Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Jakarta, 20 Mei 2015 1 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Jakarta, 20 Mei 2015 1 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA."— Transcript presentasi:

1 Jakarta, 20 Mei KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

2 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri. DASAR HUKUM 2

3 5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah 6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan 7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri DASAR HUKUM 3

4 8.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia. 9.Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 10.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/ IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon TKI. 11.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia LANJUTAN

5 12.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER- 23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 13.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjantuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun

6 14.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER- 07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. 15.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 6

7 14.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Perwakilan PPTKIS (Perwalu) di Luar Negeri. 15.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Negara Penempatan Ke Daerah Asal Secara Mandiri 16.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 7

8 17.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia 18.Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Untuk Pekerjaan Domestik 8

9 SPIRIT Perda Perpres PP. Peraturan Lain Permen 9

10 10 * Lainnya terdiri dari Sektor Pertambangan dan Listrik, Gas, Air Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Bulan Agustus 2014 (data diolah Informasi Pasar Kerja) 10 PROFIL TENAGA KERJA INDONESIA per AGUSTUS 2014 (Juta Orang) (5,94%) (94,06%) Jumlah pengangguran yang tinggi dan tingkat pendidikan rendah Perlu penyiapan khusus untuk masuk ke pasar kerja (pelatihan kerja)

11 ARUS SISWA SEKOLAH DASAR SAMPAI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2011/2012 SD SMP SMA PT Putus SD 0,90% Putus SMP 1,57% SMK Putus PT 10,49% Putus SMA 1,16% Putus SMK 3,34% Tdk Lnjt SMP 18,34% Tdk Lanjut SM 6,83% Tdk Lanjut PT 51,59% Masukan Melanjut kan ,66% Melanjut kan ,31% Melanjut kan ,41% Melanjut kan ,87% Lulusan Lulusan Lulusan Keluaran Sumber: PDSP – Kemdikbud, Angka Drop Out (DO) pendidikan dasar dan menengah relatif tinggi dan memerlukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan Pendidikan dasar dan menengah pada umumnya tidak mampu bersaing di pasar kerja dalam negeri 11

