Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Hartanto, S.I.P, M.A..  Thomas Hobbes (1588 – 1679)  Hobbes lebih berkosentrasi pada individualisme. Dimana aturan- aturan yang dibuat suatu negara,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Hartanto, S.I.P, M.A..  Thomas Hobbes (1588 – 1679)  Hobbes lebih berkosentrasi pada individualisme. Dimana aturan- aturan yang dibuat suatu negara,"— Transcript presentasi:

1 Hartanto, S.I.P, M.A.

2  Thomas Hobbes (1588 – 1679)  Hobbes lebih berkosentrasi pada individualisme. Dimana aturan- aturan yang dibuat suatu negara, hanya bisa mengekang hak individual seseorang hingga menjadi merasa terugikan. Masyarakat dan pemerintah merupakan hasil ciptaan dari kumpulan individu maka harus mempertahankan hak-hak individu. Inti dari terbentuknya Negara, menurut Hobbes adalah demi kepentingan umum (masing-masing individu) meskipun baik atau tidaknya Negara itu kedepannya tergantung pemimpin negara.  John Locke (1632 – 1704)  Ia mengatakan bahwa keserakahan individu diyakini untuk menemukan hukum-hukum alam dan melindungi hak-hak kepemilikan, dan pemerintah mempunyai peran hanya sebatas melindungi hak-hak tersebut. Keberadaan Negara itu akan dibatasi oleh individu sehingga kekuasaan Negara menjadi terbatas – hanya sebagai “penjaga malam” atau hanya bertindak sebagai penetralisasi konflik.

3  Adam Smith (1723 – 1790)  Adam Smith merupakan professor filsafat moral asal Skotlandia dan merupakan penggagas ekonomi politis klasik yang pertama menghubungkan liberalisme klasik dengan teori ekonomi. Menurut Smith, segala kekuatan ekonomi seharusnya diatur oleh kekuatan pasar dimana kedudukan manusia sebagai individulah yang diutamakan, begitu pula dalam politik.  Thomas Malthus (1766 – 1834)  Malthus berpendapat bahwa penderitaan yang dialami manusia lebih dikarenakan oleh alam daripada institusi-institusi yang beroganisir tidak baik. Malthus juga mendukung hak-hak menghimpun kekayaan karena menurutnya itu bermanfaat bagi masyarakat, dan menolak usaha-usaha membantu orang miskin.

4  Friedrich A. Hayek (1899)  Ia perpendapat bahwa intervensi yang diberikan pemerintah dapat mengacaukan kelancaran fungsi dari ekonomi pasar bebas sehingga pemerintah akan memberikan intervensi lebih besar untuk membereskan kekacauan tersebut. Maka pemerintah sebaiknya tidak mencampuri ekonomi karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Ia juga berpendapat bahwa keadilan susah didapatkan karena hak-hak kepemilikan harus dilindungi.  Robert Nozick (1938)  Nozick berpendapat bahwa keadilan distribusi keuntungan akan diperoleh jika mengikuti tiga hal berikut, yaitu: kepemilikan dimiliki tanpa mencuri, kepindahan kepemilikan harus terjadi melalui pertukaran bebas, dan jika kepemilikan tidak mengikuti kedua syarat maka harus diralat melalui redistribusi.

5  Berangkat dari berakhirnya Perang Dunia I, pemikiran liberalisme muncul dengan tujuan untuk menemukan perdamaian dan menghentikan perang.  Liberalisme berusaha mengkritik dan mengcounter pemikiran realisme yang memiliki perpektif bahwa perang tidak dapat dihindarkan dan kalaupun bisa dicegah, hanya dengan perimbangan kekuatan yang di dalamnya masih ada kekhawatiran dan kecemasan dari masing-masing negara.  Liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu.  Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama.  Liberalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan kebebasan.

6  Perspektif liberalisme berangkat dari asumsi dasar tentang optimisme dan pandangan positif terhadap sifat manusia yang selalu dianggap baik.  Dalam kacamata liberalis, manusia memiliki pertimbangan rasional yang dapat digunakan dalam tindakan sosialnya melalui tindakan yang kooperatif dan kolaboratif.  Perspektif liberalisme klasik terhadap manusia ini kemudian diintegralkan kepada negara, suatu institusi yang merupakan kumpulan dari manusia.  Para liberalis yakin dan bahkan cenderung utopis bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai oleh para pemimpin negara dalam menghadapi masalah- masalah internasional. (Jackson dan Sorensen, 1999)  Pada liberalisme klasik, perhatian dasar tertuju pada kebahagiaan dan kesenangan individu.

