Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Jakarta, 20 Mei 2015 1 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Jakarta, 20 Mei 2015 1 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA."— Transcript presentasi:

1 Jakarta, 20 Mei 2015 1 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

2 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri. DASAR HUKUM 2

3 5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah 6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan 7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri DASAR HUKUM 3

4 8.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia. 9.Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 10.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/ IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon TKI. 11.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia LANJUTAN...... 4

5 12.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER- 23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 13.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjantuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012. 5

6 14.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER- 07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. 15.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 6

7 14.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Perwakilan PPTKIS (Perwalu) di Luar Negeri. 15.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Negara Penempatan Ke Daerah Asal Secara Mandiri 16.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 7

8 17.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia 18.Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Untuk Pekerjaan Domestik 8

9 SPIRIT 05 04 2 02 6 01 Perda Perpres PP. Peraturan Lain 22 0303 Permen 9

10 10 * Lainnya terdiri dari Sektor Pertambangan dan Listrik, Gas, Air Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Bulan Agustus 2014 (data diolah Informasi Pasar Kerja) 10 PROFIL TENAGA KERJA INDONESIA per AGUSTUS 2014 (Juta Orang) (5,94%) (94,06%) Jumlah pengangguran yang tinggi dan tingkat pendidikan rendah Perlu penyiapan khusus untuk masuk ke pasar kerja (pelatihan kerja)

11 ARUS SISWA SEKOLAH DASAR SAMPAI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2011/2012 SD 27.583.919 SMP 9.425.33 6 SMA 4.196.467 PT 5.616.670 Putus SD 0,90% Putus SMP 1,57% SMK 4.019.15 7 Putus PT 10,49% Putus SMA 1,16% Putus SMK 3,34% Tdk Lnjt SMP 18,34% Tdk Lanjut SM 6,83% Tdk Lanjut PT 51,59% Masukan 4.342.911 Melanjut kan 3.240.075 81,66% Melanjut kan 1.413.223 45,31% Melanjut kan 1.142.835 48,41% Melanjut kan 1.493.178 47,87% Lulusan 3.119.322 Lulusan 3.360.573 Lulusan 4.090.219 1.086.387 1.274.186 248.988 750.144 146.871 212.921 47.709 124.792 1.217.73 8 589.189 738.260 Keluaran Sumber: PDSP – Kemdikbud, 2013 4.076.612 1.603.160 Angka Drop Out (DO) pendidikan dasar dan menengah relatif tinggi dan memerlukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan Pendidikan dasar dan menengah pada umumnya tidak mampu bersaing di pasar kerja dalam negeri 11

