Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KULIAH KE IX A. A. Pengertian Hukum Dagang (Hukum Bisnis) Menurut Achmad Ichsan mendefinisikan hukum dagang sebagai hukum yg mengatur masalah perdagangan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KULIAH KE IX A. A. Pengertian Hukum Dagang (Hukum Bisnis) Menurut Achmad Ichsan mendefinisikan hukum dagang sebagai hukum yg mengatur masalah perdagangan."— Transcript presentasi:

1

2 KULIAH KE IX A. A. Pengertian Hukum Dagang (Hukum Bisnis) Menurut Achmad Ichsan mendefinisikan hukum dagang sebagai hukum yg mengatur masalah perdagangan / perniagaan, yaitu suatu masalah yng timbul karena tingkah laku manusia (persoon) dlm perdagangan / perniagaan. Menurut Drs. C.B.T Kansil, SH Hukum Dagang adalah hukum yg mengatur tingkah-laku manusia yg turut melakukan perdagangan dlm usahanya memperoleh keuntungan. B. Sumber-sumber Hukum Dagang 1. Pengaturan Hukum di dlm Kodifikasl a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata b. Pengaturan di dlm KUHD

3 2. Pengaturan di luar Kodifikasi a. UU No. i Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas b. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal c. UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 ttg Perbankan dg segala peraturan pelaksanaannya. 3. Hukum Kebiasaan C. Hubungan antara KUH Perdata dan KUHD Hubungan kedua hukum tersebut merupakan genus (umum) dan species (khusus). Dalam hubungan yang demikian berlaku asas lex specialis derogat lex generalis (hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum) D. Perbuatan Perniagaan Pasal 3 KUHD (lama) disebutkan lagi bahwa perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang- barang untuk dijual kembali.

4 E. Perusahaan Menurut Pemerintah Belanda ketika ketika membaca Memorie van Toelichting (penjelasan) Rencana Undang­Undang Wetboek van Koophandel di muka parlemen menyebutkan, bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yg dilakukan secara terus menerus, dg terang-terangan dlm kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri. Menurut Molegraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yg dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar utk mendapatkan penghasilan, dg cara memperniagakan barang- barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Polak berpendapat bahwa, baru ada perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan laba-rugi yg dapat diperkirakan dan segala sesuatunya dicatat dalam pembukuan.

5 F. Pekerjaan Menurut Pemerintah Belanda perencana KUHD, pekerjaan adalah perbuatan-perbuatan yg dilakukan tidak terputus­putus, secara terang-terangan, dan dlm kedudukan tertentu. Berlainan dg perusahaan unsur laba bukan merupakan yg mutlak didalam pekerjaan. Adakalanya seseorang melakukan pekerjaan karena faktor ilmiah, kemanusiaan, atau keagamaan. G. Kewajiban Pembukuan dan Sifat Pembukuan a. Membuat catatan kekayaan perusahaan b. Membuat neraca dalam waktu & bulan pertama setiap tahun buku yang lewat c. Menyimpan buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan dari neraca

6 Sifat Pembukuan Sifat pembukuan adalah " Rahasia " Untuk mengadakan penerobosan dari sifat kerahasiaan pembukuan itu dpt diketahui melalui pasal 8 & 12 KUHD. Pasal 8 KUHD "Kerahasiaan pembukuan dpt diterobos dg jalan presentation" atau openlegging“ (membuka pembukuan ). Pasal 12 KUHD Penerobosan melalui pasal ini adalah penerobosan dg jalan "Overleggingff atau "Communication atau penyerahan pembukuan.

7 Openlegging : a. Harus ada perselisihan b. Dapat diminta hakim karena jabatannya c. Tak perlu adanya kepentingan Overlegging : a. Mungkin ada perselisihan mungkin tidak b. Tidak dapat diminta oleh hakim c. Harus ada kepentingan Akibat tidak memegang buku/kewajiban memegang buku : 1. 1.Dalam keadaan biasa tidak dikenakan suatu hukuman 2. 2.Jika dalam keadaan pailit, dengan cara melakukan (bangkrut tipuan) dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun ( pasal 397 sub 4 KUHD) Jika perusahaan melakukan bangkrut sederhana, maka hukuman penjara paling lama 1 tahun 6 bulan ( pasal 236 sub 3 KUHD )

8 KULIAH KE X KEPERANTARAAN DALAM DUNIA BISNIS KULIAH KE X KEPERANTARAAN DALAM DUNIA BISNIS A. A. Pengertian Perantaraan Menurut Pasal 1 angka 1 RUU Keperantaraan adalah ; perjanjian antara seorang perantara, penerima tugas, yang mengikatkan diri kepada prinsipal, pemberi tugas, utk melakukan pekerjaan atau jasa utk kepentingan prinsipal. Terjadinya Hubungan Keperantaraan : Menurut Pasal 2 RUU Keperantaraan, hubungan keperantaraan dpt terjadi karena : 1. Kewenangan yg diberikan prinsipal perantara. 2. Pengesahan prinsipal atas perikatan yg dibuat perantara. 3. Ketentuan Undang-Undang.

