Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KAJIAN PERUBAHAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KOTA SEMARANG TAHUN 2015 Semarang, 27 April 2015.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KAJIAN PERUBAHAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KOTA SEMARANG TAHUN 2015 Semarang, 27 April 2015."— Transcript presentasi:

1 KAJIAN PERUBAHAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KOTA SEMARANG TAHUN 2015
Semarang, April 2015

2 LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberi kewenangan kepada daerah berkembang sesuai dengan kemampuan sendiri dan tidak tergantung kepada pemerintah pusat. Daerah mengatur, mengurus dan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan yang dimilikinya. Semua kekayaan yang dimiliki daerah, dalam batas kewenangannya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah. Pemerintah daerah berharap realisasi penerimaan PAD selalu melebihi dari target, selalu meningkat setiap tahunnya. Realitasnya PAD cenderung fluktuatif sehingga diperlukan upaya Pemerintah Daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi-potensi sumber PAD. Salah satu cara Peningkatan Pendapatan Pemerintah Daerah yaitu menyewakan lahan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Semarang. Hal ini diatur oleh Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun Karena sudah berjalan 3 tahun maka patut untuk di revisi. Dalam hal ini adalah dilakukan review struktur dan besarnya tarif sewa lahan pada perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di kota semarang (pasal 9 point o sewa lahan) sebagai bahan pertimbangan kebijakan pada optimalisasi PAD Pemerintah Daerah Kota Semarang. Formula yang terdapat pada Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2012 pasal 9 point o sewa lahan terkadang sudah tidak relevan dengan nilai sewa yang sebenarnya. Ketidakrelevanan tersebut ditunjukkan bahwa hasil hitung melalui formula yang terdapat pada Perda No. 3 tahun12 pada lahan tertentu dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai pasar.

3 DASAR HUKUM Undang-Undang RI nomor 1  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang Nomor 12 Tahun Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Pemerintah RI nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Peraturan Pemerintah RI nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Presiden 87 Tahun Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Tupoksi Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang.

4 TUJUAN DAN SASARAN Tujuan Review struktur dan besarnya tarif sewa lahan pada perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di kota semarang (pasal 9 point 8-11) sebagai bahan pertimbangan kebijakan pada optimalisasi PAD Pemerintah Daerah Kota Semarang. Sasaran : Menyusun dan merubah formula sewa lahan dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang.

5 SIKLUS KEGIATAN Survei Perolehan data primer
Wawancara mendalam dengan berbagai pihak Perumusan draf struktur dan besarnya tarif sewa lahan FOCUS GROUP DISCUSSION Penyim-pulan Struktur Dan Besarnya Tarif Sewa Lahan Survei Tidak ya Kompilasi Peraturan dan Perundangan-undangan Studi Literatur

6 Kesepakatan tentang batasan-batasan pekerjaan (KAK)
TAHAPAN KEGIATAN LAP PENDAHULUAN Pendekatan dan Metodologi Manajemen Pekerjaan Kesepakatan tentang batasan-batasan pekerjaan (KAK) LAPORAN ANTARA Desain Survei Data Makro Kota Semarang Dalam Angka. Daftar Aset Lahan milik Pemerintah Kota Semarang. Kebijakan Sektoral tentang Kebijakan sewa lahan. Data Mikro Review struktur dan besarnya tarif tentang sewa lahan pada berbagai daerah atau kota lain, propinsi jawa tengah, permenkeu dan permendagri yang terkait. Analisis Data Dilakukan studi komparasi dengan formula daerah lain. Dilakukan komparasi berbagai formula yang disusun secala simulasi. Analisis berbagai faktor yang LAPORAN AKHIR 1. Formula atau Struktur dan besarnya tarif sewa lahan milik pemerintah Kota semarang 2. Kesimpulan dan rekomendasi 3. Usulan alternatif solusi untuk pengambilan kebijakan

7 SUMBER DATA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pihak yang mengelola sebagian besar pendapatan daerah. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Instansi lain yang dianggap terkait dengan pengumpulan data dan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan semacam studi perbandingan dengan daerah lain.