7  Ada tiga hal yang mendasar dari Ideologi Liberalisme yakni Kehidupan, Kebebasan dan Hak Milik  (Trust in God as a Creator)  (Hold the Basic Equality of All Human Being)  (Treat the Others Reason Equally)  (Government by the Consent of The People or The Governed)  (The Rule of Law)  (The Emphasis of Individual)  (The State is Instrument)  (Refuse Dogatism)

8  Sifat dasar manusia : mempunyai kepentingan diri dan bertindak sendiri untuk memuaskan apa yang diinginkannya.  Masyarakat : mempunyai kepentingan berbeda-beda karena terdiri dari banyak individu, namun tetap memperbolehkan masing-masing mengejar keinginannya.  Pemerintah : melindungi hak-hak individu melalui konstitusi (undang-undang)  Moralitas : hendaknya individu dibebaskan dalam menentukan baik buruknya.

9  Kebebasan : tidak ada paksaan dari siapa pun.  Otoritas : hanya dimiliki oleh masing- masing individu sebagai otonomi.  Persamaan hak : memiliki kesempatan yang sama dalam ekonomi dan perlindungan hak.  Keadilan : perlindungan hak oleh konstitusi.  Efisiensi : sumber-sumber dialokasikan kepada orang yang banyak keinginan dan yang mampu membayar.

10  Dalam pengertian Demokrasi, termuat nilai-nilai hak asasi manusia, karena demokrasi dan Hak- hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.  Demokrasi berlandaskan nilai hak kebebasan manusia. Kebebasan yang melandasi demokrasi haruslah kebebasan yang positif – yang bertanggungjawab, dan bukan kebebasan yang anarkhis.  Demokrasi juga mengisyaratkan penghormatan yang setinggi-tingginya pada kedaulatan rakyat.

11  Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang mengatasnamakan modal / kapital sebagai prinsipnya.  Tidak ada pembedaan bagi masing2 manusia kecuali modal yang dipergunakan. Semakin besar modal yang dimiliki maka semakin besar pula peluangnya untuk dapat menguasai perekonomian.  Sehingga kapitalisme merupakan perwujudan dalam bidang ekonomi dari liberalisme yang mengatasnamakan kebebasan di atas segala – galanya.

12  Neoliberalisme adalah kata lain dari “liberalisme baru”. Neoliberalisme merupakan pendukung pasar bebas (free trade), ekspansi modal dan globalisasi.  Negara mengurangi secara signifikan campur tangannya (deregulasi dan debirokratisasi) dalam aktivitas ekonomi masyarakat.  Aktivitas ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar, karena pasar mengajarkan orang untuk berpikir rasional dengan menggunakan kalkulasi untung-rugi.  Bagi pelaku neoliberalisme, yang tidak mampu bersaing secara bebas di lapangan pasar, maka harus merelakan diri untuk digusur dari ajang kompetisi. Akibatnya, perekonomian akan dikuasai oleh mereka yang mampu berperilaku efisien, inovatif, memiliki akses teknologi dan modal, dan mampu berperan sebagai penentu harga.

13  Paham ini memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas, merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari meningkatnya standar hidup masyarakat melalui peningkatan efisiensi perdagangan dan mengalirnya investasi.  Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan/atau intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk padaperdagangan bebas.  Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral, melalui berbagai lembaga pengelolaan perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan sampai titik minimum.

14  Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas berhasil menekan intervensi pemerintah, dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Untuk meningkatkan efisiensi korporasi, neoliberalisme berusaha keras untuk menolak atau mengurangi kebijakan hak-hak buruh seperti upah minimum, dan hak-hak daya tawar kolektif lainnya.  Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar adalah privatisasi aktivitas- aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri yang dimiliki-dikelola pemerintah.  Semangat neoliberalisme adalah melihat seluruh kehidupan sebagai sumberlaba korporasi.

15  Dilatar-belakangi oleh hancurnya “liberalisme”  Liberalisme belum juga berhasil mengentaskan kemiskinan umat manusia  Pada1975, di AS, Robert Nozick mengeluarkan tulisan berjudul “Anarchy, State and Utopia", yang dengan cerdas menyatakan kembali posisi kaum ultra minimalis, ultra libertarian sebagai retorika dari lembaga pengkajian universitas, yang kemudian disebut dengan istilah “Reaganomics".  Reaganomics atau Reaganisme menyebarkan retorika kebebasan yang dikaitkan dengan pemikiran John Locke, sedangkan Thatcherisme mengaitkan dengan pemikiran liberal klasik lJohn Stuart Mill dan Adam Smith. Walaupun sedikit berbeda, tetapi kesimpulan akhirnya sama: Intervensi negara harus berkurang dan semakin banyak berkurang sehingga individu akan lebih bebas berusaha. Pemahaman inilah yang akhirnya disebut sebagai "Neoliberalisme".