9 Berakhirnya Hubungan Keperantaraan Hubungan keperantaraan menurut Pasal 25 RUU Keperantaraan berakhir karena 1. Berakhirnya jangka waktu yg diperjanjikan 2. Terlaksananya tugas / tujuan yg diperjanjikan 3. Kehendak bersama para pihak 4. Kehendak salah satu pihak 5. Ketentuan undang-undang

10 B. Makelar Menurut KUHD Berdasarkan Pasal 62 KUHD, makelar harus mendapat pengangkatan resmi dari pemerintah, dan sebelum melakukan kegiatannya terlebih dahulu harus bersumpah di Pengadilan Negeri bahwa ia akan menjalankan kewajibannya dengan balk. Makelar yg menjalankan usahanya sebagai perantara mendapatkan upah tertentu yg disebut dg provisi/courtage dari pihak prinsipal. Menurut Pasal 65 ayat (1) KUHD pengangkatan seorang makelar itu ada 2 macam 1. Pengangkatan yang bersifat umum 2. Pengangkatan yang bersifat terbatas Tanggung Jawab Makelar a. Dlm perjanjlan jual beli dg contoh, makelar diharuskan menyimpan contoh. (Pasal 69 KUHD). b. Dim perjanian bett sewa/surat berharga lainnya, makelar harus menaggung sahnya tandatangan penjual. (Pasal 70 KUHD).

11 Makelar Tidak Resmi Makelar tdk resmi di sini maksudnya adalah makelar yg di dlm menjalankan perusahaannya tidak diangkat secara resmi oieh pemerintah dan tdk mengucapkan sumpah dipengadilan negeri. Makelar tdk resmi tersebut dipandang sebagai pemegang kuasa biasa sebagaimana diatur Pasal 63 KUHD jo Pasal 1792 KUHPerdata

12 C. Komisioner Menurut KUHD Komisioner adalah orang yg menjalankan perusahaan dg rnembuat perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri, mendapat komisi atas perintah dan atas pembiayaan orang lain. Pada umumnya komisioner membuat perjanjian atas nama dirinya sendiri (Pasal 76 KUHD.. kan tetapi menurut Pasal 79 KUHD, komisioner dpt juga bertindak atas nama pemberi kuasa. Dim hal ini komisioner tunduk kpd peraturan pemberian kuasa, yakni Pasal 1792 KUHPerdata clan seterusnya. aadi dpt dikatakan komisioner berbuat atas nama dirinya adalah bersifat umum, sedangkan berbuat atas nama pemberi kuasa adalah sifat khusus. Del Credere Del Credere ini merupakan janji khusus (beding) dalam perjanjian komisi antara komisioner dan komiten, dan dapat diperjanjikan secara terang-terangan atau diam-diam, berdasar kebiasaan hukum dalam praktek.

13 Perbedaan Komisioner dan Makelar MAKELAR KOMISIONER 1. Merupakan jabatan yg tertutup 1. Mrpkn jbtn yg terbuka 2. Perlu angkat sumpah 2.Tdk perluangkat sumpah 3. Merupakan perantara resmi 3. Perantara tdk resmi 4. Merupakan wakil langsung 4. Merupakan wakil tdk langsung 5. Tdk memikul resiko kuangan 5. Memikul resiko keuangan 6. Tindakan a/ n pemberi kuasa 6. Tindakan a/ n sendiri 7. DiLarang berdagang brg yg di- 7.Bebas utk berdagagang makelarinya apa saja 8. Tdk mendapat upah tambahan 8. Mendapat upah tambahan

14 D. Pedagang Keliling E. Agen - Perniagaan (Commercial agent ) yang disebut agen perniagaan ialah orang yang mempunyai perusahaan untuk memberikan perantara pada pembuatan persetujuan tertentu. Misalnya persetujuan jual-beli antara pihak ketiga dengan principal, dengan siapa ia mempunyai hubungan tetap. Perusahaan dari agen perniagaan itu disebut " agentuur ' sedangkan persetujuan antara agen-perniagaan dan prlncipalnya dinamakan "'agentur contract”. F. Perantara Pedagang Efek di Pasar Modal Perantara pedagang efek di pasar modal yg di dalam praktek biasa disebut pialang atau broker.

