Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL: LINGKUNGAN POLITIK, HUKUM DAN TEKNOLOGI Kevin Daniel Januari(D0412025) R. Dian Muhammad S.(D0412034)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL: LINGKUNGAN POLITIK, HUKUM DAN TEKNOLOGI Kevin Daniel Januari(D0412025) R. Dian Muhammad S.(D0412034)"— Transcript presentasi:

1 MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL: LINGKUNGAN POLITIK, HUKUM DAN TEKNOLOGI Kevin Daniel Januari(D ) R. Dian Muhammad S.(D )

2 Pertanyaan: 1. Sebut dan jelaskan beberapa ideologi sistem politik sebagai suatu lingkungan politik yang hendaknya diketahui dan disadari oleh seorang manajer internasional! 2. Sebut dan jelaskan minimal empat pondasi dasar hukum masyarakt dunia beserta contoh praktek penerapannya dalam suatu negara! 3. Sebut dan jelaskan prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang hendaknya diketahui dan disadari oleh seorang manajer internasional! 4. Sebut dan jelaskan beberapa contoh situasi dan hukum spesifik yang dapat memengaruhi bisnis internasional secara langsung!

3 LINGKUNGAN POLITIK, HUKUM, DAN TEKNOLOGI Lingkungan politik, hukum, dan teknologi yang telah berubah ubah pada tahun tahun belakangan ini mengharuskan manajer Internasional pada masa kini harus mengerti betul tentang sistem politik dasar,hukum dan peraturan, serta teknologi yang menjadi karakteristik dan sedang berlaku di wilayah dan negara di seluruh dunia

4 LINGKUNGAN POLITIK Lingkungan politik memuat peristiwa-peristiwa yang beraneka ragam seperti masalah-masalah sipil (konflik), aksi terus menentang bisnis, konflik antar negara di kawasan tertentu. Sistem politik atau sistem pemerintah di sebuah negara sangat memengaruhi penduduknya dalam mengelola dan menjalankan bisnis.

5 SISTEM POLITIK 1. Demokrasi Merupakan sistem dimana pemerintahan dikendalikan oleh rakyat baik secara langsung atau melalui pemilihan umum, pemilihan dilakukan secara bebas dan wakil-wakil kelompok menentukan kepemerintahan dengan partisipasi terbuka masyarakat secara keseluruhan. 2. Totaliterisme Merupakan Sistem politik dimana hanya ada satu partai perwakilan (kediktatoran) yang tampil mengendalikan segala aspek kehidupan, baik politik,ekonomi,budaya,dll. Jika terdapat oposisi terhadap pemerintah, pemerintah tidak segan segan memberikan hukuman yang berat dan tidak adanya kebebasan berpendapat. Hubungan hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat demokratis menekankan individualisme, sedangkan masyarakat totaliter mendasarkan pada kolektivisme.

6 Ideologi  1. Individualisme  Filosofi politik bahwa manusia seharusnya bebas untuk berkegiatan ekonomi dan politik tanpa batasan batasan. Dalam bisnis, hal ini hampir sama dengan kapitalisme dan berhubungan dengan masyarakat pasar bebas, yang mendukung keragaman dan persaingan, digabung dengan kepemilikan swasta untuk menstimulasi produktivitas. Idenya adalah bekerja dalam kelompok hanya memerlukan sedikit energi dari setiap orang untuk mencapai tujuan ang sama, tetapi individu harus bekerja sekeras mungkin agar dapat bertahan dalam persaingan yang ketat.  Seorang manajer internasional modern harus mempunyai sikap geosentris jika dihadapkan dengan negara penganut filosofi ini, manajer modern juga dituntut untuk bekerjasama dalam tim. Manajer modern harus mengetahui betul tentang hal ini dan tidak boleh bersifat individualistik saat di dalam tim, melainkan harus menumbuhkan motivasi anggota di tim tersebut.