8 PROSES DAN METODE ANALISIS
Dilakukan Studi Komparasi dengan formula daerah lain. Dilakukan komparasi berbagai formula yang disusun secala simulasi. Analisis berbagai faktor yang mempengaruhi sewa lahan. Focus Group Discussion Studi Literatur terkait dengan peraturan dan perundangan. Studi Komparasi dengan daerah lain.

9 Metode Analisis Usulan Pasal baru dan Formula tentang sewa lahan
Simulasi Penghitungan Perbandingan implementasi perhitungan Perda dibeberapa kabupaten atau kota lain dan propinsi Implementasi pelaksanaan Perda No. 3 tahun 2012 Hasil hitung melalui formula tentang struktur dan besaran sewa lahan pada Perda No. 3 tahun 2012 sudah tidak relevan. Dipandang perlu untuk dilakukan perubahan. Usulan Pasal baru dan Formula tentang sewa lahan Pilihan formula yang dianggap ideal dan fleksibel Simulasi Penghitungan sesuai peraturan dan perundang-undangan

10 Tarif Sewa Lahan Pariwisata
1. Taman Budaya Raden Saleh NJOP/m2 HPU/m2 NB/m2 Alternatif1 Alternatif2 Alternatif3 Rasionalisasi a.   Sewa Lahan untuk UMKM (1)  Sewa Lahan Tanah Kosong 1.844,82 3.685,20 2.765,01 2.500,00 (2)  Sewa Lahan yang ada bangunannya 4.058,15 5.898,53 4.978,34 4.500,00 b.    Sewa Lahan untuk kegiatan usaha besar 4.612,05 9.213,00 6.912,53 7.000,00 6.825,38 11.426,33 9.125,86 10.500,00 c.   Sewa lahan untuk Kegiatan Non Komersial 461,21 921,30 691,25 1.000,00 2.674,54 3.134,63 2.904,59 3.000,00 2. Tempat Rekreasi Gua Kreo : 35.000 59,94 177,60 118,77 750,00 2.273,27 2.390,93 2.332,10 149,85 444,00 296,93 2.000,00 2.363,18 2.657,33 2.510,26 4.000,00 14,99 44,40 29,69 500,00 2.228,32 2.257,73 2.243,03

11 Tarif Sewa Lahan Pariwisata
3. Tempat Rekreasi Tinjomoyo : NJOP/m2 HPU/m2 NB/m2 Alternatif1 Alternatif2 Alternatif3 Rasionalisasi a.   Sewa Lahan untuk UMKM (1)  Sewa Lahan Tanah Kosong 36.000 60,38 155,40 107,89 1.000,00 (2)  Sewa Lahan yang ada bangunannya 2.273,72 2.368,73 2.321,23 2.000,00 b.    Sewa Lahan untuk kegiatan usaha besar 150,96 388,50 269,73 2.364,29 2.601,83 2.483,06 4.000,00 c.   Sewa lahan untuk Kegiatan Non Komersial 15,10 38,85 26,97 500,00 2.228,43 2.252,18 2.240,31 1.500,00 4. Taman Margasatwa Semarang 266,40 333,00 299,70 2.479,73 2.546,33 2.513,03 2.500,00 666,00 832,50 749,25 2.879,33 3.045,83 2.962,58 5.000,00 66,60 83,25 74,93 2.279,93 2.296,58 2.288,26

12 Tarif Sewa Lahan Pariwisata
5 Tempat Rekreasi Taman Lele : NJOP/m2 HPU/m2 NB/m2 Alternatif1 Alternatif2 Alternatif3 Rasionalisasi a.   Sewa Lahan untuk UMKM (1)  Sewa Lahan Tanah Kosong 532,80 888,00 710,40 750,00 (2)  Sewa Lahan yang ada bangunannya 2.746,13 3.101,33 2.923,73 2.500,00 b.    Sewa Lahan untuk kegiatan usaha besar 1.332,00 2.220,00 1.776,00 2.000,00 3.545,33 4.433,33 3.989,33 5.500,00 c.   Sewa lahan untuk Kegiatan Non Komersial 133,20 222,00 177,60 500,00 2.346,53 2.435,33 2.390,93 6 Agro Wisata Sodong 77,70 111,00 94,35 2.291,03 2.324,33 2.307,68 194,25 277,50 235,88 1.000,00 2.407,58 2.490,83 2.449,21 4.000,00 19,43 27,75 23,59 2.232,76 2.241,08 2.236,92