15 KULIAH KE XI SURAT BERHARGA Menurut Molegraaf surat berharga adalah akta alat bukti yang oleh undan -undang atau kebiasaan diberikan suatu legitimasi kepada pemegangnya untuk menuntut haknya atau piutangnya berdasarkan surat tersebut. Akta yang termasuk dalam surat berharga tersebut adalah akta kepada pengganti (aan order, to order) dan akta kepada pembawa (aan toonder, to bearer). Unsur-unsur Surat Berharga menurut R. Ali Ridho : 1. Mudah Dialihkan 2. haknya bersifat objektif 3. menganut legitimasi formal 4. debitur tidak mengetahui siapa krediturnya 5. mempunyai sifat yan dapat diperdagangkan

16 Macam-macam Surat Berharga Pengertian wesel : Di dalam KUHD tidak ditemukan definisi wesel. Dengan mendasarkan pada persyaratan formal wesel yang ditentukan pasal 100 KUHD. Persyaratan Surat Wesel : 1. Penyebutan istilah “vvesel" di dim naskah surat wesel yang bersangkutan 2. Perintah tidak bersyarat utk membayar sejumLah uang tertentu. 3. Nama orang yang harus membayar (tersangkut/tertarik) 4. Penetapan hari bayar (vervaldag) 5. Penetapan tempat pembayaran yang harus dilakukan 6. Nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan 7. Tanggal dan tempat wesel ditertibkan 8. Tanda tangan penerbit

17 Contoh wesel : Jakarta, 1 nopemberi 2013 Pada tgl 2 dsember 2013 harap Tuan bayar surat wesel ini kepada Tuan B atau Disetujuiyang ditunjuk (order) di Jakarta uang (Akseptir) CSejumlah Rp ,- (Tanda tangan) A Kepada Tuan B Di Jakarta Keterangan : A adalah penarik (drawer) B adalah pemegang wesel (bearer) C adalah kena-tarik = yang berkepentingan (drawee)

18 Bentuk-bentuk Wesel 1. Wesel atas nama 2. Wesel kepada pengganti 3. Wesel tidak kepada pengganti Wesel dapat pula dibedakan berdasarkan penanggalan hari bayaran,yaitu : 1. Wesel atas penglihatan atau wesel Unjuk (zinhtwisseel sightgraft). 2. Wesel atas pengunjukan (nazich wissel,after sight draft) 3. Wesel penanggalan (dag wissel,date draft) 4. Wesel setelah penanggalan (termijn wissel, after date draft)

19 Bentuk-bentuk khusus wesel 1. Wesel atas pengganti 2. Wesel atas penerbit sendiri 3. Wesel utk perhitungan pihak ketiga 4. Wesel inkaso (incasso) dan 5. Wesel berdomisili Endosemen Endosemen berarti pernyataan tyang ditulis dibelakang surat berharga. Pernyataam itu maksudnya untuk memindahkan hak tagih. Dengan endosemen, semua hal yang timbul dari surat itu beralih kepada orang lain yang menerima peralihan tersebut. Bentuk-bentuk endosemen Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHD dapat disebutkan bentuk-bentuk endosemenen sebagai berikut a. endosemen biasa b. endasemen blanko(diisi pd kemudian hari untuk siapa ) c. endosemen inkaso,dan d. endosemen jaminan atau gadai

20 SURAT SANGGUP PENGERTIAN SURAT SANGGUP Surat sanggup (promissorynotes = accept = promesse aan order) adalah surat akta yang berisi kesannggupan seorang debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal dan tempat tertentu tanpa syarat kepada seorang kreditur atau penggantinya Pengertian Surat Cek Suatu warkat dpt disebut warkat cek apabila dapat memenuhl persyaratan yang ditentukan Pasal 178 KUHD yaitu : di dlm warkat itu haru terdapat nama atau kata “cek“ dalam bahasa yang dipakai cek itu perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu 3 3 Nama orang yang harus membayar (tertarik) 4 4 penunjukan tempat pembayaran harus dilakukan 5 5 penyebutan tanggal dan tempat cek diterbitkan 6 6 tanda tangan orang menerbitkan cek (penerbit )

21 2. Bentuk-bentuk Surat Cek khusus Sebagaimana halnya surat wesel, surat cek juga rniliki bentuk- bentuk khusus, yakni : 1. Surat cek atas pengganti penerbit (Pasal 183 ayat (1) KUHD) 2. Surat cek atas penerbit sendiri (Pasal 183 ayat (3)KUHD) 3. Surat cek untuk perhitungan pihak ketiga (Pasal 183 ayat (2) KUHD) 4. Surat cek inkaso (Pasal 183 ayat (1) KUHD) 5. Surat cek berdomisili (Pasal 185 KUHD) 3. Cek Bertanggal Mundur Cek bertanggal mundur (postdate cheque) adalah cek yang ditanggali lebih maju dari pada tanggal penerbitannya atau ditanggali pada tgl yang akan datang. 4. Cek Silang Cek silang (crossed cheque) adalah cek yang diberi dua garis miring sejajar pada bagian muka. KUHD mengenal dua macam cek silang, yakni cek silang umum generaf crossing = algemeene kruising) dan cek silang khusus (special crossing = bijzondere kruising).

