Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

LARANGAN dan PEMBATASAN.  UU 10/1995 JO UU 17/2006 TENTANG KEPABEANAN  PMK 161/PMK.4/2007 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "LARANGAN dan PEMBATASAN.  UU 10/1995 JO UU 17/2006 TENTANG KEPABEANAN  PMK 161/PMK.4/2007 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN."— Transcript presentasi:

1 LARANGAN dan PEMBATASAN

2  UU 10/1995 JO UU 17/2006 TENTANG KEPABEANAN  PMK 161/PMK.4/2007 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN DAN/ATAU PEMBATASAN DASAR HUKUM LARANGAN DAN PEMBATASAN

3  Barang larangan dan/atau pembatasan adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam dan dari daerah pabean.  Instansi teknis adalah departemen atau lembaga pemerintah non departemen tingkat pusat yang berwenang menetapkan peraturan lartas barang impor atau ekspor. 3 PENGERTIAN- PENGERTIAN Sesuai PMK 161/PMK.4/2007

4 1)Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan lartas, instansi terkait yang menetapkan peraturan lartas atas impor atau ekspor barang tertentu wajib memberitahukan kepada Menteri Keuangan 2)Ketentuan tentang pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. 4 KETENTUAN LARTAS Psl 53 UU No 17/2006

5 3)Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diekspor atau diimpor, jika telah diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean, atas permintaan importir atau eksportir dapat :  dibatalkan ekspornya,  diekspor kembali, atau  dimusnahkan dibawah pengawasan DJBC 5 KETENTUAN LARTAS Psl 53 UU No 17/2006

6 4)Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. KETENTUAN LARTAS Psl 53 UU No 17/2006

7  Instansi teknis yang menetapkan lartas atas impor atau ekspor wajib menyampaikan kepada Menteri Keuangan.  Menteri Keuangan menetapkan barang lartas impor / ekspor.  Penetapan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk dilaksanakan. 7 KETENTUAN TEKNIS Sesuai PMK 161/PMK.4/2007

8  Bila ada beda penafsiran barang lartas, Kepala Kantor Pabean menegah* barang / sarana pengangkutnya.  Kepala kantor pabean meminta penjelasan kepada : a.Instansi teknis melalui Direktur Jenderal, dan/atau b.BPIB mengenai identifikasi jenis barang.  Penjelasan digunakan untuk penyelesaian lebih lanjut. 8 KETENTUAN TEKNIS Sesuai PMK 161/PMK.4/2007 * tindakan adminstratif pejabat Bea dan Cukai untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean.

9 (1) Ketentuan larangan & pembatasan impor yg ditetapkan instansi teknis (2) Barang yg impornya dilarang/dibatasi (2) Barang yg impornya dilarang/dibatasi diberitahukan & sesuai ttp. tdk. memenuhi syarat ketent. larangan/pembatasan diberitahukan & sesuai ttp. tdk. memenuhi syarat ketent. larangan/pembatasan permintaan ybs a. dibatalkan ekspornya b. di re-ekspor c. dimusnahkan di bawah. pengawasan pejabat BC a. dibatalkan ekspornya b. di re-ekspor c. dimusnahkan di bawah. pengawasan pejabat BC (3) Barang yg impornya dilarang/dibatasi (3) Barang yg impornya dilarang/dibatasi Tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar Tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar -Barang yg dikuasai negara -Sesuai ketentuan larangan/ pembatasan -Barang yg dikuasai negara -Sesuai ketentuan larangan/ pembatasan Penyelesaian MENKEU 9 ditetapkan dan dilaksanakan oleh DJBC Ketentuan Pengawasan LARTAS (Psl 53 UU 17/2006)

10 INSTANSI TERKAIT DENGAN TUGAS DJBC BPOM KEM. ESDM KEMENPAR KEMHAN KEMKES POLRI KEMENPERIN KLH KEMHUT KEMEN KP KEMDAG KEMENTAN BEA & CUKAI 10

11 11 KD_GAINSTANSIKOMODITI 01KEMENTERIAN PERDAGANGAN [B2]; [Bahan Peledak]; [Nitro Cellulose]; [Limbah Non-B3]; [BPO]; [Plastik]; [Etilena]; [PCMX]; [Prekursor]; [Preparat bau-bauan mengandung alkohol]; [Sakarin]; [Pelumas]; [Komoditi wajib SNI] BAN; LAMPU SWA BALLAST ; PUPUK; TEPUNG TERIGU; TABUNG LPG 3KG & PERALATAN PENDUKUNGNYA; BAJA; KIPAS ANGIN; SAKLAR; TUSUK KONTAK & KOTAK KONTAK; KACA PENGAMAN DIPERKERAS UNTUK KENDARAAN BERMOTOR NPIK : [Gula]; [Jagung]; [Beras]; [Kedelai]; [Mainan Anak]; [Sepatu];[Elektronik]; [Tekstil dan Produk Tekstil]; [Mesin Multifungsi Berwarna]; [Cakram Optik]; [MMEA]; [Perkakas tangan]; [Udang kecil dan udang biasa]; [Cengkeh]; [Garam]; [Intan Kasar]; [Keramik] 02KARANTINA IKAN[Ikan] 03KARANTINA HEWAN[Hewan] 04KARANTINA TUMBUHAN[Tumbuhan] 05BPOM[Obat] ; [Kosmetik] ;[BB Kosmetik]; [Obat Tradisional]; [Bhn Baku OT]; [Pangan]; [BTP]; [Suplemen Makanan] 06KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN[Komoditi wajib SNI] 07KEMENTERIAN ESDM[BBM]; [PELUMAS] 08BAPETEN[Bahan Radioaktif] 09BI[Uang Tunai] 11KEMENTERIAN KEHUTANAN[Komoditi CITES] 12DITJEN POSTEL[Alat dan Perangkat Telekomunikasi] 13KEMENTERIAN PERTANIAN[Obat hewan]; [Pestisida] 14KEMENTERIAN KESEHATAN[Alat Kesehatan]; [Narkotika]; [Psikotropika]; [Prekursor]; [PKRT] 15POLRI[Senjata api] 16KLH[B3]