13 Tarif Sewa Peralatan Pertanian
No Jenis Peralatan pada Dinas Pertanian jumlah unit Lokasi harga perolehan/unit koef hasil hitung/unit 1 Pompa air 10 UPTD Klinik hewan Gayamsari 0,0011 27.750 2 Mesin pencacah sabut kelapa 5.550 3 Mesin pengolah pupuk organik 4 Hand traktor 33.300 5 Alat pencabut bulu 20 2.220 6 Meja gantungan pemotong unggas 7 Meja pengolah pemotong karkas 8 Tempat cuci karkas 40 9 Mobil box pendingin Kantor Dinas Alat perontok padi BBP Mijen 11 Traktor roda empat 55.500

14 Tarif Sewa Peralatan Pertanian
No Jenis Peralatan pada Dinas Pertanian hasil hitung/unit sewa dibulatkan naik/unit sewa dibulatkan turun/unit umur alat (per hari per unit) umur alat (per unit per tahun) 1 Pompa air 27.750 30.000 25.000 1.000 3,33 2 Mesin pencacah sabut kelapa 5.550 6.000 5.000 3 Mesin pengolah pupuk organik 4 Hand traktor 33.300 35.000 5 Alat pencabut bulu 2.220 3.000 2.000 6 Meja gantungan pemotong unggas 7 Meja pengolah pemotong karkas 8 Tempat cuci karkas 9 Mobil box pendingin 10 Alat perontok padi 11 Traktor roda empat 55.500 60.000 50.000

15 Tarif Sewa Kios dan Perkantoran di Tri Lomba Juang
GOR Tri Lomba Juang LLB per space ( M2) S/Lok/Hari S/Lok/Bulan S/Lok/Tahun S. Lok/Hari S. Lok/Bulan S. Lok/Tahun A Kios menghadap ke jalan raya 40 B Kios menghadap ke dalam C Pekantoran lt 2 30 D Perkantoran lt 3 E Perkant bawah lap tenis F 28 G Area food court 4 15.964 16.000 H Open space 1 3.327 83.175 3.500 87.500 I Peruntukan ATM 12 75.804 75.000

16 KOMPARASI BESAR TARIF SEWA LAHAN

17 LANJUTAN

18 LANJUTAN

19 LANJUTAN

20 MATERI PERDA NO 3 TH 2012 POIN O

21

22

23 GEDUNG OLAHRAGA MANUNGGAL JATI
Kondisi Eksisting TOWER TELEKOMUNIKASI PENGHUBUNG HOTEL MATAHARI DAN CITRALAND GOMBEL GOLF SEMARANG GEDUNG OLAHRAGA MANUNGGAL JATI MICRO CELL

24 TEMUAN PENELITIAN Nilai NJOP kurang fleksibel mengikuti nilai pasar lahan yang ada. Nilai NJOP rata rata mengalami perubahan selama 3 tahun, sedangkan nilai pasar lahan berubah setiap saat. Oleh karena itu nilai NJOP lebih statis dibanding nilai pasar, atau dengan kata lain nilai pasar lebih cepat berubah dibanding NJOP. Koefisien pada formula penghitungan nilai sewa lahan menyebabkan terdapat selisih yang mencolok terhadap nilai pasar. Hal tersebut dikarenakan perbedaan lokasi maupun perbedaan karakteristik lahan. Jika lahan bersifat luas nilai sewa lahan yang dihitung dengan menggunakan formula Perda lebih besar dibanding harga pasar yang berlaku, dan sebaliknya jika lahan tersebut sempit maka nilai sewa lahan yang dihitung dengan menggunakan formula Perda lebih kecil dibanding harga pasar yang berlaku. Dalam perda nomor 3 tahun 2012 belum dirinci peruntukan untuk antena untuk microcell, lahan underground yang dimanfaatkan dan upground dimanfaatkan. Dalam perda nomor 3 tahun 2012 juga belum dirinci peruntukan untuk kelembagaan tertentu yaitu untuk rumah tinggal, sosial keagaaan, BUMN/BUMD, unit pelaksanaan kegiatan penyelegara pemerintah, dan Usaha milik asing. Hasil perhitungan perbandingan berbagai formula dari berbagai kota dan permenkeu menghasilkan selisih yang sangat mencolok.

