Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Www.kemitraan.or.id Abdul Malik Gismar Associate Director, Paramadina Graduate School. Graduated with a bachelor degree in psychology from University of.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Www.kemitraan.or.id Abdul Malik Gismar Associate Director, Paramadina Graduate School. Graduated with a bachelor degree in psychology from University of."— Transcript presentasi:

1 Abdul Malik Gismar Associate Director, Paramadina Graduate School. Graduated with a bachelor degree in psychology from University of Indonesia, under Fulbright Scholarship he continued his study at the Graduate Faculty of Political and Social Science, the New School for Social Research, New York, USA, where he received his MA and PhD degrees. Led the development of Partnership Governance Index/PGI aka IGI (www.kemitraan.or.id/govindex) and member of the Expert Panel for Indonesia Democracy Indexwww.kemitraan.or.id/govindex Has worked extensively as a researcher, consultant, trainer, and teacher with various government institutions, international agencies, and private sectors in Indonesia, USA, Egypt, and Senegal. Currently also serve as Senior Consultant at Kemitraan and UNDP’s IDI project.

2 Abdul Malik Gismar Kemitraan / Partnership for Governance Reform Jakarta, 3 Juni 2015 Potret dan Kecenderungan Tatakelola Pemerintahan Daerah

3 Beberapa pertanyaan… 1.Seperti apa potret dan kecenderungan tata kelola daerah sekarang? Membaik, stagnan, atau memburuk? 2.Seberapa besar sumbangan birokrasi terhadap potret dan kecenderungan tersebut? 3.Apa perubahan yang harus dilakukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di daerah pada masa yang akan datang?

4 Potret dan Kecenderungan Tata Kelola Daerah

5 Profil Kualitas Tatakelola Provinsi Performane ArenaParticipationFairness Account- ability Trans- parency Efficien cy Effctive ness Pemerintah 5,285,873,895,454,587,515,49 Birokrasi 5,683,965,916,175,046,985,38 Masyarakat Sipil 6,336,536,286,176,286,226,48 Masyarakat Ekonomi 5,726,165,836,185,805,544,74

6 Rata-rata Kualitas Tatakelola Kabupaten Arena Skor Per Arena PartisipasiTransparansiKeadilan Akunta- bilitas Efisiensi Efek- tivitas Pejabat Politik 3,70 3,803,712,583,386,093,19 Birokrasi 6,37 2,914,295,195,064,965,76 Masyarakat Sipil 5,17 4,534,636,374,874,946,03 Masyarakat Ekonomi 4,23 4,011,125,865,194,604,20

7 Capaian Tata-kelola Provinsi 2013

8

9 Tren Capaian Indonesia Governance Index

10 Sumbangan birokrasi terhadap kinerja tata kelola daerah

11 Profil Kualitas Tatakelola Provinsi Performane ArenaParticipationFairness Account- ability Trans- parency EfficiencyEffctiveness Pemerintah 5,285,873,895,454,587,515,49 Birokrasi 5,683,965,916,175,046,985,38 Masyarakat Sipil 6,336,536,286,176,286,226,48 Masyarakat Ekonomi 5,726,165,836,185,805,544,74

12 Rata-rata Kualitas Tatakelola Kabupaten Arena Skor Per Arena PartisipasiTransparansiKeadilan Akunta- bilitas Efisiensi Efek- tivitas Pejabat Politik 3,70 3,803,712,583,386,093,19 Birokrasi 6,37 2,914,295,195,064,965,76 Masyarakat Sipil 5,17 4,534,636,374,874,946,03 Masyarakat Ekonomi 4,23 4,011,125,865,194,604,20

13 Pejabat Politik dan Birokrasi Clear and Distinct Role antara Pejabat Politik dan Birokrasi dalam mewujudkan Good Governance Peran Pejabat Politik sesuai dengan fungsinya: Regulatory Framework, Budget Allocation, Leadership dan Pengawasan Pembangunan Peran Birokrasi Implementing Body sebagai lembaga pelaksana keputusan politik dari Pejabat Politik sesuai dengan fungsinya: Pengumpul Pendapatan Daerah (Revenue Collection), Pelayanan Publik, Peraturan Kegiatan Ekonomi

14 IGI Provinsi 2008: Kinerja Birokrasi Lebih Baik dibanding Pejabat Politik

15 IGI Provinsi 2013: Kinerja Birokrasi Lebih Baik dibanding Pejabat Politik

16 IGI Kab/Kota 2014: Kinerja birokrasi lebih baik dibanding pejabat politik

17 Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten/ Kota 2012

18 Anggaran Pendidikan Per Siswa (Wajar 9 Tahun) 2011 Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Provinsi 2012

19 Pertanyaan Penting: Apakah kualitas tata kelola di daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan?

20 Korelasi antara capaian kinerja kabupaten/kota dan IPM

21 Korelasi antara capaian kinerja Provinsi ( ) dan IPM r = 0,321

22 Needs Assessment: Poorest 10% Poor Early Child Development (ECD), manifested through different ways:  Malnutrition. About 21% of total less than 5 years old children (about 930,000 children) that live in moderate calories deficiency households are exposed to malnutrition. About 56% of those children live in rural areas.  Lack of availability of an ECED facility. About 89% of children 3-6 years old (about 2.7 million children) don’t have access to any ECD type of center within 6 kilometers. Access is worse in rural areas since 61% of those kids live in rural areas.  Low pre-school enrollment. About 46% of 5 to 6 years old children don’t have access to pre-school (about 330,000 children). 66% of those live in rural areas.

