Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Rakor kebijakan sipd tim pusat dengan kabupaten/kota se-PROVINSI NTB TAHUN 2015 7-8 Mei 2015 Oleh. Kepala Bidang Statistik Bappeda Provinsi NTB Drs. Sigit.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Rakor kebijakan sipd tim pusat dengan kabupaten/kota se-PROVINSI NTB TAHUN 2015 7-8 Mei 2015 Oleh. Kepala Bidang Statistik Bappeda Provinsi NTB Drs. Sigit."— Transcript presentasi:

1 Rakor kebijakan sipd tim pusat dengan kabupaten/kota se-PROVINSI NTB TAHUN Mei 2015 Oleh. Kepala Bidang Statistik Bappeda Provinsi NTB Drs. Sigit Catur Prasetya, SE.

2 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH; Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 312 Tahun 2015 tentang pembentukan kelompok kerja Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2015.

3 Kelompok dan Jenis Data SIPD Provinsi NTB No.Kelompok DataJenis Data 1.Data Umum1.Geografi 2.Pemerintahan 3.Demografi 2.Sosial/Budaya4.Kesehatan 5.Kesejahteraan Sosial 3.Sumber Daya Alam7.Lingkungan hidup, Tata ruang dan Pertanahan 4.Infrastruktur8.Pekerjaan Umum 5.Ekonomi9. Ekspor 6.Keuangan Daerah10.Ekspor PDRB 11.Ringkasan APBD 12.Pajak Provinsi 7.politik, Hukum dan Keamanan 13.Politik dalam negeri dan pengawasan 14.Hukum.

4 Kelompok dan Jenis Data SIPD Kabupaten/Kota NoKelompok DataJenis Data 1.Data Umum1.Geografi 2.Pemerintahan 3.Demografi 2.Sosial/Budaya4.Kesehatan 5.Pendidikan, Kebudayaan Nasional, pemuda dan olahraga 6.Kesejahteraan Sosial 7.Agama 3.Sumber Daya Alam8.Pertanian Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Peternakan, Perkebunan 9.Pertambangan dan Energi 10.Lingkungan hidup, Tata ruang dan Pertanahan 4.Infrastruktur11.Perumahan dan Permukiman 12.Perhubungan dan Transportasi 13.Pekerjaan Umum 14.Pariwisata, POS, Telekomunikasi dan Informatika 5.Ekonomi14.Industri, Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Lembaga Keuangan dan Koperasi 15.BUMD, Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

5 Lanjutan… No.Kelompok DataJenis Data 6.Keuangan Daerah10.Pengelolaan ASET atau Barang Daerah 11.Ekspor PDRB 12.Ringkasan APBD 13.Dana Perimbangan 14.Pinjaman Daerah 15.Pajak Daerah 16.Retribusi Daerah 7.politik, Hukum dan Keamanan17.Politik dalam negeri dan pengawasan 18.Hukum. 19.Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 8.Insidensial20.Bencana Alam 21.Penyakit Menular 22.Pencuri Ikan 23.Kebakaran Hutan 24.Pencurian dan Penyelundupan Kayu

6 Kebijakan Terkait sipd Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi berbasis data yang akurat, mutakhir dan dapat di pertanggungjawabkan sebagai bahan pengambil keputusan terkait dengan perencanan, pengendalian/pelaksanaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah. Menyajikan data dan informasi untuk kepentingan masyarakat dan pengambil kebijakan. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk membangun pola kerja sama berbasis data dan informasi. Membangun database Provinsi, Kabupaten/Kota yang menggambarkan kelompok dan jenis data serta potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah.

7 Progres Keterisian SIPD Provinsi NTB (bulan Mei)

8 Progres Keterisian SIPD Kabupaten Kota se-Provinsi NTB (bulan Mei)

9 Evaluasi Keterisian Data SIPD Provinsi NTB Tahun 2014-Mei 2015 No.Uraian2014Mei Jumlah Total Jenis/Element Data729 2.Jumlah Jenis/Element Data Tersedia719 3.Jumlah Jenis/Element Data Tidak Tersedia17 4.Jumlah Jenis/Element Data Belum Terisi Jumlah Jenis/Element Data Terisi Persentase Keterisian Data63,29%2,92%

