Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH Produksi sektor primer Investasi langsung Industri manufaktur Perdagangan Penyerapan tenaga.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH Produksi sektor primer Investasi langsung Industri manufaktur Perdagangan Penyerapan tenaga."— Transcript presentasi:

1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH Produksi sektor primer Investasi langsung Industri manufaktur Perdagangan Penyerapan tenaga kerja Makro ekonomi

2 UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik Jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan PemerintahanAntara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, DanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Ketahanan pangan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari 4 jenis layanan dasar : (i) Ketersediaan dan Cadangan Pangan, (ii) Distribusi dan Akses Pangan, (iii) Penganekaragaman dan keamanan Pangan, (iv) Penanganan Kerawanan Pangan  DASAR HUKUM

3 IX. KEGIATAN PRIORITAS TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT 1.Jabar bebas putus jenjang sekolah 2.Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas 3.Pendidikan berkebutuhan khusus 4.Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi 5.Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik 1.Jabar bebas putus jenjang sekolah 2.Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas 3.Pendidikan berkebutuhan khusus 4.Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi 5.Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik CG 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan 1.Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan 2.Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak 3.Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa 4.Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 1.Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan 2.Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak 3.Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa 4.Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat CG 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku 1.Penangnan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya 2.Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung- tasikmalaya serta Jabar selatan 3.Infrastruktur jalan dan perhubungan 4.Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; 5.Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan; 6.Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan 7.Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat 1.Penangnan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya 2.Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung- tasikmalaya serta Jabar selatan 3.Infrastruktur jalan dan perhubungan 4.Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; 5.Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan; 6.Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan 7.Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat 1.Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM 2.Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi 3.Pengembangan skema pembiayaan alternative 4.Pengembangan industry manufaktur 5.Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif 1.Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM 2.Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi 3.Pengembangan skema pembiayaan alternative 4.Pengembangan industry manufaktur 5.Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif CG 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian 1.Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional 2.Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry 3.Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani 4.Jawa Barat bebas rawan pangan 5.Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) disentra produksi pangan 1.Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional 2.Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry 3.Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani 4.Jawa Barat bebas rawan pangan 5.Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) disentra produksi pangan 1.Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45% 2.Pengendalian pencemaran limbah industry, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional 3.Penanganan bencana longsor dan banjir 1.Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45% 2.Pengendalian pencemaran limbah industry, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional 3.Penanganan bencana longsor dan banjir CG 6 Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan CG 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan 1.Modernisasi Pemerintahan dan profesionalisme aparatur 2.Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public 3.Penataan system hukum dan penegakan hukum 4.Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak 5.Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan 6.Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan 1.Modernisasi Pemerintahan dan profesionalisme aparatur 2.Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public 3.Penataan system hukum dan penegakan hukum 4.Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak 5.Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan 6.Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan CG 10 Tata Kelola Pemerintahan : Meningkatkan kinerja aparatur serta Birokrasi dengan penerapan IPTEK 1.Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan 2.Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat 3.Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat 4.Pengembangan Destinasi wisata 1.Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan 2.Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat 3.Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat 4.Pengembangan Destinasi wisata CG 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan 1.Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana 2.Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga 3.Peningkatan pengelolaan kependudukan 1.Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana 2.Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga 3.Peningkatan pengelolaan kependudukan 1.Pengurangan Kemiskinan 2.Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; 3.Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat 1.Pengurangan Kemiskinan 2.Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; 3.Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat CG 9 Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan

4 1.Ketersediaan energi dan protein per kapita 2.Penguatan cadangan pangan 3.Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 4.Stabilitas harga dan pasokan pangan. 5.Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 6.Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 7.Penanganan daerah rawan pangan 1.Ketersediaan energi dan protein per kapita 2.Penguatan cadangan pangan 3.Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 4.Stabilitas harga dan pasokan pangan. 5.Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 6.Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 7.Penanganan daerah rawan pangan 1.Ketersediaan dan Cadangan Pangan; 2.Distribusi dan Akses Pangan; 3.Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; 4.Penanganan Kerawanan Pangan 1.Ketersediaan dan Cadangan Pangan; 2.Distribusi dan Akses Pangan; 3.Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; 4.Penanganan Kerawanan Pangan 4 Layanan Dasar Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2010 tgl 22 Des 2010 TENTANG SPM BID KETAHANAN PANGAN PROV & KAB/KOTA

