Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN."— Transcript presentasi:

1 USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2 Dasar Hukum Lingkungan HidupKehutanan UU No. 32/2009: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No. 18/2008: Pengelolaan Sampah PP turunannnya UU No. 41/1999: Kehutanan UU No. 19/2005: Kehutanan+Tambang di HL UU No. 5/1990: Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya UU No. 18/2013: Pencegahan dan Pemberantasan Pelanggaran Hutan UU No.37/2014: KTA PP turunannya UU 23 / 2014: Pemerintahan Daerah

3

4 PEMBANGUNANBERKELANJUTANPEMBANGUNANBERKELANJUTAN Crisis management SDA: rantai pangan/jasa LH Perubahan Iklim Pembangunan Berkelanjutan Pemberdayaan Masyarakat Crisis management SDA: rantai pangan/jasa LH Perubahan Iklim Pembangunan Berkelanjutan Pemberdayaan Masyarakat Hubungan Pusat-Daerah Pembagian kewenangan Pembangunan Berkelanjutan Kapasitas Lembaga Hubungan Pusat-Daerah Pembagian kewenangan Pembangunan Berkelanjutan Kapasitas Lembaga Pembangunan Berkelanjutan Akses publik Keanekaragaman Hayati Kepastian hukum Manajemen perubahan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Sumberdaya Pembangunan Berkelanjutan Akses publik Keanekaragaman Hayati Kepastian hukum Manajemen perubahan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Sumberdaya Transparansi/akses publik Perubahan Iklim Perbaikan tata kelola Pembangunan Berkelanjutan Harmonisasi Kepentingan Nasional dan Internasional Transparansi/akses publik Perubahan Iklim Perbaikan tata kelola Pembangunan Berkelanjutan Harmonisasi Kepentingan Nasional dan Internasional HIGHLIGHT ISU STRATEGIS (HASIL DISKUSI KELEMBAGAAN NOVEMBER 2014) HIGHLIGHT ISU STRATEGIS (HASIL DISKUSI KELEMBAGAAN NOVEMBER 2014) Perbaikan sistem perizinan Penyelesaian konfllik tenurial Kepastian hukum Keterbukaan Informasi dan Kolaborasi Kelembagaan Perbaikan sistem perizinan Penyelesaian konfllik tenurial Kepastian hukum Keterbukaan Informasi dan Kolaborasi Kelembagaan Akses masyarakat Penegakan hukum Perlindungan SDA Keterbukaan informasi Perencanaan LH dan KLHS Pemberdayaan Masyarakat Kolaborasi Stakeholders Akses masyarakat Penegakan hukum Perlindungan SDA Keterbukaan informasi Perencanaan LH dan KLHS Pemberdayaan Masyarakat Kolaborasi Stakeholders Green Constitution Review/Transparansi/klarifi kasi aspek legal Pembangunan Berkelanjutan SDA : faktor ekonomi atau non-ekonomi Penegakan Hukum (Sebagian fungsi yudikatif) Green Constitution Review/Transparansi/klarifi kasi aspek legal Pembangunan Berkelanjutan SDA : faktor ekonomi atau non-ekonomi Penegakan Hukum (Sebagian fungsi yudikatif) Mantan Menteri PEMDA Pakar Konstitusi Pakar Konstitusi Donor/ Bilateral Donor/ Bilateral Dunia Usaha LSM Pakar LHK/Aktivis

5 KEHUTANANLINGKUNGAN HIDUP Penegakan Hukum Konservasi Biodiversity Ekonomi Lingkungan Pengendalian DAS Perubahan Iklim Pengendalian Kebakaran Hutan Pemberdayaan Masyarakat Public campaign High Carbon Stock Values Pembinaan Dunia Usaha Peningkatan Kapasitas Lembaga Pengelolaan Sampah B3 dan Limbah B3 AMDAL / UKL-UPL / KLHS Pengendalian Pencemaran Ijin Lingkungan Penatagunaan Kws Htn Usaha Hutan Perbenihan Tnm Hutan Pemuliaan Pohon High Conservation Values Taman Nasional SKEMA PENGGABUNGAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DAN URUSAN KEHUTANAN