10 Evaluasi sipd per skpd provinsi ntb Tahun 2014 No.SKPDJenis/Element Data Belum TerisiSatuan 1.Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. NTB 1.Zona Laut1.Luas Laut Teritorial 2.Luas Laut Zona Ekonomi Eksklusif 3.Luas Laut Landasan Kontinen Km 2 2.Dinas Kesehatan Prov. NTB 1.Rata-rata angka harapan hidup 1.Rata-rata angka harapan hidup laki-laki 2.Rata-rata angka harapan hidup perempuan Tahun 2.Jumlah Sarana industri dan industry farmasi 1.Industri farmasi narkotika 2.Industri farmasi obat tradsional 3.Produk alat kesehatan 4.Penyalur obat kesehatan Unit 3.Kesehatan Masyarakat 1.Jumlah penderita narkoba 2.Rata-rata jumlah penduduk yang sakit 3.Jumlah penduduk yang meninggal menurut wabah : a. Muntaber, b. Malaria 4.Jumlah Ibu Hamil Gizi Buruk 5.Jumlah akseptor KB : a. Laki-laki, b. Perempuan 6.Jumlah Pasangan usia subur 7.Jumlah pasangan usia subur ber-KB Jiwa

11 Lanjutan… NoSKPDJenis/Element Data Belum TerisiSatuan 2. Dinas Kesehatan Prov. NTB 3.Kesehatan Masyarakat8.Pemberian makanan pendamping Asi (usia 6-24 bulan) 9.Jumlah Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan Kali 4.Tenaga Kesehatan1.Pranata Laboratorium Kesehatan 2.Epidemiolog Kesehatan 3.Entomolog Kesehatan 4.Administrator Kesehatan 5.Penyuluh Kesehatan Masyarakat Orang 5.Cakupan komplikasi kebidanan1.Cakupan komplikasi kebidanan Yang ditangani 2.Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan 3.Jumlah Ibu Dengan Komplikasi Kebidanan % orang 6.Penyakit lainnya1.Jumlah Penderita Penyakit Lainnya Yg Ditemukan dan Diobati 2.Jumlah Perkiraan Penderita Baru Penyakit Lainnya orang 7.Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin %

12 Lanjutan… No.SKPDJenis/Element Data Belum TerisiSatuan 3.Biro Umum Setda Provinsi NTB 1. Status kepemilikian gedung sarana pemerintahan; 1.Kantor Bupati/Walikota 2.Kantor Setda 3.Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD 4.Kantor Inspektorat 5.Kantor Bapeda 6.Kantor Dinas 7.Kantor Lembaga Teknis Daerah 1.Milik Sendiri 2.Sewa 3.Pinjam 4.Gabung Unit 2. Kondisi Sarana Prasarana Pemerintah 1.Kantor Bupati/Walikota 2.Kantor Setda 3.Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD 4.Kantor Inspektorat 5.Kantor Bapeda 6.Kantor Dinas 7.Kantor Lembaga Teknis Daerah 1.Rusak Ringan 2.Rusak Sedang 3.Rusak Berat unit

13 Lanjutan… NoSKPDJenis/Element Data Belum TerisiSatuan 4.BLHP dan BKSDA Prov. NTB 1.Lingkungan hidup1.Luas Terumbu Karang 2.Kondisi Terumbu Karang (Baik Sekali, Baik, Sedang, Buruk) 3.Luas Hutan Bakau 4.Kondisi Hutan Bakau (Baik, Sedang, Rusak) Ha 5.BPBD Prov. NTB 1.Kawasan Rawan Bencana 1.Jumlah Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi 2.Jumlah Kawasan Rawan Tsunami 3.Jumlah Kawasan Rawan Longsor 4.Jumlah Kawasan Rawan Gempa Bumi Kawasan 6.Dinas PU Prov. NTB 1.Kondisi Jalan1.BerbatuKm 2.Sumber air minum1.Sumur 2.Sumber air minum lainnya Unit 3.Daya tampung tempat pemakaman 1.Pemakaman Bukan UmumUnit

14 Lanjutan… NoSKPDJenis/Element Data Belum TerisiSatuan 7.Biro Keuangan Setda Provinsi NTB 1.Pendapatan Asli Daerah 1.Rasio Kemandirian; 2.Rasio Efektifitas; 3.Pelampauan Penerimaan PAD; 4.Pelampauan Lain-lain PAD yang Sah. % Rupiah 2.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 1.Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Lain-Lain Pendapatan; 2.Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Pendapatan Daerah; 3.Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Total Belanja APBD; 4.Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya. %

15 Lanjutan… NoSKPDJenis/Element Data Belum TerisiSatuan 7.Biro Keuangan Setda Provinsi NTB 3.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah ; 2.Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Terhadap Pendapatan Daerah ; 3.Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Terhadap Total Belanja APBD ; 4.Persentase Pertumbuhan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. % 4.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Rupiah 5.Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah Rupiah