23  Ante-natal care (ANC) is important for detecting high risk pregnancies and preventing birth delivery complications –95% perform this vital behavior –This falls to 87% for the poorest quintile  Post-natal care (PNC) within two days of delivery is also a key step in ensuring maternal and newborn health –Nearly 80% perform this vital behavior –However, utilization is low amongst the poorest quintile Skilled First ANC and PNC (%) Source: Susenas 2012 ANC and PNC use is lower for the poor Poor mothers are less likely to use ante- and post-natal care

24  Maternal mortality is lower when births are at a proper facility  Only 63% of births nationally are at facilities  The rate is under 50% in half of all provinces  Higher rates generally occur through private facilities, which may reduce access for the poor Less than two-thirds of mothers give birth at proper facilities.

25 Sebagian besar putus sekolah terjadi pada masa peralihan (SD ke SMP, SMP ke SMA). Discontinue after SD Discontinue after SMP Source: Susenas 2012; in Luisa Fernadez)

26 The poor and vulnerable do particularly poorly on all subjects Source: PISA database, in Luisa Fernadez MathematicsReadingScience

27 Tertiary education completion among the youth is very low for the poorest. % of youth (25-29) who have completed tertiary education, 2012 Source: Susenas 2012, in Luisa Fernandez

28 Posisi SDM : BONUS DEMOGRAFI Dependency Ratio semakin kecil ( ): Usia produktif semakin besar (Bonus Demografi), kesempatan dan potensi meningkatkan produktivitas semakin tinggi, semakin tinggi tingkat kesejahteraan. Namun bila tidak dikelola dengan baik akan menjadi Bencana Demografi. Kualitas SDM sebagai kata kunci, Pendidikan dan Kesehatan sebagai peran kunci. Dependency Ratio semakin kecil ( ): Usia produktif semakin besar (Bonus Demografi), kesempatan dan potensi meningkatkan produktivitas semakin tinggi, semakin tinggi tingkat kesejahteraan. Namun bila tidak dikelola dengan baik akan menjadi Bencana Demografi. Kualitas SDM sebagai kata kunci, Pendidikan dan Kesehatan sebagai peran kunci.

29 Apa yang harus dilakukan?

30 Untuk peningkatan kinerja birokrasi daerah Politik/Political Office tidak boleh dianggap sebagai externalities dalam reformasi birokrasi –Politik/political office menarik kereta birokrasi –Politik/political office bisa memberi plafon/ceiling terhadap apa yg bisa dicapai birokrasi Dalam jangka pendek, persoalan irasionalitas anggaran, khususnya dalam sektor pendidikan, harus dipecahkan: –planning and budgetting –Dimulai dengan menghitung unit cost pelaksanaan pendidikan yg benar Perbaikan sistem di semua prinsip tata kelola yang baik

31 Indikator-indikator dengan capaian rendah Indikator di Prinsip Partisipasi di Arena Birokrasi merupakan indikator dengan capaian kinerja paling rendah KodeIndikator Partisipasi Birokrasi Provinsi B1P1Ada tidaknya Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPPM) di Dispenda provinsi B2P1Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. B2P1Keberadaan dewan kesehatan, dewan pendidikan, dan dewan pengentasan kemiskinan. B3P1Ada tidaknya forum reguler antara pemerintah provinsi dan masyarakat untuk memperkuat iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi rakyat KodeIndikator Partisipasi Birokrasi Kabupaten/Kota B1P1 Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan. B1P2 Keberadaan dewan kesehatan, dewan pendidikan B2P1 Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Dispenda Kabupaten/Kota B3P1 Keberadaan forum reguler antara pemerintah kabupaten kota dan masyarakat untuk memperkuat iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi rakyat B4P1 Pelembagaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Kantor Satpol PP/Dinas Tramtib

32 Unjust by Default Proses Yang Janggal: Pilkada dan Perencanaan Pembangunan Daerah a.kecenderungan sangat kuat dalam kontestasi politik untuk ”menyenangkan” calon pemilih b.Visi-misi mampu menjawab permasalahan masyarakat c.sulitnya pengawasan terhadap munculnya visi-misi yang tidak layak d.Penurunan visi-misi tersebut oleh birokrasi (sebagai implementing body) dalam bentuk program, kegiatan, dan keluaran yang harus dicapai

33 Implementasi Visi dan Misi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota AspekAktorDokumen Perencanaan Visi dan Misi Strategi Program Aktivitas Gubernur/ Bupati/ Walikota RPJMD SKPD Kepala Seksi Renstra/ Renja SKPD Perencanaan Program dalam Renstra dan Renja Perencanaan Aktivitas Kepala Bidang Janji Kesehatan Gratis: Visi/Misi atau Hanya Aktivitas???

34 Pilkada Serentak adalah Momentum Berbenah Realitas Daerah RPJMN Kebutuhan Masy (SDA,SDM) Visi, Misi Kepala Daerah RPJMD Program sampai dengan Kegiatan untuk Memenuhi Kebutuhan dan Mencapai Tujuan

35


Download ppt "Www.kemitraan.or.id Abdul Malik Gismar Associate Director, Paramadina Graduate School. Graduated with a bachelor degree in psychology from University of."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google