Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

UU 17/2003 PP 6/2006 PP 38/2008 PMK 96/2007 UU 1/2004 2.Perbendaharaan Negara 4.Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindahtanganan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "UU 17/2003 PP 6/2006 PP 38/2008 PMK 96/2007 UU 1/2004 2.Perbendaharaan Negara 4.Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindahtanganan."— Transcript presentasi:

1 UU 17/2003 PP 6/2006 PP 38/2008 PMK 96/2007 UU 1/ Perbendaharaan Negara 4.Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindahtanganan BMN 1.Keuangan Negara 3.Pengelolaan BMN/D 5.Tatacara Wasdal BMN PMK 244/2012

2 Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; Pengadaan;Penggunaan;Pemanfaatan;Pemeliharaan;Penilaian;Penghapusan;Pemindahtanganan;Penatausahaan; Pengawasan/ pengendalian.

3 TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN Kanwil DJKN Jawa Timur

4 Ruang Lingkup Wasdal Wasdal Pengguna Barang PemantauanPenertiban Wasdal Pengelola Barang PemantauanInvestigasi

5 Objek Wasdal Pengguna Barang Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Penatausahaan Pemeliharaan & Pengamanan Pengelola Barang Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan

6 Wewenang/tanggung jawab Pengguna Barang Membuat prosedur kerja wasdal di lingkungannya. Memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang; Menindaklanjuti hasil audit sesuai ketentuan perundang-undangan; Dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit; Melakukan pemantauan dan penertiban;

7 Menyampaikan hasil audit kepada Pengguna Barang/KPB untuk ditindaklanjuti. Dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit; Meminta penjelasan tertulis berkenaan dengan hasil pemantauan dan investigasi kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; Melakukan pemantauan dan investigasi; Wewenang/tanggung jawab Pengelola Barang

8 Pengguna Barang Kanwil DJKN KPNKL Kantor Pusat DJKN Objek Wasdal Kuasa Pengguna Barang SISTEMATIKA WASDAL Laporan Wasdal Pengelol aBarang Ket: Data/informasi bahan wasdal Pemantauan & penertiban Laporan wasdal Pemantauan & investigasi Pemantauan insidentil & Penertiban dan monitoring

9 Wasdal oleh Pengguna Barang/KPB Pengguna Barang/KPB

10 Alur Wasdal oleh PB/KPB Apa pelaksanaannya sesuai ketentuan? Pemantauan : 1.Periodik (tahunan) 2.Insidentil (sewaktu-waktu) Pemantauan : 1.Periodik (tahunan) 2.Insidentil (sewaktu-waktu) Tidak Ya Penertiban Pengguna Barang mengusulkan kepada Pengelola Barang Pengguna Barang/KPB menyelesaikan sesuai ketentuan Tidak Ya selesai Kewenangan Pengguna Barang/KPB Pengguna Barang/KPB

11 Prinsip Umum Pemantauan Monitoring pemantauan KPB Pemantauan insidentil PENGGUNA BARANG Pemantauan tahunan (paling lambat akhir Februari) Pemantauan insidentil KUASA PENGGUNA BARANG Pengguna Barang/KPB

12 Pemantauan Pengguna Barang/KPB Pemantauan atas kesesuaian antara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pemeliharaan & Pengamanan

13 Pemantauan Pengguna Barang/KPB Penelitian administrasi dilakukan dengan tahapan: Menghimpun informasi dari berbagai sumber; Mengumpulkan dokumen; dan Meneliti dokumen Penelitian Lapangan Dalam hal hasil penelitian administrasi belum mencukupi, dapat dilakukan penelitian lapangan dengan cara meliputi tetapi tidak terbatas pada: meninjau objek BMN secara langsung; meminta konfirmasi dengan pihak terkait; dan mengumpulkan data tambahan. Pemantauan dilakukan Dengan cara:

14 Pemantauan Atas Penggunaan Pengguna Barang/KPB BMN yg digunakan Pengguna/Kuasa Pengguna Brg BMN yg digunakan sementara oleh Pengguna brg lainnya BMN yg dioperasikan pihak lain utk pelayanan umum sesuai tusi K/L

15 Pemantauan Atas Pemanfaatan Pengguna Barang/KPB Apakah Pelaksanaan pemanfaatan telah mendapat persetujuan Pengelola brg Apakah Pelaksanaan pemanfaatan telah dilaksanakan sesuai persetujuan Pengelola brg/perjanjian

