Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PERCEPATAN PENYUSUNAN RZWP3K DIREKTUR FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PERCEPATAN PENYUSUNAN RZWP3K DIREKTUR FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN."— Transcript presentasi:

1 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PERCEPATAN PENYUSUNAN RZWP3K DIREKTUR FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI OLEH : EDI SUGIHARTO 1 DISAMPAIKAN PADA ACARA BINTEK PENYUSUNAN RZWP3K 27 APRIL 2015 ASTON HOTEL CENGKARENG

2 PERMASALAHAN & PERCEPATAN RZWP3K PERUBAHAN PRODUK HUKUM. EGO SEKTOR THDP PENGERTIAN TTR. LEMAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN /SDM. SOSIALISASI BELUM OPTIMAL. PERBAIKAN PRODUK HUKUM. PENYAMAAN PERSEPSI TENTANG TTR. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN/SDM. SOSIALISASI DIOPTIMALKAN.

3 UU NO9 Thn 2015 Jo UU No. 23 Thn 2014 (Pemerintahan Daerah ) PP No. 41 Thn 2007 (Organisasi PD) Lampiran UU SUBSTANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SUBSTANSI PENANGANAN PENATAAN RUANG. Substansi perencanaan pusda: UU No. 25 Thn 2005 (SPPN) & PUU t’kait Substansi keuangan pusda: UU No. 33 Thn 2004 (PKPD) & PUU t’kait TUJUAN DESENTRALISASI UU No. 41 Thn 1999 TTG KEHUTANAN PENATAAN DAN PEMANFAATAN RUANG UU No.26 Thn 2007 TTG PR UU No. 32 Thn 2009 (PPLH) UU 27/2007 Jo UU No I Thn 2014 TTG P.WP3K UU 27/2007 Jo UU No I Thn 2014 TTG P.WP3K RZWP3K UU No 32 Thn 2014 TTG P.KELAUTAN UU No 32 Thn 2014 TTG P.KELAUTAN 3

4 URUSAN PEMDA (URUSAN WAJIB & PILIHAN ) URUSAN PEMERINTAHAN ADALAH KEKUASAAN YG MENJADI KEWENANGAN PRESIDEN YG PELAKSANAANYA DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN NEGARA DAN PENYELENGGARA PEMDA UTK MELINDUNGI,MELAYANI,MEMBERD AYAKAN DAN MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT (KETUM No 5) KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN TERDIRI DARI ABSOLUT PEMPUS KONKUREN PUSAT/PROP/KAB/KOT URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PRESIDEN ( Psl 9 ) URUSAN PEMERINTAHAN ADALAH KEKUASAAN YG MENJADI KEWENANGAN PRESIDEN YG PELAKSANAANYA DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN NEGARA DAN PENYELENGGARA PEMDA UTK MELINDUNGI,MELAYANI,MEMBERD AYAKAN DAN MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT (KETUM No 5) KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN TERDIRI DARI ABSOLUT PEMPUS KONKUREN PUSAT/PROP/KAB/KOT URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PRESIDEN ( Psl 9 ) UU NO. 23 TAHUN 2014 URUSAN WAJIB terkait PD (psl 12 ayat1 ) a) Pendidikan b) Kesehatan c) PU & Penataan Ruang d) Perumahan Rakyat/kawasan pemukiman e) Ketentraman, ketertiaban & perlindungan Masyarakat dan f) sosial URUSAN WAJIB tdk terkait PD (psl 12 ayat 2 ) a) Tenaga Kerja b)Pemberdayaan Perempuan & perlindungan Anak c) Pangan d)Pertanahan/Agraria e) Lingkungan Hidup f) Administrasi kependudukan & catatan sipil g) Pemberdayaan masysrakat & Desa h) Pengendalian penduduk & keluarga berencana i) Perhubungan j) Komunikasi & Informatika k) Koperasi, usaha kecil & menengah l) Penanaman Modal m) Kepemudaan & Olah raga n) Statistik o) Persandian p) Kebudayaan q) Perpustakaan dan r) Kearsipan URUSAN PILIHAN ( psl 12 ayat 3 ) a) Pertanian b) Kehutanan c) Energi dan Sumberdaya Mineral d) Pariwisata e) Kelautan dan Perikanan f) Perdagangan g) Perindustrian h) Transmigrasi PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN Psl 16 NSPK Psl 18 SPM PEMBAGIAN URUSAN PUSAT/PROP/KAB/KOT PADA LAMPIRAN ( Psl 15 ) 4 4

5 PENATAAN RUANG 1. RUANG UDARA 2. RUANG DARAT 3. RUANG LAUT -Ruang Angkasa Luar -Ruang Angkasa -Permukiman -Kegiatan Kehidupan Masyarakat -Wil Transportasi Darat -Kawasan Pesisir -Pulau-Pulau Kecil -Wil Transportasi Laut -ALKI -Wil Penangkapan Ikan -Laut Dalam Integrasi LINGKUP RUANG (UU NO. 26/2007) 3 (TIGA) MATRA RUANG SBG SATU KESATUAN WILAYAH DIATUR DG UNDANG 2 TERSENDIRI 5

6 PEMERINTAH Pengelolaan Ruang Laut diatas 12 mil Bersifat Strategis Nasional Budidaya lintas Provinsi/Negara PEMERINTAH PROVINSI Pengelolaan Ruang Laut dibawah 12 mil Penerbitan Izin Budidaya Ikan dalam 1 Provinsi Mendapatkan bagi hasil kelautan dengan batas 4 mill dari garis pantai PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN BIDANG BIDANG KELAUTAN & PERIKANAN KELAUTAN & PERIKANAN PEMERINTAH Kab/Kota Diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri (Psl 30) Bagaimana dengan kedudukan UU No.1 thn 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ? Hanya memiliki kewenangan bagi hasil (UU 23/2014), sedangkan UU No.1/2014 memiliki kewenangan pengelolaan laut batas 4 mill 6

