Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

EKONOMI PUBLIK JUNAEDI. Contents PENDAHULUAN 1 PERAN PEMERINTAH 2 KEGAGALAN PASAR 3 RUMAH TANGGA PEMERINTAH 4.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "EKONOMI PUBLIK JUNAEDI. Contents PENDAHULUAN 1 PERAN PEMERINTAH 2 KEGAGALAN PASAR 3 RUMAH TANGGA PEMERINTAH 4."— Transcript presentasi:

1 EKONOMI PUBLIK JUNAEDI

2 Contents PENDAHULUAN 1 PERAN PEMERINTAH 2 KEGAGALAN PASAR 3 RUMAH TANGGA PEMERINTAH 4

3 PENDAHULUAN Ekonomi Publik Definisi: studi tentang kebijakan ekonomi, dengan penekanan khusus pada topik-topik yang beragam seperti respon untuk kegagalan pasar karena keberadaan eksternalitas dan penentuan kebijakan keamanan sosial yang optimal Tujuan: Memahami peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum dan mengalokasikan sumberdaya yang optimal. Menganalisis kegiatan ekonomi publik dengan menggunakan pendekatan ekonomi mikro dan makro

4 PERAN PEMERINTAH PEMERINTAHPEMERINTAH Alokasi Redistribusi Regulasi Stabilisasi SEJAUH MANA PERAN PEMERINTAH? REZIM DAN SISTEM EKONOMI

5 5 IndividuIncomeUtilitasKebutuhan Perusahaan KualitasBiayaEfisiensi Konsumen Produsen

6 Common Goods Common Goods Ketidaksempurnaan Pasar Public Goods Eksternalitas Incompelete Market Kegagalan Pasar Kegagalan Pasar Ketidakpastian Asymetric Information KEGAGALAN PASAR

7 Add: Common Goods  Barang bersama yang memiliki sifat non- excludable tetapi rivalry  Non-Excludable: barang yang oleh siapa saja tidak dapat dicegah untuk menerima manfaat barang tersebut.  Rivalry : pemakaian barang tersebut oleh seseorang akan menghilangkan atau mengurangi peluang orang lain untuk melakukan hal yang sama  Contoh : Udara, fasilitas umum, jalan raya, taman kota.

8 Add: Ketidaksempurnaan Pasar PENYEBAB:  Struktur pasar cenderung monopoli ataupun oligopoli.  Adanya pajak yang mengurangi tingkat konsumsi dan subsidi yang meningkatkan konsumsi dari yang seharusnya.  Adanya eksternalitas  Bukti adanya ketidaksempurnaan pasar ( excess demand dan excess suply.

9 Add: Public Goods  Barang publik adalah barang yang memiliki sifat non-excludable sekaligus non-rivalry.  Non-Excludable (tidak dapat dikecualikan) adalah barang yang siapa saja tidak dapat dicegah untuk menerima manfaat barang tersebut.  Non-rivalry (tidak saling bersaing) adalah pemakaian barang tersebut oleh seseorang tidak akan menghilangkan atau tidak mengurangi peluang orang lain untuk melakukan hal yang sama atau menikmatinya. Contoh : Rasa aman, rasa nyaman, kemajuan tehnologi, progam pengentasan kemiskinan dan pendidikan. Barang publik lokal ; lebih efisien jika yang menyediakan pemerintah daerah Barang publik nasional ; lebih efisien jika yang menyediakan pemerintah daerah Penyediaan barang publik lokal oleh pemerintah daerah lebih disukai sebab (King 1984) ; a.Pemerintah daerah lebih mengetahui (knowledge in society) akan kebutuhan daerah b.Kontrol yang lebih demokratis c.Masyarakat setempat menjadi lebih sadar akan biaya pelayanan.

10 Add: Eksternalitas  Adalah dampak tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap pihak orang lain, apabila dampaknya merugikan maka disebut sebagai eksternalitas negatif, sebaliknya apabila dampaknya menguntungkan disebut sebagai eksternalitas positif.  Ekternalitas tidak masuk dalam biaya produksi maupun harga atas konsumsi barang.  Dampaknya, Ekuilibrium pasar yang terjadi tidak efisien atau tidak mencerminkan harga sesungguhnya. Apabila faktor eksternalitas sudah masuk dalam perhitungan (produksen dan konsumen) maka harga yang terjadi adalah harga yang sesungguhnya  Eksternalitas positif dari aktifitas produksi,  Eksternalitas negatif dari aktifitas produksi,  Eksternalitas positif dari aktifitas konsumsi  Eksternalitas negatif dari aktifitas konsumsi

11 Add: Incomplete Market  Adanya penawaran tapi tidak ada permintaan atau sebaliknya adanya permintaan tapi tidak ada penawaran. Contoh permintaan senjata oleh masyarakat dilarang untuk dipenuhi atau disediakan poduksen.

12 Add: Asymatric Information  Informasi tidak bisa diterima secara cepat, tepat, akurat dan merata oleh seluruh pelaku pasar. Harga yang terjadi bukan harga yang sesungguhnya atau tidak mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli. Terjadi pasar tidak efisien.

