1 INFORMASI KESEHATAN ANDAL 2010

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ORGANISASI DAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT
Advertisements

RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH (RPS)
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT (IKM)
PEMBUKAAN RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL Jakarta, 22 – 23 Agustus 2005 MENTERI KESEHATAN RI.
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan.
Pertemuan ke-9 Strategi Pengembangan SIKNAS
DESENTRALISASI KESEHATAN
Tarif Pelayanan Kesehatan
PENGUKURAN EVALUASI TERHADAP INPUT, PROSES, OUTPUT DAN OUTCOME
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
Assalamualaikum Wr.Wb. Kelompok 1 Dewi KusumaWardani(J ) Rosalina KusumaWardhani (J ) Mursid Andi Setiawan (J ) Yunan Tulus Budiono(J )
KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. ENDE Kebijakan Umum Sistem Rujukan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Maternal Perinatal.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Pengelolaan data dan Informasi SDMK
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
( PELAYANAN KESEHATAN PRIMER )
MANAJEMEN RUMAH SAKIT.
Materi 3 Manajemen RS Smt 7-AKK-Kesmas
Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan Puskesmas
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
Materi 8 MK SIMKES S1 Kesmas
SISTEM INFORMASI KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
SUMBER DATA SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN
PRAKTIK KEPERAWATAN.
MEMAHAMI SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS) PERTEMUAN 13
ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN
PERAN SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
ORGANISASI LANSIA & POSYANDU LANSIA
Puskesmas di Era Desentralisasi
PERTEMUAN PENGELOLA KETENAGAAN SARKES SWASTA Sdmkes Dinkes kab blitar
2017 Instrumen dan Aplikasi Pengelolaan data dan Informasi SDMK
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Mengelola kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)
Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 12
INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 11
“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan“
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
STANDAR PRAKTEK KEPERAWATAN
Kom III SUHARI MM.
KEBIJAKAN OBAT  .
STRUKTUR ORGANISASI INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN KOMPONENNYA
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
Disusun Oleh: ANDHIKA ARIYANTO ( )
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
UPAYA MENUJU MUTU PELAYANAN KESEHATAN YANG PARIPURNA STUDI TENTANG AMANAT UNDANG-UNDANG 1945 PASAL 28H AYAT (1) DAN PASAL 34 AYAT (2), (3)
IMPLEMENTASI APLIKASI SPM BERBASIS WEB
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
MANAJEMEN RUMAH SAKIT. DASAR HUKUM UU no. 44 tahun 2009 Kepmenkes no. 129 th 2008 ttg standar pelayanan minimal rumah sakit.
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN
Definisi Sistem : Sekumpulan komponen yang bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan Sistem Informasi : Sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk.
Manajemen Informasi Kesehatan 1
1. Pokok Bahasan Pengertian audit Pengertian audit Jenis audit Jenis audit Pengertian audit internal Pengertian audit internal Manfaat audit internal.
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
PERLINDUNGAN KESEHATAN PADA PEKERJA PEREMPUAN Disampaikan pada PERINGATAN INTERNATIONAL WOMEN’S Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kesehatan.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Transcript presentasi:

1 INFORMASI KESEHATAN ANDAL 2010 INDONESIA SEHAT 2010 (1 April 1999) Dikutip oleh dr. Mayang Anggraini Naga 2012

DESKRIPSI Keberhasilan pengembangan Sistem Informasi terpadu harus didahului dengan penggalian user requirement di masing unit pelayanan yang terlibat, agar bisa efisien dan efektif memenuhi kebutuhan masing unit kerja di Rumah Sakit, Kabupaten, Kota Provinsi maupun Pusat Data Depkes

SAP Pemaparan Informasi tentang: Paradigma Indonesia Sehat 2010 Reformasi Kesehatan >< Biaya Peninjauan Pembanguan Kesehatan Dasar, Visi, dan Misi pembanguan Kes. Indikator Kedudukan tenaga profesional MIK terkait Otonomi daerah dan Reformasi Kesehatan

KOMPETENSI Mampu memahami dan menjelaskan - Pentingnya Uniformitas sebutan dan arti individual data yang akan dijadikan bahan utama dalam pengembangan SIK model apapun juga. - Informasi berbasis data pasien yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

(Lanjutan: Kompetensi) - Komponen data pasien yang merupakan data dasar pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan, dan mampu berfungsi sebagai instrumen analisis, komunikasi dan kontrol Mutu Playanan yang telah terjadi. - Kebutuhan jenis data pengembangan SIK.