7  2. Kolektivisme  Mengutamakan kebutuhan masyarakat luas dibanding keinginan individu. Mengorbankan hak individu demi kepentingan (kepemilikan) bersama atau dalam konteks ini : negara.  Contoh : fasisme muncul di jerman dan itali sebagai salah satu bentuk kolektivisme. Ciri2 fasisme : nasionalisme, otoritisme, militerisme,korporatisme,kolektivisme,totaliterisme,anti-komunisme, oposisi terhadap liberalisme ekonomi dan politik.  Manajer Internasional harus mempunyai sikap yang tegas dalam mengambil keputusan jika dihadapkan dengan negara penganut ideologi ini. Manajer Internasional juga harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi, disegani dan berani mengambil resiko jika itu menyangkut kebutuhan masyarakat banyak walaupun harus mengorbankan keinginan individu.

8  3. Sosialisme  Salah satu bentuk kolektivisme dimana terdapat kepemilikan pemerintah dalam institusi, tetapi laba bukanlah tujuan utama.

9  Lingkungan Peraturan dan Hukum  Hukum pemerintahan di satu negara dengan negara lainnya berbeda-beda, dan organisasi- organisasi diharapkan untuk mematuhi hukum Negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Semakin berbeda hukum suatu Negara semakin sulit bagi MNC dan manajer internasional untuk menyesuaikan diri dengan cara-cara setempat.

10 Ada 4 pondasi dasar hukum yang berlaku di seluruh dunia :  1. Hukum Islam : Hukum yang diturunkan dari interpretasi terhadap Quran dan ajaran nabi Muhammad. Penerapan hukum ini dilakukan di sebagian besar negara islam, Timur Tengah dan Asia Tengah.  Contoh : Arab Saudi  Perumusan hukum dasar, undang-undang dan dekrit Raja di Arab Saudi didasarkan pada Alqur’an dan Sunnah Rasulullah, maka semua aturan tersebut dikenal dengan hukum syari’ah.  Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal- hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain. agama Islampinjamanbunga pinjamanribainvestasiharamperbankan konvensional

11 Lanjutan…  2. Hukum Sosialis : Hukum yang dianut negara negara komunis seperti uni soviet,cina,korea utara, dll. Dalam sistem hukum sosialis, kekayaan dan sumber daya alam suatu negara sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah. Namun demikian dalam sistem hukum sosialis masih diakui adanya hak milik individu. penguasaan sumber daya oleh pemerintah hanya pada sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak (kebutuhan masyarakat).  Contoh : Uni Soviet  Penerapan hukum sosialis di Uni Soviet yaitu dengan membagi kategori harta kekayaan dalam 2 jenis : kekayaan bersama dan kekayaan pribadi. Kekayaan pribadi adalah yang mana individu2 yang lain mengijinkan untuk menggunakan hasil kerjanya tsb. Kekayaan bersama adalah kekayaan perorangan yang seketika itu juga menjadi milik negara.  Tentu saja hal ini membuat negara negara penganut hukum sosialisme di jauhi oleh MNC.

12 Lanjutan…  3. Hukum Umum : Hukum yang berasal dari hukum inggris dan merupakan dasar dari peraturan di Amerika serikat, Kanada

13 Lingkungan Hukum : Prinsip-prinsip Dasar Hukum Internasional A. Kedaulatan dan Kekebalan Berdaulat (Prinsip Kedaulatan) B. Yurisdiksi Internasional (Prinsip Kebangsaan, Prinsip Teritorial, Prinsip Protektif) C. Doktrin Sikap Hormat (Doktrin Sikap Hormat) D. Tindakan Doktrin Negara (Tindakan Doktrin Negara) E. Perlakuan dan Hak Para Warga Negara Asing F. Forum Dengar Pendapat dan Penyelesaian Perselisihan

14 A. Kedaulatan dan Kekebalan Berdaulat  Prinsip Kedaulatan (Principle of Sovereignty) secara umum adalah Prinsip Internasional mengenai hukum yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri yang dirasa sesuai.  Maka berdasarkan prinsip ini sistem pengadilan suatu negara tidak dapat digunakan untuk meluruskan ketidakadilan atau memberikan penalti kepada negara lain, kecuali negara tersebut menyetujuinya.

