Kuliah Ekonomi Lingkungan Sesi 12 ANALISIS KEBIJAKAN LINGKUNGAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENENTUAN HARGA TRANSFER (TRANSFER PRICING)
Advertisements

Oleh : Dr. Rina Oktaviani
ENVIRONMENTAL VALUATION
FUNGSI PEMERINTAH.
Pengembangan sistem penilaian pend ips
EFISIENSI EKONOMI dan PASAR
BENEFITS & COST : SUPPLY & DEMAND
ALIRAN STRUKTURALIS Adalah aliran pengembangan ide dasar sosialisme yang muncul di akhir 1940 dan 1950an. Teori strukturalis percaya bahwa pembangunan.
Analisis finansial dan analisis ekonomi
EKONOMI UNTUK SEKTOR PUBLIK
EXTERNALITIES AND PUBLIC GOODS
PASAR INPUT.
PENAWARAN (SUPPLY).
Kuliah Ekonomi Lingkungan Sesi 11 ANALISIS KEBIJAKAN LINGKUNGAN
TEORI EKONOMI MIKRO Lanjutan PERTEMUAN 2.
Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Manajerial
Pertemuan Minggu Satu Manajemen Modal Kerja
V. WEWENANG (AUTHORITY)
KULIAH VALUASI ESDAL PERTEMUAN KE
MANAJEMEN PERSEDIAAN PERSEDIAAN: BENTUK PERSEDIAAN:
Youngky Bagus Prasetyo ( )
Bisnis, lingkungan hidup dan etika
Tarif Pelayanan Publik
BAB 22 Sistem Pengendalian Manajemen, Transfer Pricing,
Keputusan Penetapan Harga dan Manajemen Biaya
Gambaran Umum Ekonomi Internasional
PENENTUAN HARGA AIR MINUM
SESI 04: PROSES PERENCANAAN
HARGA TRANSFER (TRANSFER PRICING)    ·  Pengertian ·  Tujuan Harga Transfer ·  Metode Harga Transfer ·  Harga Jasa Korporasi ·  Administrasi Harga Transfer.
PENDAHULUAN Muh. Yunanto, SE., MM.
Pokok bahasan Program pengaturan Program fasilitas Program intervensi.
Pertemuan-2 Strategi di Lingkungan Global
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
FUNGSI PEMERINTAH.
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
EKONOMI UNTUK SEKTOR PUBLIK
PENENTUAN HARGA TRANSFER (TRANSFER PRICING)
Manajemen Investasi Oleh MAIZA FIKRI, ST, M.M
PENGENDALIAN TERHADAP STRATEGI YANG BERBEDA
PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENENTUAN HARGA TRANSFER (TRANSFER PRICING) Amalia Ilmiani.
BAB XI PENGENDALIAN TERHADAP STRATEGI YANG BERBEDA
Pengantar Ekonomi Mikro
FUNGSI PEMERINTAH.
KEBIJAKAN EKONOMI PUBLIK
TEORI EKONOMI MIKRO HARGA PASAR.
FUNGSI PEMERINTAH.
REDISTRIBUSI PENDAPATAN
PENDAHULUAN Dadan Rukandar, SE., MM.
EKONOMI MANAJERIAL.
BAB III. PENDEKATAN EKONOMI TERHADAP HUKUM
FUNGSI PEMERINTAH Dua sistem perekonomian ekstrem Pure Socialism
TEORI SEKTOR PUBLIK
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
FUNGSI PEMERINTAH.
PERHITUNGAN BIAYA UNTUK PRODUK SAMPINGAN DAN PRODUK GABUNGAN
EKSPOR IMPOR.
PENDAHULUAN Sriyanto, SE., MM.
KEBIJAKAN EKONOMI PUBLIK - 02
PERAN MANAJEMEN DALAM AGRIBISNIS
FUNGSI PEMERINTAH Dua sistem perekonomian ekstrem Pure Socialism
PENENTUAN HARGA TRANSFER (TRANSFER PRICING)
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS TERBUKA
Analisis Laporan Keuangan Internasional
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
FUNGSI PEMERINTAH.
BAB XI PENGENDALIAN TERHADAP STRATEGI YANG BERBEDA
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
Bab 1 MODEL EKONOMI & OPTIMISASI EKONOMI
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Kebijakan Pembentukan Modal
Transcript presentasi:

Kuliah Ekonomi Lingkungan Sesi 12 ANALISIS KEBIJAKAN LINGKUNGAN Strategi berbasis Insentif: Transferable Discharge Permits