16 Pemantauan tsb dilakukan Thd: Pengguna Barang/KPB Peruntukan pinjam pakai Jenis usaha utk sewa & kerjasama pemanfaatan Jangka waktu pemanfaatan Penyetoran penerimaan negara dari pemanfaatan

17 Pemantauan Atas Pemindahtanganan Pengguna Barang/KPB Apakah Pelaksanaan pemindahtanganan telah mendapat persetujuan Pengelola brg Apakah Pelaksanaan pemindahtanganan telah dilaksanakan sesuai persetujuan Pengelola brg

18 Pemantauan tsb dilakukan Thd: Pengguna Barang/KPB Jenis pemindahtanganan Penyetoran penerimaan negara dari pemindahtanganan

19 Pemantauan Atas Penatausahaan Pengguna Barang/KPB Pematauan atas kesesuaian antara pelaksanaan penatausahaan dg peraturan perundangan yg berlaku Penatausahaan meliputi: o Pendataan o Pencatatan o Pelaporan

20 Pemantauan Atas Pemeliharaan & Pengamanan Pengguna Barang/KPB Pemeliharaan BMN telah sesuai DIPA & dokumen penganggaran turunannya Pengamanan BMN meliputi: o Administrasi, (Tanah bersertifikat an. Pemerintah RI cq. K/L o Fisik, (Tidak dikuasai pihak lain) o Hukum (Tidak dlm sengketa)

21 Penertiban (Hasil pemantauan diketahui ada ketidaksesuaian maka Pengguna brg melakukan penertiban) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaksanakan penertiban yang diselesaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak: 1.Laporan hasil pemantauan; atau 2.Surat permintaan penertiban BMN dari Pengelola Barang diterima. Jangka waktu dihitung sebagai berikut : Kewenangan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, maka penertiban dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan hasil pemantauan atau surat permintaan penertiban BMN dari Pengelola Barang diterima; Kewenangan Pengguna Barang, maka Kuasa Pengguna Barang mengusulkan kepada Pengguna Barang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan hasil pemantauan atau surat permintaan penertiban BMN dari Pengelola Barang diterima, dan Pengguna Barang melakukan penertiban paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak usulan dari Kuasa Pengguna Barang diterima; Kewenangan Pengelola Barang, maka Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengusulkan kepada Pengelola Barang paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan hasil pemantauan atau surat permintaan penertiban BMN dari Pengelola Barang diterima. Jangka waktu dihitung sebagai berikut : Kewenangan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, maka penertiban dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan hasil pemantauan atau surat permintaan penertiban BMN dari Pengelola Barang diterima; Kewenangan Pengguna Barang, maka Kuasa Pengguna Barang mengusulkan kepada Pengguna Barang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan hasil pemantauan atau surat permintaan penertiban BMN dari Pengelola Barang diterima, dan Pengguna Barang melakukan penertiban paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak usulan dari Kuasa Pengguna Barang diterima; Kewenangan Pengelola Barang, maka Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengusulkan kepada Pengelola Barang paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan hasil pemantauan atau surat permintaan penertiban BMN dari Pengelola Barang diterima.

22 PENERTIBAN ATAS PELAKSANAAN PENGGUNAAN BMN Pengguna Barang/KPB BMN blm dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) baik oleh Pengelola mapun Pengguna brg sesuai kewenangannya BMN digunakan tdk sesuai PSP BMN tdk digunakan utk tugas & fungsi K/L

23 PENERTIBAN ATAS PELAKSANAAN PEMANFAATAN BMN Pengguna Barang/KPB Bentuk pemanfaatan tdk ssuai persetujuan pengelola Jenis usaha utk sewa & kerjasama pemanfaatan tdk sesuai keputusan Pengguna/Kuasa Pengguna/perjanjian/ kontrak Jangka waktu pemanfaatan melampaui jangka waktu yg ditetapkan Penerimaan negara dari pemanfaatan tdk dilaksanakan sesuai srt persetujuan Pemanfaatan yg dilakukan blm mendapat persetujuan Pengelola brg

24 PENERTIBAN ATAS PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BMN Pengguna Barang/KPB Bentuk pemindahtanganan tdk sesuai persetujuan pengelola Jenis pemindahtanganan tdk sesuai keputusan Pengguna/Kuasa Pengguna Penerimaan negara dari pemindahtanganan utk penjualan tdk sesuai ketentuan