13 Ketidakpastian  Sistem eknomi pasar juga dipengaruhi kondisi politik, keamanan yang kejadian diluarperkiraan (bencana) yang setiap saat dapat berubah diluarperkiraan.  Maka perlu campur tangan pemerintah, akan tetapi tidak selalu campur tangan pemerintah dalam perekonomian dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan social welfare, sebab pemerintah pemerintah menjalankan fungsinya secara tidak efisien. Ketidakefisienan menjalankan fungsinya disebabkan beberapa hal ;

14 KEGAGALAN PEMERINTAH  Informasi tidak sempurna  Pengawasan yang terbatas atas reaksi pihak swasta  Pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat  Hambatan dalam proses politik  Adanya biaya transaksi yang besar.

15 Keadilan dan Kesejahteraan  Peran pemerintah tidak diperlukan jika pasar mampu mengalokasikan sumber daya yang ada dengan efisien.  Pasar tidak selalu dalam kondisi persaingan sempurna, seringkali terjadi: market power, eksternalitas, asimetri informasi dan lain2.  Diperlukannya peran pemerintah khususnya konsen dalam hal kesamaan atau keadilan.  Kesejahteraan sosial adalah fungsi dari utility individu2 yang ada di dalamnya.

16 RUMAH TANGGA PEMERINTAH Sub bab:  Kewajiban pemerintah  Kebutuhan barang publik  Perilaku rumah tangga pemerintah dalam penyediaan barang publik  Fungsi pemerintah dalam perekonomian

17 KEWAJIBAN PEMERINTAH  Pemeliharaan Pertahanan dan Keamanan  Agar warganegara dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang dan nyaman  Menegakkan Keadilan  Agar setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama  Menyediakan prasarana Umum/Barang Publik  Agar warga negara mendapat kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha

18 PERILAKU RUMAH TANGGA PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN BARANG PUBLIK  Kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang- barang publik  Pemerintah memiliki keterbatasan dana untuk menyediakan seluruh barang publik yang diperlukan warganegaranya  Pemerintah dapat mengajak rumah tangga perusahaan untuk menyediakan barang-barang publik, terutama untuk barang-barang publik yang memiliki rivalry tinggi, seperti layanan internet, telepon selular, dsb.  Untuk barang-barang publik yang memiliki tingkat rivalry rendah seyogyanya disediakan oleh pemerintah.

19 FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN  Fungsi Alokasi  Fungsi Distribusi  Fungsi Stabilisasi

20 FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN  Fungsi Alokasi  Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas  Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang- barang individu  Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumahtangga perusahaan

21 FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN  Fungsi Distribusi  Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien  Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat, misalnya melalui kebijakan: perpajakan subsidi pengentasan kemiskinan transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin bantuan pendidikan bantuan kesehatan, dll

22 FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN 22  Fungsi Stabilisasi  Pada pemerintahan modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomiannya kepada pihak swasta / perusahaan  Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator, untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal: Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain Menjaga agar kondisi perekonomian kondusif: –inflasi terkendali –sistem keamanan terjamin –kepastian hukum

23 KAPITALISMEKAPITALISME CenderungCenderung Berpihak pada pemilik modal/private SOSIALISMESOSIALISME CenderungCenderung Berpihak pada buruh melalui kebijakan pemerintah Meskipun cenderung ada banyak kelemahan dari dua sistem diatas, namun yang paling berbahaya jika kapitalis “berkolabarasi” dengan pemerintah untuk mencapai kepentingannya masing-masing Sejauh Mana Peran Pemerintah?

24 Penguasa (Politic Area) Penguasa Pengusaha (Economic Area) Pengusaha KebijakanKebijakan KapitalKapital KekuasaanKekuasaan PasarPasar Penguasa dengan kebijakannya mampu mengamankan pasar pengusaha…. …..sementara pengusaha bisa mengamankan kekuasaan penguasa melalui modal yang dimilikinya… Contoh Hubungan Patron Client

25 CONTOH: Tata Niaga Tata Niaga Beras Tata Niaga Cengkeh Perum Bulog PT. Humpus

26 CONTOH: Kebijakan Pengeluaran Anggaran KAsus PT. Lapindo: Pemerintah Menanggung Kerugian: PT. KAI= 100 juta/hari Pertamina= 183 M PT. Jasa Marga= 250 juta/Hari PT. BTN= gantirugi perumahan Kasus BLBI: Pemerintah telah mengucurkan dana sedikitnya Rp. 320 trilyun yang disebut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), terdiri: Rp. 144,4 trilyun yang diterima 48 bank umum swasta nasional Rp. 175 trilyun yang diterima bank BUMN

27 TERIMA KASIH


Download ppt "EKONOMI PUBLIK JUNAEDI. Contents PENDAHULUAN 1 PERAN PEMERINTAH 2 KEGAGALAN PASAR 3 RUMAH TANGGA PEMERINTAH 4."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google