SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
REVIEW MANAJEMEN OBAT DI RS
Advertisements

UU NO.36 TENTANG RUMAH SAKIT MARKUS LUAHAMBOWO
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT (IKM)
PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
Prodi Rekam Medis & Informasi Kesehatan (D3)
Pertemuan 1 Manlog RS Organisasi &Manajemen RS Suatu pengantar
Sumber Daya Kesehatan Arif Kurniawan.
Tarif Pelayanan Kesehatan
KONSEP BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
KONSEP BIAYA PELAYANAN HUKUM
ADMINISTRASI KESEHATAN PRODI KESEHATAN MASYARAKAT
PENGENALAN ADMINISTRASI KESEHATAN
KONSEP DASAR PEMBIAYAAN KESEHATAN
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA
MANAJEMEN RUMAH SAKIT.
ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
Materi 3 Manajemen RS Smt 7-AKK-Kesmas
Mutu Pelayanan Kesehatan
KEDUDUKAN DOKTER KELUARGA DALAM SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Oleh: Dr. Ir. Sri Fajar Ayu, MM
SISTEM INFORMASI KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
REVIEW REKAM MEDIS - RS.
SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN)
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
R BAYU KUSUMAH N KESEHATAN.
By : Koperasi By :
SKN SISTEM KESEHATAN NASIONAL
MEMAHAMI SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS) PERTEMUAN 13
Gambaran Penggunaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Indonesia
KONSEP SEHAT DAN SAKIT DALAM SOSIAL BUDAYA
PERTEMUAN II DAN III Dasar- dasar Pendidikan Kesehatan
SKN SISTEM KESEHATAN NASIONAL
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
KONSEP SISTEM DALAM KEPERAWATAN
SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)
KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
By : Koperasi By :
USAHA Kesehatan Sekolah (UKS)
Pelayanan Kesehatan.
KONSEP ORGANISASI DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL
KONSEP PEMBIAYAAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN
SISTEM KESEHATAN NASIONAL PERTEMUAN 13
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
STANDAR PRAKTEK KEPERAWATAN
Kom III SUHARI MM.
KEBIJAKAN OBAT  .
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN & FAKULTAS ILMU – ILMU KESEHATAN
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
Manajemen Koperasi.
TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Dengan PPK - BLUD
UNIVERSITAS GADJAH MADA
DASAR-DASAR ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Konsep Dasar Penghitungan Pembiayaan Kesehatan di Indonesia
MANAJEMEN RUMAH SAKIT. DASAR HUKUM UU no. 44 tahun 2009 Kepmenkes no. 129 th 2008 ttg standar pelayanan minimal rumah sakit.
KEDOKTERAN KELUARGA DASAR & PENDEKATAN UMUM Dr. Paul F.M
Manajemen Informasi Kesehatan 1
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
FERRY AMURIAWAN, AMK., SKM., MH
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Transcript presentasi:

SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN) Yerni Mariani Sitompul

PENGERTIAN Sistem: Kumpulan dari bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang majemuk, dimana masing-masing bagian bekerjasama secara bebas dan terkait untuk mencapai sasaran kesatuan dalam suatu situasi yang mejemuk pula

PENDEKATAN SISTEM PENDEKATAN SISTEM Feedback (1) Inputs (2) Process (3) Outputs Feedback

PENGERTIAN Kesehatan WHO (1974): keadaan sejahtera sempurna dari fisik, mental dan sosial yang tidak terbatas dari penyakit atau kelemahan saja. UU No. 23/1992 : keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

SISTEM KESEHATAN (WHO, 1984) adalah : kumpulan dari berbagai faktor yang komplek dan saling berhubungan yang terdapat dalam suatu negara, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat pada setiap saat dibutuhkan.

SISTEM KESEHATAN Indonesia (SKN) adalah : suatu tatanan yang mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti yang dimaksud dalam pembukaan UUD’45.

SISTEM KESEHATAN NASIONAL (Depkes RI, 2004) Subsistem Upaya Kesehatan Subsistem Pembiayaan Kesehatan Subsistem Sumberdaya Manusia Kesehatan Subsistem Obat dan Perbekalan Kesehatan Subsistem Pemberdayaan Masyarakat Subsistem Manajemen Kesehatan

BIAYA KESEHATAN 1. Health Provider : Besarnya dana yang disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan 2. Health Consumer : Besarnya dana yang disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan.

BIAYA KESEHATAN Sumber: Seluruhnya Pemerintah Sebagian Masyarakat Jenis: Biaya pelayanan Kedokteran Biaya pelayanan Kesehatan Masyarakat

SYARAT POKOK PEMBIAYAAN KESEHATAN Jumlah (cukup) untuk membiayai penyelenggaraan upaya kesehatan Penyebaran dana sesuai kebutuhan Pemanfaatan dana diatur secara seksama (efektif dan efisien) Peningkatan efektifitas =dampak yang lebih besar= upaya pencegahan Peningkatan efisiensi : a. Standar minimal pelayanan (sarana, tindakan) b. Kerjasama (institusi=cost sharing,sistem= rujukan)

MASALAH POKOK PEMBIAYAAN KESEHATAN Kurangnya dana yang tersedia, (Indonesia 2 – 3% total Anggaran Belanja Negara) Penyebaran dana tidak sesuai (perkotaan >> pedesaan) Pemanfaatan dana yang tidak tepat, (biaya pelayanan kedokteran > biaya pelayanan kesehatan masyarakat) Pengelolaan dana belum sempurna (sikap mental para pengelola) Biaya kesehatan yang makin meningkat

BIAYA KESEHATAN  MAKIN MENINGKAT (1) Cambridge Research Institute 1976, Sorkin 1975 dan Feldstein 1988) Tingkat Inflasi (peningkatan biaya investasi dan biaya operasional) Tingkat Permintaan (kuantitas dan kualitas penduduk Kemajuan IPTEK(peralatan modern dan canggih  pel. Kesehatan Perubahan Pola Penyakit, Penyakit akut  penyakit kronis (> lama penyembuhan)

BIAYA KESEHATAN  MAKIN MENINGKAT (2) e. Perubahan pola pelayanan kesehatan (spesialisasi dan subspesialisasi) (pelayanan terkotak-kotak)  pemeriksaan yang berulang-ulang  biaya >> Riset Feldstein (1971), RS dengan dokter umum dapat menghemat US $39.000/th/dokter umum dibandingkan dengan spesialis dan subspesialis f. Perubahan pola hubungan dokter – pasien 1. Asuransi praktek kedokterannya Riset AMA Law Department 1958, Asuransi profesi US $45-50 juta/th Altman 1975, Asuransi RS  US $850/th/TT 2. Pemeriksaan yang berlebihan Riset Rubin (1973) “Kaiser Permanente Plan”  95% RM  pemeriksaan kedokteran >>

BIAYA KESEHATAN  MAKIN MENINGKAT (2) g. Lemahnya mekanisme pengendalian biaya (Profesional Standart, Medical Audit dll) h. Penyalahgunaan Asuransi Kesehatan (tripartite model) Badan Penyelenggara Asuransi Kesehatan Health Provider Peserta