25 PENERTIBAN ATAS PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BMN Pengguna Barang/KPB BMN tdk dicatat dlm SIMAK BMN Pencatatan ganda BMN dlm SIMAK BMN Laporan BMN tdk tepat waktu Rekonsiliasi BMN dg pengelola brg tdk tepat waktu

26 PENERTIBAN ATAS PELAKSANAAN PEMELIHARAAN & PENGAMANAN BMN Pengguna Barang/KPB Pemeliharaan: Ketidaksesuain pemeliharaan dg DIPA & dokumen penganggaran turunannya  Tindaklanjut penertiban…… o Upaya pemeliharaan sesuai DIPA

27 PENERTIBAN ATAS PELAKSANAAN PEMELIHARAAN & PENGAMANAN BMN Pengguna Barang/KPB Pengamanan: BMN tanah blm bersertifikat an. Pemerintah RI cq. K/L BMN dikuasai pihak lain secara tdk syah BMN sengketa  Tindaklanjut penertiban…… o Didukung dokumen kepemilikan: letter C/D, sertifikat an. Pihak ketiga, AJB, akta hibah, dokumen setara lainnya

28 Pengguna Barang/KPB  Tindaklanjut penertiban…… o Didukung dokumen kepemilikan: letter C/D, sertifikat an. pihak ketiga, AJB, akta hibah, dokumen setara lainnya maka Pengguna brg sgr memproses pensertifi- katan ke BPN o Tdk didukung dokumen kepemilikan, pengguna brg mengupayakan dokumen awal spt: riwayat tanah dr pemerintah desa, kecamatan serta pihak terkait lainnya, & sgr mendaftarkan proses pensertifikatan.

29 Pengguna Barang/KPB  Tindaklanjut penertiban…… o Menjaga & mengamankan BMN dr penggunaan & pemanfaatan pihak lain yg tdk berhak dg cara: memasang plang papan nama, pemagaran, menitipkan kpd aparat desa/Kepala Desa, Lurah, Camat o Pengguna brg pendekatan persuasif dg musyawarah dg pihak yg mengusasi BMN bisa mediasi aparat Pemerintah o Bila tdk berhasil maka dilakukan upaya hukum

30 Pengguna Barang/KPB  Tindaklanjut penertiban…… o Upaya hukum:  Tanah : pemblokiran hak atas tanah ke BPN bila bersertifikat & ke Kepala Desa, Lurah, Camat bila blm bersertifikat  Tanah Bangunan: mengajukan penetapan pengosongan ke PN  Upaya hk perdata dg gugatan/intervensi  Melaporkan ke aparat penegak hk bila terindikasi tindak pidana

31 Pengguna Barang/KPB  Tindaklanjut penertiban…… o BMN obyek sengketa perdata:  Mengajukan bukti kuat & upaya hk sampai Peninjauan Kembali (PK)  Melakukan intervensi bila Pengguna/Kuasa Pengguna bukan sbg para pihak berperkara  Bila berperkara sbg pihak yg kalah tdk ada upaya hk lain & putusan berkekuatan hk tetap maka Pengguna menyampaikan permohonan kpd Pengelola brg utk mengajukan gugatan perlawanan atas putusan tsb  Segala upaya hk sbgmana tsb diatas tetap kalah maka dilakukan penghapusan BMN

32 Pengguna Barang/KPB  Tindaklanjut penertiban…… o BMN obyek perkara pidana:  Menyediakan bukti-bukti yg kuat/saksi ahli dg berkoordinasi dg aparat penegak hk yg menangani perkara pidana tsb  Monitoring proses perkara pidana sampai dg putusan pengadilan berkekuatan hk tetap 7 tdk ada upaya hk lain

33 TINDAK LANJUT HASIL PEMANTAUAN & PENERTIBAN Pengguna Barang/KPB Pengguna /Kuasa Pengguna brg dpt meminta Aparat Pengawas Intern Pemerinta (APIP) melakukan audit Hal ini dilakukan bila ada indikasi penyimpangan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, pengamanan Pengguna /Kuasa Pengguna brg menindaklanjuti hasil audit termasuk upaya hk bila penyimpangan melibatkan pihak ketiga

34 Pelaporan KPB membuat laporan tahunan hasil Wasdal BMN, disampaikan kepada: Pengguna Barang/KPB KPKNL PenggunaBarang(Tembusan) Maksimal diterima akhir bulan Maret.