22 5. Cek Untuk Perhitungan Penerbit atau pemegang cek dapat membuat ceknya menjadi “cek untuk perhitungan' (nur zur verrechnung cheque = verre keningscheque = clearing cheque) dengan menuliskan "untuk perhitungan" atau dengan perkataan lain yang semakin dalam posisi miring di halaman muka surat cek yang bersangkutan. 6. Perbedaan Wesel, Promes ( Aksep), Cek Wesel : a. Di buat dan ditulis oleh kreditur b. Harus dimintakan akseptasi c. Dapat dijual belikan sebagai barang dagangan d. Berlaku selama yang ditentukan dalam wesel e. Dapat untuk mengambil kredit f. Mempunyai hak regres

23 Promes 1. Dibuat dan ditulis oleh debitur 2. Tdk perlu dimintakan Akseptasl 3. Dpt dijual belikan sebagai barang dagangan 4. Berlaku selama yg ditentukan dlm promes 5. Dapat untuk mengambil kredit Cek : 1. Sebagai alat pembayaran 2. Tidak dapat dijual belikan 3. Tidak dapat unyuk mendapat kredit 4. Dibayar jika ada penunjukan

24 BILYET GIRO : Menurut pasal 1 angka 7 UU No. 7 tahun 1992 jo UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan, giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mennggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya/dengan cara perpindahbukuan. Saham Pengertian : surat saham atau surat andil disebut juga surat “sero”.adalah merupakan suatu surat tanda bukti menanamkan sejumlah uang dalam suatu perusahaan. Bagian-bagian dari saham : 1. Lembaran Induk 2. Lembaran Belakang Macam-macam Saham : 1. Saham Biasa 2. Saham Preferent

25 DEVIDEN SAHAM Bagi penanam modal berhak mendapat laba,sedangkan besarnya laba biasanya dinyatakan dengan X % dari nilai nominalnya saham yang dimiliki. Tetapi perusahaan rugi,maka tidak mendapatkan laba bahkan kerugian juga dibebankan pada pemegang saham itu. Macam-macam Deviden : 1. Deviden Biasa( sesuai AD /ART ) 2. Deviden Intern(thn buku berjalan) 3. Deviden Penutup(akir thn setlah dividen intern dibagi) 4. Deviden Stock(tdk berujud uang tunai/scrip /saham bonus

26 Obligasi Pengertian obligasi adalah surat tanda bukti meminjam sejumlah uang kepada umum yang memberikan hasil bunga yg tetap untuk selama jangka waktu tertentu yg dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau negara. Bunga obligasi harus dibayar, sekalipun perusahaan atau negara menderita rugi. Obligasi dpt dikeluarkan dengan cara : 1. Atas dasar jaminan 2. Tanpa jaminan Lembaran Obligasi : 1. Bagian muka yg disebut mantel 2. Bagian belakang yg disebut talon

27 KUPON OBLIGASI Pemegang obligasi mendapat bunga tetap yg di bayarkan pada waktu tertentu, misalnya, setiap tgl 1 september setiap tahun. Tanggal pembayaran bunga obligasi disebut kupon. Bunga yg dibayarkan obligasi kupon) yg dibayarkan kepada mereka yg berhak dpt berupa : 1. Bunga Tetap 2. Besarnya bunga berubah (gestaffeld) dari satu masa kupon ke masa kupon berikutnya) Macam-macam Obligasi : 1. Obligasi hipotik 2. Surat gadai 3. Obligasi emas( bunga berdasar harga emas yang berlaku saat itu) 4. Obligasi keuntungan(disamping bunga masih dapat keuntungan) 5. Obligasi Hasil( mendapat bunga tetap bila peruashaan laba ) 6. Bilyet Perbendaharaan Negara(jk waktu 1 th, bila kurang disebut wesel negara/Promes negara) 7. Obligasi Konversi

28 KULIAH XII PENGANGKUTAN Proses pengangkutan itu merupakan gerak dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan di mana angkutan itu diakhiri. Adapun yang menjadi fungsi pengangkutan itu adalah memindahkan barang/orang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Macam-macam pengangkutan dpt diklasifikasikan sbb : 1. Pangangkutan darat a.Pengangkutan melalui jalan (raya) b.Pengangkutan dengan kereta 2. Pengankutan laut 3. Pengangkutan Udara

29 SUMBER HUKUM 1. Umum Buku III KUHPerdata tentang perikatan 2. Khusus a. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) b. Ordonasi Pengangkutan Udara (Stb.Th 1939 No.100) c. UU No. 13 Tahun 1992-Kereta api-darat d. UU No. 14 Tahun 1992 – Pengangkutan e. UU No. 15 Tahun 1992 – Pesawat udara-penerbangan f. UU No. 21 Tahun 1992 – Pelayaran 3. Yurisprudensi 4. Kebiasaan

