Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh. Kepala Bidang Statistik Bappeda Provinsi NTB

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh. Kepala Bidang Statistik Bappeda Provinsi NTB"— Transcript presentasi:

1 Rakor kebijakan sipd tim pusat dengan kabupaten/kota se-PROVINSI NTB TAHUN 2015 7-8 Mei 2015
Oleh. Kepala Bidang Statistik Bappeda Provinsi NTB Drs. Sigit Catur Prasetya, SE.

2 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH; Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 312 Tahun 2015 tentang pembentukan kelompok kerja Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2015.

3 Kelompok dan Jenis Data SIPD Provinsi NTB
No. Kelompok Data Jenis Data 1. Data Umum Geografi Pemerintahan Demografi 2. Sosial/Budaya Kesehatan Kesejahteraan Sosial 3. Sumber Daya Alam Lingkungan hidup, Tata ruang dan Pertanahan 4. Infrastruktur Pekerjaan Umum 5. Ekonomi 9. Ekspor 6. Keuangan Daerah Ekspor PDRB Ringkasan APBD Pajak Provinsi 7. politik, Hukum dan Keamanan Politik dalam negeri dan pengawasan Hukum.

4 Kelompok dan Jenis Data SIPD Kabupaten/Kota
No Kelompok Data Jenis Data 1. Data Umum Geografi Pemerintahan Demografi 2. Sosial/Budaya Kesehatan Pendidikan, Kebudayaan Nasional, pemuda dan olahraga Kesejahteraan Sosial Agama 3. Sumber Daya Alam Pertanian Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Peternakan, Perkebunan Pertambangan dan Energi Lingkungan hidup, Tata ruang dan Pertanahan 4. Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Perhubungan dan Transportasi Pekerjaan Umum Pariwisata, POS, Telekomunikasi dan Informatika 5. Ekonomi Industri, Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Lembaga Keuangan dan Koperasi BUMD, Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

5 Lanjutan… No. Kelompok Data Jenis Data 6. Keuangan Daerah
Pengelolaan ASET atau Barang Daerah Ekspor PDRB Ringkasan APBD Dana Perimbangan Pinjaman Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah 7. politik, Hukum dan Keamanan Politik dalam negeri dan pengawasan Hukum. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 8. Insidensial Bencana Alam Penyakit Menular Pencuri Ikan Kebakaran Hutan Pencurian dan Penyelundupan Kayu

6 Kebijakan Terkait sipd
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi berbasis data yang akurat, mutakhir dan dapat di pertanggungjawabkan sebagai bahan pengambil keputusan terkait dengan perencanan, pengendalian/pelaksanaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah. Menyajikan data dan informasi untuk kepentingan masyarakat dan pengambil kebijakan. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk membangun pola kerja sama berbasis data dan informasi. Membangun database Provinsi, Kabupaten/Kota yang menggambarkan kelompok dan jenis data serta potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah.

7 Progres Keterisian SIPD Provinsi NTB 2010-2015 (bulan Mei)

8 Progres Keterisian SIPD Kabupaten Kota se-Provinsi NTB 2010-2015 (bulan Mei)

9 Evaluasi Keterisian Data SIPD Provinsi NTB Tahun 2014-Mei 2015
No. Uraian 2014 Mei 2015 1. Jumlah Total Jenis/Element Data 729 2. Jumlah Jenis/Element Data Tersedia 719 3. Jumlah Jenis/Element Data Tidak Tersedia 17 4. Jumlah Jenis/Element Data Belum Terisi 269 698 5. Jumlah Jenis/Element Data Terisi 450 21 6. Persentase Keterisian Data 63,29% 2,92%

