Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

EKONOMI KEBIJAKAN PUBLIK. REFERENSI:REFERENSI: 1.Stiglitz, Joseph E. 1999. Economics of Public Sector. Third Edition. Norton Company. 2.Hyman, David N.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "EKONOMI KEBIJAKAN PUBLIK. REFERENSI:REFERENSI: 1.Stiglitz, Joseph E. 1999. Economics of Public Sector. Third Edition. Norton Company. 2.Hyman, David N."— Transcript presentasi:

1 EKONOMI KEBIJAKAN PUBLIK

2 REFERENSI:REFERENSI: 1.Stiglitz, Joseph E Economics of Public Sector. Third Edition. Norton Company. 2.Hyman, David N Public Finance: A Contemporary Application of Theory of Policy. 10th Edition. South-Western Cengage Learning. USA 3.Hindriks, Jean and Gareth D. Myles Intermediate Public Economics. 4.Parsons, Wayne Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Prenada Media Group. 5.Wibawa, Samodra Politik Perumusan Kebijakan Publik. Graha Ilmu.

3 DEFINISI... 1/4  Policy is whatever governments choose to do or not to do (Dye, 1975).  Cara lembaga yang berperan sebagai pemegang kewenangan publik untuk mengatasi masalah (ekonomi) atau sekelompok masalah (ekonomi) yang saling berhubungan (Pal, 1992).

4 DEFINISI... 2/4  Serangkaian tindakan yang dipilih secara sengaja oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang bertujuan untuk mengatasi suatu masalah (Anderson, 1984)  Cara dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan tertentu atau untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu dengan mengeluarkan keputusan, strategi, perencanaan, maupun implementasinya dengan menggunakan instrumen tertentu (World Agroforestry, 2003)

5 DEFINISI... 3/4  Public Policy: Proses pembuatan keputusan yang memperhatikan aspek politik, budaya dan hukum.  Public Economic Policy: Proses pembuatan keputusan yang memperhatikan aspek politik, budaya dan hukum di bidang ekonomi.  Perhatian tentang Kebijakan publik :  Politikus, tertarik pada interaksi antara sistem politik dan kepentingan kelompok tertentu dalam proses kebijakan  Ekonom, fokus pada dampak kebijakan terhadap masyarakat (efisien).

6 QUESTION IN PUBLIC POLYCE  When should the government intervene in the economy?  How might the government intervene?  What is the effect of those interventions on economic outcomes?  Why do governments choose to intervene in the way that they do

7 OTHER QUETIONS IN PUBLIC POLYCE  Siapa stakeholders yang terlibat  Bagaimana proses perumusan kebijakan dilakukan  Bagaimana implementasi dilakukan  Apa hasil-hasil kebijakan  Apakah hasil-hasil kebijakan mampu mencapai tujuan kebijakan, termasuk di dalamnya memuaskan nilai-nilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat

8 WHY PUBLIC POLYCE?  Isu penting, kenyataan membuktikan bahwa setiap hari tidak ada satu media massa yang tidak membicarakan isu kebijakan.  Lewat media massa massyarakat mendiskusikan, mengritisi, mempertanyakan berbagai isu kebijakan seperti:  Kualitas pelayanan publik yang buruk  Kelangkaan pupuk  Biaya pendidikan mahal  Kebijakan subsidi BBM Kebijakan subsidi BBM  Beras raskin yang tidak sampai sasaran  Penyakit infeksi yang muncul kembali

9 WHY PUBLIC POLYCE?  Menyangkut kepentingan orang banyak  Berdampak luas pada masyarakat  Berhubungan dengan nilai- nilai yang berkembang pada masyarakat.  Berimplikasi pada anggaran.

10 LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK MIKRO Harga Dasar HET UMR MAKRO Fiskal Moneter Sisi Penawaran

11 Tujuan Memahami Tipe Kebijakan  Untuk memahami instrumen kebijakan apakah yang dipakai oleh pemerintah untuk memecahkan suatu masalah.  Untuk memahami mengapa suatu kebijakan lebih penting dari kebijakan yang lain.  Siapa aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan dan pada tahap mana peran seorang aktor lebih penting dibanding dengan yang lain.

12 SIFAT KEBIJAKAN PUBLIK Distributifve Competitive Regulatory ProtectiveRegulatory Redistributive

13 Distributif  Tujuan: mendorong kegiatan di sektor swasta atau kegiatan-kegiatan masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi atau sejenisnya di mana kegiatan tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya campur tangan pemerintah.  Contoh: Subsidi  Subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat dimaksudkan untuk mendatangkan efek Positif dan Negatif  Contoh lain: subsidi pertanian, raskin, kompensasi BBM, subsidized medical care, penyediaan alat kontrasepsi gratis, cash program.

14 Kompetitif Regulatif... 1/2  Kebijakan yang dimaksudkan untuk membatasi siapa yang boleh menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.  Asumsi yang dipakai:  Barang dan jasa yang dibutuhkan merupakan barang langka sehingga tidak mungkin mengijinkan semua masuk di dalamnya contoh frekuensi radio.  Ada keperluan untuk menstandardisasi jenis barang/jasa demi keselamatan konsumen.

15 Kompetitif Regulatif...2/2  Karena sifatnya yang demikian dalam kebijakan kompetitif juga terkandung kebijakan yang bersifat:  Distributif dengan mengatur kompetisi, pemerintah memberikan pangsa pasar yang menguntungkan bagi pihak yang diberi lisensi  Protektif regulatif pemerintah menetapkan standar dalam pemberian pelayanan oleh provider kepada masyarakat.  Contoh: ijin trayek bus dan pesawat, ijin frekwensi radio dan televisi, ijin pendirian sekolah dan lain-lain.

16 Protektif Regulatif... 1/2  Kebijakan yang bersifat protektif dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk melindungi masyarakat dengan mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sektor swasta.  Aktivitas-aktivitas yang dapat merugikan atau membahayakan masyakarat tidak akan diijinkan untuk dijual di pasar oleh sektor swasta.  Kondisi yang dipertimbangan sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat harus diatur oleh pemerintah.

17 Protektif Regulatif... 2/2  Contoh kebijakan protektif regulatif:  Ijin peredaran obat  Pelabelan halal pada makanan  Peraturan tentang pengolahan limbah industri  Pencantuman label merokok membahayakan konsumen  Ketentuan tentang upah minimum  Perda Miras

18 Redistributif  Kebijakan untuk meredistribusikan kekayaan, hak kepemilikan, dan sebagainya diantara berbagai kelas sosial masyarakat atau etnisitas di dalam masyarkat.  Tujuan: mencegah ketimpangan yang makin lebar pada masyarakat.  Asumsi: bahwa kompetisi yang terjadi di dalam masyarakat akan menghasilkan pemenang dan pecundang.  Contoh: Pajak progresif, diklat kerja untuk orang miskin, reforma agraria.

19 Untuk Diskusi Minggu Depan?

20 TERIMA KASIH


Download ppt "EKONOMI KEBIJAKAN PUBLIK. REFERENSI:REFERENSI: 1.Stiglitz, Joseph E. 1999. Economics of Public Sector. Third Edition. Norton Company. 2.Hyman, David N."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google