25 KESIMPULAN Bahwa nilai atau harga lahan berkembang secara dinamis oleh harga pasar. Sedangkan nilai NJOP relatif lebih stabil. Oleh karena itu jika berpatokan dengan NJOP akan menghadapi masalah yaitu terlalu tinggi ataupun terlalu rendah dibanding dengan NJOP. Berapapun angka koefisien ditemukan jika faktor pengalinya statis (besaran koefisien) sedangkan realitas harga berkembang dinamis maka akan selalu muncul perbedaan antara nilai hasil hitung dari formula dibanding dengan harga yang terjadi (harga pasar). Angka koefisien akan menyulitkan penyesuaian besarnya tarif, karena berbeda jenis dan luasan lahan yang disewakan dan peruntukannya. Masing masing jenis dan lokasi lahan memiliki karakteristik yang berbeda baik kondisi eksisting lahan maupun peruntukannya. Oleh karena itu formula tidak akan bisa berlaku umum untuk semua jenis dan lokasi lahan.

26 REKOMENDASI Untuk menetapkan besaran sewa lahan, nilai NJOP dapat diabaikan dalam unsur formula penghitungan. Nilai sewa lahan sagat fleksibel. Oleh karena itu nilai tarif sewa lahan ditentukan sesuai kesepakatan dengan memperhatikan harga umum setempat dan dituangkan dalam perjanjian. Jika menurut perhitungan melalui formula, diperoleh hasil lebih tinggi dan lebih rendah dari harga umum dapat menggunakan jasa apraisal (KJPP). Formula yang ditetapkan pada perda sebenarnya hanyalah harga dasar penawaran, namun demikian nilai sewa lahan harus disesuaikan dengan harga sewa yang berlaku (harga sewa yang berlaku umum di pasaran).

27 REKOMENDASI Lahan lahan yang tercantum dalam Perda No. 3 tahun 2012 yang bisa dikerjasamakan dengan piihak ketiga dapat dikeluarkan dari Perda No 3 tahun Sehinggga besaran tarif dapat disusun oleh penyewa lahantersebut. Lahan lahan yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga diatur dalam aturan tersendiri. Sambil menunggu proses kerjasama dengan pihak ketiga, maka pemerintah membentuk Badan Layan Umum Daerah (BLUD) yang nantinya mengelola lahan lahan yang dikerjasamakan kepada pihak ketiga.

28 USULAN PASAL Pasal a. Lahan disewakan adalah lahan yang belum definitif disebutkan pada pasal sebelum pasal ini. Pasal b. Nilai sewa lahan diukur berdasarkan nilai pasar lahan yang disewakan. Pasal c. Lahan lahan yang disewakan harus ditawarkan secara terbuka, sehingga informasi tentang lahan yang akan disewakan oleh pemerintah oleh masyarakat (para calon penyewa lahan). Pasal d. Jika peminat atau calon penyewa lahan lebih dari satu maka perlu dilakukan lelang penyewaan lahan, dimana calon penyewa yang menawar paling besar adalah yang dikabulkan sebagai penyewa. Pasal e. Penyewaan lahan milik pemerintah harus melalui kepanitian penyewaan lahan sesuai dengan peraturan yang ada. Pasal f. Penentuan nilai sewa lahan dapat langsung ditentukan berdasar kesepakatan dengan memperhatikan harga umum setempat dan dituangkan dalam perjanjian. Pasal g. Harga dasar penawaran sesuai dengan angka formula pada tabel berikut. Namun jika nilai hitung dari formula tersebut terdapat selisih nilai yang mencolok dengan harga pasar berlaku maka sebaiknya menggunakan jasa apraisal (KJPP).