PRINSIP UMUM (1) Transferable Discharge Permits (Izin mengeluarkan limbah yg dapat diperjualbelikan izin untuk mengeluarkan polutan memberikan hak kepada pemiliknya u/ mengeluarkan 1 unit (pound, ton, dsb) dari material limbah spesifik dgn haknya

PRINSIP UMUM (2) Izin ini transferable, pihak2 yg berpartisipasi dalam pasar izin tsb dapat saling menjual & membeli izin, berdasarkan harga yg disetujui Program TDP dimulai oleh keputusan terpusat mengenai jumlah discharge permit yg akan diberikan. TDP didistribusikan di antara sumber2 emisi, dimana diperlukan suatu formula u/ mengetahui berapa izin yg akan diterima oleh masing2 polluter Jika diasumsikan TDP lebih sedikit dibandingkan total emisi saat itu maka seluruh pemilik izin akan menerima lebih sedikit TDP dibandingkan jumlah emisinya saat itu

PRINSIP UMUM (3) Contoh : Suatu program TDP bertujuan mengurangi emisi sulfur yg dikeluarkan oleh suatu grup pembangkit listrik. Total emisi saat itu 150.000 ton/thn. Pengambil kebijakan memutuskan untuk mengurangi 100.000 ton/thn. Suatu pembangkit listrik yg mengeluarkan emisi 7.000 ton sulfur/thn memperoleh izin 5.000 TDP. Manajer perusahaan tsb dihadapkan pd 3 pilihan: 1 Mengurangi emisi sesuai tingkat izin yang diberikan 2 Membeli izin tambahan agar dapat mengeluarkan emisi pd tingkat yg lebih tinggi 3 Mengurangi emisi di bawah 5.000 ton dan menjual sisa TDP yg tdk digunakan

PRINSIP UMUM (4) Transaksi jual beli izin diantara polluter menghasilkan distribusi total emisi diantara polluter menuju equimarginal principle Contoh : 2 polluter yg memiliki emisi yg sama, namun memiliki MAC yg berbeda Diasumsikan pd awalnya kedua perush tdk melakukan kontrol emisi, A = 120 ton & B = 90 ton, shg total emisi=210 ton Misalkan total emisi akan dikurangi 50% 1 izin menunjukkan pemilik u/ mengeluarkan 1 ton/thn

PRINSIP UMUM (5) TDP tsb didistribusikan, berdasarkan proporsi, A=60 TDP, B=45 TDP Shg emisi A mjd 60 (120-60), dgn MACA=$ 1200 Emisi B mjd 45 (90-45), dgn MACB=$4000 Jika B dapat membeli TDP maka MACB akan menurun, sebaliknya jika A dpt menjual TDP, A akan memperoleh penerimaan Shg terdapat “gains from trade” (manfaat perdagangan dr jual beli izin antara A-B) Gains from trade akan berlangsung hingga MAC kedua perush sama

PRINSIP UMUM (6) Bagaimana TDP Bekerja : Gains from Trade A menjual TDP B membeli TDP $ $ MACB 4000 MACA 1500 1500 40 65 1200 60 120 45 90 Emissions (tons/year) Emissions (tons/year)

PRINSIP UMUM (7) Selama MAC antar perusahaan belum setara, mereka akan masing2 akan mjd better off dgn memperdagangkan TDP Pada perush yg lebih besar mekanisme TDP bekerja dgn cara yg sama namun lebih complicated Untuk mencapai prinsip kesamaan marjinal, mensyaratkan seluruh izin yg dimiliki penjual & pembeli harus berada pd tingkat harga yg sama Pada pasar dgn banyak peserta, keg.perdagangan akan berlanjut di masa y.a.d karena memberikan insentif kpd polluter untuk mencari upaya terbaik u/ mengurangi polusi & karena perubahan alami pd pertumbuhan ekonomi

PASAR UNTUK DISCHARGE PERMIT $ Siapa Pembeli dan penjual pasar ini ? Demand for permits Supply for permits P* q* Quantity of discharge permits

PRINSIP UMUM (9) Beberapa thn belakangan ide TDP smkn populer diantara bbrp kebijakan lingkungan TDP diawali dgn membuat & mendistribusikan suatu tipe baru dr hak kepemilikan, dimana hak ini memiliki nilai pasar selama jumlah izin yg dikeluarkan terbatas Dr sudut pandang politik penetapan TDP dirasa lebih mudah dibandingkan pemberlakuan pajak Agar berjalan efektif program TDP menghadapi berbagai problem  apa yg terlihat pd teori (kekuatan pasar) untuk menghasilkan suatu pengurangan polusi harus diterapkan pd dunia nyata