12 LARTAS DLM BTBMI 12

13 13 LARTAS DLM BTBMI

14  Mengganggu Hankamtibmas  Merusak Kesehatan Manusia  Merusak Lingkungan Hidup  Mengganggu Industri, Perdagangan & Keuangan  Merusak Hasil Kebudayaan KATEGORI BARANG TERKENA LARTAS 14

15 JENIS-JENIS KOMODITI LARANGAN/ PEMBATASAN UNTUK KEPENTINGAN HANKAM TIBNAS 1.SENJATA API, MESIU, DAN AMUNISI 2.BAHAN PELEDAK 3.SELPETER 4.PETASAN / HAPPY CRACKERS 5.BARANG CETAKAN 6.FILM

16 ALASAN PELARANGAN BAHWA BARANG-BARANG TERSEBUT DAPAT MENGANCAM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA SERTA KESELAMATAN JIWA ANGGOTA MASYARAKAT SIFAT LARANGAN TIDAKMUTLAKARTINYA SESEORANG DAPAT MENGIMPOR ATAU MENGEKSPOR BARANG-BARANG TERSEBUT, SEPANJANG SYARAT-SYARAT DIPENUHI OLEH YANG BERSANGKUTAN IMPOR SENJATA API NON STANDAR TNI/POLRI DAPAT DILAKUKAN SEPANJANG ADA IZIN DARI KAPOLRI qq DIREKTORAT INTELPAM

17 PERATURAN LARANGAN DAN PEMBATASAN UNTUK MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT  NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR  SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN  MAKANAN DAN MINUMAN BERALKOHOL

18 ZAT ATAU OBAT ASAL DARI TANAMAN Atau BUKAN TANAMAN SINTETIS Maupun SEMI SINTETIS NAR KOTI KA MENG AKIBAT KAN PENURUNAN DAN PERUBAHAN KESADARAN HILANGNYA RASA MENGURANGI DAN MENGHILANGKAN NYERI DAPAT TIMBULKAN KETERGANTUNGAN NARKOTIKA : ADALAH ZAT ATAU OBAT YANG BERASAL DARI TANAMAN ATAU BUKAN TANAMAN BAIK SINTETIS MAUPUN SEMI SINTETIS YANG DAPAT MENYEBABKAN PENURU NAN DAN PERUBAHAN KESADARAN, HILANGNYA RASA, ME- NGURANGI SAMPAI MENGHILANGKAN RASA NYERI, DAN DAPAT MENIMBUL KAN KETERGANTUNGAN (PASAL 1 AYAT 1 UU NO. 22 TAHUN 1997 TTG NARKOTIKA)

19 PENG GOLO NGAN NAR- KOTIKA a.NARKOTIKA GOLONGAN I : NARKOTIKA YANG HANYA DAPAT DIPERGUNAKAN UNT TUJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TIDAK DIGUNA KAN UNT TERAPI, SERTA MEM- PUNYAI POTENSI SANGAT TINGGI UNT MENGAKIBATKAN KETERGAN- TUNGAN ( MISAL: OPIUM MENTAH/ MASAK, TANAMAN KOKA, DAUN KOKA, KOKAIN MENTAH, GANJA, TETRAHYDROCANNABINOL)

20 PENG-GOLONGANNARKOTIKA b.NARKOTIKA GOLONGAN II NARKOTIKA YANG BERKHASIAT PENGOBATAN DIGUNAKAN SEBAGAI PILIHAN TERAKHIR DAN DAPAT DIGUNAKAN DALAM TERAPI DAN/ATAU UNTUK TUJUAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SERTA MEMPUNYAI POTENSI TINGGI MENGAKIBATKAN KETERGANTUNGAN (MIS. DEKSTROMORAMIDA, METADONA, METADONA INTERMIDIAT, DIPIPANONA)


Download ppt "LARANGAN dan PEMBATASAN.  UU 10/1995 JO UU 17/2006 TENTANG KEPABEANAN  PMK 161/PMK.4/2007 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google