Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kajian Kebijakan dan Kelembagaan Sanitasi/STBM di Wilayah DKI Jakarta.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kajian Kebijakan dan Kelembagaan Sanitasi/STBM di Wilayah DKI Jakarta."— Transcript presentasi:

1 Kajian Kebijakan dan Kelembagaan Sanitasi/STBM di Wilayah DKI Jakarta

2  Hasil survey baseline: RT yang Menerapkan STBM di Lokasi Target WVI Perlu melakukan kerjasama & sinergi dengan Pemerintah DKI Jakarta dalam pelaksanaan CLEAN Jakarta agar dapat berjalan lancardan sukses tanpa ada kendala dan hambatan Pilar STBMPenjaringanSemper Barat Stop BABS0,5%2,9% CTPS69,4%79,4% Sampah21,1%27,8%

3  DKI Jakarta memiliki karakteristik pemerintahan yang berbeda dengan pemerintah kota lain.  Permenkes No.3/2014 dan Kepmenkes No. 852 adalah program lintas sektor, tidak mengamanatkan lintas lembaga.  Perlu dilakukan identifikasi dan analisis terhadap kelembagaan dan peraturan-peraturan terkait STBM.

4  Identifikasi & Analisis kebijakan terkait STBM (Perda, Pergub, SK)  Identifikasi & Analisis lembaga pemerintah terkait STBM (Struktural, Fungsional, Adhoc)  Identifikasi & Analsisi Implementasi Kebijakan terkait STBM (program-proyek-anggaran)  Respon Pemerintah DKI terkait Strategi Nasional STBM

5  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  Pemerintah Kota Jakarta Utara Dengan ruang lingkup materi dikhususkan pada kelembagaan dan peraturan terkait STBM

6  Pengumpulan Data Dokumen: peraturan & laporan Indepth Interview FGD  Analisis Analisis Kebijakan: melalui pendekatan Retrospektif untuk melihat kapasitas Enabling Environment kebijakan tersebut Analisis Kelembagaan: melalui evaluasi tugas, fungsi dan kewenangan

7 Kota Jakarta Utara Kec. Penjaringan Kec. Cilinding Kel. Semper Barat Kel. Penjaringan Ass. Askesmas Unsur Kecamatan (4 orang) Unsur Kelurahan, termasuk Puskesmas (4 orang) Ass. Pemb. & Lingk. Hidup Bappeda/Pokja Kota Sehat SuDin. Kesehatan SuDin. Perumahan SuDin. PU Unsur Puskesmas (4 orang) Unsur Tokoh Masyarakat (4 orang) SuDin. Pertamanan Kantor Lingk. Hidup KPMP

8 Substansi Informasi yang digali:  Kebijakan, sinergi antar kebijakan yang ada mulai tingkat nasional, provinsi, kota dan implementasinya di tingkat kecamatan dan kelurahan  Kebijakan terkait dengan UU, dan peraturan- peraturan dibawahnya  Kebijakan anggaran dan alokasinya di APBD  Keterkaitan antara alokasi anggaran dan persoalan sanitasi di lapangan  Informasi pemahaman tentang Strategi Nasional STBM di kalangan pengambil kebijakan

9  Asisten Gubernur bidang Askesmas atau  Asisten Gubernur bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup  Bappeda atau Pokja Sanitasi  Dinas Kesehatan  Dinas Perumahan  Dinas Pekerjaan Umum (Air)  Dinas Kebersihan  Pemberdayaan Wanita  BPLHD Mempertimbangkan kendala waktu dan kondisi eksternal, akan dipilih hanya 4 lembaga/informan dari daftar tersebut.

10 No Jenis Peraturan (Perda/Pergub/SK, No, Tahun) Tentang Substansi Pokok Ranah/Ruang Lingkup Lembaga Pelaksana/ Penanggung- jawab Program- Proyek Pelaksanaan NoLembaga Tugas, Fungsi & Kewenangan RENSTRA (Visi, Misi, Isu Strategis, Kebijakan, Program, Kegiatan) Lembaga Terkait Lain Program- Proyek Pelaksanaan ANALISIS KEBIJAKAN/PERATURAN TERKAIT STBM ANALISIS KELEMBAGAAN TERKAIT STBM

11 Analisis Kebijakan

12 Analisis Kelembagaan Diagram Venn : STBM/Sanitasi Lingkuangan sebagai Center dan melihat SKPD/Lembaga mana yang memiliki Tupoksi terkait Berdasarkan Tupoksi dipetakan SKPD mana yang memiliki “urusan” terdekat dengan STBM/Sanitasi Lingkungan

13 Output: 1.Panduan FGD 2.Panduan Indepth Interview 3.List Regulasi terkait STBM 4.List SKPD terkait STBM 5.Draft Laporan 6.Final Report

14  Team Leader (Public Policy Analyst) Udi Maadi  Institutional Development Agus Priyatna  STBM Expert Nugroho Tomo  Facilitator Bambang Nur Apriatman

15  Team Leader (Public Policy Analyst) Koordinasi dan manajemen kegiatan Penjadwalan  Koordinasi dengan Pihak WVI Pengembangan desain Rencana Kerja dan Kualiti kontrol Pengembangan Panduan FGD/II Kebijakan Analisis dan Reporting  Institutional Development Koordinasi dengan Resource Person Pengembangan Panduan FGD/II Kelembagaan Analisis dan Reporting  STBM Expert Koordinasi dengan Resource Person Koordinasi dengan Facilitator Analisis Aspek Substansi STBM dalam Kebijakan Analisis Substansi STBM dalam Tupoksi Lembaga  Facilitator Pelaksanaan FGD dan II Pengaturan proses FGD/II di setiap level (Prov, Kota, Camat, Kelurahan) Notulensi

16

17

18


Download ppt "Kajian Kebijakan dan Kelembagaan Sanitasi/STBM di Wilayah DKI Jakarta."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google