Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DISAMPAIKAN PADA PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYIDIK PADA DIREKTORAT TINDAK PIDANA TERTENTU BARESKRIM POLRI JAKARTA, 06 MEI 2015 SOSIALISASI PERATURAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DISAMPAIKAN PADA PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYIDIK PADA DIREKTORAT TINDAK PIDANA TERTENTU BARESKRIM POLRI JAKARTA, 06 MEI 2015 SOSIALISASI PERATURAN."— Transcript presentasi:

1

2 DISAMPAIKAN PADA PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYIDIK PADA DIREKTORAT TINDAK PIDANA TERTENTU BARESKRIM POLRI JAKARTA, 06 MEI 2015 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.UU nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan 2.UU nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 1.UU nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan 2.UU nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun DEDY S BUDISUSETYO KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM & KEPEGAWAIAN eks. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT UU NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN Disampaikan pada Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Terkait dalam rangka Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pontianak, 4 Juni 2015

3 PP 88/2014 ttg Pembinaan Penyelenggaraan PKP

4 Law Enforcement BAB I KETENTUAN UMUM BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PEMBINAAN BAB III PEMBINAAN BAB V PEMBANGUNAN BAB V PEMBANGUNAN BAB VII PENGELOLAAN BAB VII PENGELOLAAN BAB X KELEMBAGAAN BAB X KELEMBAGAAN BAB XI TUGAS DAN WEWENANG BAB XI TUGAS DAN WEWENANG BAB XV LARANGAN BAB XV LARANGAN BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVIII KETENTUAN PIDANA BAB XVIII KETENTUAN PIDANA BAB VI PENGUASAAN, PEMILIKAN, DAN PEMANFAATAN BAB VI PENGUASAAN, PEMILIKAN, DAN PEMANFAATAN BAB VII PENINGKATAN KUALITAS BAB VII PENINGKATAN KUALITAS BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN Main Substance Supporting Element General Additional Regulation BAB IX PENGENDALIAN BAB IX PENGENDALIAN BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN BAB IV PERENCANAAN BAB IV PERENCANAAN BAB XIX KETENTUAN PENUTUP BAB XIX KETENTUAN PENUTUP BAB XIV PERAN MASYARAKAT BAB XIV PERAN MASYARAKAT BAB XIII PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN BAB XIII PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

5 Definisi Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian- bagian yang distrukturkan secara fungsional baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan- satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapai dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

6 TUJUAN PENYELENGARAAN RUMAH SUSUN 1.Mewujudkan rumah susun layak huni dan terjangkau. 2.Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah. 3.Menyelesaikan pemukiman kumuh. 4.Memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman. 5.Memberdayakan pemangku kepentingan dibidang pembangunan rumah susun. 6.Memenuhi kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau. 7.Pemberian kepastian hukum

7 6

8 7 Ilustrasi bagian-bagian pada rumah susun p

9 PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN 1.Perencanaan 2.Pembangunan 3.Penguasaan dan pemanfaatan 4.Pengelolaan 5.Pemeliharaan dan perawatan 6.Pengendalian 7.Kelembagaan 8.Pendanaan dan sistem pembiayaan 9.Peran masyarakat TUGAS & WEWENANG PemerintahPemProvPemKab/Kot KEBIJAKAN Menetapkan Melaksanakan Mengawasi Memfasilitasi (Pasal 79-Pasal 85) FUNGSI Pelaksanaan pembangunan Pengalihan kepemilikan Distribusi (terkoordinasi & terintegrasi) Badan Pelaksana (Pasal 72) RUSUN UMUM & RUSUN KHUSUS MBR Lembaga Penjamin 8

10 TUJUAN PENYELENGARAAN RUMAH SUSUN 1.Mewujudkan rumah susun layak huni dan terjangkau. 2.Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah. 3.Menyelesaikan pemukiman kumuh. 4.Memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman. 5.Memberdayakan pemangku kepentingan dibidang pembangunan rumah susun. 6.Memenuhi kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau. 7.Pemberian kepastian hukum

11 Tanggung Jawab Pembangunan Pelaku pembangunan rumah susun komersial wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun. Kewajiban tersebut dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama.  Dimiliki  Disewa  Pinjam pakai  Sewa  Pinjam pakai  Sewa, atau  Sewa Beli  Dimiliki  Disewa PEMBANGUNAN & PENGUASAAN

12 Rumah Susun dapat dibangun di atas tanah : Hak Milik HGB atau HP di atas tanah negara HGB atau HP di atas hak pengelolaan Pemanfaatan BMN/D berupa tanah Tanah wakaf Cara sewa atau kerjasama pemanfaatan Kesesuaian dgn ikrar wakaf Tidak sesuai BWI Rusun Umum Prinsip syariah SHM SRS SKBG Pelaku wajib selesaikan status hak dulu