5 SISTEM KETAHANAN PANGAN

6 Gambar 1. Kerangka pikir penyebab masyarakat kurang/buruk gizii Upaya : Dasar pemikiran

7 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (UU 18 Tahun 2012 Tentang P A N G A N ) 7 1.Ketersediaan pangan: Sejumlah kebutuhan pangan yang tersedia secara fisik di rumah tangga, baik yang berasal dari produksi sendiri, membeli di pasar maupun bantuan pangan. 2. Aksesibiltas pangan: Kemampuan rumah tangga dalam memperoleh sejumlah pangan yang dibutuhkan 3.Pemanfaatan/Konsumsi (biologis) pangan: (a)Pemanfaatan pangan oleh rumah tangga (b)Kemampuan individual dalam menyerap nutrisi

8 SUBTANSI KETAHANAN PANGAN OBYEK: MANUSIA SEHAT AKTIF PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN/KOMPETITIF CAKUPAN: LUAS, MULTIDISIPLIPIN/MULTISEKTOR WAKTU: SETIAP SAAT 8 Jumlah penduduk meningkat Kebutuhan pangan meningkat

9 KERAWANAN PANGAN (FOOD INSECURITY): 1.Apabila rumah tangga (anggota rumah tangga) mengalami kurang gizi sebagai akibat tidak cukupnya ketersediaan pangan (physical unavailability of food), dan/atau ketidak mampuan rumah tangga dalam mengakses pangan yang cukup (lack of social and economic access to adequate food). 2.Apabila konsumsi makanannya (food intake) berada dibawah jumlah kalori minimum yang dibutuhkan. 9 Kondisi kerawanan pangan yang akut akan menyebabkan kelaparan: yaitu kondisi dimana individu tidak mampu memenuhi 70 % kebutuhan pangan dan gizinya berturut-turut selama dua bulan, dan diikuti dengan penurunan berat badan.

10 Tingkatan “kedalaman“kerawanan pangan Kkal/ hari “Tahan Pangan” “Rawan Pangan sedang ” “ Sangat Rawan Pangan ” (90%) (70 %) (WNPG 2004) Standar Pelayanan Minimal Hidup sehat aktif 10 % Hati-hati produktif Hanya memenuhi Basal Metabolism Rate/adaptasi

11 11 KERENTANAN terhadap kerawanan pangan (vulnerability to food insecurity) Berada pada kondisi berisiko menjadi rawan pangan kronis maupun transien pada waktu yang akan datang, meskipun pada saat ini masih tergolong tahan pangan. Ketahanan pangan Ketahanan pangan yang jatuh menjadi kerawanan pangan kronis Ketahanan pangan yang jatuh menjadi kerawanan pangan transien Mewujudkan ketahanan pangan tidak hanya diartikan (1) mencapai tingkat ketahanan pangan (kuantitas dan kualitas konsumsi tertentu) saja, tetapi juga untuk (2) memperkecil resiko terjadinya kerawanan pangan

12 12 TAHUN KONSUMSI ENERGI PENDUDUK JAWA BARAT TAHUN 2002,2005,2007,2008,2009,2010,2011,2012, 2013 SUMBER : SUSENAS BPS, DIOLAH OLEH BKP

13 13

14 KONSUMSI KALORI DAN PROTEIN PENDUDUK JAWA BARAT NoKelompok Pangan Konsumsi Energi Per HariKonsumsi Protein Per Hari Kkal/Kapita% AKE*)Gram/Kapita% AKP**) 1Padi-padian1.314,265,865,730,854,059,1 2Umbi-umbian24,41,2 0,30,40,5 3Pangan Hewani173,48,7 15,827,830,4 4Minyak dan Lemak245,212,3 0,00,1 5Buah/Biji Berminyak12,70,6 0,30,5 6Kacang-kacangan57,22,9 5,59,610,5 7Gula58,12,9 0,10,2 8Sayur dan Buah77,73,9 2,84,95,4 9Lain-lain33,11,7 1,42,52,7 Total1.995,9100,099,856,9100,0109,4 Keterangan = *) Angka Kecekupan Energi Kkal/Kapita/Hari **) Angka Kecekupan Protein 52 Gram/Kapita/Hari 14