15 B. Yurisdiksi Internasional  Prinsip Kebangsaan (Nationality Principle) adalah prinsip yurisdiksi dari hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi (otoritas atau kekuasaan) terhadap warga negaranya dimanapun mereka berada.  Prinsip Teritorial (Territoriality Principle) adalah prinsip yurisdiksi dari hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak yurisdiksi di dalam wilayah hukumnya.  Prinsip Protektif (Protective Principle) adalah prinsip yurisdiksi dari hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap perilaku yang berpengaruh negatif pada keamanan nasionalnya, bahkan ketika tindakan tersebut dilakukan diluar negeri.

16 C. Doktrin Sikap Hormat  Doktrin Sikap Hormat (Doctrine of Comity) adalah doktrin yang menyatakan bahwa harus ada saling menghormati terhadap hukum, institusi, dan pemerintahan negara lain dalam hal yurisdiksi atas warga negara mereka sendiri. Doktrin ini bukan merupakan bagian dari hukum internasional, melainkan sebuah kebiasan dan tradisi internasional yang masih terus dilaksanakan.

17 D. Tindakan Doktrin Negara  Tindakan Doktrin Negara (Act of State Doctrine) merupakan prinsip dari yurisdiksi hukum internasional yang menyatakan bahwa seluruh tindakan dari pemerintah lain dianggap valid oleh pengadilan Amerika Serikat, bahkan jika tindakan tersebut dianggap tidak layak di Amerika Serikat.

18 E. Perlakuan dan Hak Warga Negara Asing  Perlakuan dan Hak Warga Negara Asing merupakan salah satu prinsip dasar hukum internasional yang menyatakan bahwa Negara memiliki hak secara hukum untuk menolak izin masuk warga negara asing dan mensyaratkan larangan khusus mengenai perilaku mereka, hak untuk bepergian, di mana mereka boleh tinggal, dan bisnis apa yang boleh dilakukan.  Negara juga berhak mendeportasi warga negara asing.

19 F. Forum Dengar Pendapat dan Penyelesaian Perselisihan  Forum Dengar Pendapat dan Penyelesaian Perselisihan merupakan salah satu prinsip dasar hukum internasinal, dimana prinsip ini merupakan penerapan dari prinsip keadilan di Amerika Serikat.  Pada penerapannya, prinsip ini memberikan kebijakan kepada pengadilan Amerika Serikat untuk dapat membubarkan kasus yang diajukan oleh orang asing, tetapi mereka wajib menguji isu termasuk di mana lokasi pelapor, di mana barang bukti harus dikumpulkan, dan di mana lokasi properti yang digunakan sebagai kompensasi.

20 Contoh Masalah Peraturan Hukum Beberapa contoh situasi dan hukum spesifik yang dapat memengaruhi bisnis internasional secara langsung:  Peraturan Jasa Keuangan  Foreign Corrupt Practices Act  Birokrasi  Privatisasi

21 Peraturan Jasa Keuangan  Krisis keuangan global pada tahun menggarisbawahi integrasi pasar keuangan dunia di seluruh dunia serta kenyataan bahwa gagalnya peraturan di satu yurisdiksi dapat berdampak negatif dan segera terjadi di tempat lain.  Setelah krisis menyebar secaraglobal, situasi semakin diperburuk dengan sebagian karena adanya kemudahan perdagangan dan kliring derivatif global serta longgarnya peraturan tentang sekuritas privat dan industri hedge fund.  Dampaknya, mengetatkan peraturan mengenai aspek jasa keuangan, khususnya yang berkaitan dengan risiko yang berhubungan dengan aktivitas derivatif perbankan dan keterlibatan dalam perdagangan.