6 RANTAI NILAI LHK Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Perencanaan Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 Pengembangan Sumberdaya Manusia Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengendalian Kerusaan DAS & Hutan Lindung Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan & Perubahan Iklim Konservasi SDA & Ekosistem Penegakan Hukum Penyuluhan, & Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan baik dan sehat Kesejahteraan Rakyat Pembangunan Berkelanjutan Internalisasi, Efisien, Efektif, dan Berkeadilan

7 STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN Inspektorat Jenderal Menteri LH & Kehutanan Sekretariat Jenderal Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Ditjen Konservasi SDA & Ekosistem Ditjen Konservasi SDA & Ekosistem Ditjen Pengendalian DAS & Hutan Lindung Ditjen Pengendalian DAS & Hutan Lindung Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Ditjen Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Ditjen Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Ditjen Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 Ditjen Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 Dr.Ir.Siti Nurbaya, M.Sc. Staf Ahli Menteri I.Hubungan Antar Lembaga, Pusat & DaerahHubungan Antar Lembaga, Pusat & Daerah II.Lingkungan GlobalLingkungan Global III.EnergiEnergi IV.Ekonomi SDAEkonomi SDA V.Lingkungan Sosial dan Masyarakat Hukum AdatLingkungan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat Staf Ahli Menteri I.Hubungan Antar Lembaga, Pusat & DaerahHubungan Antar Lembaga, Pusat & Daerah II.Lingkungan GlobalLingkungan Global III.EnergiEnergi IV.Ekonomi SDAEkonomi SDA V.Lingkungan Sosial dan Masyarakat Hukum AdatLingkungan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat Badan Pengembangan SDM Badan Pengembangan SDM Ditjen Penyuluhan, Resolusi, dan Partisipasi masyarakat Ditjen Penyuluhan, Resolusi, dan Partisipasi masyarakat Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Badan Litbang dan Inovasi Badan Litbang dan Inovasi KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (5)(2)(3)(4)(1)(6) (7) (8)(9)(10)(11)

8 Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan dan Keuangan Biro Perencanaan dan Keuangan Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Hukum & Perijinan Biro Hukum & Perijinan Biro Umum Biro KLN Biro KLN Pusat Sarana & Peralatan Kehutanan Pusat Sarana & Peralatan Kehutanan Pusat Standardisasi LH dan Kehutanan Pusat Standardisasi LH dan Kehutanan Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Sumatera I Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Sumatera I Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Biro HUMAS Biro HUMAS Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Jawa Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Jawa Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Bali Nusra Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Bali Nusra Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Kalimantan II Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Kalimantan II Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Sulawesi Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Sulawesi Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Maluku Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Maluku Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Papua I Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Papua I Pusat Data & Informasi Pusat Data & Informasi Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Sumatera II Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Sumatera II Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Kalimantan I Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Kalimantan I Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Papua I Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Papua I KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SEKRETARIAT JENDERAL Pusat Kajian Kebijakan Strategis Pusat Kajian Kebijakan Strategis

9 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN INSPEKTORAT JENDERAL Inspektorat Jenderal Inspektorat Wilayah I Inspektorat Wilayah I Inspektorat Wilayah II Sekretariat Itjen Inspektorat Wilayah III Inspektorat Wilayah IV Inspektorat Investigasi

10 DITJEN PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN Dit. Perencanaan Pengelolaan SDA & LH dan KPH Dit. Inventarisasi dan Pemantauan SDA & LH Sekretariat Ditjen Dit. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Dit. Penanganan Tenurial dan Hutan Adat Dit. Instrumentasi dan Analisis Lingkungan Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