30 Pengertian Kapal Menurut Pasal 309 KUHD, kapal adalah alat berlayar apapun nama dan sifatnya (schepen zijn alle vaartuigen, hee ook genaamd en van welken aard ook). Persetujuan-persetujuan laut/charter : a. Charter Waktu b. Charter Jalan Pengertian Pesawat udara pasal 1 UU No. 15 Tahun 1992 mendefiinisikan pesawat udara sebagai setiap alat yg dapat diatmosper karena adanya daya tarik dari reaksi bumi.

31 Pengertian Kereta Api pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 1992 mendefinisikan kereta api sebagai kendaraan dengan tenaga gerak, baik,berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel. Pengertian Kendaraan Pasal 1 Angka UU No. 14 Tahun 1992 menyebutkan bahwa angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Perjanjian Pengangkutan Dari segi hukum, khususnya hukum perjanjian, pengangkutan merupakan perjanjian timbal baiik antara pengangkut dan pengirim barang atau penumpang di mana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang ke suatu tempat tujuan tertentu, dan pihak pengirim barang atau penumpang mengikatkan dirinya pula untuk membayar ongkos angkutannya.

32 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut : 1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (faultliability, liability on fault). 2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (presumption of liability). 3. Prinsip tanggung jawab mutlak (no-fault liability, atau absolute atau strict liability).

33 KULIAH XIII ASURANSI A. A. Pengertian Asuransi Menurut Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan.keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti. B. Penggolongan Asuransi a. a. Asuransi kerugian b. b. Asuransi jiwa

34 Pasal 247 KUHD sendiri menyebutkan, bahwa asuransi atau pertanggungan antara mengenai pekok : 1. bahaya kebakaran 2. bahaya yang mengancam hasil pertanian 3. jiwa seseorang atau lebih 4. bahaya-bahaya di laut dan bahaya perbudakan 5. bahaya-bahaya pengangkutan di darat dan sungai serta perairan perdalaman. Menurut Emmy pengaribuan simanjuntak, di dalam praktik terdapat penggolongan besar asuransi sebagai berikut : 1. asuransi jiwa (life insurance) 2. asuransi pengangkutan laut (marine insurance) 3. Asuransi kebakaran (fire insurance) 4. asuransi varia (unsur kerugian dan jumlah)

35 C. Prinsip-prinsip asuransi perjanjian suransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat khusus. Didalam buku buku hukum asuransi Anglo Saxon secara jelas sifat-sifat khusus disebutkan sebagai berikut : 1. Perjanjian asuransi bersifat aletair (aletary) 2. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat (conditional) 3. Perjanjian asuransi bersifat sepihak (unilateral) 4. Perjanjian asuransi bersifat pribadi (personal) 5. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penaggung (adhesion) 6. Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan iktikat baik yang sempurna

36 Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi diantaranya adalah : 1. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan ( insurable interest) 2. Prinsip indemnitas (indemnity) ada proteksi ekonomi 3. Prinsip kejujuran sempurna (utmost good faith) 4. Prinsip subrogasi bagi penanggung (subrogation)ada ganti rugi dr penanggung dan dr pihk ketiga yg menyebabkan kerugian. 5. Prinsip kontribusi (contribution)jika ada double insurance mk beban penanggung sesuai imbangan dlm polis. Sebagai clasar pertanggungan menurut Hukum (268 KUHD) : 1. Begala sesuatu yang dapat dihargai dengan uang dan mungkin akan terkena bahaya, kecuali bila dilarang Undang-lindang 2. Suatu yang mungkin terjadi dan belum terjadi yang dapat mengakibatkan kerugian dan terjadi tidak sengaja. 3. Mereka yang mempertanggungkan harus mempunyal kepentingan atas sesuatu yang mungkin akan menderita kerugian. 4. Pertanggungan itu merupakan perjanjian yang berat sebelah.

37 Bukti Pertanggungan Bukti yang dibuat secara tertulis disebut Polis.Pasal 257 KUHD.Disebutkan, bagi tertanggung, surat Polis ini merupakan alat bukti terjadinya (kontrak Asuransi) dan ketentuan mengenai syarat yang telah disepakati.