Hasil Pembangunan Kesehatan Derajat Kesehatan meningkat dengan bermakna, namun hasil pembangunan belum dapat: - dinikmati secara merata dan - memuaskan seluruhnya Strategik/Kebijakan pembangunan Kesehatan baru

Pembangunan Kesehatan Baru (Lanjutan) Dasar Strategik dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Baru Dasar: Gerakan Pembangunan Kesehatan sebagai: Strategi Nasional  Indonesia Sehat 2010

Paradigma Sehat Indonesia Sehat 2010 bukan milik Depkes namun milik seluruh masyarakat Indonesia dan semua sektor  perlu kerjasama yang harmonis untuk mewujudkannya. (1) Perencanaan pembangunan dan pelak- sanaanya di semua sektor harus mampu mempertimbangkan dampak negatif dan positifnya terhadap kesehatan baik individu, keluarga dan masyarakat.

(Lanjutan-1) (2) Upaya kesehatan akan lebih mengutama- kan upaya preventif, promotif tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif (3) Indikator dan Parameter pengukuran keberhasilan Indonesia Sehat 2010 dikembangkan dan ditetapkan melalui Konsensus Nasional.

REFORMASI KESEHATAN >< BIAYA 5 Fenomena Utama yang berpengaruh ter- hadap keberhasilan pembangunan kesehatan. (1). perubahan dasar pada dinamika kependudukan yang mendorong lahirnya: - Transisi demografis dan - Epidemiologis

(Lanjutan-1) (2). Temuan substansial iptek kedokteran membuka cakrawala baru dalam meman- dang proses: - hidup, - sehat, - sakit dan - mati.

(Lanjutan-2) (3). Tantangan global akibat : - kebijakan perdagangan bebas - pesatnya revolusi bidang: - informasi - telekomunikasi - transportasi

(Lanjutan-3) (4). Perubahan lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap : - derajat dan - upaya kesehatan. (5). Demokrasi di segala bidang menuntut pemberdayaan dan kemitraan dalam Pembangunan Kesehatan.

Biaya Kesehatan Kelima fenomena tersebut mau tidak mau suka tidak suka akan berdampak pada: Biaya Kesehatan yang Harus disediakan bagi keputusan reformasi kesehatan yang disepakati bersama.

Tugas Reformasi Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia yang Mampu maupun Kurang Mampu Biaya kesehatan harus ditanggung bersama oleh Pemerintah dan Seluruh Mayarakat Indonesia

SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN yang ? Perlu dibangun: Sistem Pembiayaan Kesehatan yang berdasarkan: UPAYA SUBSIDI SILANG

Dimodifikasi lebih lanjut ASKES Akan Dimodifikasi lebih lanjut Agar bisa memenuhi Kebutuhan Masyarakat yang lebih luas, dan merata

Tinjauan Kembali Kebijakan Pembangunan Kesehatan PERUBAHAN Pemahaman Konsep Sehat dan Sakit serta Makin Kayanya khasanah Iptek dan Informasi tentang determinasi penyebab sakit yang multifaktoral  Menggugurkan Pradigma Pembangunan Kesehatan yang lebih mengutamakan Kuratif dan Rehabilitatif

Biaya >< Keberhasilan Biaya untuk pencapaian keberhasilan tidak sederhana ataupun murah ! Karena Miskin Tidak mampu memelihara kesehatan  mudah sakit Tidak bisa memperoleh layanan kuratif  parah dan fatal