12  TANGERANG Formal org Domestic Worker org  SERANG Formal org Domestic Worker org  PROVINSI BANTEN Formal 121 org Domestic Worker 77 org  RANGKAS BITUNG Formal 26 org Domestic Worker 92 org  SUKABUMI Formal org Domestic Worker org  KARAWANG Formal org Domestic Worker org  PURWAKARTA Formal org Domestic Worker org  BEKASI Formal org Domestic Worker org  BANYUWANGI Formal org Domestic Worker org  LUMAJANG Formal 837 org Domestic Worker org  MALANG Formal org Domestic Worker org  JEMBER Formal org Domestic Worker org  PACITAN Formal 520 org Domestic Worker 361 org  TULUNGAGUNG Formal org Domestic Worker org  PROBOLINGGO Formal 691 org Domestic Worker 545 org  BONDOWOSO Formal 372 org Domestic Worker 526 org  BATU Formal 83 org Domestic Worker 222 org DAERAH ASAL TKI Sumber: Dit. PTKLN (Januari 2011 – 27 November 2012) Catatan : Jumlah/Total : Dari 263 Kabupaten/Kota dengan angka penempatan > 101.  CIREBON Formal org Domestic Worker org  LOMBOK TENGAH Formal org Domestic Worker org  LOMBOK BARAT Formal org Domestic Worker org  LOMBOK UTARA Formal org Domestic Worker 741 org  LOMBOK TIMUR Formal org Domestic Worker org  MATARAM Formal org Domestic Worker 374 org  INDRAMAYU Formal org Domestic Worker org  PONOROGO Formal org Domestic Worker org  NGANJUK Formal org Domestic Worker org  TRENGGALEK Formal org Domestic Worker 4.324org  SAMPANG Formal org Domestic Worker org  CILACAP Formal org Domestic Worker org  PATI Formal org Domestic Worker org  JAKARTA UTARA Formal org Domestic Worker 609 org  JAKARTA TIMUR Formal org Domestic Worker org  JAKARTA BARAT Formal org Domestic Worker 915 org  JAKARTA SELATAN Formal org Domestic Worker 447 org  JAKARTA PUSAT Formal org Domestic Worker 242 org  DEPOK Formal org Domestic Worker 224 org  MADIUN Formal org Domestic Worker org  BANDUNG Formal org Domestic Worker org  CIMAHI Formal 481 org Domestic Worker 114 org  KEDIRI Formal org Domestic Worker org  BLITAR Formal org Domestic Worker org  SIDOARJO Formal 689 org Domestic Worker 470 org  LAMPUNG TIMUR Formal org Domestic Worker org  METRO Formal 118 org Domestic Worker 266 org  MESUJI Formal 60 org Domestic Worker 271 org  BANGKALAN Formal org Domestic Worker org  BADUNG Formal org Domestic Worker 160 org  PAMEKASAN Formal org Domestic Worker org  SUMENEP Formal 779 org Domestic Worker 532 org  GROBOGAN Formal org Domestic Worker org  JEPARA Formal org Domestic Worker org  KUDUS Formal 877 org Domestic Worker org  KEBUMEN Formal org Domestic Worker org  PURWOREJO Formal org Domestic Worker org  MAGETAN Formal org Domestic Worker org  BANJARNEGARA Formal org Domestic Worker org  MAGELANG Formal org Domestic Worker org  PEKALONGAN Formal org Domestic Worker org  PURBALINGGA Formal 623 org Domestic Worker 846 org  SALATIGA Formal 270 org Domestic Worker 503 org  BANYUMAS Formal org Domestic Worker org  SUBANG Formal org Domestic Worker org  SEMARANG Formal org Domestic Worker org  TEGAL Formal org Domestic Worker org  TUBAN Formal org Domestic Worker 478 org  BREBES Formal org Domestic Worker org  KENDAL Formal org Domestic Worker org  MAJALENGKA Formal org Domestic Worker org  SRAGEN Formal org Domestic Worker org  WONOSOBO Formal org Domestic Worker org  MEDAN Formal org Domestic Worker org  BATUBARA Formal 398 org Domestic Worker 6 org  KUPANG Formal org Domestic Worker org  BATANG Formal org Domestic Worker org  NGAWI Formal org Domestic Worker org  LAMONGAN Formal org Domestic Worker 367 org  PASURUAN Formal 508 org Domestic Worker 995 org  MOJOKERTO Formal 273 org Domestic Worker 246 org  DEMAK Formal org Domestic Worker org  TEMANGGUNG Formal org Domestic Worker org  PEMALANG Formal org Domestic Worker 528 org  LEBAK Formal org Domestic Worker org  PANDEGLANG Formal 936 org Domestic Worker org  CILEGON Formal 668 org Domestic Worker org  LAMPUNG SELATAN Formal