12  TANGERANG Formal 3.593 org Domestic Worker 4.369 org  SERANG Formal 2.703 org Domestic Worker 14.098 org  PROVINSI BANTEN Formal 121 org Domestic Worker 77 org  RANGKAS BITUNG Formal 26 org Domestic Worker 92 org  SUKABUMI Formal 5.097 org Domestic Worker 17.068 org  KARAWANG Formal 3.253 org Domestic Worker 20.461 org  PURWAKARTA Formal 2.499 org Domestic Worker 5.079 org  BEKASI Formal 5.239 org Domestic Worker 1.969 org  BANYUWANGI Formal 4.900 org Domestic Worker 13.554 org  LUMAJANG Formal 837 org Domestic Worker 1.651 org  MALANG Formal 4.576 org Domestic Worker 19.732 org  JEMBER Formal 2.206 org Domestic Worker 4.740 org  PACITAN Formal 520 org Domestic Worker 361 org  TULUNGAGUNG Formal 7.021 org Domestic Worker 9.395 org  PROBOLINGGO Formal 691 org Domestic Worker 545 org  BONDOWOSO Formal 372 org Domestic Worker 526 org  BATU Formal 83 org Domestic Worker 222 org DAERAH ASAL TKI Sumber: Dit. PTKLN (Januari 2011 – 27 November 2012) Catatan : Jumlah/Total : 1.014.804 Dari 263 Kabupaten/Kota dengan angka penempatan > 101.  CIREBON Formal 8.724 org Domestic Worker 26.203 org  LOMBOK TENGAH Formal 29.235 org Domestic Worker 5.952 org  LOMBOK BARAT Formal 13.420 org Domestic Worker 2.205 org  LOMBOK UTARA Formal 1.883 org Domestic Worker 741 org  LOMBOK TIMUR Formal 42.266 org Domestic Worker 3.550 org  MATARAM Formal 1.176 org Domestic Worker 374 org  INDRAMAYU Formal 11.750 org Domestic Worker 43.064 org  PONOROGO Formal 5.587 org Domestic Worker 15.898 org  NGANJUK Formal 1.865 org Domestic Worker 1.526 org  TRENGGALEK Formal 2.110 org Domestic Worker 4.324org  SAMPANG Formal 2.253 org Domestic Worker 1.518 org  CILACAP Formal 12.091 org Domestic Worker 27.684 org  PATI Formal 9.464 org Domestic Worker 5.398 org  JAKARTA UTARA Formal 11.886 org Domestic Worker 609 org  JAKARTA TIMUR Formal 4.190 org Domestic Worker 1.385 org  JAKARTA BARAT Formal 2.398 org Domestic Worker 915 org  JAKARTA SELATAN Formal 2.717 org Domestic Worker 447 org  JAKARTA PUSAT Formal 1.336 org Domestic Worker 242 org  DEPOK Formal 1.875 org Domestic Worker 224 org  MADIUN Formal 3.547 org Domestic Worker 9.062 org  BANDUNG Formal 6.246 org Domestic Worker 8.673 org  CIMAHI Formal 481 org Domestic Worker 114 org  KEDIRI Formal 3.732 org Domestic Worker 7.738 org  BLITAR Formal 4.934 org Domestic Worker 16.012 org  SIDOARJO Formal 689 org Domestic Worker 470 org  LAMPUNG TIMUR Formal 2.950 org Domestic Worker 8.341 org  METRO Formal 118 org Domestic Worker 266 org  MESUJI Formal 60 org Domestic Worker 271 org  BANGKALAN Formal 7.440 org Domestic Worker 1.742 org  BADUNG Formal 2.656 org Domestic Worker 160 org  PAMEKASAN Formal 1.317 org Domestic Worker 1.251 org  SUMENEP Formal 779 org Domestic Worker 532 org  GROBOGAN Formal 2.652 org Domestic Worker 6.042 org  JEPARA Formal 1.165 org Domestic Worker 2.267 org  KUDUS Formal 877 org Domestic Worker 1.102 org  KEBUMEN Formal 3.940 org Domestic Worker 3.384 org  PURWOREJO Formal 1.793 org Domestic Worker 1.615 org  MAGETAN Formal 1.975 org Domestic Worker 5.282 org  BANJARNEGARA Formal 1.312 org Domestic Worker 3.194 org  MAGELANG Formal 2.670 org Domestic