13 12 RUMAH SUSUN, wajib memiliki: 1.S ertipikat Hak Tanah 2.A kta Perjanjian 3.I MB 4.S ertifikat Layak Fungsi 5.G ambar Denah Lantai 6.P ertelaan Proporsional Note: RUSUN diatas aset BMN/BMD tidak dapat diterbitkan SHM Sarurun (hanya dibuktikan dg SKBG)

14 Fasilitasi Pemda dalam rangka percepatan pembangunan Rusun Umum bagi MBR KEMUDAHAN PERIZINAN PENINGKATAN PENGETAHUAN & KETRAMPILAN SUMBER DANA PEROLEHAN TANAH BANTUAN TEKNIS/ PENDAMPINGAN BAHAN BANGUNAN / TEKNOLOGI KONSTRUKSI STIMULAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU

15 Pengubahan Fungsi & Pemanfaatan Rusun Persyaratan meliputi : Pelaku Pembangunan Harus mendapatkan izin dari Bupati/Walikota. Rencana Fungsi & Pemanfaatan Rusun Pembangunan RUSUN PERATURAN DAERAH DELEGASI UU NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN TERHADAP PERATURAN DAERAH Administratif Teknis Pasal 24 Ekologis 14

16 Dapat diprakarsai oleh : Pemilik sarusun (Rusun Umum) PPPSRS (Rusun Komersial) Pemerintah,Pemda/ Pemilik (Rusun Sewa & Khusus) Pemeintah/Pemda (Rusun Negara) meliputi : 1.Tidak laik fungsi & tidak dapat diperbaiki 2.Dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan/lingkungan Pemilik Sarusun Harus mendapatkan izin dari Bupati/Walikota. Peningkatan Kualitas RUSUN PEMERINTAH DAERAH LANJUTAN KEWENANGAN 15

17 JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM 1.Pelaku pembangunan rusun komersial dilarang mengingkari kewajiban membangun rusun umum sekurangnya 20% total luas lantai (penjara 2 tahun atau denda Rp. 20 M). 2.Pelaku pembangunan dilarang membuat PPJB (penjara 4 tahun atau denda Rp. 4 M) : a.Tidak sesuai yang diperjanjikan b.Belum ada kepastian status pemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan PSU, keterbangunan minimal 20% dan hal yang diperjanjikan 3.Setiap orang dilarang : a.Merusak/mengubah PSU b.Berbuat membahayakan orang lain/kepentingan umum dilingkungan rusun c.Mengubah fungsi dan pemanfaatan sarusun d.Mengalihfungsikan PSU, benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama. penjara 1 tahun atau denda Rp. 50 juta  Membahayakan nyawa atau barang  penjara 5 tahun atau denda Rp. 250 juta Larangan, Pasal 97 s/d 104 Sanksi Administratif, Pasal 107 s/d108 Sanksi Pidana, Pasal 109 s/d 117

18 1.Setiap orang dilarang : a.Membangun rusun diluar lokasi yang ditetapkan (penjara 2 tahun atau denda Rp. 2 M) b.Mengubah peruntukan lokasi rusun yang sudah ditetapkan c.Mengubah fungsi dan peruntukan rusun penjara 1 tahun atau denda Rp. 50 juta  membahayakan nyawa/barang  penjara 5 tahun atau denda Rp. 250 juta d.Menyewakan/mengalihkan kepemilikan sarusun umum (denda Rp. 150 juta) e.Menghalangi kegiatan peningkatan kualitas rusun (penjara 2 tahun atau denda Rp. 200 juta) 2.Setiap pejabat dilarang (penjara 5 tahun atau denda Rp. 5 M): a.Menetapkan lokasi berpotensi bahaya untuk pembangunan rusun b.Mengeluarkan IMB tidak sesuai lokasi peruntukan Dilakukan Badan Hukum : 1.3 x pidana orang 2.Pidana tambahan : pencabutan ijin usaha & status Badan Hukum Lanjutan....

19 18

20 Dedy S Budisusetyo, SH. MT Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum dan Kepegawaian eks. Kementerian Perumahan Rakyat Jalan Raden Patah I nomor 1, lantai 2 wing 1 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan – 12110


Download ppt "DISAMPAIKAN PADA PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYIDIK PADA DIREKTORAT TINDAK PIDANA TERTENTU BARESKRIM POLRI JAKARTA, 06 MEI 2015 SOSIALISASI PERATURAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google