10 Evaluasi sipd per skpd provinsi ntb Tahun 2014
No. SKPD Jenis/Element Data Belum Terisi Satuan 1. Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. NTB Zona Laut Luas Laut Teritorial Luas Laut Zona Ekonomi Eksklusif Luas Laut Landasan Kontinen Km2 2. Dinas Kesehatan Prov. NTB Rata-rata angka harapan hidup Rata-rata angka harapan hidup laki-laki Rata-rata angka harapan hidup perempuan Tahun Jumlah Sarana industri dan industry farmasi Industri farmasi narkotika Industri farmasi obat tradsional Produk alat kesehatan Penyalur obat kesehatan Unit Kesehatan Masyarakat Jumlah penderita narkoba Rata-rata jumlah penduduk yang sakit Jumlah penduduk yang meninggal menurut wabah : a. Muntaber, b. Malaria Jumlah Ibu Hamil Gizi Buruk Jumlah akseptor KB : a. Laki-laki, b. Perempuan Jumlah Pasangan usia subur Jumlah pasangan usia subur ber-KB Jiwa

11 Jenis/Element Data Belum Terisi
Lanjutan… No SKPD Jenis/Element Data Belum Terisi Satuan 2. Dinas Kesehatan Prov. NTB Kesehatan Masyarakat Pemberian makanan pendamping Asi (usia 6-24 bulan) Jumlah Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan Kali Tenaga Kesehatan Pranata Laboratorium Kesehatan Epidemiolog Kesehatan Entomolog Kesehatan Administrator Kesehatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Orang Cakupan komplikasi kebidanan Cakupan komplikasi kebidanan Yang ditangani Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan Jumlah Ibu Dengan Komplikasi Kebidanan % orang Penyakit lainnya Jumlah Penderita Penyakit Lainnya Yg Ditemukan dan Diobati Jumlah Perkiraan Penderita Baru Penyakit Lainnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin

12 Jenis/Element Data Belum Terisi
Lanjutan… No. SKPD Jenis/Element Data Belum Terisi Satuan 3. Biro Umum Setda Provinsi NTB 1. Status kepemilikian gedung sarana pemerintahan; Kantor Bupati/Walikota Kantor Setda Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Kantor Inspektorat Kantor Bapeda Kantor Dinas Kantor Lembaga Teknis Daerah Milik Sendiri Sewa Pinjam Gabung Unit 2. Kondisi Sarana Prasarana Pemerintah Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat unit

13 Jenis/Element Data Belum Terisi
Lanjutan… No SKPD Jenis/Element Data Belum Terisi Satuan 4. BLHP dan BKSDA Prov. NTB Lingkungan hidup Luas Terumbu Karang Kondisi Terumbu Karang (Baik Sekali, Baik, Sedang, Buruk) Luas Hutan Bakau Kondisi Hutan Bakau (Baik, Sedang, Rusak) Ha 5. BPBD Prov. NTB Kawasan Rawan Bencana Jumlah Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi Jumlah Kawasan Rawan Tsunami Jumlah Kawasan Rawan Longsor Jumlah Kawasan Rawan Gempa Bumi Kawasan 6. Dinas PU Prov. NTB Kondisi Jalan Berbatu Km Sumber air minum Sumur Sumber air minum lainnya Unit Daya tampung tempat pemakaman Pemakaman Bukan Umum

14 Jenis/Element Data Belum Terisi
Lanjutan… No SKPD Jenis/Element Data Belum Terisi Satuan 7. Biro Keuangan Setda Provinsi NTB Pendapatan Asli Daerah Rasio Kemandirian; Rasio Efektifitas; Pelampauan Penerimaan PAD; Pelampauan Lain-lain PAD yang Sah. % Rupiah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Lain-Lain Pendapatan; Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Pendapatan Daerah; Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Total Belanja APBD; Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

15 Jenis/Element Data Belum Terisi
Lanjutan… No SKPD Jenis/Element Data Belum Terisi Satuan 7. Biro Keuangan Setda Provinsi NTB Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah ; Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Terhadap Pendapatan Daerah ; Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Terhadap Total Belanja APBD ; Persentase Pertumbuhan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. % Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Rupiah Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah

16 Jenis/Element Data Belum Terisi
Lanjutan… No SKPD Jenis/Element Data Belum Terisi Satuan 7. Biro Keuangan Setda Provinsi NTB Realisasi Belanja Tidak langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah ; Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Terhadap Pendapatan Daerah ; Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Terhadap Total Belanja APBD ; Persentase Pertumbuhan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. % Realisasi Belanja Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Belanja Tambahan Penghasilan; Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH&WKDH; Belanja Pemungutan Pajak Daerah Rupiah