PENGALOKASIAN HAK AWAL (1) Kesuksesan pendekatan TDP u/ mengkontrol polusi tergantung pd pembatasan sirkulasi hak Sebagian besar peraturan/UU terlihat tdk merata Memberikan sejumlah TDP yg sama ke setiap polluter adalah tidak adil Seringkali alokasi izin ditetapkan berdasarkan emisi yg keluarkannya, hal ini terlihat adil namun faktanya tidak -- Aturan ini tdk menyadari fakta bahwa bbrp perush sdh bekerja keras u/ mengurangi emisinya Jika polluter percaya bahwa TDP akan diberikan dgn cara di atas, umumnya perush cenderung u/ meningkatkan emisinya saat ini karena hal tsb akan meningkatkan jatah alokasi izinnya u/ yg pertama kali

PENGALOKASIAN HAK AWAL (2) Setiap formulasi alokasi memiliki problem & pembuat kebijakan harus mampu berkompromi jika pendekatan ini diterima secara luas Pertanyaan  sebaiknya hak TDP ini diberikan, dijual atau dilelang? Transaksi pasar akan me-redistribusikan berdasarkan relatif MAC dr masing2 polluter Pada prinsipnya hal tsb tdk penting selama izin didistribusikan scr adil Sistem hibrid  mendistribusikan scr gratis sejumlah izin & melelang sejumlah izin tambahan.

MENETAPKAN ATURAN PERDAGANGAN (1) Agar pasar bekerja efektif, harus ada kejelasan aturan yg mengatur siapa yg akan berdagang & bgmn prosedur perdagangan harus diikuti. Suatu aturan tdklah membebani shg memungkinkan peserta pasar u/ mengukur dgn akurat abibat dari menjual atau membeli izin pd harga ttt Suatu aturan umum untuk agen publik harus ditetapkan secara mudah & jelas Salah satu aturan dasar yg hrs ditetapkan adalah : “siapa yang berhak berpartisipasi pada pasar ?”  hanya terbatas polluter atau pihak lain ? (co/ grup2 advokasi lingkungan)

MENETAPKAN ATURAN PERDAGANGAN (2) Salah satu alasan mengapa pihak lain bisa membeli izin tsb  hal tsb mrpkn bukti bahwa WTP masyarakat u/ pengurangan total emisi melebihi harga dr suatu izin (dlm hal ini = MAC) Kesimpulan ini valid jika menghadapi kelompok lingkungan lokal atau regional yg keanggotaannya erat dgn area perdagangan & meningkatkan pengeluarannya u/ membeli TDP di wilayah tsb

KEBERAGAMAN EMISI (1) Misalkan kita akan mendesain program TDP untuk mengkontrol total emisi SO2 di suatu wilayah dari berbagai sumber -- pembangkit listrik, unit industri dll-- yang tersebar luas di suatu area Masing2 titik emisi tdk berada pd kondisi angin & kepadatan penduduk yg sama – bbrp sumber berada di wil yg melawan / searah mata angin di daerah yg padat penduduk Diasumsikan mereka memiliki MAC yg berbeda namun menerima dampak yg sama akibat emisi SO2

KEBERAGAMAN EMISI (2) Selama jumlah izin dlm sirkulasi konstan  kontrol thdp emisi SO2 dpt efisien Namun jika perdagangan langsung antar sesama sumber maka kerusakan total dpt berubah. Contohnya jika perush di downwind menjual izinnya pd upwind maka total jumlah izin total tetap namun emisi di upwind akan lebih tinggi  kerusakan lebih tinggi Sama spt masalah yg dihadapi dlm penerapan kebijakan pajak effluent, efek dr masing2 perush berbeda, shg emisi dr masing2 akan memiliki dampak yg berbeda thdp kualitas ambang di wilayah tsb Jika program ini memperbolehkan penjualan izin antar perush dgn basis 1:1, maka perush yg memiliki koefisien transfer tertinggi akan dpt mengakumulasi sejumlah besar izin.

