E-Government E-Governance Desy Intan Permatasari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 2016

Definisi E-Government Electronic Government merupakan upaya dan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan pemanfaatan komputer, jaringan komputer, dan teknologi informasi untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan public (masyarakat). Bentuk e-government : Administrasi kependudukan Pemerintahan Informasi masyarakat Sistem informasi, website, aplikasi mobile

Tujuan E-Government Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari public service berbasiskan Teknologi Informasi Mendukung pemerintahan yang bersih dan transparan Membantu perbaikan birokrasi di pemerintahan, perbaikan manajemen waktu, perbaikan manajemen keuangan serta manajemen pemerintahan secara keseluruhan

Implementasi E-Government Sumber: http://kikialamsyah.blog.com/wp-content/blogs.dir/3002206/files/gambar-e-gov/pic-1.jpg

3 Elemen Utama E-Government 1. Masyarakat 2. Operator 3. Pengambil Keputusan Masyarakat semakin mudah memperoleh KTP melalui e-KTP, pembayaran pajak, Cloud Bertugas mengoperasikan SI, menghandle keamanan data, layanan jaringan, input data Pengambil keputusan adalah pemerintah. Contoh: mengambil keputusan dengan Fuzzy Logic

Definisi E-Governance bentuk dukungan terhadap jalannya E-Government dengan menekankan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta yang berbasiskan teknologi informasi. Muncul sebagai wujud dari adanya E-Government. Bentuk tata kelola terhadap implementasi E-Government. Antara E-Government dan E-Governance saling berhubungan satu sama lain

Faktor pendukung E-Governance 3 faktor yang mendukung E-Governance: Hukum Peraturan Regulasi Untuk mendukung jalannya E-Government dan pengetahuan masyarakat akan manfaat dari E-Government

Manfaat E-Governance Meningkatkan kecepatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, sesama pemerintah dan tenaga kerja (melalui G2G, G2E, G2C, dan G2B) berbasis internet dan intranet Menghemat anggaran pemerintah dalam penyediaan sarana komunikasi, transportasi Mewujudkan layanan transparansi pemerintahan, meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Meningkatkan akuntabilitas dari proses penyelenggaraan pemerintahan Mewujudkan demokrasi secara lebih baik

http://www.daxnetworks.com/media/e-governence.jpg

3 Pelaku Utama di E-Governance 1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Pihak swasta Penentu, pemberi kebijakan, menjalankan aspirasi rakyat Pemantau di dalam jalannya pemerintahan, pemberi masukan ke pemerintah Para pelaku bisnis yang terlibat dalam kegiatan bisnis, industri, penjualan, pembelian, distribusi

Peran pihak swasta dalam E-Governance Sebagai motor penggerak untuk penyediaan tenaga kerja siap pakai (SDM) dalam implementasi Teknologi Informasi Pensuplai barang yang dibutuhkan di dalam implementasi baik dalam bentuk perangkat keras atau perangkat lunak komputer Membantu di dalam modal, melalui investasi yang ditanamkan pada proyek pemerintahan untuk E-Government dan E-Governance

4 Model pada E-Governance G2C Government to Citizen G2E Government to Employee G2G Government to Government G2B Government to Business

Model G2C Government to Citizen

Model 1: Government to Citizen Merupakan bentuk hubungan antara pemerintah (Government) dengan masyarakat (Citizen) di dalam wilayah pemerintahannya, yang dilakukan dengan berbasiskan Teknologi Informasi Masyarakat  mencakup perorangan maupun kelompok Bentuk penerapan: Layanan komunikasi berbasis teks menggunakan E-Mail Layanan berita dan informasi dalam bentuk website dan sistem informasi pemerintahan dan layanan publik secara online Penyediaan teleconference baik dalam bentuk Video Conference, VOIP (Voice Over Internet Protocol)

Interaksi pada Government to Citizen Pemerintah dalam hal ini bertugas untuk menangani segala macam urusan administrasi pemerintahan, yang dibagi ke dalam setiap unit berupa kementerian, pemerintah daerah hingga aparat hokum Masyarakat (citizen) memperoleh bentuk layanan online dan informasi Jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat adalah Service (layanan) yang bertugas menjembatani tugas yang dikerjakan oleh pemerintah dengan apa yang harus diperoleh oleh masyarakat dan diberikan oleh masyarakat (dalam bentuk data dan informasi, dalam konteks Teknologi Informasi)

Ilustrasi Model G2C http://www.fidis.net/typo3temp/tx_rlmpofficelib_e33377ba71.png

Contoh penerapan G2C Contoh negara yang menerapkan G2C Amerika Serikat menerapkan konsep G2C dalam bentuk implementasi portal berbasis web dengan alamat http://www.usa.gov/. Dalam portal tersebut, disediakan sejumlah informasi dan berita untuk masyarakat, media interaksi antara masyarakat dan pemerintah

Government to Employee Model G2E Government to Employee

Model 2: Government to Employee Merupakan bentuk hubungan antara pemerintah dengan karyawan atau tenaga kerja pada unit – unit pemerintahannya. Contoh: pada dinas atau instansi pemerintahan yang dilakukan secara online berbasiskan Teknologi Informasi Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal, efektivitas dan produktivitas kinerja instansi pemerintahan

Penerapan G2E Upaya yang dilakukan untuk menerapkan G2E: Menyediakan e-learning Mensosialisasikan Knowledge Sharing Menyediakan akses informasi dan pengetahuan seluas-luasnya Memberikan kesempatan setiap pegawai dari berbagai jenjang level untuk mendapatkan pelatihan maupun pendidikan yang lebih tinggi. Memberikan penghargaan berupa materi maupun non materi untuk pegawai berprestasi

Ilustrasi G2E https://wiki.smu.edu.sg/is101_2012/img_auth.php/thumb/7/7c/Capture10.JPG/466px-Capture10.JPG

Government to Government Model G2G Government to Government

Model 3: Government to Government Bentuk hubungan antara pemerintah antar negara maupun antar dalam satu negara, missal antar instansi, antar departemen, antar kementerian, antar wilayah daerah Tujuannya untuk memudahkan proses berbagi informasi pada level E-Government

Government to Business Model G2B Government to Business

Model 4: Government to Business Bentuk hubungan antara pemerintah dengan pelaku bisnis baik pihak swasta, wirausaha, BUMN yang dilakukan secara online. 3 sisi utama pada Government to Business: Infrastruktur Organisasi Infrastruktur Teknologi Business driver (penggerak bisnis)

Referensi I Putu Agus Eka Pratama. 2014. Komputer & Masyarakat, Informatika Bandung