29 Formula Sewa Lahan Perda No 3 th 2012
Jenis Lahan Formula Kelemahan formula 1 Lahan tanah kosong / hari untuk nonkomersial Luas lahan terpakai x NJOP PBB X 0,1 ‰ X 365 NJOP tidak fleksibel berubah, disamping itu kadang sangat rendah dari nilai pasar. Koefisein 0,1 permil akan menjadi pembelenggu nilai. 2 Lahan tanah kosong / hari untuk kegiatan komersial Luas lahan terpakai x ½ (NJOP + HPU) X 0,2 ‰ X 365 Koefisein 0,2 permil akan menjadi pembelenggu nilai. Jika sudah terdapat HPU, maka smestinya sekalian ditentukan berapa harga sewa umum di pasaran. 3 Lahan tanah yang ada bangunan / per hari untuk non komersial Luas lahan terpakai x NJOP PBB X 0,1 ‰ X 365 4 Lahan tanah yang ada bangunan / per hari untuk kegiatan komersial Koefisein 0,2 permil akan menjadi pembelenggu nilai. Jika sudah terdapat HPU, maka semestinya sekalian ditentukan berapa harga sewa umum di pasaran.

30 USULAN FORMULA No Jenis lahan Peruntukan Formula Rasionalisasi 1.
Lahan Kosong Bisnis sektor pertanian dan peternakan 75 % dari (3,33% kali nilai lahan). Menggunakan koefisien Kemenkeu no. 33 tahun 2012 lebih moderat. Angka 75 % untuk memberikan selisih lebih murah dibanding untuk bisnis sektor industri skala besar. Bisnis sektor Industri Skala UMKM Bisnis sektor Industri Skala Menengah 80 % dari (3,33% kali nilai lahan). Menggunakan koefisien Kemenkeu no. 33 tahun 2012 lebih moderat. Angka 80 % untuk memberikan selisih lebih murah dibanding untuk bisnis sektor industri skala besar. Bisnis sektor Industri Skala Besar 3,33% kali nilai lahan. Menggunakan koefisien Kemenkeu no. 33 tahun 2012 lebih moderat Kegiatan sosial keagamaan 50 % dari (3,33% kali nilai lahan). Menggunakan koefisien Kemenkeu no. 33 tahun 2012 lebih moderat. Angka 50 % untuk memberikan selisih lebih murah dibanding untuk bisnis sektor industri skala besar. Unit pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintah 50 % dari (3,33% kali nilai lahan. BUMN/BUMD Usaha Milik Asing 150 % dari (3,33% kali nilai lahan. Menggunakan koefisien Kemenkeu no. 33 tahun 2012 lebih moderat. Angka 150 % untuk memberikan selisih lebih mahal dibanding untuk bisnis sektor industri skala besar dalam negeri.

31 USULAN FORMULA 2. Tanah Kosong Ada Bangunannya
Bisnis sektor pertanian dan peternakan 75 % dari (3,33% kali nilai lahan ditambah 6,64% kali nilai bangunan). Menggunakan koefisien Kemenkeu no. 33 tahun 2012 lebih moderat. Angka 75 % untuk memberikan selisih lebih murah dibanding untuk bisnis sektor industri skala besar. Bisnis sektor Industri Skala UMKM Bisnis sektor Industri Skala Menengah 80 % dari (3,33% kali nilai lahan ditambah 6,64% kali nilai bangunan). Menggunakan koefisien Kemenkeu no. 33 tahun 2012 lebih moderat. Angka 80 % untuk memberikan selisih lebih murah dibanding untuk bisnis sektor industri skala besar. Bisnis sektor Industri Skala Besar 3,33% kali nilai lahan ditambah 6,64% kali nilai bangunan. Menggunakan koefisien Kemenkeu no. 33 tahun 2012 lebih moderat. Kegiatan sosial keagamaan 50 % dari (3,33% kali nilai lahan ditambah 6,64% kali nilai bangunan). Menggunakan koefisien Kemenkeu no. 33 tahun 2012 lebih moderat. Angka 50 % untuk memberikan selisih lebih murah dibanding untuk bisnis sektor industri skala besar. Unit pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintah 50 % dari (3,33% kali nilai lahan ditambah 6,64% kali nilai bangunan. BUMN/BUMD Menggunakan koefisien Kemenkeu no. 33 tahun 2012 lebih moderat Usaha Milik Asing 150 % dari (3,33% kali nilai lahan ditambah 6,64% kali nilai bangunan. Menggunakan koefisien Kemenkeu no. 33 tahun 2012 lebih moderat. Angka 150 % untuk memberikan selisih lebih mahal dibanding untuk bisnis sektor industri skala besar dalam negeri.

