Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Maya Susanti, SE Kepala Departemen Pemasaran & Kepesertaan BPJS Kesehatan Divisi Regional VI Jawa Tengah dan DIY Semarang, 6 Mei 2015 Pelaksanaan Pelayanan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Maya Susanti, SE Kepala Departemen Pemasaran & Kepesertaan BPJS Kesehatan Divisi Regional VI Jawa Tengah dan DIY Semarang, 6 Mei 2015 Pelaksanaan Pelayanan."— Transcript presentasi:

1 Maya Susanti, SE Kepala Departemen Pemasaran & Kepesertaan BPJS Kesehatan Divisi Regional VI Jawa Tengah dan DIY Semarang, 6 Mei 2015 Pelaksanaan Pelayanan KB di Era JKN

2 Pokok Bahasan JKN dan BPJS Kesehatan 1. Cakupan Manfaat Pelayanan KB 2. Pembiayaan Pelayanan KB 3. Tantangan dan Harapan 4.

3 UU no 40/2004 Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan prinsip Ekuitas * Ekuitas: Kesetaraan memperoleh manfaat & akses Pasal 19 Asuransi : Pemindahan resiko kepada pihak ke-3 melalui pembayaran iuran + Sosial : Wajib, Nirlaba, Subsidi silang, Manfaat medik Peserta jelas (Nama, alamat) Membayar dahulu baru mendapat manfaat Resiko ketidakpastian Jaminan dihentikan bila peserta menunggak Jaminan yang ditanggung > akumulasi jumlah iuran Besaran iuran sesuai daya beli dan minat masyarakat Penentuan besaran iuran sesuai prosentasi pendapatan Kepesertaan melekat

4 PETA JALAN menuju JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Mulai Beroperasi 2.121,6 Juta Peserta (49%) 3.Paket manfaat medis sama, non medis berbeda 4.Pengembangan Faskes 5.PP turunan UU 40 & UU 24 diundangkan 6.Tingkat kepuasan peserta 75 % 7.Tingkat kepuasan Faskes 70 % 1.Beroperasi dengan baik 2.257,5 Juta Peserta (100%) 3.Paket manfaat medis dan non medis sama 4.Jumlah dan sebaran Faskes memadai 5.Semua peraturan disesuaikan secara berkala 6.Tingkat kepuasan peserta 85 % 7.Tingkat kepuasan Faskes 80 % Raport Hijau dari UKP4 NoIndikator KinerjaTarget 2014Realisasi 2014% Pencapaian 1.Jumlah penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan 121,6 juta jiwa133,4 juta jiwa109,72% 2.Draft Revisi PP Nomor 101 Th tentang PBI Terbitnya revisi PP No 101 Tahun 2012 Sesuai dg batasan kewenangan BPJS kesehatan atas revisi PP No 101 th 2012 mencapai 100% 100% 3.Absensi Klaim N-1 ke FaskesTercapai 100% absensi klaim N-1 Faskes Pencapaian absensi klaim N-1 sd 31 Des 2014 sebesar 100% 100% 4.Tingkat awareness masyarakat terhadap JKN Tercapaianya 65% tk awareness masy thd JKN Hasil survey tk awareness masy thd JKN sebesar 95% 146,15% 5.Penyelesaian Penanganan keluhan Penanganan keluhan atas pengaduan peserta dengan rasio 100% dari pengaduan yg diterima Dari 104,427 keluhan peserta yang diterima BPJS Kesehatan sd TW IV 2014, seluruh keluhan telah diselesaikan 100% 100%

5 PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PELAKSANAAN JKN (UU No 40/2004 tentang SJSN & UU No. 24/2011 tentang BPJS) PESERTA BPJS KESEHATAN FASKES REGULATOR Menentukan paket benefit Menentukan pola dan besaran tarif Menentukan besaran iuran Menentukan peserta PBI Mengembangkan Sistem Pelayanan, sistem pembayaran dan sistem kendali mutu biaya Mendaftarkan diri dan membayar iuran Mengikuti prosedur pelayanan Menyampaikan keluhan Mendaftarkan diri dan membayar iuran Mengikuti prosedur pelayanan Menyampaikan keluhan Memberi pelayanan sesuai ketentuan Mendapatkan pembayaran Menyelesaikan keluhan di faskes Memberi pelayanan sesuai ketentuan Mendapatkan pembayaran Menyelesaikan keluhan di faskes

6 UPDATE REGULASI 6 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah. Permenkes Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah. Per BPJS No. 4 Tahun 2014Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS Kesehatan Permenkes Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Permenkes Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem INA- CBG’s Permenkes Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN

7 PerPres Nomor: 111 Tahun 2013 pasal 6 (3): Kewajiban melakukan pendaftaran kepesertaan bagi BUMN, usaha besar, usaha menengah dan usaha mikro paling lambat 1 Januari 2015 Mulai 1 Januari PBI 2.TNI/POLRI 3.Eks Askes 4.Eks Jamsostek 5.Lain-lain Mulai 1 Januari PBI 2.TNI/POLRI 3.Eks Askes 4.Eks Jamsostek 5.Lain-lain Universal Coverage Universal Coverage Pentahapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Paling lambat 1 Januari 2016 Usaha mikro Paling lambat 1 Januari 2016 Usaha mikro Paling lambat 1 Januari BUMN 2.Usaha besar 3.Usaha menengah 4.Usaha kecil Paling lambat 1 Januari BUMN 2.Usaha besar 3.Usaha menengah 4.Usaha kecil Peningkatan cakupan peserta dari kalangan tenaga kerja