38 KULIAH XIV BENTUK-BENTUK BADAN USAHA 1. Perusahaan Perseorangan Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Di dalam perusahaan perseorangan ini yang menjadi pengusaha hanya satu orang. Dengan demikian modal perusahaan tersebut hanyadimiliki satu orang pula. Menurut H.M.N Purosutjipto, bentuk perusahaan perseorangan secara resrni tidak ada. Tetapi di dalam rnasyarakat perdagangan telah ada suatu bentuk perusahaan perseorangan yang diterinia masyarakat, yaitu Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD)

39 2. Badan Usaha a. Perusahaan yang Berbadan Hukum 1). Perseoran Terbatas 2). Perusahaan Perseroan 3). Koperasi b. Perusahaan yang Tidak Berbadan Hukum Perusahaan yang tidak berbadan hukum meliputi bentuk perusahaan sebagai berikut 1). Persekutuan Perdata 2). Persekutuan Firma 3). Persekutuan Komanditer (CV) Khusus untuk badan usaha yang dimiliki (BUMN) berdasarkan UU No. 9 Tahun Pengatuaran lebih lanjut terdapat dalam PP. No. 12 Tahun 1998 diklasifikasikan dalana tiga hal bentuk perusahaan yaitu: a. Perusahaan Jawatan (Perjan) b. Perusahaan Umum (Perum) dan c. Perusahaan Perseroan (Persero)

40 2.a Perusahaan berbadan hukum 1.Perseroan Terbatas (PT) a.Istilah dan Pengertian istilah Perseroan Terbatas PT yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal den an istilah (Naamloze Vennotschap disingkat NV) Definisi otentik PT UU No. 1 Tahun 1995 ditemukan dlm pasal 1 butir 1 UUPT yakni badan hukur yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar an seluruhnya terbagi dalam saham. Dari definisi itu dapat ditarik unsur- unsur PT, yakni : 1). PT adalah badan hukum 2). Didirikan berdasarkan perjanjian 3). Melakukan kegiatan usaha 4). Modalnya terdiri dari saham-saham

41 b. Pendirian Perseroan Terbatas Pengaturan pendirian PT ini di dalam UUPT diatur dalam Pasal c. Modal dan saham perseroan PT sebagai suatu badan usaha yang rnelakukan kegiatan usaha tentunya haruslah memiliki modal yang cukup untuk mendukung kegiatan usahan tersebut. Modal perseroan terdiri dari : 1. Modal dasar 2. Modal yang ditempatkan 3. Modal yang disetor Contoh : Modal dasar :Rp ,- Modal yang ditempatkan :25% X Rp ,- = Rp ,- Modal yang disetor 50% X Rp ,- = Rp ,-

42 Ad.1. Modal dasar Modal dasar atau modal statuter (maatschappelijk kapital, autorized capital) merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Ad.2. Modal yang Ditempatkan Modal yang yang ditempatkan (geplaats kapital,issued capital) merupakan modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Pasai 26 ayat (1) UUPT menentukan, bahwa pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% dari modal harus telah ditempatkan.

43 Ad.3. Modal yang Disetor Modal yang disetor (gestort kapital, paid capital) merupakan modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan para pendiri kepada kas perseroan. Pasal 26 ayat (2) UUPT nienentukan bahwa setiap penempatan modal tersebut di atas harustelah disetor paling sedikit 50% dari nominal setiap saham yang dikeluarkan. d. Organ Perseroan Terbatas Pasal 1 Butir 2 UUPT secara tegas menyebutkan, bahwa organ perseroan terdirl dari : 1). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2). Direksi dan 3). Komisaris

44 a.2). Perusahaan Perseroan Pasal 1 ayat 2 PP No. 12 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Persero 1998 badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yangdikeluarkan dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung. Pasal 3 PP 12 Tahun 1998 menentukan bahwa terhadap Persero berlaku prinsip-prinsip Perseroan Terbatas sebagaimana diatur UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. a.3). Koperasi Pengertian Koperasi menurut Pasal 1 Butir (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan

45 Modal Koperasi Pasal 41 UUK 1992 menentukan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.Modal sendiri dapat berasal dari : 1. Simpanan pokok 2. Simpanan wajib 3. Simpanan cadangan 4. hibah Organ atau perangkat koperasi 1. rapat anggota 2. pengurus 3. pengawas

46 b. Perusahaaan tidak berbadan hukum 1. Persekutuan perdata PersekutuanPerdata(partnership atau maatschap) menurut Pasal 1618 KUHPerdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mngikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Pasal KUHPerdata membagi persekutuan perdata dalam dua jenis, yaitu : 1. Persekutuan Perdata Umum Persekutuan perdata umum adalah persekutuan perdata di mana para sekutu memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan dengannya. Persekutuan Perdata yang demikian dilarang undang-undang, kecuali jika yang dimasukkan itu seluruh keuntungan. 2. Persekutuan Perdata Khusus Di dalam persekutuab perdata khusus, para sekutu menjajikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya.