22 Informasi Tambahan  Hedge Fund : Suatu dana yang dikumpulkan dari berbagai nasabah yang biasanya berasal dari lapisan atas, dikelola secara private (sehingga tidak dibatasi oleh aturan-aturan investasi layaknya suatu reksadana) oleh fund manager, dengan memasang investasi minimal yang besar (dari beberapa ratus ribu US dollar ke beberapa juta US dollar), dana tidak bisa ditarik setiap saat tapi berjangka sesuai perjanjian, dan manager diberikan keleluasaan tentang cara menginvestasikan dana tersebut.

23  Transaksi Derivatif secara umum dapat diartikan suatu kontrak yang nilainya tergantung pada suatu turunan dari suatu asset yang mendasarinya. Manfaatnya adalah untuk melindungi nilai yang digunakan untuk menghindari risiko ketidak pastian tentang kejadian dimasa yang akan datang.

24 Foreign Corrupt Practices Act  Sebuah tindakan yang menyatakan bahwa memengaruhi pejabat asing melalui pembayaran pribadi atau kontribusi politis adalah ilegal (menjadi hukum di Amerika Serikat pada tahun 1977 dilatar belakangi oleh keprihatinan atas penyuapan di arena bisnis internasional).  Tujuan FCPA adalah untuk menghentikan MNC Amerika Serikat memulai dan secara terus menerus melakukan korupsi di pemerintahan asing serta meningkatkan citra Amerika Serikat dan bisnisnya di luar negeri.

25 Lanjutan…  Perkembangan yang terjadi berikutnya akibat dari diberlakukannya Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) adalah: 1. MNC menemukan bahwa mereka dapat bertahan dengan panduan yang ditetapkan oleh FCPA. 2. Banyak pemerintah asing yang sesungguhnya menghargai penyelidikan di bawah FCPA, karena dapat membantu mengatasi korupsi di negaranya.

26 Birokrasi  Birokrasi asing juga merupakan salah satu dari beberapa macam masalah yang dihadapi oleh MNC. Hal ini terutama terjadi ketika kendali pemerintahan birokratik bersifat inefisien dan dibiarkan tanpa diperbaiki.  Dibanyak pasar negara berkembang dan industri baru, birokrasi formal menghambat inovasi dan pertumbuhan bisnis.

27 Privatisasi  Privatisasi secara umum dapat diartikan sebagai denasionalisasi atau proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi.  Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), privatisasi adalah penjualan saham Perusahaan Perseroan yang merupakan BUMN berbentuk perseroan terbatas dengan saham paling sedikit 51% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi masyarakat dan Negara, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.

28 Lingkungan Teknologi: Cara-cara Teknologi Memengaruhi Manajemen Internasional  Kemajuan pesat dalam bidang bioteknologi (integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menciptakan produk medis atau agrikultural melalui penggunaan industri atau manipulasi organisme hidup) yang dibangun berdasarkan manipulasi akurat pada organisme akan merevolusi bidang agrikultur, pengobatan, dan industri.  Munculnya nanoteknologi, di mana mesin nano akan mampu menciptakan kembali secara utuh alam semesta secara fisik.  Kecerdasan buatan dan teknologi pembelajaran yang di tanam akan membuat berpikir yang dahulu dirasa hanya bisa dilakukan manusia, dapat dilakukan oleh mesin.  Satelit akan berperan dalam pembelajaran.

29 Lanjutan…  Telepon penerjemah otomatis yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan bahasanya sendiri dengan setiap orang didunia.  Keping silikon yang mengandung lebih dari 100 juta transistor akan memungkinkan kekuatan komputasi yang awalnya hanya dapat dilakukan oleh pengguna komputer super dapat dilakukan oleh semua komputer.  Komputer super yang mampu melakukan 1 triliun kalkulasi per detik yang dapat memungkinkan terjadinya kemajuan.

30 TERIMA KASIH


Download ppt "MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL: LINGKUNGAN POLITIK, HUKUM DAN TEKNOLOGI Kevin Daniel Januari(D0412025) R. Dian Muhammad S.(D0412034)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google