15 PENGELUARAN UNTUK KONSUMSI (Rp.) PENDUDUK RAWAN PANGAN : < 70% AKE (KURANG DARI KALORI) RATA-RATA KONSUMSI KALORI PERKAPITA PER HARI MENURUT GOLONGAN PENGELUARAN TAHUN 2011 SUMBER : HASIL SUSENAS BPS JAWA BARAT TAHUN 2011 JABAR (2013)

16 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Jawa Barat Tahun 2011 Sumber : Susenas 2011, BPS Provinsi Jawa Barat Jiwa

17 Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Jawa Barat (2011) KategoriAkronim Jumlah Penduduk (Jiwa) Sangat Miskin **SM Miskin **M Hampir Miskin **HM Rentan MiskinRM Jumlah ** jiwa

18 Tingkatan “kedalaman“kerawanan pangan Kkal/ hari “Tahan Pangan” internal dan eksternal “Rawan Pangan Sedang ” “ Sangat Rawan Pangan ” (90%) (70 %) (WNPG 2004) Standar Pelayanan Minimal Hidup sehat aktif dan produktif 10 % Hati-hati produktif ? Hanya memenuhi Basal Metabolic Rate. Untuk menjalankan proses tubuh vital pernapasan, peredaran darah, pekerjaan ginjal, dll

19 Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Dan Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Jawa Barat Tahun 2011 Rawan = 6,78 %Obesitas = 20.72%Rentan = 52,93 %Tahan =40,30 % Diantaranya Hati2/SPM Sangat Rawan Pangan Obesitas Tahan Pangan

20 Executive Summary Analisis Integrasi Data Kemiskinan dan Potensi Desa di Jawa Barat Badan Perencana Pembangunan Daerah Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat

21 Pendahuluan Kemiskinan Keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan) Pada tahun 2007 sejumlah 5.457,90 ribu jiwa dan tahun 2011 sejumlah 4.650,81 ribu jiwa. Penurunan sebesar 13,55% selama 4 tahun. Berdasarkan data BPS tahun 2012, jumlah penduduk miskin adalah 4.477,5 ribu jiwa (10,09%); 1.901,4 ribu jiwa di kota dan 2.576,1 ribu jiwa di desa.

22 Potensi Desa Infrastruktur Desa Keluarga pengguna listrik Tempat buang sampah keluarga Tempat sanitasi keluarga Keluarga di pemukimam kumuh Sarana Kesehatan Desa Puskesmas Puskesmas pembantu Praktek dokter Praktek bidan Poskedes Polindes Posyandu

23 Klasifikasi Berdasarkan Garis Kemiskinan (GK) Penduduk dengan rerata pengeluaran per kapita di bawah GK Perhitungan terhadap Garis Kemiskinan Setara dengan pemenuhan kalori kkal per kapita Paket komoditi kebutuhan dasar terwakili oleh 52 jenis komoditi Garis Kemiskinan Makanan Kebutuhan minimum untuk papan, sandang, pendidikan, dan kesehatan 51 jenis komoditi untuk perkotaan dan 47 jenis komoditi untuk pedesaan Garis Kemiskinan Non- makanan

24 Klasifikasi Berdasarkan Keluarga Miskin KategoriKeterangan Tinggi Perbandingan jumlah keluarga sangat miskin terhadap jumlah rumah tangga di desa > 18% Sedang Perbandingan jumlah keluarga sangat miskin terhadap jumlah rumah tangga di desa antara 4 – 18% Rendah Perbandingan jumlah keluarga sangat miskin terhadap jumlah rumah tangga di desa < 4%

25 Klasifikasi Berdasarkan Keluarga Miskin KategoriJumlah (desa) Tinggi813 Sedang4262 Rendah803

26 26 FIAFSVA Indikator berdasarkan UN World Food Programe Indikator berdasarkan rumusan dari Tim FSVA BKP Kementan RI Indikator Kerawanan Pangan di Kabupaten dan Perkotaan (26) Indikator hanya di Kabupaten (17) Indikator berjumlah 9, yaitu : 1.Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih. 2.Penduduk tidak bekerja. 3.Penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. 4.Rumah tangga tanpa akses listrik. 5.Angka kematian bayi. 6.Penduduk tanpa Akses ke air bersih. 7.Balita kurang Gizi. 8.Perempuan buta huruf. 9.Penduduk tidak tamat SD. Indikator berjumlah 9, yaitu : 1.Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih. 2.Rumah tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan. 3.Penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. 4.Rumah tangga tanpa akses listrik. 5.Angka harapan hidup. 6.Rumah tangga tanpa akses ke air bersih. 7.Berat badan balita di bawah standar. 8.Perempuan Buta Huruf. 9.Kecamatan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda 4.