8 JUMLAH PESERTA PER SEGMEN WILAYAH DIVISI REGIONAL VI * Sampai Dengan Maret 2015

9 GAMBARAN WILAYAH KERJA DIVISI REGIONAL VI JATENG & DIY Terdiri dari 2 Provinsi : -Jawa Tengah -D.I. Yogyakarta Terdiri dari 2 Provinsi : -Jawa Tengah -D.I. Yogyakarta 11 Kantor Cabang : 1.KCU Semarang 2.KC Pekalongan 3.KC Tegal 4.KCU Purwokerto 5.KCU Magelang 6.KC Kebumen 7.KC Boyolali 8.KCU Surakarta 9.KCU Kudus 10.KC Pati 11.KCU Yogyakarta Kantor Layanan Ops.Kab (KLOK) : 32 KLOK Liasson Officer (LO) : 4 LO

10 Faskes Yang Bekerjasama

11 Bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan Medis FKTP FKRTLNon MedisAkomodasiAmbulan Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Pelayanan kesehatan lain yang telah ditanggung oleh Pemerintah, maka tidak termasuk dalam pelayanan kesehatan yang dijamin. MANFAAT JAMINAN KESEHATAN Perpres 12/2013 Pasal 20 Perpres 111/2013 Pasal 22 Sesuai hak kelas peserta 11

12 PELAYANAN PROMOTIF BPJS Edukasi Langsung Penyuluhan Kesehatan langsung Olahraga Sehat Promosi Kesehatan Keliling Edukasi Tidak Langsung Media Cetak Media Elektronik

13 PELAYANAN PREVENTIF BPJS DIABETES MELLITUS HIPERTENSI DASAR LENGKAP VAKSINASI PELAYANAN KB PELAYANAN EFEK SAMPING RIWAYAT KESEHATAN DIABETES MELLITUS HIPERTENSI DETEKSI KANKER SERVIKS DETEKSI KANKER PAYUDARA Alat kontrasepsi dasar dan vaksin untuk imunisasi dasar tidak ditanggung dalam sistem pembiayaan BPJS Kesehatan  penyediaan ditanggung dalam program pemerintah

14 MANFAAT PELAYANAN KB Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. PerPres 12/2013 pasal 20 (1) Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan: a.penyuluhan kesehatan perorangan; b.imunisasi dasar; c.keluarga berencana; dan d.skrining kesehatan. PerPres 12/2013 pasal 21 (1) Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana*. PerPres 12/2013 pasal 21 (4) Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. PerPres 12/2013 pasal 21 (5) 14 *Manfaat KB ditegaskan kembali dalam Permenkes 28/2014

15 Pasal PERPRES NO 111/2013 PELAYANAN TIDAK DIJAMIN 1)Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi: a.pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b.pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat; g.pelayanan untuk mengatasi infertilitas; m.alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;

16 16 PERMENKES NO. 71 TAHUN 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN 1)Obat dan Alat Kesehatan Program Nasional yang ditanggung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan 2)Obat dan Alat Kesehatan dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.Alat kontrasepsi dasar; b.Vaksin untuk imunisasi dasar; dan c.Obat program pemerintah. Pasal 19 Sinergi BPJS Kesehatan dengan Pemerintah (BKKBN)

17 PEMBIAYAAN PELAYANAN KB 17 Permenkes No 59/2014 pasal 3 (1) (1) Tarif Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberlakukan pada FKTP yang melakukan pelayanan: a.administrasi pelayanan; b.pelayanan promotif dan preventif; c.pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; d.tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; e.pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, termasuk pil dan kondom untuk pelayanan Keluarga Berencana; f.pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. KOMPONEN KAPITASI

18 PEMBIAYAAN PELAYANAN KB 18 Permenkes No 59/2014 pasal 3 (2) (2) Tarif Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberlakukan pada FKTP yang melakukan pelayanan kesehatan di luar lingkup pembayaran kapitasi yang meliputi: a.Pelayanan ambulans; b..... c.... g.pelayanan Keluarga Berencana berupa MOP/vasektomi; DI LUAR KAPITASI Permenkes No 59/2014 pasal 11 (1) (1) Jasa pelayanan kebidanan, neonatal, dan Keluarga Berencana yang dilakukan oleh bidan atau dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f ditetapkan sebagai berikut: g. pelayanan KB: 1.pemasangan atau pencabutan IUD/implan sebesar Rp ,00 (seratus ribu rupiah); 2.pelayanan suntik KB sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali suntik; 3.penanganan komplikasi KB sebesar Rp ,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan 4.pelayanan KB MOP/vasektomi sebesar Rp ,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