7 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI PEMBANGUNAN DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN 24 WAJIB 8 PILIHAN 6 YAN DASAR 18 TDK YAN DSR SPM TATA RUANG Perwujudan Evaluasi PROVINSI KAB/KOTA Evaluasi Ranperda Pelaksanaan TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL Konsultasi Ranperda BAB IX Pembinaan Umum UU NO. 39 TAHUN 2008 Perencanaan Pemb. Daerah Perencanaan Nasional RZWP2K UU 23/14 PEMDA Dokumen Perencanaan Pemb. Daerah RPJPD RPJMD RKPD Regulasi Perencanaan Pembangunan Regulasi Pemerintahan Daerah pedoman RAPBD KUPPAS NSPK KELAUTAN & PERIKANAN K/L BINTEK BAB X BAB X I KEUANGAN DAERAH BAB XIX 7

8 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No.23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No.23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 8

9 DPRD dan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah merupakan mitra sejajar DPRD KEPALA DAERAH Provinsi, Kab/Kota Kemitraan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah 9

10 Fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah DPRD menjaring aspirasi masyarakat membentuk Perda anggaran pengawasan DPRD mempunyai fungsi 10

11 “Pengawasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur RPJP/M/D, pajak daerah, retribusi daerah, APBD dan Rencana Tata Ruang, sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda Provinsi dan oleh Gubernur terhadap Raperda Kabupaten/Kota”. ( Psl 245) EVALUASI RAPERDA ? UU No. 23 /2014 ttg Pemerintahan Daerah CONTOH EVALUASI RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI/KAB/KOT (PERMENDAGRI NO. 28 TAHUN 2008) CONTOH EVALUASI RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI/KAB/KOT (PERMENDAGRI NO. 28 TAHUN 2008) PERAN KEMENDAGRI THDP EVALUASI RAPERDA TENTANG RZWP3K PROVINSI PERAN KEMENDAGRI THDP EVALUASI RAPERDA TENTANG RZWP3K PROVINSI ? PPNo. 15 /2007 ttg Peny PENATAAN RUANG (Psl 28 h d) UU No. 1 /2014 ttg PWP & P2K (RZWP3K DITETAPKAN DG PERDA) PERMENDAGRI No. 1 /2014 ttg PPHD PERMENDAGRI No. 1 /2014 ttg PPHD 11

12 RAPERDA ……? PROVINSI Persetujuan Substansi KEM TEKNIS (KKP) Asistensi Peta dengan BIG RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI DPRD DIAJUKAN OLEH GUBERNUR KEPMDN EVALUASI RAPERDA ? SURAT EVALUASI DR GUBERNUR GUB MENETAPKAN 3 hari15 hari 7 hari Pada Psl 76 & 80 PERMENDAGRI 1/2014 PPHD 12

13 EVALUASI RANCANGAN PERDA OLEH KEMENDAGRI EVALUASI RZWP3K DILAKUKAN ATAS DASAR PERSETUJUAN SUBSTANSI (perlu kesepakatan legalitasnya..???) PERSETUJUAN SUBSTANSI (perlu kesepakatan legalitasnya..???) B.A. UJI PUBLIK/KESEPAKATAN DGN MASYARAKAT PERSETUJUAN BERSAMA DPRD “menjadi salah satu pertimbangan dalam review Permendagri No. 28 Th 2008” 13

14 TAHAPANINDIKATOR RAPERDA …………………………………………. PROVINSI INPUTTERSEDIANYA RAPERDA BESERTA LAMPIRANNYA Rancangan perda beserta dokumen rencana dan album peta PROSESTERPENUHINYA PROSEDUR PENYUSUNAN RAPERDA BESERTA LAMPIRANNYA  Berita Acara (B.A) rapat konsultasi dengan instansi pusat yang membidangi secara teknis;  Persetujuan bersama dengan DPRD Provinsi atas Raperda beserta lampirannya;  B.A konsultasi publik;  B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi yang berbatasan;  B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Kab/Kota dalam wilayah Provinsi OUTPUTTERWUJUDNYA SINKRONISASI DAN HARMONISASI DENGAN RENCANA NASIONAL & WIL YG BERBATASAN, DG WIL PROVINSI LAINYA  Surat persetujuan atas substansi teknis dari instansi pusat yang membidangi secara teknis ;  Surat kesepakatan dengan pemerintah daerah Provinsi yang berbatasan;  Surat kesepakatan dengan pemerintah daerah Kab/Kota Terhadap RZWP3K;  Matrik tindak lanjut usulan perbaikan dalam proses persetujuan teknis. 14

15 RTRW RZWP3K HARMONISASI PERAN BKPRD RZWP3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kab/kota. PENSELARASAN RZWP3K DENGAN RTRW “POKJA PERENCANAAN” 15

16 KATA AKHIR Pemerintah Daerah wajib menyusun RZWP-3-K RZWP3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi ; RZWP3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi. Rencana zonasi pesisir ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) disesuaikan dg ketentuan yg diatur dalam psl 27 UU 23 / 2014 TTG PEMDA. Proses Penetapan Perda mengacu pada UU 23/2014 ttg PEMDA & Permendagri No 1 Th 2014 ttg PPHD. Perda zonasi pesisir dilakukan di tk Prop utk kab/kota hanya menerima bagi hasil sebatas wil 4mil. Kemendagri akan mengeluarkan surat edaran terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sub urusan kelautan, pesisir, dan pulau pulau kecil. 16

17 TERIMA KASIH 17


Download ppt "PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PERCEPATAN PENYUSUNAN RZWP3K DIREKTUR FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google