org Domestic Worker org  PESAWARAN Formal 479 org Domestic Worker org  TANGGAMUS Formal 526 org Domestic Worker org  BANDAR LAMPUNG Formal 963 org Domestic Worker 749 org  WAY KANAN Formal 76 org Domestic Worker 156 org  GARUT Formal org Domestic Worker 3.380org  KUNINGAN Formal org Domestic Worker org  TASIKMALAYA Formal org Domestic Worker org  CIAMIS Formal org Domestic Worker org  CIANJUR Formal org Domestic Worker org  SUMEDANG Formal 649 org Domestic Worker 915 org  DENPASAR Formal org Domestic Worker 89 org  BULELENG Formal org Domestic Worker 73 org  TABANAN Formal org Domestic Worker 70 org  GIANYAR Formal org Domestic Worker 38 org  KLUNGKUNG Formal org Domestic Worker 39 org  KARANGASEM Formal org Domestic Worker 39 org  BANGLI Formal org Domestic Worker 23 org  JEMBRANA Formal org Domestic Worker 53 org  BALI Formal 158 org Domestic Worker 8 org  BOGOR Formal org Domestic Worker org  BULUKAMBA Formal org Domestic Worker 50 org  BANTAENG Formal org Domestic Worker 29 org  DELI SERDANG Formal org Domestic Worker 598 org  ASAHAN Formal org Domestic Worker 307 org  SERDANG BEDAGAI Formal 288 org Domestic Worker 149 org  LABUHAN BATU Formal 213 org Domestic Worker 27org  TANJUNG BALAI Formal 140 org Domestic Worker 15 org  HUMBANG Formal 121 org Domestic Worker 2 org  GOWA Formal org Domestic Worker 27 org  SOPPENG Formal 882 org Domestic Worker 4 org  BARRU Formal 863 org Domestic Worker 10 org  SIDRAP Formal 319 org Domestic Worker 18 org  KLATEN Formal org Domestic Worker 711 org  KARANGANYAR Formal org Domestic Worker org  SUKOHARJO Formal org Domestic Worker 945 org  JOMBANG Formal org Domestic Worker 950 org  BLORA Formal 630 org Domestic Worker 479 org  REMBANG Formal 857 org Domestic Worker 221 org  LAMPUNG TENGAH Formal org Domestic Worker org  GRESIK Formal org Domestic Worker 295 org  SURABAYA Formal org Domestic Worker 958 org  BIMA Formal org Domestic Worker org  DOMPU Formal 280 org Domestic Worker org  BOJONEGORO Formal org Domestic Worker org  LANGKAT Formal org Domestic Worker 469 org  MAKASSAR Formal org Domestic Worker 178 org  MAROS Formal 234 org Domestic Worker 181 org  WAJO Formal 195 org Domestic Worker 21 org  POLMAS Formal 133 org Domestic Worker 22 org  BANTUL Formal org Domestic Worker 456 org  SLEMAN Formal org Domestic Worker 333 org  GUNUNG KIDUL Formal 369 org Domestic Worker 214 org  KULONPROGO Formal org Domestic Worker 487 org  YOGYAKARTA Formal org Domestic Worker 379 org  BOYOLALI Formal org Domestic Worker 604 org  SURAKARTA Formal 969 org Domestic Worker 417 org  WONOGIRI Formal 608 org Domestic Worker 404 org  BONE Formal org Domestic Worker 108 org  PANGKEP Formal 84 org Domestic Worker 52 org  FLORES TIMUR Formal org Domestic Worker 98 org  LAMBATA Formal 394org Domestic Worker 36 org  SIKKA Formal 218 org Domestic Worker 80 org  MANGGARAI Formal 190 org Domestic Worker 44 org  NGADA Formal 82 org Domestic Worker 67 org  SUMBA BARAT Formal org Domestic Worker 480 org  SUMBA BARAT DAYA Formal 789 org Domestic Worker 61 org  SUMBA TIMUR Formal 92 org Domestic Worker 156 org  PINRANG Formal org Domestic Worker 293 org  BATAM Formal org Domestic Worker 162 org  PALEMBANG Formal org Domestic Worker 526 org  SIMALUNGUN Formal org Domestic Worker 125 org  SAMBAS Formal org Domestic Worker 69 org  BENGKAYANG Formal 84 org Domestic Worker 23 org  LAMPUNG UTARA Formal 353 org Domestic Worker org  POLEWALI MANDAR Formal org Domestic Worker 379 org  LAMPUNG BARAT Formal 429 org Domestic Worker 888 org  JENEPONTO Formal org Domestic Worker 10 org  TAKALAR Formal 102 org Domestic Worker 9 org  ENDE Formal 247 org Domestic Worker 812 org  BINJAI Formal 817 org Domestic Worker 177 org  MINAHASA Formal 660 org Domestic Worker 300 org  MANADO Formal 605 org Domestic Worker 166 org  BITUNG Formal 459 org Domestic Worker 53 