Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 TATA CARA PENGELOLAAN BMN DALAM RANGKA TERTIB ADMINITRASI, TERTIB PENGELOLA DAN TERTIB HUKUM (PP NO. 6 TAHUN 2006) Disampaikan Oleh: Abd Rahman, S. Ag,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 TATA CARA PENGELOLAAN BMN DALAM RANGKA TERTIB ADMINITRASI, TERTIB PENGELOLA DAN TERTIB HUKUM (PP NO. 6 TAHUN 2006) Disampaikan Oleh: Abd Rahman, S. Ag,"— Transcript presentasi:

1 1 TATA CARA PENGELOLAAN BMN DALAM RANGKA TERTIB ADMINITRASI, TERTIB PENGELOLA DAN TERTIB HUKUM (PP NO. 6 TAHUN 2006) Disampaikan Oleh: Abd Rahman, S. Ag, M. Pd. I Kantor Kementerian Agama Kab. Bungo

2 1. LATAR BELAKANG 2. PEMBAGIAN KEWENANGAN 3. BARANG MILIK NEGARA 4. ALUR PENGELOLAAN 5. PENGELOLAAN: 2

3 3 PP No.6/2006 Tentang Pengelolaan BMN/D 1.Usaha ke arah unifikasi peraturan 2.Pengelolaan secara tertib, tepat dan benar 3.Menampung kebutuhan dalam praktek 4.Adanya prosedur yang baku 5.Adanya data BMN/D yg valid  PELAKSANAAN UU NO.1/2004 LATAR BELAKANG

4 4 PRESIDEN: PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA. KEU. NEG ( PSL. 6 ) MENTERI KEUANGAN PENGELOLA FISKAL& WAKIL. PEM. DLM. PEMILIKAN KEKY. NEG YG DIPISAHKAN MENTERI KEUANGAN PENGELOLA FISKAL& WAKIL. PEM. DLM. PEMILIKAN KEKY. NEG YG DIPISAHKAN MENTERI/PIMP.LBG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG MENTERI/PIMP.LBG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG GUB/BUPT/WALKOTA KEPL. PEMR. DRH UTK MENGELOLA KEU DAERAH & WK PEMDA ATAS KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN DISERAHKAN DIKUASAKAN UU No. 1 / 2004 : TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA MENTERI KEUANGAN BEND UMUM NEGARA : (MENETAPKAN KEBIJ & PEDOMAN PENGELOLA BMN) MENTERI KEUANGAN BEND UMUM NEGARA : (MENETAPKAN KEBIJ & PEDOMAN PENGELOLA BMN) MENTERI/PIMP LMBG PENGGUNA BARANG PADA KEMENTERIAN/LMBG PUSAT. MENTERI/PIMP LMBG PENGGUNA BARANG PADA KEMENTERIAN/LMBG PUSAT. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA MENETAPKAN PJBT PENGELOLA BMD (PS 5) MENETAPKAN KEBIJKN PENGELOLA BMD (Ps 43) PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH PP No. 6 / 2006 : TENTANG PENGELOLAAN BMN/D MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN ADALAH PENGELOLA BMN (PS 4) MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN ADALAH PENGELOLA BMN (PS 4) MENTERI / PIMP. LBG SELAKU PIMPINAN KMNTRN / LMBG ADALAH PENGGUNA BARANG (PS 6) MENTERI / PIMP. LBG SELAKU PIMPINAN KMNTRN / LMBG ADALAH PENGGUNA BARANG (PS 6) KEPALA KANTOR ADALAH KUASA PENGGUNA BMN DI LINGKUNGNNYA (PS 7) KEPALA KANTOR ADALAH KUASA PENGGUNA BMN DI LINGKUNGNNYA (PS 7) GUB./BUPT/WALIKOTA PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN BMD (PS 5) SEKRETARIS DAERAH ADALAH PENGELOLA BMD (PS 5) KASATKER PERANGKAT DAERAH ADALAH PENGGUNA BMD (PS 8) UU No. 17 / 2003 : TENTANG KEUANGAN NEGARA

5 1. Merumuskan kebijakan, mengatur dan menetapkan pedoman pengelolaan BMN 2. Meneliti, menyetujui rencana kebutuhan BMN 3. Menetapkan status penguasaan dan penggunaan BMN 4. Memberikan keputusan, pertimbangan, dan penerusan kepada DPR atau Presiden atas usul pemindahtanganan, penggunaan, atau pemanfaatan BMN sesuai batas kewenangannya 5. Melakukan inventarisasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan atas pengelolaan BMN 5 Pasal 4

6 KEWENANGAN PENGGUNA BARANG MILIK NEGARA 1. Menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN 2. Mengajukan rencana kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan BMN untuk kementerian/lembaga yang dipimpinnya 3. Melakukan penatausahaan atas penguasaan dan penggunaan BMN 4. Menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak dimanfaatakan untuk penyelenggaraan tupoksi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya kepada Pengelola Barang 5. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan, pencatatan dan inventarisasi, serta pelaporan atas BMN yang ada dalam penguasaannya 6 Pasal 6