16 Lanjutan… NoSKPDJenis/Element Data Belum TerisiSatuan 7.Biro Keuangan Setda Provinsi NTB 6.Realisasi Belanja Tidak langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 1.Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah ; 2.Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Terhadap Pendapatan Daerah ; 3.Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Terhadap Total Belanja APBD ; 4.Persentase Pertumbuhan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. % 7.Realisasi Belanja Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 1.Belanja Tambahan Penghasilan; 2.Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH&WKDH; 3.Belanja Pemungutan Pajak Daerah Rupiah

17 Lanjutan… NoSKPDJenis/Element Data Belum TerisiSatuan 7.Biro Keuangan Setda Provinsi NTB 8.Realisasi Belanja Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 1.Belanja Uang Lembur ; 2.Belanja Beasiswa Pendidikan PNS ; 3.Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS ; 4.Belanja Premis Asuransi Kesehatan; 5.Belanja Makanan dan Minuman Pegawai; 6.Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya; 7.Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu; 8.Belanja Perjalanan Dinas; 9.Belanja Perjalanan Pindah Tugas; 10.Belanja Pemulangan Pegawai; 11.Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubeleair, Peralatan dan Perlengkapan lain). Rupiah

18 Lanjutan… NoNo SKPDJenis/Element Data Belum TerisiSatuan 7.Biro Keuangan Setda Provinsi NTB 9.Penerimaan Pembiayaan 1.Pencairan dana cadangan; 2.Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; 3.Penerimaan pinjaman daerah; 4.Penerimaan kembali pemberian pinjaman; 5.Penerimaan piutang daerah; Rupiah 10.Pengeluara n Pembiayaan 1.Pembentukan dana cadangan; 2.Pembayaran pokok utang; 3.Pemberian pinjaman daerah 4.Pembayaran Kegiatan Lanjutan 5.Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 6.Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan. Rupiah

19 SKPD Provinsi dan Instansi vertical yang sudah menyerahkan data SIPD TAHUN 2014MARET 2015 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Disperindag Provinsi NTBDispenda Provinsi NTB Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTBDisperindag Provinsi NTB Sekwan/DPRD Provinsi NTBDinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB Dukcapil Provinsi NTBDinas Kehutanan Provinsi NTB BLHP Provinsi NTB BMKG Provinsi NTB Sekwan/DPRD Provinsi NTB Dukcapil Provinsi NTB

20 Evaluasi Keterisian sipd Kabupaten-Kota provinsi ntb Tahun 2014 NAMA DAERAH JML. TOT. ELEMEN DATA JML ELEMENT DATA TERSEDIA JML ELEMENT DATA TIDAK TERSEDIA JML ELEMENT DATA TERISI % KETERISI AN DATA Kabupaten Bima % Kabupaten Dompu % Kabupaten Lombok Barat % Kabupaten Lombok Tengah % Kabupaten Lombok Timur % Kabupaten Lombok Utara % Kabupaten Sumbawa % Kabupaten Sumbawa Barat % Kota Bima % Kota Mataram %

21 Evaluasi Keterisian sipd Kabupaten-Kota provinsi ntb Tahun 2015 (bulan maret) NAMA DAERAH JML. TOT. ELEMEN DATA JML ELEMENT DATA TERSEDIA JML ELEMENT DATA TIDAK TERSEDIA JML ELEMENT DATA TERISI % KETERISIA N DATA Kabupaten Bima % Kabupaten Dompu % Kabupaten Lombok Barat % Kabupaten Lombok Tengah % Kabupaten Lombok Timur % Kabupaten Lombok Utara % Kabupaten Sumbawa % Kabupaten Sumbawa Barat % Kota Bima % Kota Mataram %

22 Kendala-kendala pengisian SIPD Provinsi NTB Kurang tersedianya data yang diperlukan di SKPD-SKPD Provinsi NTB terkait pengisian data SIPD Provinsi NTB. Respon dari SKPD dan instansi vertical di Daerah belum maksimal.

23 Kendala-kendala pengisian SIPD Kab/Kota Release angka terbaru dari BPS tidak semua tersedia Data yang disampaikan SKPD masih banyak kejanggalan ( belum tersinkronisasi sumber data) Sulitnya mendapatkan data dari SKPD maupun instansi vertikal Adanya ekslusive data di SKPD (ego sektor)

24 Terima Kasih

25 Form SIPD yang diminta untuk di isi nantinya bisa dikirim melalui ke : Materi Rakor Kebijakan SIPD Tim Pusat Dengan Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTB Tahun 2015 Dapat di download di website: bappeda.ntbprov.go.id


Download ppt "Rakor kebijakan sipd tim pusat dengan kabupaten/kota se-PROVINSI NTB TAHUN 2015 7-8 Mei 2015 Oleh. Kepala Bidang Statistik Bappeda Provinsi NTB Drs. Sigit."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google