org  TOMOHON Formal 129 org Domestic Worker 64 org  TULANG BAWANG Formal 319 org Domestic Worker 821 org  PRINGSEWU Formal 375 org Domestic Worker 534 org  TANATORAJA Formal 827 org Domestic Worker 23 org  PALOPO Formal 676 org Domestic Worker 23 org  LUWU Formal 788 org Domestic Worker 42 org  ENREKANG Formal 257 org Domestic Worker 10 org  LUWU UTARA Formal 107 org Domestic Worker 31 org  TEBING TINGGI Formal 741 org Domestic Worker 70 org  BALIKPAPAN Formal 778 org Domestic Worker 8 org  BELU Formal 637 org Domestic Worker 101 org  PADANG Formal 687 org Domestic Worker 43 org  PADANG PARIAMAN Formal 203 org Domestic Worker 12 org  AGAM Formal 116 org Domestic Worker 11 org  SOLOK Formal 112 org Domestic Worker 13 org  SITUBONDO Formal 190 org Domestic Worker 537 org  KERINCI Formal 682 org Domestic Worker 15 org  ACEH BARAT Formal 576 org Domestic Worker 98 org  PONTIANAK Formal 488 org Domestic Worker 164 org  PONTIANAK (KOTA) Formal 494 org Domestic Worker 59 org  KUBU RAYA Formal 388 org Domestic Worker 52 org  DAIRI Formal 587 org Domestic Worker 33 org  PEMATANG SIANTAR Formal 545 org Domestic Worker 74 org  KARO Formal 559 org Domestic Worker 58 org  TIMOR TENGAH Formal 545 org Domestic Worker 53 org  BANJAR Formal 317 org Domestic Worker 443 org  OGAN ILIR Formal 351 org Domestic Worker 210 org  OGAN KOMERING ILIR Formal 381 org Domestic Worker 173 org  BANJARMASIN Formal 303 org Domestic Worker 177 org  BENGKULU Formal 317 org Domestic Worker 109 org  BENGKULU UTARA Formal 109 org Domestic Worker 16 org  AMBON Formal 354 org Domestic Worker 70 org  TOBA SAMOSIR Formal 404 org Domestic Worker 18 org  TAPANULI UTARA Formal 346 org Domestic Worker 19 org  SINJAI Formal 403 org Domestic Worker 10 org  JAMBI (KOTA) Formal 319 org Domestic Worker 86 org  PARIGI MOUTONG Formal 77 org Domestic Worker 328 org  KONAWE Formal 116 org Domestic Worker 269 org  BUTON Formal 358 org Domestic Worker 7 org  PEKANBARU Formal 285 org Domestic Worker 65 org  DONGGALA Formal 94 org Domestic Worker 239 org  SIGI Formal 32 org Domestic Worker 261 org  PALU Formal 122 org Domestic Worker 157 org  LAHAT Formal 84 org Domestic Worker 208 org  PARE-PARE Formal 268 org Domestic Worker 22 org  TANJUNG PINANG Formal 254 org Domestic Worker 26 org  MALUKU TENGAH Formal 88 org Domestic Worker 190 org  PESISIR SELATAN Formal 245 org Domestic Worker 10 org  SINGKAWANG Formal 207 org Domestic Worker 22 org  SUMBAWA BARAT Formal 30 org Domestic Worker 198 org  BINTA Formal 211 org Domestic Worker 13 org  BANYUASIN Formal 154 org Domestic Worker 69 org  KENDARI Formal 151 org Domestic Worker 63 org  TAPANULI TENGAH Formal 187 org Domestic Worker 23 org  TAPANULI SELATAN Formal 137 org Domestic Worker 17 org  PADANG SIDEMPUAN Formal 92org Domestic Worker 9 org  ACEH UTARA Formal 170 org Domestic Worker 32 org  ACEH TAMIANG Formal 99 org Domestic Worker 32 org  PIDIE Formal 92 org Domestic Worker 22 org  SAMARINDA Formal 176 org Domestic Worker 20 org  NUNUKAN Formal 186 org Domestic Worker 6 org  ACEH TENGGARA Formal 177 org Domestic Worker 14 org  BENGKALIS Formal 168 org Domestic Worker 15 org  MUNA Formal 162 org Domestic Worker 12 org  POSO Formal 86 org Domestic Worker 86 org  TAPIN Formal 22 org Domestic Worker 134 org  BARITO KUALA Formal 18 org Domestic Worker 90 org  HULU SUNGAI SELATAN Formal 58 org Domestic Worker 94 org  HULU SUNGAI TENGAH Formal 39 org Domestic Worker 81 org  PAGAR ALAM Formal 38 org Domestic Worker 98 org  OGAN KOMERING ULU Formal 53 org Domestic Worker 56 org  LHOKSEUMAWE Formal 115 org Domestic Worker 18 org  ACEH TIMUR Formal 91 org Domestic Worker 26 org  SABANG Formal 67 org Domestic Worker 47 org  BANDA ACEH Formal 89 org Domestic Worker 19 org  SIBOLGA Formal 97 org Domestic Worker 9 org  KEPULAUAN SERIBU Formal 44 org Domestic Worker 57 org

