Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SOSIALISASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 14 TAHUN 2015.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SOSIALISASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 14 TAHUN 2015."— Transcript presentasi:

1 SOSIALISASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 14 TAHUN 2015

2 LATAR BELAKANG Pelaksanaan ketentuan Pasal 110 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan pengaturan tentang E- Purchasing. Percepatan proses Katalog Elektronik diperlukan perubahan pengaturan tentang E-Purchasing

3 Ruang Lingkup Perka LKPP No 14 Tahun 2015 E-Purchasing Tatacara Katalog Elektronik

4 TATACARA KATALOG ELEKTRONIK

5 Penyampaian Usulan Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik Usulan pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik dapat dilakukan oleh: a.Pemerintah Daerah; b.Kementerian/Lembaga/Institusi; atau c.Penyedia Barang/Jasa

6 Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk Usulan kebutuhan LKPP Volume kebutuhan & Spesifikasi Teknis Mengkaji Kelayakan LayakTidak Layak Surat Penolakan Menetapkan Proses Pemilihan Penyedia Proses Pemilihan oleh Pemda Proses Pemilihan oleh LKPP Surat Penetapan Proses Pemilihan Penyedia kepada Kepala daerah / Pejabat yg ditunjuk

7 Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi Usulan kebutuhan LKPP Volume kebutuhan & Spesifikasi Teknis Mengkaji Kelayakan LayakTidak Layak Surat Penolakan Menetapkan Proses Pemilihan Penyedia Proses Pemilihan oleh Pemda Proses Pemilihan oleh LKPP Surat Penetapan Proses Pemilihan Penyedia kepada Kepala daerah / Pejabat yg ditunjuk

8 Penyedia Barang/Jasa Usulan kebutuhan LKPP Spesifikasi teknis, Harga, Jangkauan Layanan Mengkaji Kelayakan LayakTidak Layak Surat Penolakan Menetapkan Proses Pemilihan Penyedia Proses Pemilihan oleh Pemda Proses Pemilihan oleh LKPP Surat Penetapan Proses Pemilihan Penyedia kepada Kepala daerah / Pejabat yg ditunjuk

9 LKPP Dilakukan oleh Tim Katalog yg ditetapkan oleh Kepala LKPP Metode Lelang atau Non Lelang Metode Pemilihan ditetapkan oleh Direktoran Pengembagan Sistem Katalog Pengangkatan/Pemberhentian Tim Katalog tidak terikat tahun Anggaran Pemerintah Daerah Dilakukan oleh Tim Katalog yg ditetapkan oleh Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk Metode Lelang atau Non Lelang Metode Pemilihan ditetapkan oleh Tim Katalog Pengangkatan/Pemberhentian Tim Katalog tidak terikat tahun Anggaran

10 LKPP Mengkaji & Menilai Prosedur Pemilihan Memenuhi prosedur pemilihan Menetapkan Barang/Jasa u/ dicantumkan E- Katalog Belum Memenuhi prosedur pemilihan Pemilihan Ulang oleh Tim Katalog LKPP Pemilihan Ulang oleh Tim Katalog Daerah Direktorat Pengembangan Sistem Katalog Instruksi LKPP melalui Kepala Daerah/Pejabat yg ditunjuk Surat Penetapan

11 Kontrak Katalog Pemilihan Penyedia oleh Tim Katalog LKPP Pemilihan Penyedia oleh Tim Katalog Daerah Kontrak ditandatangani oleh Kepala LKPP & penyedia Kontrak ditandatangani oleh Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk & penyedia Surat Penetapan + Kontrak Katalog  Daftar Barang/Jasa beserta spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan Barang/JasaTayang di https://e-katalog.lkpp.go.idhttps://e-katalog.lkpp.go.id Surat Penetapan + Kontrak Katalog  Daftar Barang/Jasa beserta spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan Barang/JasaTayang di https://e-katalog.lkpp.go.idhttps://e-katalog.lkpp.go.id

12 Perubahan Kontrak Katalog Penambahan item barang/jasa Perubahan Spesifikasi Teknis Perubahan Harga Penurunan pencantuman baik sebagian maupun seluruh item barang/jasa dari katalog elektronik Perubahan lainnya yang bersifat substansial; dan/atau Perubahan lainnya yang bersifat administratif.