Worker 1.930 org  PEKALONGAN Formal 1.441 org Domestic Worker 2.643 org  PURBALINGGA Formal 623 org Domestic Worker 846 org  SALATIGA Formal 270 org Domestic Worker 503 org  BANYUMAS Formal 4.170 org Domestic Worker 10.206 org  SUBANG Formal 3.743 org Domestic Worker 16.982 org  SEMARANG Formal 3.105 org Domestic Worker 4.272 org  TEGAL Formal 10.714 org Domestic Worker 2.617 org  TUBAN Formal 1.102 org Domestic Worker 478 org  BREBES Formal 8.189 org Domestic Worker 15.467 org  KENDAL Formal 5.185 org Domestic Worker 18.540 org  MAJALENGKA Formal 2.896 org Domestic Worker 10.563 org  SRAGEN Formal 3.011 org Domestic Worker 3.548 org  WONOSOBO Formal 1.178 org Domestic Worker 4.974 org  MEDAN Formal 4.831 org Domestic Worker 1.298 org  BATUBARA Formal 398 org Domestic Worker 6 org  KUPANG Formal 4.856 org Domestic Worker 1.423 org  BATANG Formal 2.392 org Domestic Worker 3.525 org  NGAWI Formal 1.941 org Domestic Worker 3.679 org  LAMONGAN Formal 3.436 org Domestic Worker 367 org  PASURUAN Formal 508 org Domestic Worker 995 org  MOJOKERTO Formal 273 org Domestic Worker 246 org  DEMAK Formal 1.883 org Domestic Worker 3.717 org  TEMANGGUNG Formal 1.408 org Domestic Worker 1.235 org  PEMALANG Formal 3.525 org Domestic Worker 528 org  LEBAK Formal 1.631 org Domestic Worker 3.843 org  PANDEGLANG Formal 936 org Domestic Worker 3.260 org  CILEGON Formal 668 org Domestic Worker 1.702 org  LAMPUNG SELATAN Formal 1.753 org Domestic Worker 3.442 org  PESAWARAN Formal 479 org Domestic Worker 1.900 org  TANGGAMUS Formal 526 org Domestic Worker 1.254 org  BANDAR LAMPUNG Formal 963 org Domestic Worker 749 org  WAY KANAN Formal 76 org Domestic Worker 156 org  GARUT Formal 1.550 org Domestic Worker 3.380org  KUNINGAN Formal 1.077 org Domestic Worker 1.048 org  TASIKMALAYA Formal 1.127 org Domestic Worker 1.357 org  CIAMIS Formal 1.259 org Domestic Worker 2.281 org  CIANJUR Formal 5.226 org Domestic Worker 23.996 org  SUMEDANG Formal 649 org Domestic Worker 915 org  DENPASAR Formal 4.644 org Domestic Worker 89 org  BULELENG Formal 4.638 org Domestic Worker 73 org  TABANAN Formal 3.996 org Domestic Worker 70 org  GIANYAR Formal 3.092 org Domestic Worker 38 org  KLUNGKUNG Formal 2.226 org Domestic Worker 39 org  KARANGASEM Formal 1.995 org Domestic Worker 39 org  BANGLI Formal 1.698 org Domestic Worker 23 org  JEMBRANA Formal 1.605 org Domestic Worker 53 org  BALI Formal 158 org Domestic Worker 8 org  BOGOR Formal 3.305 org Domestic Worker 1.435 org  BULUKAMBA Formal 4.111 org Domestic Worker 50 org  BANTAENG Formal 3.405 org Domestic Worker 29 org  DELI SERDANG Formal 3.504 org Domestic Worker 598 org  ASAHAN Formal 1.879 org Domestic Worker 307 org  SERDANG BEDAGAI Formal 288 org Domestic Worker 149 org  LABUHAN BATU Formal 213 org Domestic Worker 27org  TANJUNG BALAI Formal 140 org Domestic Worker 15 org  HUMBANG Formal 121 org Domestic Worker 2 org  GOWA Formal 4.013 org Domestic Worker 27 org  SOPPENG Formal 882 org Domestic Worker 4 org  BARRU Formal 863 org Domestic Worker 10 org  SIDRAP Formal 319 org Domestic Worker 18 org  KLATEN Formal 3.269 org Domestic Worker 711 org  KARANGANYAR Formal 1.640 