27 Pembinaan LAPM ke Desa Kertamanah Kec. Sukasari Kab. Purwakarta

28 Desa Mekar Mukti Kec. Mekar Mukti Kab. Garut

29 Desa Mulya Sari Kec. Agrabinta Kab. Cianjur

30 Gapoktan Karya Tani Ds. Mulyasari Kab. Cianjur

31 Pengentasan Desa/ Kelurahan Rawan Pangan Kegiatan langsung pada tingkat individu atau keluarga Ex; Sentra stock pangan Jangka Pendek Identifikasi potensi desa/ kelurahan (demografi, SDA, SDM) Identifikasi dan evaluasi indikator rawan pangan Jangka Menengah

32 Intervensi Desa Miskin Tinggi Sampai Tahun 2015 dari 813 Desa Miskin Tinggi (DMT) sudah diintervensi sebanyak 312 desa atau 38 % melalui kegiatan: 1. Desa mandiri Pangan 2. Lumbung Pangan Masyarakat 3. Lingkungan Bebas Rawan Pangan 4. Lembaga Akses Pangan masyarakat 5. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat 32

33 33 FSVA disusun pada tingkat wilayah dengan menggunakan indikator yang sifatnya statis dan perubahannya jangka panjang periode pengambilan data setiap 2-3 tahun. Untuk memperkuat analisis FSVA ini  diperlukan sistem pemantauan dan deteksi dini dalam mengantisipasi kejadian kerawanan pangan secara berjenjang dan dilakukan secara periodik (bulanan) dan terus menerus  SKPG FSVA dan SKPG  didapatkan informasi tentang kantong-kantong kerawanan pangan tingkat wilayah. Untuk menganalisis siapa saja rumahtangga yang rawan pangan di kantong-kantong  dilakukan investigasi di tingkat rumahtangga. SKPG KANTONG- KANTONG DAERAH KERENTANAN PANGAN INVESTIGASI MASYARAKAT (SKPG PLUS) RUMAHTANGGA RAWAN Pangan FSVA SISTEM MONITORING KETAHANAN PANGAN DAN GIZI (FSVA DAN SKPG)

34 PEMANTAUAN SITUASI PANGAN DAN GIZI (SPG) FSVASKPG TAHUNANBULANAN PEMANTAUAN SPG 2-3 TAHUNANPEMANTAUAN SPG TAHUNANPEMANTAUANSPG BULANAN I. ASPEK KETERSEDIAAN 1.Konsumsi normatif per kapita I.ASPEK KETERSEDIAAN Rasio antara ketersediaan dibandingkan dengan konsumsi normatif I.ASPEK KETERSEDIAAN 1.Persentase rata-rata luas tanam 2.Persentase rata-rata luas puso II. ASPEK AKSES PANGAN 2.Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan 3.Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung 4.Persentase penduduk tanpa akses listrik II.ASPEK AKSES PANGAN Persentase Keluarga Miskin II. ASPEK AKSES PANGAN 3.Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas dibandingkan dengan rata- rata harga 3 bulan terakhir III. ASPEK PEMANFAATAN PANGAN 5.Angka harapan hidup pada saat lahir 6.Berat badan balita dibawah standar 7.Perempuan buta huruf 8. Rumah tangga tanpa akses air bersih 9.Persentase penduduk yang tinggal lebih dari 5 Km dari fasilitas kesehatan III.ASPEK PEMANFAATAN PANGAN Prevalensi gizi kurang pada balita III. ASPEK PEMANFAATAN PANGAN 4.Persentase Balita yg naik BB (N) 5.Persentase Balita yg BGM 6.Persentase balita yang tidak naik berat badannya dalam 2 kali penimbangan berturut- turut 34