32 USULAN FORMULA 3 Lahan Kosong Antena untuk microcell
Formula ini di buat 2 tahan yaitu: a. Tahap pertama di permukaan tanah dengan bentuk limasan yaitu : 1/3 (luas tapak x tinggi tiang antena) b. Tahap kedua yaitu: 2/3 (volume ruang bawah tapak tanah). c. Formula nilai sewa = (1/3 (luas tapak x tinggi tiang antena)) + (2/3 (volume ruang bawah tapak tanah)) * 2/ * 365 Untuk lahan yang disewakan tidak terlalu luas dapat menggunakan formula. 4 Tanah kosong Underground 2/3 * (volume ruang) * 2/ * 365 5 Upground 150 % * (volume ruang) * 2/ * 365 6 Tanah dan bangunannya Aktifitas atau kegiatan dimana pendapatan tergantung pengunjung yang fluktuatif (pasar, ruko, pujasera dan gelanggang olah raga). Diprediksi atas dasar pendapatan, yaitu prediksi pengunjung kali tarif yang berlaku atau studi kelayakan usaha. Pendekatan pendapatan lebih rasional karena lahan dan gedung tersebut dapat diukur melalui potensi pendatang yang masuk.

33 Terima Kasih

34 Tanggapan Bp. Imam : metode analisis swot atau yang lain, dan strategi dilakukan Barang barang milik daerah untuk pembinaan daerah (manunggal jati) jika sudah dikerjasmakan, tarif yang mana yang digunakan, apakah boleh menentukan tarif sendiri) Bu Dwi Budi: Dasar hukum pp 27 tahun ketentuan yang mengatur barang milik negara dijadikan analog bukan sebagai dasar. Hal hal yang belum diatur oleh mendagri digunakan sebagai analog. Terkait dengan faktor fktor yang mempengaruhi nilai (zonasi lahan), sulit dan perlu waktu lama. Zonasi tdk perlu dilakukan karena include di NJOP, yang perlu dilakukan adalah membuat kriteria baik penggunaan maupun pengguna, jenis usaha, pertanian, galian, jasa, hiperoptik, ruangan diatas tanah, unsur unsur di bawah tanah. Metodologi digunakan analisis faktor untuk menentukan formula.

35 Kriteria penyewa, dilihat dari fungsi yang digunakan, tanah kosong dan sudah digunakan, tanah galian. Swasta lebih dulu menggunakan, disewakan lagi. Sewa lahan diatas bangunan digunakan untuk jaringan. Penggunaan fasilitas diatas lahan dan dibawah lahan (bukan hanya pemanfaatan lahan), Conecting building

36 Pak Imam Niatan pemerintah untuk melakukan kajian perlu dimasukkan dalam latar belakang masalah. Laporan antara kerangka analisis sumber lain selain dari pemerintah. Perlu persandingan antara nilai sewa lahan dari pemerintah di sewa oleh swasta dan nilai sewa swasta ke swasta model teori sewa lahan

37 Klaster lahan dan klaster penyewa
Tidak hanya publik ke private tapi juga private ke private. Private ke publik : perlu klausul jika memang pemerintah butuh lahan tsb Usulan rekomendasi: Supaya lebih fleksibel, ada klausul tarif ditentukan sesuai kesepakatan dengan memperhatikan harga umum setempat dan dituangkan dalam perjanjian. Pemanfataan titik titik microcell, lahan yang digunakan kecil tetapi manfaatnya besar. Volume ruang.