org Domestic Worker 1.999 org  SUKOHARJO Formal 1.397 org Domestic Worker 945 org  JOMBANG Formal 1.248 org Domestic Worker 950 org  BLORA Formal 630 org Domestic Worker 479 org  REMBANG Formal 857 org Domestic Worker 221 org  LAMPUNG TENGAH Formal 1.289 org Domestic Worker 2.440 org  GRESIK Formal 3.117 org Domestic Worker 295 org  SURABAYA Formal 2.079 org Domestic Worker 958 org  BIMA Formal 1.559 org Domestic Worker 1.823 org  DOMPU Formal 280 org Domestic Worker 1.269 org  BOJONEGORO Formal 2.032 org Domestic Worker 1.255 org  LANGKAT Formal 2.708 org Domestic Worker 469 org  MAKASSAR Formal 2.687 org Domestic Worker 178 org  MAROS Formal 234 org Domestic Worker 181 org  WAJO Formal 195 org Domestic Worker 21 org  POLMAS Formal 133 org Domestic Worker 22 org  BANTUL Formal 1.764 org Domestic Worker 456 org  SLEMAN Formal 1.519 org Domestic Worker 333 org  GUNUNG KIDUL Formal 369 org Domestic Worker 214 org  KULONPROGO Formal 1.413 org Domestic Worker 487 org  YOGYAKARTA Formal 1.594 org Domestic Worker 379 org  BOYOLALI Formal 1.368 org Domestic Worker 604 org  SURAKARTA Formal 969 org Domestic Worker 417 org  WONOGIRI Formal 608 org Domestic Worker 404 org  BONE Formal 2.047 org Domestic Worker 108 org  PANGKEP Formal 84 org Domestic Worker 52 org  FLORES TIMUR Formal 1.808 org Domestic Worker 98 org  LAMBATA Formal 394org Domestic Worker 36 org  SIKKA Formal 218 org Domestic Worker 80 org  MANGGARAI Formal 190 org Domestic Worker 44 org  NGADA Formal 82 org Domestic Worker 67 org  SUMBA BARAT Formal 1.386 org Domestic Worker 480 org  SUMBA BARAT DAYA Formal 789 org Domestic Worker 61 org  SUMBA TIMUR Formal 92 org Domestic Worker 156 org  PINRANG Formal 1.542 org Domestic Worker 293 org  BATAM Formal 1.575 org Domestic Worker 162 org  PALEMBANG Formal 1.164 org Domestic Worker 526 org  SIMALUNGUN Formal 1.473 org Domestic Worker 125 org  SAMBAS Formal 1.470 org Domestic Worker 69 org  BENGKAYANG Formal 84 org Domestic Worker 23 org  LAMPUNG UTARA Formal 353 org Domestic Worker 1.111 org  POLEWALI MANDAR Formal 1.038 org Domestic Worker 379 org  LAMPUNG BARAT Formal 429 org Domestic Worker 888 org  JENEPONTO Formal 1.200 org Domestic Worker 10 org  TAKALAR Formal 102 org Domestic Worker 9 org  ENDE Formal 247 org Domestic Worker 812 org  BINJAI Formal 817 org Domestic Worker 177 org  MINAHASA Formal 660 org Domestic Worker 300 org  MANADO Formal 605 org Domestic Worker 166 org  BITUNG Formal 459 org Domestic Worker 53 org  TOMOHON Formal 129 org Domestic Worker 64 org  TULANG BAWANG Formal 319 org Domestic Worker 821 org  PRINGSEWU Formal 375 org Domestic Worker 534 org  TANATORAJA Formal 827 org Domestic Worker 23 org  PALOPO Formal 676 org Domestic Worker 23 org  LUWU Formal 788 org Domestic Worker 42 org  ENREKANG Formal 257 org Domestic Worker 10 org  LUWU UTARA Formal 107 org Domestic Worker 31 org  TEBING TINGGI Formal 741 org Domestic Worker 70 org  BALIKPAPAN Formal 778 org Domestic Worker 8 org  BELU Formal 637 org Domestic Worker 101 org  PADANG Formal 687 org Domestic Worker 43 org  PADANG PARIAMAN Formal 203 org Domestic Worker 12 org  AGAM Formal 116 org Domestic Worker 