Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang 2013."— Transcript presentasi:

1 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang 2013

2 ANGGOTA KELOMPOK  MUHAMAD HABIB ABDULLAH( )  FILDA WAHAR SATYAWINATA( )  DIMAS GIGIH SWADITYA W( )  VELLI ARDIKA( )  LIA AMALIAH( )  RAHMA AGUSTIN RAHAYU( )  MOCH. DEZAR ADITYA( )

3 SENTRALISASI Merupakan suatu sistem dalam pemerintahan yang semuanya terpusat dan menjadi urusan pemerintah pusat secara langsung tanpa campur tangan pemerintah daerah.

4 SENTRALISASI Indonesia pernah menerapkan sistem sentralisasi semu pada masa Orde Baru. Kebijakan Pemerintahan dan Fiskal langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

5 Dikatakan sentralisasi semu, karena tidak sepenuhnya pemerintah pusat yang mengatur, namun, tetap ada kewenangan daerah terhadap usulan-usulan dan penanganan terhadap hal-hal yang mendesak

6 DESENTRALISASI Merupakan suatu sistem pemerintahan yang berbasis kepada pemberian kewenangan kepada daerah untuk menentukan nasib daerahnya sendiri dalam politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan.

7 SMITH (1985) Desentralisasi dibagi menjadi dua makna: adanya sub devisi teritori dari suatu negara mempunyai otonomi lembaga-lembaga tersebut akan direkrut secara demokratis

8 RONDINELLI Jenis-jenis desentralisasi yaitu deconcentration, delegation, devolution, privatization.

9 SEJARAH DESENTRALISASI INDONESIA 1.Fase Pertama (1903), Decentralisatie Wet oleh kolonial Belanda 2.Fase Kedua (1922), Wet op de Bestuurshervorming kolonial Belanda 3.Fase Ketiga ( ), Syuu kependudukan Jepang 4.Fase Keempat, UU Nomor 1 Tahun Fase Kelima, UU Nomor 22 Tahun 1948

10 LANJUTAN 6.Fase Keenam, UU Nomor 1 Tahun Fase Ketujuh, UU Nomor 18 Tahun Fase Kedelapan, UU Nomor 5 Tahun Fase Kesembilan, UU Nomor 22 Tahun Fase Kesepuluh, UU Nomor 32 Tahun 2004

11 PEMERINTAH DAERAH (UU NOMOR 32/2004) Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945

12 Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Hubungan fungsi pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui sistem otonomi, yang meliputi desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

13 UNSUR DAERAH OTONOM  Unsur (elemen) batas wilayah  Unsur (elemen) pemerintahan  Unsur masyarakat

14 ASAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH ♪ Asas desentralisasi ♪ Asas dekonsentrasi ♪ Asas tugas pembantuan

15  Pengendalian urusan pemerintah lebis efektif,  Keseragaman dan standarisasi terhadap kepentingan daerah lebih terjamin,  Lebih mudah dalam pengawasan.  Kesesuaian antara harapan masyarakat dan kebijakan,  Pemberian kebijakan dapat dilakukan secara tepat sasaran.  Mengetahui potensi yang ada pada daerahnya masing-masing. PERBANDINGAN (+) SENTRALISASI DESENTRALISASI

16 SEKIAN,, TERIMA KASIH Dengan segala hormat,, terima kasih kepada semua yang telah membantu atas terselesaikannya presentasi ini yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu... Tiada gading yang tak retak,, tiada manusia yang sempurna,, Maka kami menerima dengan lapangdada kritik dan saran yang ingin disampaikan kepada kami..


Download ppt "SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google