PARAMETER KEBERHASILAN INFORMASI STATISTIK MORBIDITAS DAN MORTALITAS yang akan membuktikan Keberhasilan Program Pembangunan Kesehatan Para Tenaga Profesional Perekam Medis dan Kesehatan menjadi UTAMA

MASALAH Darimana harus dimulai untuk mencapai Indonesia Sehat 2010? Pelayanan preventif tidak murah  apa rakyat bisa menikmatinya? Kebijakan pembangunan gedung rumah sakit bertaraf Internsional, mewahnya iklan kefarmasi-an, dan upaya diagnostik  meningkatkan biaya yang tidak terjangkau rakyat banyak

TUGAS 1 Baca lebih lanjut pada INDONESIA SEHAT 2010 1 April 1999 terbitan DEPKES

RS Swadana Perubahan status rumah sakit pemerintah menjadi rumah sakit swadana  berakreditasi A atau lulus ISO, terasa tidak menghasilkan manajemen pelayanan yang murah atau asuhan medis yang terjangkau rakyat banyak, kenyataan: adalah hanya menghasilkan penentuan biaya pelayanan dan asuhan medis yang semakin tidak terjangkau oleh pasien umum yang kurang mampu!

TUGAS KEMKES Harus bisa menjawab: Bagaimana cara menghitung Biaya real pelayanan satu jenis kondisi diagnosis dan penyakit seseorang pasien? Berapa jumlah rupiah yang harus disediakan? Bagaimana menentukan besaran biaya apabila fasilitas pelayanan, asuhan, usia dan upaya diagnostiknya berbeda?

Jawaban Yang Harus Dipikirkan: Dari mana rupiah yang harus disediakan Bagaimana harus dikelola? Bagaimana bisa menjangkau seluruh rakyat yang memang memerlukan? Akhirnya: Setelah mencapai tahun 2012: Apa sudah ada bukti bahwa program mampu menghantar rakyat Indonesia mencapai Sehat 2010  Tugas tenaga RMIK menggali informasi buktinya!

PARADIGMA SEHAT Harus terlaksana melalui: Upaya bisa lebih meningkatkan kesehatan bangsa yang Pro-aktif, melaksanakan: Model pembangunan jangka panjang yang mampu: - Mendorong masyarakat Mandiri menjaga Kesehatannya. - Sadar akan pentingnya Upaya Promotif dan Preventif.

Upaya Promotif dan Preventif Bukan barang baru, selalu tertuang pada program RPJPK pembangunan kesehatan pada setiap Pelita. Mengapa tidak berhasil membawa masyarakat menjadi lebih sehat? (Malaria, DHF, Chikungunya, Polio, Flu burung, Flu Meksiko, masih merebak. HIV mengancam, KB kurang berhasil) ??

Informasi Diagnoses Apakah Informasi Kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan DIAGNOSES yang dihasilkan melalui Sistem Informasi Kemkes dapat diandalkan mewakili keadaan yang benar terjadi? Bila belum bisa dipastikan, maka di mana letak kelemahan sistemnya?

TENAGA PROFESIONAL MIK Perjuangan meningkatkan peringkat lulusan pendidikan ke jenjang S1 masih belum direstui Kemkes ataupun Kemdiknas. Siapa di berbagai tipe/kelas pelayanan kesehatan yang akan bertanggungjawab terhadap sistem terpadu informasi rumah sakit- kesehatan yang handal?  Perlu dirumuskan!

Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Tidak dapatnya dicegah pengaruh kepada: - derajat kesehatan di Indonesia - dampak kepada besarnya penyediaan biaya yang harus disediakan bagi program penanggulangan dan pencegahan penyakit, di samping pelayanan kuratif yang tepat belum bisa ditinggalkan, apalagi rehabilitatif.

Khusus Bagi Tenaga Profesional MIK Upayakan bisa menjawab: Apakah Pola Manajemen Anda sudah mampu menghasilkan: Informasi Kesehatan berbasis Diagnoses pasien dengan - presisi, akurat dan tepat mewakili kondisi kesehatan masyarakat?

TUGAS 2 Apa batas pengertian bahwa: Informasi Kesehatan berbasis Diagnoses pasien yang terkode dengan - presisi, - akurat dan - tepat ?  Ceritakan !