11 org  SOLOK Formal 112 org Domestic Worker 13 org  SITUBONDO Formal 190 org Domestic Worker 537 org  KERINCI Formal 682 org Domestic Worker 15 org  ACEH BARAT Formal 576 org Domestic Worker 98 org  PONTIANAK Formal 488 org Domestic Worker 164 org  PONTIANAK (KOTA) Formal 494 org Domestic Worker 59 org  KUBU RAYA Formal 388 org Domestic Worker 52 org  DAIRI Formal 587 org Domestic Worker 33 org  PEMATANG SIANTAR Formal 545 org Domestic Worker 74 org  KARO Formal 559 org Domestic Worker 58 org  TIMOR TENGAH Formal 545 org Domestic Worker 53 org  BANJAR Formal 317 org Domestic Worker 443 org  OGAN ILIR Formal 351 org Domestic Worker 210 org  OGAN KOMERING ILIR Formal 381 org Domestic Worker 173 org  BANJARMASIN Formal 303 org Domestic Worker 177 org  BENGKULU Formal 317 org Domestic Worker 109 org  BENGKULU UTARA Formal 109 org Domestic Worker 16 org  AMBON Formal 354 org Domestic Worker 70 org  TOBA SAMOSIR Formal 404 org Domestic Worker 18 org  TAPANULI UTARA Formal 346 org Domestic Worker 19 org  SINJAI Formal 403 org Domestic Worker 10 org  JAMBI (KOTA) Formal 319 org Domestic Worker 86 org  PARIGI MOUTONG Formal 77 org Domestic Worker 328 org  KONAWE Formal 116 org Domestic Worker 269 org  BUTON Formal 358 org Domestic Worker 7 org  PEKANBARU Formal 285 org Domestic Worker 65 org  DONGGALA Formal 94 org Domestic Worker 239 org  SIGI Formal 32 org Domestic Worker 261 org  PALU Formal 122 org Domestic Worker 157 org  LAHAT Formal 84 org Domestic Worker 208 org  PARE-PARE Formal 268 org Domestic Worker 22 org  TANJUNG PINANG Formal 254 org Domestic Worker 26 org  MALUKU TENGAH Formal 88 org Domestic Worker 190 org  PESISIR SELATAN Formal 245 org Domestic Worker 10 org  SINGKAWANG Formal 207 org Domestic Worker 22 org  SUMBAWA BARAT Formal 30 org Domestic Worker 198 org  BINTA Formal 211 org Domestic Worker 13 org  BANYUASIN Formal 154 org Domestic Worker 69 org  KENDARI Formal 151 org Domestic Worker 63 org  TAPANULI TENGAH Formal 187 org Domestic Worker 23 org  TAPANULI SELATAN Formal 137 org Domestic Worker 17 org  PADANG SIDEMPUAN Formal 92org Domestic Worker 9 org  ACEH UTARA Formal 170 org Domestic Worker 32 org  ACEH TAMIANG Formal 99 org Domestic Worker 32 org  PIDIE Formal 92 org Domestic Worker 22 org  SAMARINDA Formal 176 org Domestic Worker 20 org  NUNUKAN Formal 186 org Domestic Worker 6 org  ACEH TENGGARA Formal 177 org Domestic Worker 14 org  BENGKALIS Formal 168 org Domestic Worker 15 org  MUNA Formal 162 org Domestic Worker 12 org  POSO Formal 86 org Domestic Worker 86 org  TAPIN Formal 22 org Domestic Worker 134 org  BARITO KUALA Formal 18 org Domestic Worker 90 org  HULU SUNGAI SELATAN Formal 58 org Domestic Worker 94 org  HULU SUNGAI TENGAH Formal 39 org Domestic Worker 81 org  PAGAR ALAM Formal 38 org Domestic Worker 98 org  OGAN KOMERING ULU Formal 53 org Domestic Worker 56 org  LHOKSEUMAWE Formal 115 org Domestic Worker 18 org  ACEH TIMUR Formal 91 org Domestic Worker 26 org  SABANG Formal 67 org Domestic Worker 47 org  BANDA ACEH Formal 89 org Domestic Worker 19 org  SIBOLGA Formal 97 org Domestic Worker 9 org  KEPULAUAN SERIBU Formal 44 org Domestic Worker 57 org