7  mengajukan rencana kebutuhan  mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan BMN  melakukan pencatatan dan inventarisasi  menggunakan BMN untuk kepentingan penyelenggaraan TUPOKSI  mengamankan  mengajukan usul pemindahtanganan tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR dan barang milik negara selain tanah dan bangunan kepada pengguna barang;  menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan TUPOKSI kepada pengguna barang;  melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMN  menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) kepada pengguna barang. 7

8 I. TERMASUK BARANG MILIK NEGARA: 1. BARANG YANG DIBELI DARI APBN 2. PEROLEHAN CARA LAIN YANG SYAH II. JENIS: 1. TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN 2. BUKAN TANAH/BANGUNAN III. KETENTUAN POKOK: 1. BMN UNTUK PENYELENGGARAAN TUPOKSI TIDAK DAPAT DIPINDAHTANGANKAN 2. TANAH/BANGUNAN YANG TIDAK DIGUNAKAN SESUAI TUPOKSI DISERAHKAN KPD PENGELOLA BARANG 3. PENGELOLA BARANG MENETAPKAN STATUS PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, DAN PEMINDAHTANGANAN ATAS TANAH/BANGUNAN YANG TELAH DISERAHKAN 4. TANAH MILIK NEGARA HARUS DISERTIFIKATKAN ATAS NAMA PEMERINTAH RI. 8

9 1. hibah/sumbangan 2. pelaksanaan perjanjian/ kontrak; 3. berdasarkan ketentuan undang- undang; 4. putusan pengadilan yg berkekuatan hukum tetap. 9

10 10 Menteri/Pimp Lembaga Selaku Pengguna Barang Menteri Keuangan Selaku Pengelola Barang Pengguna Barang Lainnya Pihak Lain (Selain Kementerian/Lembaga) Perolehan BMN Penyelesaian Dok. Kepemilikan Penetapan Status Penggunaan BMN sebatas Penggunaan sebatas untuk penyelenggaraan tupoksi Barang Milik Negara: Tidak sesuai Tupoksi Berlebih Tanah / bangunan yg telah diserahkan Tindak Lanjut: Pengalihan Status Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Tanah/bangunan idle wajib diserahkan kpd Pengelola Barang sebatas Penggunaan sebatas utk penyelenggaraan tupoksi Fungsi Pelayanan Pemindahtanganan: Jual Tukar menukar Hibah PMPP Pemanfaatan: Sewa KSP BSG/BGS Pinjam pakai ALUR PENGELOLAAN BMN Non tanah dan bangunan Persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan Fungsi Budgeter

11 11 PENGADAAN PENILAIAN PEMANFAATAN PEMINDAH- TANGANAN PERENCAAN PENGHAPUSAN PENGGUNAAN  PENATAUSAHAAN,  PEMELIHARAAN,  PENGAMANAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN

12 DIBUAT RKA SESUAI TUPOKSI DENGAN MEMPERHATIKAN:  KETERSEDIAAN BMN  STANDAR BARANG  STANDAR KEBUTUHAN  STANDAR HARGA. KUASA PENGGUNAPENGGUNAPENGELOLA 12 PERENCANAAN RKA/RKB

13  Efisien,  Efektif,  Transparan & terbuka,  Bersaing, adil/tidak Diskriminatif,  Akuntabel 13

14 14 PENGGUNAAN: -> UNTUK PENYELENGGARAAN TUPOKSI PB / KPB -> UNTUK DIOPERASIKAN PIHAK LAIN YANG MELAKUKAN PELAYANAN UMUM SESUAI TUPOKSI PB / KPB KETENTUAN: -> TANAH / BANGUNAN YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK PENYELENGARAAN TUPOKSI HARUS DISERAHKAN KEPADA PENGELOLA. -> JIKA TIDAK DISERAHKAN MAKA TIDAK DISEDIAKAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN SELANJUTNYA STATUS PENGGUNAANNYA DICABUT.

15  Sewa,  Pinjam Pakai,  Kerja sama Pemanfaatan,  Bangun Serah Guna/Bangun Guna Serah 15

16  Pengamanan Administrasi,  Pengamanan Fisik,  Pengamanan Hukum 16

17 1. Dilaksanakan dalam rangka:  penyusunan neraca pemerintah  Pemanfaatan  pemindahtanganan 2. Berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan 17

18 1. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna 2. Penghapusan dari daftar BMN/D 18

19  Penjualan,  Tukar Menukar,  Hibah,  PMP Pusat dan Daerah 19

20  Pembukuan,  Inventarisasi, dan  Pelaporan 20

21 Pengelola Barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas:  pelaksanaan penggunaan,  pemanfaatan dan  Pemindahtanganan BMN 21

22 22 Presiden Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri Gubernur/Bupati/ Walikota ALUR KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN/D Peraturan Pemerintah No. 6 Th 2006 Kebijakan Umum Pengelolaan BMN/D Kebijakan Teknis Pengelolaan BMN (Permenkeu) Kebijakan Teknis Pengelolaan BMD Kebijakan Pengelolaan BMD (Perda)

23 23


Download ppt "1 TATA CARA PENGELOLAAN BMN DALAM RANGKA TERTIB ADMINITRASI, TERTIB PENGELOLA DAN TERTIB HUKUM (PP NO. 6 TAHUN 2006) Disampaikan Oleh: Abd Rahman, S. Ag,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google