19 19 PEMBIAYAAN Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan, Klinik Bidan diluar Puskesmas/Klinik Rumah Sakit *Vasektomi dan Tubektomi Rumah Sakit *Vasektomi dan Tubektomi Kapitasi FFS *) Pemasangan/Pencabutan IUD/Implan/Suntik INA CBG’s

20 Pelayanan KB / KIA Tahun 2014 Sumber : Laporan Dep MPK Divre VI Tahun 2014

21 21 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (PKS BPJS KESEHATAN DGN BKKBN) BKKBN a.Memberikan informasi dan rekomendasi kepada PIHAK KEDUA tentang Faskes yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk memberikan pelayanan KB di Faskes baik milik Pemerintah maupun Swasta kepada yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan c.Menyediakan dan mendistribusikan: 2)Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi ke Fasilitas Pelayanan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 3)Menjamin ketersediaan Alat dan Obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan pelayanan KB ke seluruh fasilitas pelayanan yang teregistrasi dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan a.Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA tentang Faskes baik milik Pemerintah maupun Swasta yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan b.Melakukan sosialisasi pelayanan KB dalam JKN BPJS KESEHATAN

22 PERAN DAN FUNGSI BPJS Kesehatan bergerak pada demand side (akses jaminan) sementara Kementerian Kesehatan dan BKKBN pada supply side (Penyedia Provider, alat kontrasepsi) Advokasi dan KIE yang dilakukan oleh BKKBN disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan yang ingin dicapai yaitu mendukung penurunan angka kelahiran total dan laju pertumbuhan penduduk

23 23 RUANG LINGKUP KERJASAMA RUANG LINGKUPPIC Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah maupun swasta, baik Tingkat Pertama maupun Rujukan Tk Lanjutan yang memberikan pelayanan KB bagi peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan BKKBN + BPJS KESEHATAN Pelayanan KB meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi BKKBN Mekanisme pemberian pelayanan KB bagi peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan BPJS KESEHATAN Peningkatan kompetensi dokter dan bidan dalam pelayanan KBBKKBN + DINKES Sosialisasi pelayanan KB dalam JKN BKKBN + BPJS KESEHATAN Pencatatan dan pelaporan pelayanan KB Monitoring dan evaluasi Pelayanan KB pada daerah yang tidak ada fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat PEMERINTAH + BKKBN + BPJS + KESEHATAN

24 24 FKTP Sudah teregistrasi*) *) Faskes yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk memberikan pelayanan KB Belum teregistrasi*) Sudah Kerjasama dengan BPJS Belum Kerjasama dengan BPJS Dilaporkan kpd BKKBN untuk mendapatkan pelatihan teknis medis pelayanan KB kredensialing FASILITAS KESEHATAN BPJS KESEHATAN DAN BKKBN

25 INDIKATOR PELAYANAN KB OLEH BPJS - KESEHATAN PROSES 1.Jumlah Faskes pemberi layanan Keluarga Berencana 2.Jumlah pasangan usia subur yang mengikuti program keluarga berencana 3.Jumlah dan Jenis Alkon yang digunakan OUTPUT Meningkatnya angka cakupan pasangan usia subur yang mengikuti program Keluarga Berencana

26 MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN KELUARGA BERENCANA BPJS KESEHATAN BKKBN PPKBD DEPDAGRI NI/POLRI DEPAG DIKNAS PROFESI INSTANSI PENDIDIKAN NGO SWASTA MEDIA LAIN-LAIN Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan Ketersediaan dan Distribusi alat dan obat kontrasepsi dasar Jumlah pasangan usia subur yang mengikuti program keluarga berencana Cakupan konseling, pemakaian alat dan obat kontrasepsi dasar

27 PERMASALAHAN dan TANTANGAN 1. Kecukupan Jumlah Faskes dan Nakes pemberi pelayanan KB Belum semua Faskes dan Nakes memenuhi kriteria dari BKKBN (belum teregistrasi) 2. Distribusi Faskes dan Nakes yang sudah teregistrasi oleh BKKBN belum merata 3. Distribusi Obat dan Alat Kontrasepsi belum merata, terutama di daerah terpencil Hanya Faskes yang telah mendapatkan registrasi dari BKKBN yang dapat memberikan pelayanan KB 4. Regulasi Era PT Askes : Menjamin persalinan sampai dengan anak ke-2 hidup Era JKN : Persalinan dijamin tanpa pembatasan jumlah persalinan  bertentangan dengan filosofi Keluarga Berencana PEMERATAAN AKSES PESERTA TERHADAP PELAYANAN KB

28 Ketersediaan dan pemerataan akses terhadap layanan KB dan kontrasepsi 2.Kualitas layanan KB terstandardisasi semua fasilitas kesehatan memenuhi kompetensi yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan dan didaftarkan oleh BKKBN HARAPAN

29 Terima Kasih


Download ppt "Maya Susanti, SE Kepala Departemen Pemasaran & Kepesertaan BPJS Kesehatan Divisi Regional VI Jawa Tengah dan DIY Semarang, 6 Mei 2015 Pelaksanaan Pelayanan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google