KEBERAGAMAN EMISI (3) Salah satu upaya u/ mencegah hal ini  perdagangan izin hrs disesuaikan brdasarkan dampak individu suatu perush Pihak otoritas harus mampu menentukan, bagi setiap perush, berapa banyak izin yg dapat dibeli dr perush lain Pihak otoritas akan mendesain sejulah ZONA, dimana masing2 zona akan terdiri dari sumber yg relatif mirip dlm hal lokasi & dampak emisinya thdp kualitas ambang Sehingga dpt dilakukan 2 hal : (1) mengizinkan perdagangan izin hanya sesama perush dlm 1 zona atau (2) melakukan penyesuaian thdp seluruh perdagangan antar zona

TDPS & MASALAH2 KOMPETISI (1) Pertanyaan ttg mengizinkan perdagangan melewati batas zona atau menghambatnya antar zona mjd smkn penting Program TDP bekerja melalui proses perdagangan, ketika penjual & pembeli berinteraksi u/ mentarnsfer hak kepemilikan Pasar terbaik akan terjadi ketika terjadi kompetisi penting antara penjual & pembeli, & pasar bekerja buruk jika hanya terdapat sedikit penjual & pembeli sehingga tekanan kompetisi lemah Dari sudut pandang pengembangan kompetisi, zona perdagangan diatur seluas mungkin, untuk meraih pembeli & penjual yg lebih besar

TDPS & MASALAH2 KOMPETISI (2) Namun hal ini akan bertentangan secara ekologi. Pada banyak kasus terdapat alasan meteorologi atau hidrologi untuk membatasi area perdagangan Co : jika kita ingin mengkontrol emisi pada suatu kota, maka kita tdk mengizinkan suatu perush mlkkn keg perdagangan izin di kota tsb Atau jika kita ingin mengkontrol emisi pada suatu danau atau sungai,maka kita tdk mengizinkan suatu sumber berlokasi di wilayah tsb Dengan alasan2 lingkungan kita menginginkan adanya pembatasan wilayah perdagangan, sementara dr sisi ekonomi kita menginginkan area perdagangan yg lebih luas

PROGRAM TDP & ENFORCEMENT (1) Aspek langsung dr TDP  suatu sumber dibatasi untuk menjaga emisinya pd suatu tingkat yg lebih rendah dibandingkan TDP yg dimilikinya Agen administrasi penting untuk menjaga 2 kondisi : (1) jumlah izin yg dimiliki setiap perush, dan (2) jumlah emisi dr masing2 perush Perdagangan izin mjd makin complicated dgn smkn banyaknya penjual & pembeli dgn berbagai pola transaksi – pinjaman sesaat & penjualan jk panjang sbg tambahan untuk tranfer yg permanen

PROGRAM TDP & ENFORCEMENT (1) Seperti halnya monitoring, agen administrasi harus mampu mengawasi polluter u/mengetahui kapan emisi dr setiap perush melebihi izin yg dimilikinya Jika izin menunjukkan total emisi pd suatu waktu,dpt pula diartikan sbg ukuran kumulatif emisi pd masing2 perush Program TDP diharapkan dpt mjd insentif bagi perush u/ saling mengawasi –setidaknya secara informal Jika suatu sumber mengeluarkan emisi melampaui izin yg dimiliki  perush tsb mlkkn kecurangan dgn tdk membeli izin tambahan mengurangi permintaan izin  menurunkan harga izin di pasaran

PROGRAM TDP & INSENTIF UNTUK R&D (1) Salah satu kriteria utama dlm menetapkan kebijakan lingkungan  membuat insentif yg besar bg perush u/ mencari upaya yg lebih baik dr pengurangan emisi Standar emisi lemah dlm hal ini dibandingkan pajak emisi Program TDP dlm hal ini sama dengan pajak emisi Lihat gambar berikut, diasumsikan MAC perush saat ini pd MAC1 dan izin emisi berharga p per unit --diasumsikan harga konstan emisi yg dikeluarkan perush disesuaikan dgn izin yg dimiliki tingkat emisi e1  Total Abatment Cost = (a+b)

Program TDP & Insentif untuk R&D (2) Insentif mlkkn R&D  u/ menemukan biaya yg lebih rendah guna mengkontrol emisi, shg perush bisa menghemat emisi  dpt menjual kelebihan izin yg dimiliki R&D  MAC bergeser ke MAC2  tkt emisi mjd e2  Total Abatement Cost = (b+d)  perush dpt menjual surplus izin sbsr (e1-e2)  penerimaan perush dr penjualan izin = (c+d) Harga dr suatu izin memiliki insentif yg sama spt pajak polusi, dgn tidak mengurangi emisinya, perush akan kehilangan penerimaan yg dpt mereka peroleh dgn menjual sejumlah izin yg mereka miliki

Perubahan akibat adanya R&D = TAC pd MAC1 – TAC pd MAC2 + Penerimaan dr penjualan TDP = (a+b) - (d+b) + (c+d) = (a+c)

www.mhhe.com/economics/field3 www.etei.org www.emissions.org