11 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI Dit. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dit. Usaha Hutan Produksi Sekretariat Ditjen Dit. Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Dit. Pembinaan Industri Primer Hasil Hutan Dit. Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi Direktorat Jenderal KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

12 DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN Direktorat Jenderal Dit. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Gambut Dit. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Pesisir dan Laut Sekretariat Ditjen Dit. Pengendalian Pencemaran Air Dit. Pengendalian Pencemaran Udara Dit. Pengendalian Kerusakan Lahan Akses Terbuka KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

13 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, B3 dan LIMBAH B3 Direktorat Jenderal Dit. Pengelolaan Sampah Dit. Pengelolaan B3 Sekretariat Ditjen Dit. Pengelolaan Limbah B3 Dit. Bina Usaha Limbah B3 dan non B3 Dit. Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

14 DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAS & HUTAN LINDUNG Direktorat Jenderal Dit. Pembinaan Rehabilitasi dan Konservasi Tanah dan Air Dit. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dit. Fasilitasi Benih Tanaman Hutan Dit. Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Sekretariat Ditjen Dit. Perencanaan & Evaluasi Pengelolaan DAS.

15 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM & EKOSISTEM Direktorat Jenderal Dit. Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Dit. Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Dit. Konservasi Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru Dit. Konservasi Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru Sekretariat Ditjen Dit. Konservasi Keanekaragam an Hayati Dit. Konservasi Keanekaragam an Hayati Dit. Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Kolaborasi Kawasan Konservasi Dit. Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Kolaborasi Kawasan Konservasi Dit. Konservasi Ekosistem Esensial Dit. Konservasi Ekosistem Esensial

16 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Direktorat Jenderal Dit. Sosialisasi dan Pencegahan Dit. Sosialisasi dan Pencegahan Dit. Fasilitasi Penegakan Hukum Dit. Fasilitasi Penegakan Hukum Sekretariat Ditjen Dit. Penanganan Non Litigasi Dit. Penanganan Non Litigasi Dit. Penanganan Hukum Administrasi dan Hukum Perdata Dit. Penanganan Hukum Administrasi dan Hukum Perdata Dit. Penanganan Hukum Pidana Dit. Penanganan Hukum Pidana

17 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN & INOVASI Kepala Badan Pusat Penelitian Hutan Pusat Penelitian Hutan Pusat Penelitian Hasil Hutan Pusat Penelitian Hasil Hutan Pusat Pengembangan dan Inovasi Bidang LHK Pusat Pengembangan dan Inovasi Bidang LHK Pusat Penelitian dan Laboratorium Lingkungan Pusat Penelitian dan Laboratorium Lingkungan Sekretariat Badan

18 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BADAN PENGEMBANGAN SDM Kepala Badan Pusat Perencanaan Pengembangan & Standarisasi SDM Pusat Perencanaan Pengembangan & Standarisasi SDM Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Sekretariat Badan

19 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DITJEN PENYULUHAN, RESOLUSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT Direktorat Jenderal Dit. Penanganan Konflik Dit. Penanganan Konflik Dit. Bina Program Kawasan Kelola Masyarakat Dit. Bina Program Kawasan Kelola Masyarakat Dit. Bina Usaha Kawasan Kelola Masyarakat Dit. Bina Usaha Kawasan Kelola Masyarakat Dit. Penyuluhan dan Komunikasi Publik Dit. Penyuluhan dan Komunikasi Publik Dit. Peranserta Masyarakat Dit. Peranserta Masyarakat Sekretariat Ditjen

20 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DITJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM Direktorat Jenderal Dit. Adaptasi Perubahan Iklim Dit. Adaptasi Perubahan Iklim Dit. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dit. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dit. Mitigasi Perubahan Iklim Dit. Mitigasi Perubahan Iklim Dit. Mobilisasi Sumberdaya Dit. Mobilisasi Sumberdaya Sekretariat Ditjen Dit. Inventarisasi GRK & Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi Dit. Inventarisasi GRK & Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi


Download ppt "USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google