13 Penyedia Barang/Jasa Usulan Perubahan Kontrak Katalog - Penambahan Item - Perubahan spesifikasi Teknis Kepala LKPP Dir. P. Sistem Katalog Tim Katalog Evaluasi Setuju Tidak Setuju Perubahan Kontrak katalog Surat Penolakan Penyedia Barang/Jasa Kepala LKPP Dir. P. Sistem Katalog Evaluasi Usulan Perubahan Kontrak Katalog - Perubahan Harga - Penurunan item - Perubahan Substansial/adminsitratif SetujuTidak Setuju Perubahan Kontrak katalog Surat Penolakan

14 Penyedia Barang/Jasa Kepala Daerah/Pejabat yg ditunjuk Tim Katalog Daerah Evaluasi Usulan Perubahan Kontrak Katalog - Penambahan Item - Perubahan Spesifikasi teknis - Perubahan Harga - Penurunan item - Perubahan Substansial Setuju Tidak Setuju Perubahan Kontrak katalog Surat Penolakan Penyedia Barang/Jasa Kepala Daerah/Pejabat yg ditunjuk Usulan Perubahan Kontrak Katalog - Perubahan Administratif Perubahan Kontrak katalog

15 1.Kepala LKPP atau Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dapat mengusulkan perubahan Kontrak Katalog kepada Penyedia Barang/Jasa. 2.Dalam hal usulan perubahan disepakati Kepala LKPP atau Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan Penyedia Barang/Jasa maka dilakukan perubahan Kontrak Katalog

16 E-PURCHASING

17 Prosedur E-Purchasing PPK/Pejabat Yang Ditetapkan oleh Pemimpin Institusi 1. Persiapan Pejabat PemesanPenyedia Barang/Jasa 1.Melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE untuk mendapatkan user id dan password aplikasi SPSE 2.menetapkan nama, spesifikasi teknis, HPS Barang/Jasa harus berdasarkan pada Katalog Elektronik 3.menyampaikan surat yang berisikan nama Barang/Jasa, spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan perjanjian pembelian Barang/Jasa kepada Pejabat Pemesan 1.Melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE untuk mendapatkan user id dan password aplikasi SPSE 2.menerima, menyimpan, dan melaksanakan pemilihan berdasarkan surat yang disampaikan oleh PPK/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi 1. Melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan user id dan password aplikasi SPSE

18 Prosedur E-Purchasing Pembuatan Paket Pengiriman Permintaan Pembelian Barang Jasa Persetujuan Pembelian Barang/Jasa Perjanjian Pembelian Barang/Jasa Tanda Bukti: 1) Surat Pesanan; 2) Kuitansi; 3) Surat Perintah Kerja (SPK); atau 4) Surat Perjanjian. Pejabat Pemesan membuat paket pembelian dan mengirimkan permintaan pembelian Barang/Jasa berdasarkan informasi yang diberikan oleh PPK/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi Penyedia Barang/Jasa memberikan persetujuan atas permintaan pembelian Barang/Jasa 2. Pelaksanaan Syarat dan ketentuan dan user guide aplikasi E-Purchasing dapat berbeda sesuai dengan jenis Barang/Jasa yang tercantum pada E-Catalogue.

19 Syarat & Ketentuan E-Purchasing

20 Sanksi Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi administratif berupa: 1.peringatan tertulis; 2.denda; 3.penghentian sementara dalam sistem transaksi E-Purchasing; atau 4.penurunan pencantuman dari katalog elektronik.

21 E-Lelang Cepat K/L/D/I dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa selain melalui E-Purchasing dengan melalui e-Lelang Cepat apabila : 1.total volume kontrak sudah terpenuhi, dan Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia menambah volume kontrak; 2.pemesanan baru ditolak oleh Penyedia Barang/Jasa; 3.barang sudah tidak diproduksi lagi; atau 4.satu-satunya Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik sedang dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-Purchasing atau penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik

22


Download ppt "SOSIALISASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 14 TAHUN 2015."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google