Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

POKOK-POKOK PENGATURAN DAN SUBSTANSI RPP TENTANG PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN PNS KEDEPUTIAN BIDANG SDM APARATUR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "POKOK-POKOK PENGATURAN DAN SUBSTANSI RPP TENTANG PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN PNS KEDEPUTIAN BIDANG SDM APARATUR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA."— Transcript presentasi:

1 POKOK-POKOK PENGATURAN DAN SUBSTANSI RPP TENTANG PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN PNS KEDEPUTIAN BIDANG SDM APARATUR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, 2015 Oleh: Dr.Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl.SE, M.Eng DEPUTI SDM APARATUR KEMENPAN-RB

2 OUTLINE LATAR BELAKANG 1 RPP PENILAIAN KINERJA & DISIPLIN PNS 2 PENUTUP 3

3 LATAR BELAKANG 1

4 Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank) Government Effectiveness  The quality of public services,  The quality of the civil service  the degree of its independence from political pressures,  the quality of policy formulation and implementation,  the credibility of the government's commitment to such policies.

5 Jumlah Pegawai ASN: 4,36 juta -Pusat : Daerah: (BKN, 2013) PROFIL PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIA Rasio Pegawai ASN: 1,76% Rata2 Pendidikan: S1 (40%) & SMA (28%)

6 KINERJA PNS (?) bengkuluekspress.com PNS Tertidur Saat Rapat berita.plasa.msn.com hendriksuwitra.files.wordpress.com Pelayanan Publik Tidak Optimal

7 TRANSFORMASI BIROKRASI & RULE BASED BUREAUCRACY PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY DYNAMIC GOVERNANCE ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MANAJEMEN SDM PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL PENGELOLAAN SDM APARATUR BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI

8 PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013 UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN TGL 15 JANUARI 2014

9 Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrator (setara eselon III) memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama. Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula Jabatan Pengawas (setara eselon IV) mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana Jabatan Pelaksana (setara Eselon V atau JF Umum) melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama (setara Eselon I); Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (setara eselon I); dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon II). JABATAN ASN JENIS PEGAWAI ASN PNS Pasal 1 butir 3 & Pasal 7 PPPK Pasal 1 butir 4 & Pasal 7 &

10 PENETAPAN KEBUTUHAN PENGADAANPENGEMBANGANPENILAIAN KINERJADISIPLINPENGHARGAANPEMBERHENTIAN PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN JAMINAN PENSIUN & JAMINAN HARI TUA PERLINDUNGAN ANJAB dan ABK dengan e-formation Sistem registrasi on-line dan seleksi menggunakan CAT Berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi; open recruitment ; serta diklat merupakan hak pegawai ASN Berdasarkan SKP dan penilaian Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai Berdasarkan kinerja Tidak mencapai kinerja Berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan; tunjangan berbasis kinerja; tingkat kemahalan sesuai indeks wilayah Semangat fully funded Sistem jaminan sosial nasional dan bantuan hukum REFORMASI MANAJEMEN ASN

11 Kebijakan “Penghasilan” UU ASN Ps 79 & 80 Perlu dilakukan penyederhanaan struktur dan standardisasi penghasilan : Mengaitkan antara kinerja dalam sistem pengahasilan Mewujudkan keadilan dan transparansi sistem penghasilan Masih menyediakan ruang untuk politik anggaran Tunj Kinerja Tunj Kema halan Gaji Pokok Total Penghasilan = + + Merupakan Basic Pay Memperhatikan bobot jabatan, harga pasar, dan kemampuan Keu. Negara Utk kenaikan berkala, memperhatikan masa kerja, pangkat dan golongan Merupakan contingent pay Berkorelasi dg capaian kinerja individual Based on local inflation Clusterisasi based on local inflation class Komponen “Kompensasi Non Finansial PNS” Fasilitas PENILAIAN KINERJA MJD SANGAT PENTING

12 DASAR HUKUM PP 53/2010 Disiplin PNS UU 5/2014 Aparatur Sipil Negara PP 46/2011 Penilaian Prestasi Kerja PNS RPP TENTANG PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN PNS

13 RPP PENILAIAN KINERJA & DISIPLIN PNS 2

14 SISTEMATIKA 11 BAB 70 PASAL BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN PRINSIP BAB III UNSUR PENILAIAN DAN BOBOT BAB IV PENILAI & TATA CARA PENILAIAN BAB V NILAI, HASIL PENILAIAN DAN PENGELOLAAN HASIL PENILAIAN KINERJA BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB VII HUKUMAN DISIPLIN BAB VIII UPAYA ADMINISTRATIF BAB IX BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

