesepakatan di rapat koordinasi 2.Berkoordinasi dengan Bappeda selaku ketua Tim Ket: karena keterbatasan kapasitas Server, maka untuk tahap awal SKPD hanya mengumpulkan data, sedangkan input dilakukan oleh Bappeda

12 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SIPD SEBAGAI DUKUNGAN PERENCANAAN DAERAH DAN TATA RUANG DAERAH 3

13 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SIPD PERSIAPAN RANCANGAN AWAL RANCANGANMUSRENBANG RANCANGAN AKHIR PERATURAN DAERAH Pengolahan data dan informasi Evaluasi Capaian Periode sebelumnya Penelaahan RTRW Analisis Isu-Isu Strategis Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah Instrumen untuk: SIPD DALAM PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

14 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB IV ANALISIS ISU- ISU STRATEGIS BAB VIII INDIKASI RENCANA PROG PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROG PEMB DAERAH BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH SIPD Menu Informasi pembangunan, dan 8 kelompok data SIPD Menu Informasi pembangunan dan analisa elemen SIPD Kelompok data keuangan daerah Visi dan Misi SIPD DALAM RPJMD

15 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 15 RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI DPRD DIAJUKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA KONSULTASI MENDAGRI Atas Dasar Surat Rekomendasi Dikoordinasi oleh BKPRN Dihasilkan Diselenggarakan Dilakukan Dapat Melibatkan Persetujuan Substansi Teknis Surat Permintaan Evaluasi dari Bupati/ Walikota PENYUSUNAN -Permendagri; -Permen PU; -Permenhut; -Permen Kelautan dan Perikanan; -Dll. Substansi Teknis GUBERNUR C.q. BKPRD Provinsi Surat Reko- mendasi Dihasilkan GUBERNUR Hasil : Dilaporkan Bupati/Walikota Menetapkan Raperda menjadi Perda INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN TATA RUANG EVALUASI Raperda RTRWK/K Konsultasi Evaluasi Perda RTRWK/K KLARIFIKASI Oleh Gubernur Sebagai rujukan dalam proses penyusunan dan Evaluasi Perda RTRW SIPD SIPD DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN TATA RUANG

16 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MODEL PENGEMBANGAN SIPD SESUAI UU 23/2014 4

17 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PENGEMBANGAN DATABASEANALISA PENGELOLAAN KELEMBAGAAN Mewadahi kebutuhan data urusan pemerintahan Mewadahi informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan Disesuaikan dengan struktur Ditjen Bina Bangda Dukungan kelembagaan yang lebih sustainable SIPD

18 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DATABASE WAJIB NON DASAR WAJIB DASAR 3 KELOMPOK DATA PILIHAN DATABASE SIPD 6 JENIS DATA 18 JENIS DATA8 JENIS DATA ELEMEN DATA Elemen data kebutuhan SPM Elemen data kebutuhan NSPK Database SIPD disesuaikan dengan jumlah urusan pemerintah dalam UU 23/2014

19 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ANALISA INFORMASI PERENCANAAN 2 KELOMPOK INFORMASI CAPAIAN PEMBANGUNAN ANALISA SIPD kondisi geografis Daerah demografi potensi sumber daya Daerah ekonomi dan keuangan Daerah kesejahteraan masyarakat pelayanan umum daya saing Daerah CAPAIAN SEKTORAL CAPAIAN UMUM 32 urusan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat kesempatan kerja lapangan berusaha akses dan kualitas pelayanan publik daya saing Daerah

20 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PENGELOLAAN UPD 1 s.d UPD 4 DITJEN BINA BANGDA PEIPD SEKRETARIAT PEMBINAAN PADA DATABASE SIPD DAN CAPAIAN SEKTORAL 32 URUSAN DAERAH PENGUMPULAN DAN PENGISIAN PENGELOLAAN ANALISA PERENCANAAN DAN CAPAIAN UMUM FASILITASI DAERAH PEMANFAATAN DALAM PERENCANAAN PEMBINAAN KOORDINASI PENGOLAHAN UPD = Dit. Sinkronisasi Urusan Pemerintahan I-IV PEIPD = Dit. Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah

21 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KELEMBAGAAN POINT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SIPD perlu menjadi bagian dari tugas pokok perangkat daerah yang membidangi statistik/perangkat daerah yang menjadi penunjang urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah Pengelolaan SIPD di daerah akan dipantau secara online dengan form isian dalam aplikasi SIPD Di tingkat pusat, pengelolaan SIPD akan lebih optimal jika melibatkan K/L lain seperti BPS dan Bappenas