38 NJOP Pemutahiran setiap tahun dan tidak setiap wilayah (wilayah wilayah ttt yang dianggap berubah) Rasio HPU dengan NJOP , berkisar persen dari HPU, tergantung tujuan. Rata rata 3 tahun sekali terjadi perubahan NJOP. Rekomendasi sudah mengarah pada formula dengan rasionalisasi baik secara teori, dll Contoh Gombel golf : Rekomendasi: Jika menurut perhitungan melalui formula lebih tinggi dan lebih rendah bisa menggunakan jasa apraisel Persandingan antara kota pada asumsi yang sama

39 Untuk antene microcell
2/3 timbunan ditambah dengan luas limasan dari tapak. Luas timbunan

40 Formula GMJ : komersiil lebih besar daripada non komersiil.
Persoalan: hasil perhitungan selalu bermasalah yaitu dapat terlalu tinggi maupun terlalu rendah dengan harga pasaran. Pendekatan berdasar kesepakatn kedua belah pihak yang berpihak pada pemkot. Pihak konsultan memberi masukan dan memberi solusi. Alasan alasan formula digunakan dan simulasi digunakan. Kerjasama terjadi dilematis. Pasal yang dapat digunakan untuk dapat mengabaikan tarif.

41 Koperasi tidak 100 % komersial, minta keringanan sewa lahan sesuai dengan kemampuan koperasi. Perlu formula khusus untuk koperasi. Trilombajuang: tarif naik 180%, manunggal jati naik 112%, 2,8 juta asumsi 1m2 = Kluster kategori pengguna. Pujasera ngalian : Rp /th PKL panembahan senopati Rp / hari. Rekomendasi berbentuk pasal.

42 Tambahan pekerjaan Dinas kebudayaan dan pariwisata (bp Sapto):
Masalah kenaikan tarif di obyek2 pariwisata baik yang sudah ada tarifnya maupun yang belum ada tarifnya. Taman margasatwa hari biasa menjadi 7.250 fasilitas fasilitas di dalamnya. Kepantasan kenaikan tarif (biaya perwatan satwa, biaya operasional, dll) apa yang melatarbelakangi?

43 Dinsospora (bpk Nursamsi):
Sarana olahraga, nilai sewa terlalu rendah (kolam renang) Yang akan di geser bukan tarif (kelas rombongan dan umum) tetapi diubah menjadi kelas pelajar dan kelas umum. Revisi pelajat dan umum (pelajar 2500, umum 5000) Trilombajuang: Setelah direnovasi ada fasilitas tambahan (joging track dari sintetis) diperlukan biaya maintenance. Dikenakan distribusi sebagai kontrol dan edukasi kedisiplinan.

44 Usulan kenaikan di lapangan sidodadi 1 jam 10. 000 rp
Usulan kenaikan di lapangan sidodadi 1 jam rp. Sedangkan untuk kejuaraan 1 jam rp. Lapangan citarum sudah tinggi, shg tidak perlu dinaikkan. Toko ,- plasa belum bisa menghitung. Pertanian (bpk hari kusmiadi): baang modal tidak boleh dipinjamkan. Selama ini dipinjamkan kepada petani. Dinas pertanian memiliki alat alat pertanian yang seharusnya disewakan bukan dipinjamkan secara gratis.

45 Bagian Hukum (ibu diah):
Pengusulan perubahan perda no 3 th 2012 oleh Dpkad, disospora, pariwisata. Pertanian. Dasar akademik: Uu no 12 th 2011 Perpres 87 atau 89 th 2014 Permendagri 1 th 2014 Perda no 3 th 2012 menjadi perda baru dan apa alasannya.

46 Kajian masuk 2 rangkap 23 maret 2015
Manakala tarif sudah ada di perda, sedang lahan di sewa pihak ketiga apa tarif masih menggunakan perd yang ada?. Roh retribusi adalah lembaga tersebut dikelola oleh pemerintah Sisi lain jika lahan di kelola pihak ketiga, pihak ketika keberatan memakai retribusi yang ditetapkan perda.


Download ppt "KAJIAN PERUBAHAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KOTA SEMARANG TAHUN 2015 Semarang, 27 April 2015."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google