16  menginginkan sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme abad ke-19  mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar bebas: pasar yang berkuasa  menolak (mengurangi) campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik  memangkas anggaran publik untuk layanan sosial  deregulasi: hambatan dan hukum perdagangan harus dihapus.  privatisasi: aktivitas ekonomi harus dikelola oleh swasta (non-pemerintah)  mengenyahkan konsep “the public good”: mengurangi tanggung jawab bersama dan menggantikannya dengan “kewajiban individu”

17  Liberalisme sosiologis  Liberalisme interdependensi  Liberalisme institusional  Liberalisme republikan

18  HI tidak hanya mempelajari hubungan antar pemerintah, tetapi juga hubungan antar individu, kelompok dan masyarakat swasta. Hubungan non-pemerintah lebih bersifat kooperatif dibanding hubungan pemerintah. Dunia dengan jumlah jaringan transnasional yang besar akan lebih damai.

19  Modernisasi meningkatkan tingkat interdependensi antar negara. Aktor transnasional semakin penting, kekuatan militer adalah instrumen yang kurang berguna, dan kesejahteraan menjadi tujuan dominan negara-negara, bukan keamanan.  Interdependensi kompleks menunjukkan hubungan internasional yang lebih damai.

20  Institusi internasional memajukan kerjasama antar negara. Institusi mengurangi masalah yang berkenaan dengan ketidakpercayaan antar negara dan mengurangi rasa ketakutan satu sama lain.

21  Negara-negara demokratis tidak berperang satu sama lain. Hal ini disebabkan budaya dalam negeri yang menyelesaikan konflik secara damai, tergantung pada nilai-nilai moral bersama, dan pada hubungan kerjasama ekonomi dan interdependensi yang saling menguntungkan.

22  Penerapan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara mencolok dimotori oleh Inggris melalui pelaksanaan privatisasi seluruh BUMN mereka.  Penyebarluasan agenda-agenda ekonomi neoliberal ke seluruh penjuru dunia, menemukan momentum setelah dialaminya krisis moneter oleh beberapa Negara Amerika Latin pada penghujung 1980-an.  Dalam rangka menanggulangi krisis moneter yang dialami oleh beberapa negara Amerika Latin, bekerja sama dengan Departemen keuangan AS dan Bank Dunia, IMF sepakat meluncurkan sebuah paket kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai paket kebijakan Konsesnsus Washington yang meliputi : (1) pelaksanan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi negara dalam berbagai bentuknya, (2) pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan, (3) pelaksanaan liberalisasi sektor perdagangan, dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN.

23  Di Indonesia, walaupun sebenarnya pelaksanaan agenda- agenda ekonomi neoliberal telah dimulai sejak pertengahan 1980-an, antara lain melalui paket kebijakanderegulasi dan debirokratisasi, pelaksanaannya secara massif menemukan momentumnya setelah Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan  Menyusul kemerosotan nilai rupiah, Pemerintah Indonesia kemudian secara resmi mengundang IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai syarat untuk mencairkan dana talangan yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket kebijakan Konsensus Washington melalui penanda-tanganan Letter Of Intent (LOI), yang salah satu butir kesepakatannya adalah penghapusan subsidi untuk BBM, yang sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan multinasional seperti Shell. Begitu juga dengan kebijakan privatisasi beberapa BUMN, diantaranya Indosat, Telkom, BNI, PT. Tambang Timah dan Aneka Tambang.

24  Persamaan  sama-sama mengutamakan hak-hak individu/pribadi;  sama-sama menghendaki dibatasinya kekuasaan pemerintah/kerajaan, kedaulatan undang- undang ;  kebebaasan untuk menjalankan perusahaan pribadi tanpa adanya aturan;  administratif yang menghambat aktivitas individu dalam mensejahterakan dirinya;  sama-sama menolak kekuasaan yang otoriter yang mengekang individu;  Desentralisasi.

25

26  Industri lokal akan mati  Pekerja (karyawan) tidak mendapat perlindungan dari negara  Privatisasi aktivitas ekonomi  Konsumen tak terlindungi dari produk-produk yang tak layak dikonsumsi  Bergesernya manajemen ekonomi  Masalah ekonomi adalah soal “komoditi”  Semua pemikiran di luar rel pasar dianggap salah  Semakin lebar jurang antara si kaya dan si miskin

27


Download ppt "Hartanto, S.I.P, M.A..  Thomas Hobbes (1588 – 1679)  Hobbes lebih berkosentrasi pada individualisme. Dimana aturan- aturan yang dibuat suatu negara,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google