17 Jenis/Element Data Belum Terisi
Lanjutan… No SKPD Jenis/Element Data Belum Terisi Satuan 7. Biro Keuangan Setda Provinsi NTB Realisasi Belanja Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Belanja Uang Lembur ; Belanja Beasiswa Pendidikan PNS ; Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS ; Belanja Premis Asuransi Kesehatan; Belanja Makanan dan Minuman Pegawai; Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya; Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu; Belanja Perjalanan Dinas; Belanja Perjalanan Pindah Tugas; Belanja Pemulangan Pegawai; Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubeleair, Peralatan dan Perlengkapan lain). Rupiah

18 Jenis/Element Data Belum Terisi
Lanjutan… No SKPD Jenis/Element Data Belum Terisi Satuan 7. Biro Keuangan Setda Provinsi NTB Penerimaan Pembiayaan Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; Penerimaan piutang daerah; Rupiah Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan dana cadangan; Pembayaran pokok utang; Pemberian pinjaman daerah Pembayaran Kegiatan Lanjutan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan.

19 SKPD Provinsi dan Instansi vertical yang sudah menyerahkan data SIPD
TAHUN 2014 MARET 2015 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Disperindag Provinsi NTB Dispenda Provinsi NTB Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Sekwan/DPRD Provinsi NTB Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB Dukcapil Provinsi NTB Dinas Kehutanan Provinsi NTB BLHP Provinsi NTB BMKG Provinsi NTB

20 Evaluasi Keterisian sipd Kabupaten-Kota provinsi ntb Tahun 2014
NAMA DAERAH JML. TOT. ELEMEN DATA JML ELEMENT DATA TERSEDIA JML ELEMENT DATA TIDAK TERSEDIA JML ELEMENT DATA TERISI % KETERISIAN DATA Kabupaten Bima 2680 1008 44.35 % Kabupaten Dompu 1 467 27.06 % Kabupaten Lombok Barat 3 647 24.17 % Kabupaten Lombok Tengah 65 614 23.48 % Kabupaten Lombok Timur 1521 701 65.49 % Kabupaten Lombok Utara 665 1263 62.68 % Kabupaten Sumbawa 183 231 55.85 % Kabupaten Sumbawa Barat 32 412 15.56 % Kota Bima 2615 371 726 43.28 % Kota Mataram 940 495 28.45 %

21 Evaluasi Keterisian sipd Kabupaten-Kota provinsi ntb Tahun 2015 (bulan maret)
NAMA DAERAH JML. TOT. ELEMEN DATA JML ELEMENT DATA TERSEDIA JML ELEMENT DATA TIDAK TERSEDIA JML ELEMENT DATA TERISI % KETERISIAN DATA Kabupaten Bima 2680 2 0.07 % Kabupaten Dompu 10 0.37 % Kabupaten Lombok Barat 89 3.32 % Kabupaten Lombok Tengah 170 6.36 % Kabupaten Lombok Timur 38 1.42 % Kabupaten Lombok Utara 0.00 % Kabupaten Sumbawa 0.08 % Kabupaten Sumbawa Barat Kota Bima 2615 65 60 2.29 % Kota Mataram 88 3.28 %

22 Kendala-kendala pengisian SIPD Provinsi NTB
Kurang tersedianya data yang diperlukan di SKPD-SKPD Provinsi NTB terkait pengisian data SIPD Provinsi NTB. Respon dari SKPD dan instansi vertical di Daerah belum maksimal.

23 Kendala-kendala pengisian SIPD Kab/Kota
Release angka terbaru dari BPS tidak semua tersedia Data yang disampaikan SKPD masih banyak kejanggalan ( belum tersinkronisasi sumber data) Sulitnya mendapatkan data dari SKPD maupun instansi vertikal Adanya ekslusive data di SKPD (ego sektor)

24 Terima Kasih

25 Dapat di download di website:
Form SIPD yang diminta untuk di isi nantinya bisa dikirim melalui ke : Materi Rakor Kebijakan SIPD Tim Pusat Dengan Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTB Tahun 2015 Dapat di download di website: bappeda.ntbprov.go.id


Download ppt "Oleh. Kepala Bidang Statistik Bappeda Provinsi NTB"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google