PROGRAM BBRSBG KARTINI TEMANGGUNG. KEDUDUKAN BBRSBG “Kartini” Temanggung : UPT Kementerian Sosial RI yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Advertisements

KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
Bismillahirrohmaanirrohiem
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
KONSEP 2010 – 2015 Oleh : Ananta Tantri Budi. VISI Memberdayakan SDM guna mendukung proses belajar mengajar, agar dapat mewujudkan institusi yang mandiri.
Disampaikan pada acara
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA MADRASAH
Pertemuan ke-10 Pengantar:
PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
Namo Buddhaya.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI IV PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2009.
C. PETA JABATAN ESELON I KEPALA 01/10/2017 Jabatan Eselon I : 5
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
Nyi Raden Anita Trikusumawati
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sekretaris Ditjen Dikdasmen
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2017 DISAMPAIKAN PADA RAKER DINAS PERINDAGSU Garuda Plaza Hotel, 26 – 28 Februari 2017 UPT.
JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN PERAWAT
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PENINGKATAN PENILAIAN FUNGSIONAL PENELITI DAN PENYULUH
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
Namo Buddhaya.
Manajemen Umum Kepegawaian
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
PROFIL JABATAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERATURAN PELAKSANAAN BIDANG KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PROGRAM NASIONAL KESEHATAN LANSIA
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
PENGAMBILAN SUMPAH PROFESI PERAWAT DARI PERSEPSI HUKUM
ORGANISASI LANSIA & POSYANDU LANSIA
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
SEPUTAR BBRSBG KARTINI TEMANGGUNG
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
SERTIFIKASI PUSTAKAWAN
Pengantar akreditasi rumah sakit di Indonesia
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN
ASUHAN KEPERAWATAN LANSIA DI PANTI WERDA
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PROSES PEMBERDAYAAN PENCA MENTAL DAN PSYKOTIK
PAPARAN RAPAT KOORDINASI DIREKTORAT 2018 DITJEN BINALATTAS
PEDOMAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) OLEH : HARIYANI,S.PD SMK NEGERI 1 BENGKAYANG.
Beasiswa Pascasarjana untuk Tenaga Kependidikan Berprestasi 2018
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS SSSEKRETARIAT BADAN PPSDMK TERKAIT DENGAN POLTEKKES KEMENKES DAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Disampaikan oleh : Sekretaris.
Pemaparan Kepala PSBD Wirajaya Makassar pada Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Hotel Horison Ultima Jogjakarta,
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
Model PAUD dan Dikmas Sebagai Dukungan Penjaminan Mutu Lembaga
POLA PENDAMPINGAN PELATIHAN DASAR CPNS
POLA PENDAMPINGAN PELATIHAN DASAR CPNS Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Latsar CPNS 2019 Pusdiklat Kementerian Sekretariat.
Transcript presentasi:

PROGRAM BBRSBG KARTINI TEMANGGUNG

KEDUDUKAN BBRSBG “Kartini” Temanggung : UPT Kementerian Sosial RI yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.TUGAS Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial, resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut bagi penyandang tuna grahita agar mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat, rujukan nasional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi serta penyusunan laporan. 2.Pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, penyelenggaraan asrama dan pemeliharaan jasmani serta penetapan diagnosa sosial dan perawatan. 3.Pelaksanaan bimbingan sosial, mental, keterampilan dan fisik. 4.Pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut 5.Pemberian informasi dan advokasi 6.Pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial 7.Pengelolaan urusan tata usaha FUNGSI

Berdiri pada tanggal 15 September 1904, pada zaman Balanda oleh keluarga “Zwakzinnigenzorg Temanggoeng”. Berdiri pada tanggal 15 September 1904, pada zaman Balanda oleh keluarga Graafstal dengan nama “Zwakzinnigenzorg Temanggoeng”.Selanjutnya: : Masa Pemerintah Jepang dengan nama “Roemah Perawatan Lembek Ingatan” :Dibawah BPPS Yogyakarta yang berfungsi sebagai proyek percontohan rehabilitasi penderita cacat mental :Menjadi UPT Ditjen Binrehsos dengan nama “Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Mental” 2003-:Berada dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial R.I. dengan nama “Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita “Kartini” Temanggung ”