13 Sumber : Atase Ketenagakerjaan dan BNP2TKI 13

14 Telah menempatkan 13 Atase/Staf Teknis di 12 Perwakilan RI, 11 Negara Penempatan TKI dan 1 Perwakilan Dagang Taiwan (KDEI Taiwan), antara lain : 1.Malaysia 8. Qatar 2.Singapura 9. Kuwait 3.Bandar Seri Begawan 10. Abu Dhabi 4.Hongkong 11. Syiria 5.Korea 12. Yordania 6.Riyadh 13. Taiwan 7.Jeddah Atase bidang Ketenagakerjaan ATASE KETENAGAKERJAAN 14

15 1. Terpenuhinya Hak-hak TKI 2. Terwujudnya Perlindungan TKI pada :  Pra  Selama Penempatan  Purna Direktorat PTKLN – Ditjen BINAPENTA 15

16 PEMERINTAH (Pasal 10 a) BNP2TKI PEMERINTAH (Pasal 10 a) BNP2TKI PPTKIS (Pasal 10 b) PPTKIS (Pasal 10 b) PERUSAHAAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (Pasal 26) PERUSAHAAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (Pasal 26) PERSEORANGAN (Pasal 105) PERSEORANGAN (Pasal 105) 16

17 17 PERMASALAHAN TKI PRA PENEMPATAN MASA PENEMPATAN PURNA PENEMPATAN 70%

18  Masih banyaknya CTKI / TKI yang tergoda oleh bujuk rayu pihak pihak tertentu yang berdalih sebagai petugas rekrut  Maraknya identias jati diri / KTP di buat di daerah lain dengan alasan mempermudah keberangkatan TKI ke negara penempatan  Dokumen / surat-surat yang telah dimiliki masih banyak yang diubah oleh pihak tertentu 18

19 Prosedural Kompetensi Dokumen Penempatan Etos Kerja 19  Perjanjian Kerja  Visa Kerja

20 JENIS PERMASALAHAN TKI 1.LABOUR CASE (MEMILIKI HUBUNGAN KERJA) Gaji tidak dibayarGaji tidak dibayar Kerja tidak sesuai kontrak kerjaKerja tidak sesuai kontrak kerja Kecelakaan KerjaKecelakaan Kerja Tidak mendapatkan waktu istirahatTidak mendapatkan waktu istirahat 2.NON LABOUR CASE TKI mengalami penganiayaanTKI mengalami penganiayaan Pelecehan SeksualPelecehan Seksual PerampokanPerampokan KriminalKriminal Harmonisasi fungsi atase ketenagakerjaan dengan fungsi konsuler agar TKI terlindungi secara komprehensifHarmonisasi fungsi atase ketenagakerjaan dengan fungsi konsuler agar TKI terlindungi secara komprehensif 20 Permasalahan TKI di luar negeri terdiri atas :

21 NoNoJenis Kasus% 1Permasalahan Gaji47.50 % 2Penganiayaan9.93 % 3Pelecehan Seksual3.99 % 4Beban Kerja terlalu berat10.01 % 5Perilaku Buruk Majikan14.26 % 6Kerja diluar Kontrak Kerja0.16 % 7Kangen Rumah2.35 % 8Hubungan tidak baik dengan majikan0.39 % 9Sakit11.41 % 21

22 PERMASALAHAN TKI PURNAPENEMPATAN MASAPENEMPATAN PRAPENEMPATAN 1. Meninggal dunia 2. Sakit 3. Kecelakaan 4. Gagal berangkat 5. Tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan. 1.Gagal ditempatkan 2.Meninggal dunia 3.Sakit 4.Kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja 5.PHK sebelum berakhirnya perjanjian kerja 6.Menghadapi masalah hukum 7.Gaji tidak dibayar 8.Pemulangan TKI bermasalah 9.Tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan 10.Hilangnya akal budi, dan 11.TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain bukan kehendak TKI. 1.Meninggal Dunia 2.Sakit 3.Kecelakaan 4.Kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal 5.Tindak kekerasan fisik, phsikis dan/atau seksual Direktorat PTKLN – Ditjen BINAPENTA 22

23 Penghentian dan Pengetatan Penempatan TKI Pada Pengguna Perorangan 23 Asia Pasific Timur Tengah

24 DIPROSES SELAMA DALAM PENAMPUNGAN 24 Sesuai UU No. 39 Tahun 2004 KBRI / KJRI pengesahan job order dan employment contract serta Lapor Diri TKI KBRI / KJRI pengesahan job order dan employment contract serta Lapor Diri TKI BNP2TKI SIP BNP2TKI SIP PPTKIS REKRUT TKI PPTKIS REKRUT TKI DIKLAT PEMERIKSAAN KESEHATAN & TEST PSIKOLOGI PEMERIKSAAN KESEHATAN & TEST PSIKOLOGI PENGURUSAN DOKUMEN PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN DISNAKER KAB / KOTA PENDAFTARAN DISNAKER KAB / KOTA PENDAFTARAN SERTIFIKAS I CTKI DISNAKER PROV SPR DISNAKER PROV SPR