47 b.2) Persekutuan Firma Menurut Pasal 16 KUHD, persekutuan dengan firma (Fa) adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Dengan demikian, persekutuan dengan firma adalah persekutuan khusus. Adapun kekhususannya terletak pada tiga unsur mutlak sebagal tambahan persekutuan perdata yakni : 1). Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD) 2). Dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD) dan 3).Tanggung javrab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD). Pengaturan Fa diatur dalam KUHD Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Di samping itu, terdapat pula beberapa ketentuan yang relevan di dalam KUH Perdata, antara lain ketentuan tentang persekutuan perdata dan perikatan Berakhirnya = Pasal KUHP Pasal 31 – 35 KUHD

48 b.3 Persekutuan Komanditer Pada dasarnya persekutuan komanditer (commanditaire Vennotschap =CVadalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer. Sekutu komanditer sendiri adalahsekutu yang hanya menyerahkan uang atau barangsebagai pemasukan (inbreng) pada persekutuan dan iatidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaandalam persekutuan. Pengertian CV merupakan persekutuan terbuka yang terang-terangan menjalankan perusahaan, yaitu disamping satu orang atau lebih sekutu biasa yang bertindak sebagai pengurus, mempunyai satu orang atau lebih sekutu diam yang bertanggung jawab atas jumlah pemasukannya (said, 1987 : 189)

49 Pengaturan CV secara khusus diatur dalam pasal 19,pasal 20 dan pasal 21 KUHD. Sama halnya juga dengan Fa,disamping ketentuan khusus tersebut,berlaku ketentuan umum yang terdapat dalam KUH Perdata,yaitu tentang persekutuan perdata dan perikatan. Berakhirnya = Pasal KUHP Pasal 31 – 35 KUHD

50 Merjer,Konsolidasi dan Akuisisi Muhyar yara(1995:12) memberikan difinisi sbb: Merjer(penggabungan perusahaan) adalah penggambungan dua atau lebih perusahaan ke dalam salah satu di antara perusahaan yang melakukan penggabungan. Yang menggabung dilikuidasi. Contoh PT A merjer dengan PT B, maka tinggal PT A saja atau PT B saja.

51 Konsolidasi Konsolidasi(peleburan perusahaan)adalah peleburan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang baru sama sekali, dan yang meleburkan berakhir kedudukannya. Contoh PT A berkonsolidasi dengan PT B, maka muncul PT C sebagai nama baru

52 Akuisisi Akuisisi(pengambilalihan perusahaan) adalah pembelian atau pengambilalihan seluruh atau sebagian saham satu atau lebih perusahaan oleh perusahaan lainnya,tetapi perusahaan yang diambil alih masih hidup sebagai badan hukum/perusahaan,hanya saja kini berada di bawah kontrol perusahan yang mengambil alih saham-sahamnya

53 Contoh PT A mengakuisisi PT B, maka baik PT A maupun PT B masih tetap ada, namun kontrol perusahaannya sudah beralih kepada PT A. Pengaturan tentang merjer, konsolidasi dan akuisisi terdapat pada pasal UUPT

54 KULIAH XV KEPAILITAN A. Pailit dan Kepailitan Pada hakikatnya kepailitan suatu sita umum yang bersifat konservatoir dan pihak yang dinyatakan pailit kehilangan penguasaan terhadap harta benda yang ia miliki.Penyelesaian harta pailit (budel) diserahkan kepada seorang kurator, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan niaga. B. Pengaturan hukum kepailitan Indonesia Selama ini masalah kepailitan dan penundaan pembayaran diatur dalam faillisement vorordening (peraturan kepailitan) yang diundangkan dalam staatsblad tahun 1905 No. 217 jo staasblad tahun 1906 No. 348 dan Perpu No. 1 tahun 1998 yang kemudian menjadi undang-undang dengan UU No. 4 tahun 1998.

55 C. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Perrnohonan Pailit Pihak-pihak yg dpt nnengajukanperrnohonan kepailitan kepengadilan berdasar Pasal. UU Kepailitan adalah sbb : 1. Debitur sendiri 2. Seorang atau lebih debitur 3. Kejaksaan untuk kepentingan umum 4.Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank,permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oieh Bank Indonesia (BI) dan 5. Dalann hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan etek, permohonan pernyataan pailit, hanya dapat dlajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam ).