 Kepala Balai, Esselon II b  Kepala Bagian TU, Kabid PAS, Kabid Rehabsos dan Lurbinjut, Esselon III a  3 Kasubbag dan 9 Kepala Seksi, esselon IV a  Kelompok jabatan fungsional dan 3 instalasi (terapi khusus, produksi dan perpustakaan). Struktur Organisasi SK Mensos RI, no 56/HUK/2003, ttg org. dan tata kerja BBRSBG Kartini Temanggung

JANJI PELAYANAN  Melakukan pelayanan dengan segera, akurat dan memuaskan.  Peduli, perhatian dan memahami kebutuhan penerima manfaat.  Sopan, ramah dan profesional dalam memberikan pelayanan.  Memberikan rasa aman dan perlindungan dari resiko pelayanan. MOTTO Mengantar Menuju Kemandirian

SDM BBRSBG “KARTINI” TEMANGGUNG Jumlah pegawai tahun 2015 : 133 orang Berdasarkan Pendidikan SDSLTPSLTASarmudSarjanaPascasarjana Jumlah Pendidikan

SDM PEKSOS BBRSBG “KARTINI” TEMANGGUNG Jumlah pekerja sosial fungsional tahun 2015 : 37 orang Berdasarkan Jenjang Jabatan MADYAMUDAPERTAMA PENYELIA PELAKS LANJTN PELAKSANA Jumlah Pendidikan

NoProfesi/ Pejabat FunsionalJumlah 1Pekerja Sosial Fungsional37 2Pranata Humas- 3Perencana- 4Arsiparis1 5Penyuluh Sosial4 6Psikolog2 7 Pranata Komputer2 8Dokter2 9Psikiater1 10Perawat5 11 Terapis3 12Ahli gizi1 PROFESI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

KAPASITAS DALAM LEMBAGA: 150 PM USIA: 15 S/D 35 TAHUN KLASIFIKASI KECACATAN; MAMPU DIDIK DAN MAMPU LATIH DAERAH ASAL: 11 PROVINSI ASAL PM TERBANYAK: JAWA TANGAH KAPASITAS DALAM LEMBAGA: 150 PM USIA: 15 S/D 35 TAHUN KLASIFIKASI KECACATAN; MAMPU DIDIK DAN MAMPU LATIH DAERAH ASAL: 11 PROVINSI ASAL PM TERBANYAK: JAWA TANGAH KAPASITAS TAMPUNG DAN PROFIL PENERIMA MANFAAT

3.Program C dengan fokus pada bimbingan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk PM potensi mampu mengurus dirinya sendiri. KURIKULUM BIMBINGAN 1.Program A,  fokus pada bimbingan sosial dan keterampilan kewirausahaan untuk PM potensi mampu berdiri sendiri: mampu bekerja di lapangan kerja dan atau bekerja mandiri. 2. Program B dengan fokus pada bimbingan sosial dan keterampilan untuk PM potensi mampu bekerja atau usaha dalam pengawasan keluarga.

PENERIMA PELAYANAN YANG MEMPEROLEH PELAYANAN TH 2015

NOWAKTU NAMA DAN TAHAPAN KEGIATAN JUMLAH PESERTA CMARET 2015 DISEMINASI DAN PEMBEKALAN KETERAMPILAN TEKNIS PENDAMPING PELAYANAN PENJANGKAUAN (RSBK DAN KAMPUNG PEDULI) KEPADA KADER PENDAMPING DR MASYARAKAT 91 ORANG PENYIAPAN KADER PENDAMPING RSBK DAN PROG KAMPUNG PEDULI

TAHAPAN DAN BENTUK PELAYANAN 1. Pendekatan Awal dan Penerimaan Meliputi meliputi sosialisasi program pelayanan, motivasi dan identifikasi calon PM dan keluarga. Seleksi dilakukan melalui case conference (CC). 2. Registrasi Mengkategorikan data berdasarkan: klasifikasi, keadaan umur, daerah asal, pekerjaan orang tua, pendidikan, dan agama, dll 3. Assessmen dan Penyusunan Rencana Pelayanan Identifikasi dan analisis masalah/kebutuhan untuk mengetahui kondisi obyektif PM dan lingkungan, potensi dan sumber serta merumuskan program yang sesuai dengan potensi PM