25 Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan setiap calon TKI wajib terdaftar pada dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Berdasarkan Pasal 37 Undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan perekrutan dilakukan oleh pelaksana PPTKIS dari pencari kerja yang terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan perlindungan TKI pada pra dan purna merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Setiap calon TKI yang ditempatkan harus memiliki sertifikasi yang berbasis kompetensi. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengamanatkan setiap PPTKIS wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan pada program asuransi TKI.

26 Menimbulkan biaya tinggi Proses penempatan panjang Rentan terhadap trafficking Lemah dalam pengendalian dan pengawasan 2626

27 27 PROSES PENEMPATAN Menghapuskan beban TKI atas fee penempatan bagi PPTKIS dan agency Mendorong pelayanan terpadu satu atap Menghilangkan pengaturan KTKLN Menghilangkan dualisme pelayanan KELEMBAGAAN Petugas rekrut calon TKI merupakan karyawan organik PPTKIS Seluruh transaksi keuangan bersifat non tunai Penertiban pengurus lembaga PPTKIS Pembentukan Tim khusus pengawasan dan monitoring PPTKIS Pendampingan hukum TKI melalui advokasi dan perlindungan pemerintah SUDAH DILAKUKAN Perbaikan tata kelola Penempatan dan Perlindungan TKI 1). Yang cepat, mudah, murah, aman dan berkualitas serta 2). Memisahkan proses penyiapan kualitas CTKI melalui Pelatihan dengan Proses Penempatan Mengembalikan fungsi PPTKIS sebagai lembaga penempatan bukan sebagai lembaga penyiapan kualitas TKI Penerapan sertifikasi dan Penempatan TKI berdasarkan jabatan kerja Pengintegrasian seluruh proses penempatan ke dalam SISKO Subsidi pemerintah untuk pelatihan dan sertifikasi dalam rangka menekan biaya penempatan Mereviu MOU dengan negara penempatan TKI Perubahan format KTKLN lama menjadi e-KTKLN berupa barcode yang menyatu dengan paspor SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN

28 KBRI/KJRI Job order/Demand letter Legalisasi Draft PK Perjanjian Kerjasama Penempatan Pengembangan IPK LN Penyuluhan, dan bimbingan jabatan, Pendaftaran CTKI Seleksi (PPTKIS bersama Dinas) Perjanjian penempatan Asuransi pra penempatan Rekom paspor PAP & penandatangan Perjanjian kerja Asuransi selama dan purna e-KTKLN Jasa pembiayaan keuangan perbankan Penerbitan SIP PPTKIS & Mitra Usaha IMIGRASI PASPOR PERANAN PEMERINTAH DAERAH DAN STAKEHOLDER DALAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN TKI MELALUI LTSP Layanan Satu Pintu 28 Pengurusan visa kerja, tiket Kewajiban/tanggung jawab daerah memfasilitasi melalui akses pelayanan kelembagaan SKPD /keuangan daerah/swasta Pemeriksaan Kesehatan dan Tes Psikologi Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Kompetensi CTKI PPTKIS

29 29 Audit kinerja PPTKIS Penerapan Sanksi Rightsizing jumlah PPTKIS Optimalisasi Satgas pencegahan TKI non- prosedural di 21 lokasi embarkasi dan debarkasi

30 30 Review Cost Structure Subsidi sebagian biaya pengurusan dokumen pra penempatan oleh pemerintah (paspor dan sertifikat kompetensi) Pembebanan biaya pada pengguna (Pelatihan, fee agency dan asuransi)

31 Direktorat PTKLN – Ditjen BINAPENTA 3131 DREAM

32 32

33  Caregiver  Babysitter  Housekeeper  Cook  Gardener +  Driver 3 Penempatan TKI ke negara penempatan berdasarkan Jabatan

34 Direktorat PTKLN – Ditjen BINAPENTA s.d 600 Jam-Pel PENINGKATAN KUALITAS TKI

35 35


Download ppt "Jakarta, 20 Mei 2015 1 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google