13 Sumber : Atase Ketenagakerjaan dan BNP2TKI 13

14 Telah menempatkan 13 Atase/Staf Teknis di 12 Perwakilan RI, 11 Negara Penempatan TKI dan 1 Perwakilan Dagang Taiwan (KDEI Taiwan), antara lain : 1.Malaysia 8. Qatar 2.Singapura 9. Kuwait 3.Bandar Seri Begawan 10. Abu Dhabi 4.Hongkong 11. Syiria 5.Korea 12. Yordania 6.Riyadh 13. Taiwan 7.Jeddah Atase bidang Ketenagakerjaan ATASE KETENAGAKERJAAN 14

15 1. Terpenuhinya Hak-hak TKI 2. Terwujudnya Perlindungan TKI pada :  Pra  Selama Penempatan  Purna Direktorat PTKLN – Ditjen BINAPENTA 15

16 PEMERINTAH (Pasal 10 a) BNP2TKI PEMERINTAH (Pasal 10 a) BNP2TKI PPTKIS (Pasal 10 b) PPTKIS (Pasal 10 b) PERUSAHAAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (Pasal 26) PERUSAHAAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (Pasal 26) PERSEORANGAN (Pasal 105) PERSEORANGAN (Pasal 105) 16

17 17 PERMASALAHAN TKI PRA PENEMPATAN MASA PENEMPATAN PURNA PENEMPATAN 70%

18  Masih banyaknya CTKI / TKI yang tergoda oleh bujuk rayu pihak pihak tertentu yang berdalih sebagai petugas rekrut  Maraknya identias jati diri / KTP di buat di daerah lain dengan alasan mempermudah keberangkatan TKI ke negara penempatan  Dokumen / surat-surat yang telah dimiliki masih banyak yang diubah oleh pihak tertentu 18

19 Prosedural Kompetensi Dokumen Penempatan Etos Kerja 19  Perjanjian Kerja  Visa Kerja

20 JENIS PERMASALAHAN TKI 1.LABOUR CASE (MEMILIKI HUBUNGAN KERJA) Gaji tidak dibayarGaji tidak dibayar Kerja tidak sesuai kontrak kerjaKerja tidak sesuai kontrak kerja Kecelakaan KerjaKecelakaan Kerja Tidak mendapatkan waktu istirahatTidak mendapatkan waktu istirahat 2.NON LABOUR CASE TKI mengalami penganiayaanTKI mengalami penganiayaan Pelecehan SeksualPelecehan Seksual PerampokanPerampokan KriminalKriminal Harmonisasi fungsi atase ketenagakerjaan dengan fungsi konsuler agar TKI terlindungi secara komprehensifHarmonisasi fungsi atase ketenagakerjaan dengan fungsi konsuler agar TKI terlindungi secara komprehensif 20 Permasalahan TKI di luar negeri terdiri atas :

21 NoNoJenis Kasus% 1Permasalahan Gaji47.50 % 2Penganiayaan9.93 % 3Pelecehan Seksual3.99 % 4Beban Kerja terlalu berat10.01 % 5Perilaku Buruk Majikan14.26 % 6Kerja diluar Kontrak Kerja0.16 % 7Kangen Rumah2.35 % 8Hubungan tidak baik dengan majikan0.39 % 9Sakit11.41 % 21

22 PERMASALAHAN TKI PURNAPENEMPATAN MASAPENEMPATAN PRAPENEMPATAN 1. Meninggal dunia 2. Sakit 3. Kecelakaan 4. Gagal berangkat 5. Tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan. 1.Gagal ditempatkan 2.Meninggal dunia 3.Sakit 4.Kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja 5.PHK sebelum berakhirnya perjanjian kerja 6.Menghadapi masalah hukum 7.Gaji tidak dibayar 8.Pemulangan TKI bermasalah 9.Tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan 10.Hilangnya akal budi, dan 11.TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain bukan kehendak TKI. 1.Meninggal Dunia 2.Sakit 3.Kecelakaan 4.Kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal 5.Tindak kekerasan fisik, phsikis dan/atau seksual Direktorat PTKLN – Ditjen BINAPENTA 22

23 Penghentian dan Pengetatan Penempatan TKI Pada Pengguna Perorangan 23 Asia Pasific Timur Tengah

24 DIPROSES SELAMA DALAM PENAMPUNGAN 24 Sesuai UU No. 39 Tahun 2004 KBRI / KJRI pengesahan job order dan employment contract serta Lapor Diri TKI KBRI / KJRI pengesahan job order dan employment contract serta Lapor Diri TKI BNP2TKI SIP BNP2TKI SIP PPTKIS REKRUT TKI PPTKIS REKRUT TKI DIKLAT PEMERIKSAAN KESEHATAN & TEST PSIKOLOGI PEMERIKSAAN KESEHATAN & TEST PSIKOLOGI PENGURUSAN DOKUMEN PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN DISNAKER KAB / KOTA PENDAFTARAN DISNAKER KAB / KOTA PENDAFTARAN SERTIFIKAS I CTKI DISNAKER PROV SPR DISNAKER PROV SPR

25 Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan setiap calon TKI wajib terdaftar pada dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Berdasarkan Pasal 37 Undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan perekrutan dilakukan oleh pelaksana PPTKIS dari pencari kerja yang terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan perlindungan TKI pada pra dan purna merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Setiap calon TKI yang ditempatkan harus memiliki sertifikasi yang berbasis kompetensi. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengamanatkan setiap PPTKIS wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan pada program asuransi TKI.