4. Pelayanan Akomodasi/ Pengasramaan Meliputi: pemenuhan kebutuhan makan 3 kali sehari, pakaian seragam, asrama, kebersihan diri dan pemeliharaan kesehatan, pendampingan penyesuaian diri PM baru. 5. Rehabilitasi Sosial Terdiri dari bimbingan sosial, mental, fisik, keterampilan kerja /kewirausahaan Pelayanan kesehatan umum, gigi, jiwa, terapi okupasi (Occupational Therapy), terapi fisik (Physio Theraphy), terapi wicara (Speech Therapy) dan terapi perilaku (Behavior Therapy) 6. Pelayanan kesehatan dan terapi khusus Penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak 7. Advokasi sosial

Meliputi :  Bimbingan kesiapan bermasyarakat agar PM siap kembali ke masyarakat  Bimbingan kesiapan keluarga agar keluarga memiliki kesiapan menerima PM kembali  Penempatan kerja pada unit-unit usaha atau keluarga sesuai dengan potensinya.  Bantuan / stimulan usaha produktif untuk modal usaha  Peningkatan peran keluarga, masyarakat dan institusi sosial dalam pengembangan kemandirian PM  Bimbingan pengembangan usaha ekonomis produktif untuk memelihara dan meningkatkan usaha. 8. Resosialisasi dan Bimbingan Lanjut

REHABILITASI SOSIAL BERBASIS EKONOMI PRODUKTIF NO TAHAPAN DAN DETIL KEGIATAN VOLUME WAKTU PELAKSANAAN KETERANGAN 1 Penentuan Konsultan 4 orang -Unit Usaha Root Art Centre and Furniture Magelang, PT. Kualita Yogyakarta, Unit Usaha Kerajinan Gerabah Eyang Keramik Kasongan, Usaha Batik Ciprat Eselbens Semarang 2 Asesmen kebutuhan pengembangan 1Kegiatan Februari s/d Maret - Orientasi pasar, Penjajagan kerjasama dengan unit usaha, Penentuan jenis Produk 3Penyusunan business plan1DokumenMaret s/d April 4Bimbingan teknik instruktur48OrangAprilPeserta: -Kerajinan Tatakan12Orang14-17 April-BBRSBG Kartini Temanggung -Kerajinan Akar12Orang14-17 April-Kader Kampung Peduli -Kerajinan Gerabah12Orang21-24 April-Perwakilan Persatuan Orang Tua -Batik Ciprat12Orang21-24 April

TAHAPAN DAN DETIL KEGIATANKETERANGAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG 5 Pelaksanaan Rehabilitasi Berbasis Ekonomi Produktif -Kerajinan Tatakan Produk baru - Rehabilitas gedung dan pengadaan peralatan -Kerajinan Akar Produk baru - Rehabilitas gedung dan pengadaan peralatan -Kerajinan Gerabah Produk baru - Rehabilitas gedung dan pengadaan peralatan -Batik Ciprat Produk baru - Rehabilitas gedung dan pengadaan peralatan -Budidaya Lele Produk sudah ada - -Budidaya Jamur Produk sudah ada - -Batako dan Paving Block Produk sudah ada - Rehabilitas gedung dan pengadaan peralatan - Pembuatan lidi bambu untu tusuk sate dan sangkar Produk sudah ada - REHABILITASI SOSIAL BERBASIS EKONOMI PRODUKTIF

MUTU DAN KINERJA PELAYANAN BBRSBG “KARTINI” TEMANGGUNG SKOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) BBRSBG KARTINI TEMANGGUNG TAHUN 2011 : 84,01 (MUTU DAN KINERJA PELAYANAN SANGAT BAIK) SKOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) BBRSBG KARTINI TEMANGGUNG TAHUN 2011 : 84,01 (MUTU DAN KINERJA PELAYANAN SANGAT BAIK) PENILAIAN KUALITAS PELAYANAN OLEH KEMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI: CITRA PELAYANAN PRIMA TINGKAT MADYA PENGAKUAN TERHADAP SISTEM MANAJEMEN MUTU PELAYANAN BERSTANDAR INTERNASIONAL: SERTIFIKAT ISO 9001:2008 PENGAKUAN TERHADAP SISTEM MANAJEMEN MUTU PELAYANAN BERSTANDAR INTERNASIONAL: SERTIFIKAT ISO 9001:2008