22 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SIPD SEBAGAI DUKUNGAN IMPLEMENTASI UU 23/2014 5

23 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ABSOLUT PILIHAN (8) WAJIB (24) PELAYANAN DASAR (6) NON PELAYANAN DASAR (18) S P M 1.PENDIDIKAN 2.KESEHATAN 3.PU DAN PR 4.PERUMAHAN RAKYAT & KAW PERMUKIMAN 5.TRAMTIBUM & LINMAS 6.SOSIAL 1.PENDIDIKAN 2.KESEHATAN 3.PU DAN PR 4.PERUMAHAN RAKYAT & KAW PERMUKIMAN 5.TRAMTIBUM & LINMAS 6.SOSIAL dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 1.PERTAHANAN 2.KEAMANAN 3.AGAMA 4.YUSTISI 5.POLITIK LUAR NEGERI 6.MONETER & FISKAL 1.PERTAHANAN 2.KEAMANAN 3.AGAMA 4.YUSTISI 5.POLITIK LUAR NEGERI 6.MONETER & FISKAL NSPK PEMERINTAHAN UMUM 1.Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional. 2.Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 3.Pembinaan kerukunan antarsuku dan Intrasuku, umat beragama, ras dan gol lainnya 4.Penanganan Konflik Sosial. 5.Koordinasi Pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Wilayah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 6.Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. 7.Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. 1.Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional. 2.Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 3.Pembinaan kerukunan antarsuku dan Intrasuku, umat beragama, ras dan gol lainnya 4.Penanganan Konflik Sosial. 5.Koordinasi Pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Wilayah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 6.Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. 7.Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

24 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SIPD DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI SPM URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN KESEHATAN PEKERJAAN UMUM DAN TR TRANTIBUM DAN LINMAS SOSIAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal Pelaksanaan mengacu pada JENIS LAYANAN INDIKATOR SIPD SIPD mewadahi data terkait indikator pelayanan SPM untuk memudahkan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PERUMAHAN & PEMUKIMAN

25 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SIPD DALAM MENDUKUNG PEMETAAN URUSAN K/L + PEMDA Dilakukan untuk Urusan Wajib Non Dasar dan Urusan Pilihan WAJIB NON DASAR HASIL PEMETAAN PILIHAN INTENSITAS URUSAN PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN Data Umum Data Urusan Didasarkan Pada SIPD Diproyeksikan sebagai media yang menyediakan dan mensikronkan data untuk pemetaan Ditetapkan dengan Peraturan menteri terkait setelah mendapat rekomendasi MDN Digunakan sebagai acuan dalam penetapan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran Digunakan oleh K/L sebagai dasar untuk pembinaan kepada daerah

26 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SIPD DALAM MEMPERKUAT INFORMASI DAERAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT INFORMASI DAERAH INFORMASI KEUANGANINFORMASI PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH kondisi geografis Daerah demografi potensi sumber daya Daerah ekonomi dan keuangan Daerah kesejahteraan masyarakat pelayanan umum daya saing Daerah informasi anggaran laporan keuangan pelaksanaan anggaran SIPD SIKD TRANSPARANSI PUBLIK PARTISIPASI MASYARAKAT

27 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SIPD SEBAGAI DUKUNGAN PERUMUSAN KEBIJAKAN INTEGRATIF 6

28 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KARAKTER URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DASAR WAJIB NON DASAR PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN SALING BERKAITAN SATU DAN LAINNYA Untuk meningkatkan produktifitas pertanian (urusan pertanian), diperlukan pengelolaan irigasi yang baik (urusan PU), pengelolaan irigasi berkaitan dengan pengelolaan daerah aliran sungai/DAS (urusan Kehutanan). Untuk meningkatkan kesejahteraan petani diperlukan sarana perdagangan yang memadai (Urusan perdagangan), efektifitas pemanfaatan sarana perdagangan ini ditentukan juga oleh kondisi jalan (Urusan PU) menuju sarana perdagangan Contoh DIPERLUKAN KEBIJAKAN YANG KOMPREHENSIF

29 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KARAKTER URUSAN PEMERINTAHAN Kompleks Dinamis Probabilistik KARAKTER PERMASALAHAN URUSAN PEMERINTAHAN Teori Sistem PENDEKATAN Sibernetik Holistik Efektif POLA PIKIR Berorientasi tujuan Cara Pandang Utuh Dapat dioperasionalkan KEBIJAKAN YANG TERPADU DAN KOMPREHENSIF Solusi