56 D. Pihak-Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit Pihak-pihak yang dirnohonkan dan dijatuhi putusan pailit adalah 1. Orang pribadi 2. Persekutuan dengan Firma 3. Persekutuan Komanditer dan 4. Badan hukum, termasuk di daiamnya Perseroan Terbatas dan Koperasi. PT di sini termasuk Perusahaan Perseroan Persero. E. Permohonan dan Persyaratan Pailit Menurut Pasal 4 UU Kepailitan, permohonan pailit harus diajukan pemohon kepada Pengadilan melalui Panitera. Permohonan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kedudukan hukunm debitur

57 F. Akibat Hukum Putusan Kepaiiitan Dengan dijatuhkannya putusan pernyataan pailit, debitur menurut hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya (budel) yang termasuk kepailitan. Penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya tersebut beralih kepada kurator di bawah pengawasan seorang Hakim Pengawas. Namun demikian, si pailit masih wenang melakukan perbuatan dalam bidang harta kekayaannya sepanjangperbuatan-perbuatan tersebut membawa keuntungan bagi harta (budel) tersebut. Namun demikian, Pasal 20 UU Kepailitan menyebutkan ada beberapa harta kekayaan yang tidak dimasukkan dalam harta pailit, yakni : 1. alat-alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari 2. alat perlengkapan dinas 3. alat perlengkapan kerja 4. persediaan makanan untuk kurang lebih satu bulan 5. buku-buku yang dipakai untuk bekerja

58 6. gaji, upah, uang jasa, dan honorarium 7. hak cipta 8. sejumlah uang yang ditetapkan Hakim Pengawas untuk nafkahnya, dan 9. sejumlah uang yang diterima sebagai pemberian anak­anaknya. G. Pengurusan Harta Pailit 1. Hakim Pengawas 2. Kurator 3. Panitia Para Kreditur 4. Rapat Para Kreditur

59 I I. perdamaian (Accord) Menurut Pasal 134 UU Kepailitan, si pailit berhak mena warkan suatu perdamaian kepada semua kreditur bersama-sama. Perdamaian atau akur ltu sendlrl adalah suatu perjanjian dan semua krediturnya di mana diadakan pengaturan untk mulunasi suatu tagihan, yang biasanya berupa pengaturan yang menyatakan bahwa dengan membayar suatu prosentase tertentu debitur dibebaskan untuk sisanya.Pengesahan perdamaian disebut “Homologasi”. J. Insolvensi Insolvensi bermakna tidak mampu lagi membayar utang- utangnya. Insolvensi terjadi apabila di dalam suatu kepailitan tidak ditawarkan perdamaian atau perdamaian ditolak karena tidak dipenuhi sebagaimana yang telah disetujui Dengan timbulnya fase insolvensi ini, maka dimulailah penjualan barang-barang yang masih ada yang hasilnya kemudian dibagikan kepada kreditur. Berakhirnya kepailitan : 1. Pembatalan 2. Pembayaran 3. Perdamaian 4 diputuskan harta pailit tidak cukup.

60 HAK ATAS KAKAYAAN INTELEKTUAL Hak Atas Kekayaan Inteektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa inggris intellectual property right. Dari kata “intelektual” tercermin bahwa objek kekayaan inteektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia ( the creations of the human mind ).

61 Ruang Lingkup Hak cipta dan Hak-hak berkaitan dengan hak cipta( copyright dan neighboring rights) Merk Indikasi geografis Rancangan industri Paten

62 6. Desain layout dari lingkaran elektronik terpadu 7. Perlindungan terhadap rahasia dagang (undisclosed information) 8. Pengendalian praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

63 HAK CIPTA Dalam psl 2 ayat 1 UUHC adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

64 pengaturan Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 jo Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 jo Undang-Undang nomor 12 tahun 1997 yang secara populer sering dinamakan juga Undang-Undang hak cipta (UUHC)

65 PATEN Pasal 1 UUP adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya dibidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya

66 Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu dibidang teknologi ang dapat berupa: a. a. a. Proses b. b. b. Hasil produksi c. c. c. Penyempurnaan dan pengembangan proses, d. d. d. Penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi

67 pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, atau Undang-Undang Paten (UUP) saja. Kriteria Pemberian Paten : 1. Kebaharuan 2. Langkah Inventif adalah penemuan tsb bagi seorang yg mempunyai keahlian biasa mengenai tehnik merupakan hal yg tdk dpt diduga sebelumnya

68 3. Dapat diditerapkan dlm dunia indutri Psl 5 UUP suatu penemuan dpt diterapkan dlm indutri jika penemuan tsb dpt diproduksi atau dpt digunakan dlm berbagai jenis industri

69 MEREK Pasal 1 UUM adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka- angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. UUM ada 3 jenis merek, yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif

70 Pengaturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 atau lebih singkat lagi Undang-Undang Merek (UUM)

71 Tanda yg tdk dapat didaftarkan sebagai merek 1. Tanda yg bertentangan dg kesusilaan dan ketertiban umum. 2. Tanda yg tdk memiliki daya pembeda. 3. Tanda yg telah menjadi milik umum. 4. Tanda yg merupakan keterangaan atau berkaitan dgn baran atau jasa yang dimintakan pendaftaran

72


Download ppt "KULIAH KE IX A. A. Pengertian Hukum Dagang (Hukum Bisnis) Menurut Achmad Ichsan mendefinisikan hukum dagang sebagai hukum yg mengatur masalah perdagangan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google