26 Menimbulkan biaya tinggi Proses penempatan panjang Rentan terhadap trafficking Lemah dalam pengendalian dan pengawasan 2626

27 27 PROSES PENEMPATAN Menghapuskan beban TKI atas fee penempatan bagi PPTKIS dan agency Mendorong pelayanan terpadu satu atap Menghilangkan pengaturan KTKLN Menghilangkan dualisme pelayanan KELEMBAGAAN Petugas rekrut calon TKI merupakan karyawan organik PPTKIS Seluruh transaksi keuangan bersifat non tunai Penertiban pengurus lembaga PPTKIS Pembentukan Tim khusus pengawasan dan monitoring PPTKIS Pendampingan hukum TKI melalui advokasi dan perlindungan pemerintah SUDAH DILAKUKAN Perbaikan tata kelola Penempatan dan Perlindungan TKI 1). Yang cepat, mudah, murah, aman dan berkualitas serta 2). Memisahkan proses penyiapan kualitas CTKI melalui Pelatihan dengan Proses Penempatan Mengembalikan fungsi PPTKIS sebagai lembaga penempatan bukan sebagai lembaga penyiapan kualitas TKI Penerapan sertifikasi dan Penempatan TKI berdasarkan jabatan kerja Pengintegrasian seluruh proses penempatan ke dalam SISKO Subsidi pemerintah untuk pelatihan dan sertifikasi dalam rangka menekan biaya penempatan Mereviu MOU dengan negara penempatan TKI Perubahan format KTKLN lama menjadi e-KTKLN berupa barcode yang menyatu dengan paspor SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN 1 2 3 4 5 6 7

28 KBRI/KJRI Job order/Demand letter Legalisasi Draft PK Perjanjian Kerjasama Penempatan Pengembangan IPK LN Penyuluhan, dan bimbingan jabatan, Pendaftaran CTKI Seleksi (PPTKIS bersama Dinas) Perjanjian penempatan Asuransi pra penempatan Rekom paspor PAP & penandatangan Perjanjian kerja Asuransi selama dan purna e-KTKLN Jasa pembiayaan keuangan perbankan Penerbitan SIP PPTKIS & Mitra Usaha IMIGRASI PASPOR PERANAN PEMERINTAH DAERAH DAN STAKEHOLDER DALAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN TKI MELALUI LTSP Layanan Satu Pintu 28 Pengurusan visa kerja, tiket Kewajiban/tanggung jawab daerah memfasilitasi melalui akses pelayanan kelembagaan SKPD /keuangan daerah/swasta Pemeriksaan Kesehatan dan Tes Psikologi Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Kompetensi CTKI PPTKIS

29 29 Audit kinerja PPTKIS Penerapan Sanksi Rightsizing jumlah PPTKIS Optimalisasi Satgas pencegahan TKI non- prosedural di 21 lokasi embarkasi dan debarkasi

30 30 Review Cost Structure Subsidi sebagian biaya pengurusan dokumen pra penempatan oleh pemerintah (paspor dan sertifikat kompetensi) Pembebanan biaya pada pengguna (Pelatihan, fee agency dan asuransi)

31 Direktorat PTKLN – Ditjen BINAPENTA 3131 DREAM

32 32

33  Caregiver  Babysitter  Housekeeper  Cook  Gardener +  Driver 3 Penempatan TKI ke negara penempatan berdasarkan Jabatan

34 Direktorat PTKLN – Ditjen BINAPENTA 3434 200 s.d 600 Jam-Pel PENINGKATAN KUALITAS TKI

35 35


Download ppt "Jakarta, 20 Mei 2015 1 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google