30 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SIPD DALAM PROSES KEBIJAKAN INTEGRATIF PEMBANGUNAN DAERAH PROSES KEBIJAKAN SIPD Mewadahi data eksternal dan internal yang memungkinkan proses analisis yang cepat, tukar menukar data dan memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan seluruh data terkait pelaksanaan urusan pemerintahan. Data yang komprehensif ini merupakan prasyarat untuk menyusun kebijakan yang komprehensif SIPD Input data untuk proses formulasi kebijakan Analisis hasil evaluasi kebijakan

31 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PENGUATAN DATA, APLIKASI, DAN KELEMBAGAAN DAERAH 7

32 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Evaluasi dan Pengembangan Data SIPD Pengembangan Aplikasi dan Fitur Baru Sesuai Kebutuhan Penguatan Kelembagaan dan SDM Daerah Sinkronisasi Data Pusat dan Daerah

33 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Evaluasi dan pengembangan data SIPD Penyempurnaan definisi operasional data Penguatan analisa terkait perencanaan, tata ruang dan gambaran kondisi pembangunan Evaluasi data SIPD sesuai kebutuhan daerah dan kebutuhan Bangda Evaluasi dan fasilitasi pengisian, verifikasi serta validasi data Penyempurnaan nomenklatur dan satuan ukuran elemen data Evaluasi data SIPD dapat dilakukan setiap tahun berdasarkan perubahan kebutuhan daerah, ketersediaan data di daerah, kebutuhan bangda, dan kebutuhan peraturan perundang- undangan yang baru Fasilitasi pengisian data juga bisa dilakukan pada tingkat pusat dengan menggunakan Government Service Bus MoU dengan BPS dapat memudahkan Bangda dan Pemda mendapatan data dasar

34 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Pengembangan aplikasi dan fitur- fitur baru sesuai kebutuhan Pengembangan menu kondisi pembangunan daerah Pengembangan menu analisa tata ruang Penyempurnaan analisa Permendagri 54 dalam aplikasi SIPD Pengembangan analisa tematik dan spasial Pengembangan menu evaluasi kegiatan internal Bangda Pengembangan menu evaluasi kegiatan SIPD di daerah Pengembangan aplikasi dan fitur fitur SIPD didukung dengan optimalisasi infrastruktur database, seperti penguatan kapasitas server, jaringan, dan fasilitas data center Untuk mengikat komitmen direktorat, maka perlu ditunjuk pengelola/fasilitator data tiap direktorat, terutama untuk melakukan input evaluasi kegiatan bangda (Renja, renstra, dan IKU) serta updating data kegiatan kegiatan strategis direktorat

35 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Modul pelatihan SIPD meliputi: Modul pengembangan kelembagaan Modul pelatihan aplikasi Modul pemanfaatan SIPD Modul statistik dan analisa Data SIPD Fasilitasi evaluasi terpadu dilakukan untuk menstandardisasi pola dan mekanisme evaluasi Penguatan kelembagaan dan SDM provinsi dan kabupaten/kota Fasilitasi evaluasi terpadu SIPD melalui pertemuan regional Pelatihan analisa data bagi Bappeda provinsi dan kabupaten/kota Pelatihan SIPD bagi provinsi dan kabupaten/Kota Pengembangan dan standarisasi modul-modul pelatihan Legalisasi di daerah dan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan SIPD

36 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Sinkronisasi data pusat dan daerah Fasilitasi sinkronisasi SIPD dengan sistem informasi di daerah Fasilitasi pembentukan forum data yang beranggotakan seluruh Bappeda Rakornas Data Integrasi SIPD dengan daerah dalam angka, profil daerah, profil kesehatan, dll Rakornas data dihadiri oleh perwakilan daerah dan seluruh K/L di pusat.untuk mengkonsultasikan perbedaan data yang ditemukan di daerah Forum bappeda mengevaluasi kebutuhan data daerah yang akan ditampung dalam SIPD SIPD diharapkan bisa terkoneksi dengan sistem- sistem informasi yang ada di daerah SIPD didorong untuk menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan buku DDA, profil daerah, dll

37 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TERIMA KASIH


Download ppt "KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 1 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) NASIONAL TAHUN 2015 DITJEN BINA PEMBANGUNAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google