Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BANTEN Disampaian oleh : KABAG BANTUAN HUKUM UNTUNG SARITOMO, S.SOS, SH. MSi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BANTEN Disampaian oleh : KABAG BANTUAN HUKUM UNTUNG SARITOMO, S.SOS, SH. MSi."— Transcript presentasi:

1 BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BANTEN Disampaian oleh : KABAG BANTUAN HUKUM UNTUNG SARITOMO, S.SOS, SH. MSi.

2 1

3 2

4 3

5 PEMOHON 4

6 5

7 PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK Ps. 22 (1) UU jo. Ps. 23 PERKI h r JAWABAN PPID Ps. 22 (7) UU jo. Ps. 26 (7) PERKI P ERPANJANGAN JAWABAN ( max. 7 hr) Ps. 22 (8) UU jo. Ps. 26 (10) PERKI DIBERIKAN SELESAI PENGAJUAN KEBERATAN Ps. 36 (1) UU jo. Ps. 30 PERKI jo. Ps. 8 (1) c.2 PERKI2 TIDAK DIBERIKAN T ANGGAPAN KEBERATAN ATASAN PPID Ps. 36 (2) UU jo. Ps. 34 PERKI hr hr PERMOHONAN PSI PADA KI Ps. 37 (2) UU jo. Ps. 35 (1) PERKI PUAS SELESAI TIDAK PUAS h r *) Ket: hr = hari kerja

8 6

9 7

10 5.PPID wajib mencatat keberatan dalam register keberatan; 6.Jika pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, maka : a.PPID wajib membantu Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan. b.PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tandaterima pengajuan keberatan. 8

11 9

12 1.Pembentukan Tim Pertimbangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; 2.Melakukan Uji Konsekuansi terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Gubernur; 3.Membahas, menyelesaikan dan memutus keberatas atas pelayanan informasi; 4.Pengambilan keputusan terhadap keberatan informasi; 5.Penyelesaian masalah lainya; (Perda Nomor 8 Tahun 2011) 10

13 PERSYARATAN 11

14 PERSYARATAN 12

15 1.Pada hari pertama sidang ajudikasi, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu dalam hal penolakan permohonan informasi; Dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan pengecualian, Majelis Komisioner langsung memeriksa pokok sengketa tanpa melalui mediasi. 2.Majelis Komisioner memeriksa: a.kewenangan Komisi Informasi; b.kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; c.kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; d.batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 13

16 LANJUTAN 4.Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan diatas, Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan Dalam hal Termohon belum memberikan keterangan tertulis sebelum persidangan, Ketua Majelis Komisioner memerintahkan Termohon untuk memberikan keterangan singkat secara lisan terkait Permohonan Pemohon. 5.Para pihak dapat menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan Majelis Komisioner setelah tahap pembuktian dinyatakan selesai. 6.Kesimpulan disampaikan paling ambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang putusan. 7.Pemohon tidak hadir 2 kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur; 14

17 LANJUTAN CATATAN 1)Sidang ajudikasi bersifat terbuka untuk umum kecuali dalam hal Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dikecualikan. 2)Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan. 3)Pemohon dan/atau kuasanya tidak dapat melihat atau melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen 15

18 1.Jangka waktu mediasi adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak pertemuan mediasi pertama. 2.Apabila diperlukan, atas dasar kesepakatan para pihak mediasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. Mediator menyatakan mediasi gagal apabila: 1.salah satu pihak atau para pihak menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal; 2.salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari perundingan; atau 3.kesepakatan belum tercapai dalam jangka waktu 14 Hari dan 7 hari apabila diperlukan; 4.Termohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas. (Pasal 48 (1)Perki no 1/2013) 16

19 Pengajuan gugatan hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi. 17

20 18

21 19

22 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1.nama program dan kegiatan 2.penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau 3.alamat yang dapat dihubungi 4.target dan/atau capaian program dan kegiatan 5.jadwal pelaksanaan program dan kegiatan 6.anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah 7.agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik 8.informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat 20

23 SPJ DI IDENTIKKAN DENGAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan : ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1)rencana dan laporan realisasi anggaran 2)Neraca 3)laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 4)daftar aset dan investasi ; 21

24 TERIMAKASIHTERIMAKASIH

25 PERMOHONAN PSI PADA KI Ps. 37 (2) UU jo. Ps. 6 PERKI KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN DIREGISTER Ps. 16 PERKI TDK LENGKAP PERMOHONAN TDK DIREGISTER Ps. 17 (4) PERKI AJUDIKAS i (PEMERIKSAAN AWAL) Ps. 35 dan Ps. 36 PERKI dan MEDIASI Ps. 29 (1) dan Ps. 37 PERKI LENGKAP PUTUSAN AJUDIKASI Ps. 58 dan Ps. 59 PERKI SIDANG PEMBUKTIAN KEBERATAN Ps. 47 dan Ps. 48 UU jo. Ps. 60 (1) dan (2) PERKI MENERIMA PUTUSAN SELESAI (INKRAH) Ps. 60 (3) PERKI TDK MENERIMA PUTUSAN PEMANGGILAN PARA PIHAK *) Ket: hr = hari kerja MEDIASI BERHASIL SELESAI (PUTUSAN MEDIASI) Ps. 47 PERKI MEDIASI GAGAL


Download ppt "BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BANTEN Disampaian oleh : KABAG BANTUAN HUKUM UNTUNG SARITOMO, S.SOS, SH. MSi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google