15 PENILAIAN KINERJA PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 1.Penilaian kinerja PNS 2.Kinerja 3.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP 4.Target 5.Capaian 6.Kualitas 7.Perilaku kerja 8.Indikator kinerja unit kerja/organisasi 9.Atasan langsung 10.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 12.Pejabat Pembina Kepegawaian 13.Pejabat yang Berwenang 14.Instansi Pemerintah 15.Instansi Pusat 16.Instansi Daerah 17.Disiplin Pegawai Negeri Sipil 18.Pelanggaran 19.Hukuman disiplin 20.Upaya administratif 21.Keberatan 22.Banding administratif 23.Unit kerja 24.Instansi 25.Dampak negatif 26.Menteri BAB I KETENTUAN UMUM

16 BAB II TUJUAN DAN PRINSIP TUJUAN: menjamin objektivitas pembinaan PNS yg didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.

17 PERILAKU KINERJA PEGAWAI (PKP) BOBOT NILAI 30% ASPEK: a. orientasi pelayanan; b. kepatuhan pada peraturan perundangan; c. komitmen; d. inisiatif kerja; e. kerja sama; dan f. kepemimpinan. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) BOBOT NILAI 70% Disusun berdasarkan indikator kinerja unit kerja/instansi Memuat indikator kinerja individu (target, capaian dan kualitas hasil kerja) Ditetapkan setiap tahun Disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai BAB III UNSUR PENILAIAN DAN BOBOT

18 BAB IV PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN Atasan Langsung 80% PNS yg dinilai20% Atasan Langsung 50% PNS yg bersangkutan 15% Rekan Kerja 20% PNS dlm satu unit kerja 15% PENILAIAN PERILAKU: oleh rekan kerja dan PNS yang memiliki tingkat jabatan lebih rendah yang berada di bawah unit kerjanya, dilakukan melalui survei secara tertutup WAKTU PENILAIAN: dilaksanakan oleh penilai sekali dalam 1 (satu) tahun.

19 BAB V NILAI, HASIL PENILAIAN DAN PENGELOLAAN HASIL PENILAIAN KINERJA NILAI KINERJA Sesuai target Melebihi target Diatas 50% dari target Dibawah 50% dari target Sangat Baik Baik Cukup Kurang SEBUTANPENGELOLAAN HASIL mengidentifikasi & merencanakan kebutuhan pendidikan dan/atau pelatihan bagi PNS mengembangkan karier PNS menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan dalam mewujudkan SKP dan perilaku kerja memberikan penghargaan dan pengenaan sanksi kepada PNS sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan

20 BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEWAJIBANLARANGAN 18 LARANGAN PNS diantaranya: memberi atau menyanggupi akan memberi untuk diangkat dalam jabatan menerima hadiah atau janji yg berkaitan dgn jabatan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, & DPRD memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye 18 KEWAJIBAN PNS diantaranya: setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah melaporkan harta kekayaan bagi PNS tertentu masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan memberikan pelayanan sebaik- baiknya kepada masyarakat memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier

21 18 KEWAJIBAN PNS LARANGAN PNS Pelanggaran Terhadap Kewajiban Pelanggaran Terhadap Larangan 15 PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN RINGAN 18 PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN SEDANG 13 PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN BERAT 5 PELANGGARAN TERHADAP PELARANGAN RINGAN 9 PELANGGARAN TERHADAP PELARANGAN SEDANG 14 PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN BERAT

22 BAB VII HUKUMAN DISIPLIN PNS yang tidak menaati ketentuan kewajiban dan larangan dijatuhi hukuman disiplin Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghalangi atau mengurangi berlakunya hukum pidana. PNS yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana tidak mengurangi atau menghalangi penjatuhan hukuman disiplin. setkab.go.id

23 Tingkat dan Jenis Hukuman HUKUMAN DISIPLIN RINGAN teguran lisan; teguran tertulis; dan pernyataan tidak puas secara tertulis HUKUMAN DISIPLIN SEDANG penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. HUKUMAN DISIPLIN BERAT penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