35 Kesimpulan 35 1.Keberhasilan pembangunan Ketahanan Pangan di Jawa Barat tidak hanya tergantung pada tingginya produksi dan besarnya surplus pangan, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan masyarakatnya dalam mengakses dan mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang aman dan halal, sehingga diharapkan menjadi manusia yang sehat, aktif, produktif dan berdaya saing (UU Pangan No 18/2012). 2.Untuk meningkatkan daya beli masyarakat memerlukan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berpenghasilan, membangun dan menguatkan jaringan pengaman sosial dan padat karya pangan. 3.Menangani kerawanan pangan dilakukan melalui perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan, jaringan irigasi, listrik, air bersih, sarana kesehatan, sarana perdagangan dan peningkatan produksi pangan melalui koordinasi program lintas sektor. 4. Indikator yang digunakan untuk melihat kualitas konsumsi pangan masyarakat, digunakan skor pola pangan harapan (PPH).

36 Rekomendasi 1. Melaksanakan intervensi program/kegiatan secara terintegrasi disuatu lokasi oleh OPD terkait baik provinsi maupun kabupaten/kota. 2. Menyelenggarakan program ketahanan pangan secara berjenjang oleh Pemda provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan secara terintegrasi sesuai UU no. 18 Tahun 2012 pasal 8 ayat 2.

37 37 INDIKATOR KERAWANAN PANGAN DAN KEMISKINAN UPAYA TINDAKOPD PENANGGUNG JAWAB 1.Pendapatan Minimal $1,25/Kapita/Hari (Bank Dunia), atau Rp ,- /Kapita/Bulan (BPS) 2.Rasio konsumsi normatif per kapita 3.Akses RT Terhadap Air Bersih 4.Rumah tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan. 5.Penduduk tidak bekerja. 6. Rumah tangga tanpa akses listrik. 7.Angka kematian bayi. 8.Angka harapan hidup. 9.Balita kurang Gizi. 10.Berat badan balita di bawah standar. 11.Perempuan buta huruf. 12.Penduduk tidak tamat SD. 13.Kecamatan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda Rumah tidak layak huni 1)Peningkatan Pendapatan Keluarga 2)Peningkatan Konsumsi dan Asupan Gizi 3)Penyediaan Air Bersih 4)Program Peningkatan Kesehatan 5)Penambah Lapangan Kerja 6)Peningkatan Akses Listrik (Desa Caang) 7)Peningkatan Program Hidup Sehat bagi BUMIL, BUNYUSUI 8)Menigkatan Pola Hidup Sehat 9)Peningkatan Gizi Masyarakat 10)Perbaikan Gizi Keluarga khususnya Balita 11)Peningkatan Pendidikan Non dan In formal 12)Peningkatan dan Perbaikan Pendidikan Formal 13)Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Jalan. Jembatan dll) 14)Pengembangan Rumah Layak Huni 1)OPD Ling Pertanian, BKPD, Indag, Bappeda 2)BKPD, Dinkes, OPD Ling Pertanian 3)PSDA, Kesehatan, BKPD, 4)Dinas Kesehatan, BPLHD, PKK 5)KUMKM, Indag, Disnaker, OPD terkait 6)ESDM. BUMN/D, OPD terkait 7)Kesehatan, BPMD, BPPKB, 8)Dinkes,BKPD, OPD Lingkup Pertanian 9)Dinkes,BKPD, OPD Lingkup Pertanian 10)BPPKB, Disnaker,BKPD, OPD Ling Pertanian 11)Disdik, BPPKB, Disnaker,BKPD, OPD Ling Pertanian 12)Disdik, OPD terkait 13)Bina Marga, PSDA,OPD terkait 14)Bina Marga, OPD terkait

38 VII. KOORDINASI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

39 Perbaikan konsumsi pangan & Status gizi Jaminan pendapatan/peluang usaha/pekerjaan KB (kependudukan) PSP (pendidikan: formal, informal, non formal) Jaminan ketersediaan pangan & pelayanan kesehatan Usulan : Upaya lintas sektor & wilayah


Download ppt "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH Produksi sektor primer Investasi langsung Industri manufaktur Perdagangan Penyerapan tenaga."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google