35 Wasdal oleh Pengelola Barang Pengelola Barang

36 Wasdal BMN oleh Pengelola Barang dilaksanakan oleh: 1.Kantor Pusat DJKN; 2.Kanwil DJKN; dan 3.KPKNL. Wasdal BMN oleh Pengelola Barang dilaksanakan oleh: 1.Kantor Pusat DJKN; 2.Kanwil DJKN; dan 3.KPKNL. Pelaksana Wasdal

37 Alur Wasdal oleh Pengelola Barang Perlu keterangan tambahan Pemantauan : 1.Periodik (tahunan) 2.Insidentil (sewaktu- waktu) Pemantauan : 1.Periodik (tahunan) 2.Insidentil (sewaktu- waktu) Tidak Ya Pengelola meminta keterangan tambahan dari Pengguna Barang/KPB Apakah ada indikasi kerugian negara? Investigasi Tidak Ya Selesai Surat permintaan penertiban ke Pengguna Barang/KP B Ada indikasi penyimpangan Tidak Ya Pengelola Barang meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit Pengelola Barang meminta Pengguna Barang/KPB menindaklanjuti hasil audit

38 Pemantauan Pemantauan oleh PengelolaBarang: Pemantauan periodik: a. KPKNL selesai paling lama akhir April; b. Kanwil selesai paling lama akhir Mei; c. Ktr. Pusat selesai paling lama akhir Juni. Pemantauan insidentil (sewaktu-waktu). Pengelola Barang

39 ALUR LAPORAN WASDAL DARI KUASA PENGGUNA BARANG KPB KPKNL KANWIL DJKN KANTOR PUSAT DJKN Pengiriman data (SK Kanwil dan Pusat), minggu II April Pengiriman data (SK Pusat), akhir April Laporan Wasdal Tahunan (akhir Maret)

40 Pemantauan periodik dilakukan dengan cara : Pengelola Barang 1 meneliti data dan informasi dari laporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalian BMN dari Kuasa Pengguna Barang; 2 membandingkan dengan data dan informasi yang dimiliki Pengelola Barang, dan/atau dengan surat persetujuan/ keputusan/ penetapan dari Pengelola Barang; 3 Apabila diperlukan, melakukan penelitian lapangan.

41 Pemantauan Pengelola Barang PENELITIAN ADMINISTRASI ; PEMANTAUAN INSIDENTIL DILAKUKAN DENGAN CARA : PENELITIAN LAPANGAN. + DAN/ATAU

42 Investigasi Pengelola Barang Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang dan jelas tentang suatu permasalahan guna dilakukan penyelesaian/ penertiban; Pengelola Barang dapat melakukan investigasi apabila Dari hasil pemantauan terdapat indikasi adanya penyimpangan;

43 Investigasi Pengelola Barang melakukan peninjauan lapangan. mencatat atau merekam fakta-fakta dengan cara audiensi, korespondensi, atau wawancara dengan pihak-pihak terkait; dan/atau Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti K/L; Pemerintah Daerah, atau pihak lain; Mengumpulkan dokumen dan informasi terkait; Meminta penjelasan tertulis kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

44 Audit Pengelola Barang 1 Berdasarkan hasil investigasi, Pengelola Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit; Audit dilakukan apabila ada indikasi kerugian negara. 2

45 Tindak lanjut Pemantauan/investigasi/audit Pengelola Barang 1 Surat permintaan penertiban BMN kepada Pengguna Barang/KPB; 2 Pengguna Barang/KPB menindaklanjuti dengan penertiban.

46 Laporan Tahunan Wasdal Pengelola Barang 1 KPKNL minggu kedua bulan Mei. 2 Kanwil DJKN minggu kedua bulan Juni. 3 Kantor Pusat DJKN minggu kedua bulan Juli.

47 Sanksi Pengelola Barang Pengguna Barang/KPB yang tidak melakukan wasdal dan/atau tidak melaporkan hasil wasdal dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penyelesaian atas usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, atau penghapusan. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan BMN dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2 1

48 Sekian…


Download ppt "UU 17/2003 PP 6/2006 PP 38/2008 PMK 96/2007 UU 1/2004 2.Perbendaharaan Negara 4.Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindahtanganan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google