24 Pelanggaran terhadap Kewajiban NoHukuman Disiplin Ringan Hukuman Disiplin Sedang Hukuman Disiplin Berat 1Dampak negatif pelanggaran kewajiban pada unit kerjabagi instansi yang bersangkutan pada pemerintah dan/atau negara 2Pelanggaran kewajiban masuk kerja  5 hari  teguran lisan  6-10 hari  teguran tertulis  hari  pernyataan tidak puas secara tertulis  hari  penundaan gaji berkala paling lama 1 thn  hari  penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 thn  hari  penurunan pangkat selama 1 thn  hari  penurunan pangkat selama 3 thn  hari  pembebasan dari jabatan  ≥ 46 hari  pemberhentian dengan hormat 3Pencapaian SKP61%-75%51%-60%< 50% 4Tidak membimbing bawahan atau mencegah pengembangan karier bawahan dilakukan tidak dengan sengaja dilakukan dengan sengaja -

25 Pelanggaran terhadap Larangan NoHukuman Disiplin Ringan Hukuman Disiplin Sedang Hukuman Disiplin Berat 1Dampak negatif pelanggaran larangan pada unit kerjabagi instansi yang bersangkutan pada pemerintah dan/atau negara 2Alasan dilakukannya pelanggaran dilakukan tidak dengan sengaja dilakukan dengan sengaja - 3Memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wapres, DPR, DPD, & DPRD, serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah -  pelaksana atau peserta kampanye  berpihak terhadap pasangan calon  memberikan surat dukungan  peserta kampanye atau memberikan dukungan dgn menggunakan fasilitas negara  membuat keputusan dan/atau tindakan yg menguntungkan salah satu pasangan calon 4Kegiatan lainnya  menyalahgunakan wewenang  menjadi perantara dgn menggunakan kewenangan orang lain;  tanpa izin bekerja untuk negara lain/organisasi internasional;  bekerja pd perusahaan, konsultan, atau LSM asing  memberi atau menyanggupi akan memberi untuk diangkat dalam jabatan  menerima hadiah atau janji yg berkaitan dgn jabatan  menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yg dilayani shg mengakibatkan kerugian

26 PEJABAT YG MENGHUKUM Presiden PPK Pusat dan Provinsi PPK Kab/Kota JPT Pratama di Kab/Kota JPT Utama & Madya Pejabat yang berwenang Menghukum Apabila Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin

27 Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin PEMERIKSAAN PENJATUHAN HUKUMAN Tertulis; Oleh atasan langsung; Dilakukan panggilan kedua jika tidak hadir pada panggilan pertama Tertutup; Dapat dibentuk Tim Pemeriksa; Hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan; Dilakukan 7 hari setelah panggilan pertama atau 3 hari setelah tanggal pemeriksaan pertama untuk panggilan kedua; Tertuduh dibebas tugaskan selama pemeriksaan Berdasarkan hasil pemeriksaan; Dapat dilakukan tanpa pemeriksaan jika tertuduh tidak hadir setelah 2 kali pemanggilan yg didasarkan pada alat bukti dan keterangan yang ada; Dilakukan oleh atasan langsung atau pejabat yang lebih tinggi (setelah dilaporakan oleh atasan langsung disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan) PEMANGGILAN

28 BAB VIII UPAYA ADMINISTRATIF UPAYA ADMINISTRATIF Keberatan Banding Administratif Catatan: Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: Presiden, Pejabat yang berwenang untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia tidak dapat diajukan upaya administratif diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum 14 hari sejak putusan diterima hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh JPT Utama, Madya dan pratama atau Pejabat yang setara serta Sekretaris Daerah Kab/Kota Diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) tetap dibayarkan gajinya sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas Jika tidak mengajukan banding maka pembayaran gajinya dihentikan sejak hari ke 15 keputusan hukuman disiplin diterima.

29 BAB IX BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin pd Ps 20 (2),(3),(4) huruf a, b & c Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin Ps 20 (4) huruf b & c Kepala PerwakilanRepublik Indonesia Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin Ps 20 (2) mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain Ps 47, apabila tidak diajukan keberatan maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak keputusan hukuman disiplin diterima. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain Ps 47, apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan atas keberatan. Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan. Dokumen keputusan hukuman disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.

30 BAB X KETENTUAN PERALIHAN Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku. Keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diselesaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS beserta peraturan pelaksanaannya. Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalamPeraturan Pemerintah ini. Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah dan belum dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. PNS yang melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil, dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

31 PENUTUP 2

32 Menerapkan merit-based dan kompetisi terbuka No.1 di Asia Pasifik No. 2 di dunia

33 TERIMA KASIH


Download ppt "POKOK-POKOK PENGATURAN DAN SUBSTANSI RPP TENTANG PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN PNS KEDEPUTIAN BIDANG SDM APARATUR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google