INDIKATOR Indikator diarahkan untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan kesehatan. Melalui cara pandang yang bergeser dari: (1) terapi sebagai konsep sakit, indikator input kearah: (2) pembinaan kesehatan sebagai konsep sehat. Indikator input dan proses. diharaplan mengarah, memenuhi  TQM

TUGAS 3 Jelaskan apa yang dimaksud dengan: (1) Indikator Input (2) Indikator Proses (3) Indikator Output pada Sasaran Pembangunan Kesehatan ?

KEDUDUKAN SIKNAS DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN SIKNAS berperan penting dalam rangka Pelaksanaan desentralisasi menuju Otonomi Daerah di Bidang Kesehatan. DitetapkanKebijakan dan Strategi yang tepat  Diubahlah: SIKNAS no: 468/MENKES- KESOS/SK/V/2001.

KepMenkes No: 511/MENKES/SK/V/2002 Tertanggal Mei 24 tahun 2002 tentang: KEBIJAKAN dan STRATEGI Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional atas dasar pertimbangan: bahwa SIKNAS memegang peran penting maka perlu ditetapkan Kebijakan dan Strategi yang tepat, dengan putusan ketiga menyebut: Koordinasi penyelenggarakan SIKNAS dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Depkes, dst. …

Pusat Data dan Informasi Kemkes Sampai saat ini Pusat Data & Informasi Kemkes menghimpun informasi diagnoses pasien rumah sakit dan puskesmas, secara rutin sesuai waktu pelaporan yang baku yang ditentukan Kemkes. 10 jenis penyakit terbanyak yang sedang melanda Indonesia. (format diadaptasi dari format di ICD-10)

Tenaga Perekam Medis - MIK Belum cukupnya jumlah lulusan Perekam-Medis – MIK  kumpulan data dasar yang diinput ke sistem informasi Kemkes masih perlu diragukan kebenarannya  perlu diaudit. khususnya yang terkait Diagnoses dan tindakan medis/operasi. Sampai saat ini sistem pengkodean yang harus digunakan adalah WHO, ICD-10, yang sampai saat ini (Februari 2012) konon belum dipahami oleh para tenaga Puskesmas.

Kondisi yang perlu dievaluasi Apakah semua pengkode di lapangan mem- punyai kualifikasi pendidikan yang sama? Apakah dokter menulis diagnosis dengan benar, dan dapat ditelusuri keberadaan istilah diagnosis yang disebut olehnya tertera di daftar indeks alfabetik ICD-10? Apakah di masing unit pelayanan rumah sakit memiliki ICD-10 dan menggunakannya untuk menentukan pilihan kode yang tepat?  Perlu dikaji dengan jujur !

ICD-10, WHO ICD-10 WHO, menggunakan sebutan istilah diagnosis pasien secara uniform ejaannya, bisa bahasa Inggris, Latin, Yunani sesuai yang berkembang di dunia kedokteran Internasional , bagi kepentingan pengembangan sistem informasi statistik penyakit dunia internasional, agar bisa dikomparasi dan dikaji bagi kepen-tingan pengembangan program kesehatan dunia secara bersama.

Di Indonesia Belum semua pimpinan pelayanan kesehatan rumah sakit dan para dokternya respons terhadap kebutuhan ini, apalagi di rumah sakit swasta. Jaminan hendaknya harus bisa dipertanggung- jawabkan bahwa diagnoses yang diberi kode adalah benar diagnoses yang disandang pasien dan cara menentukan kodenya juga presisi sesuai konvensi aturan tandabaca ICD-10 !

Riwayat Pengembangan SIKNAS Kemkes SIKNAS Kemkes telah terbit sejak SP2TP awal tahun 1970-an, yang semakin ditingkatkan dengan dibentuknya Pusat Data Kesehatan (1984) Depkes. Pengembangan masih menghadapi hambatan yang klasik, yakni masalah kurang akurat, kurang sesuai kebutuhan dan kurang cepatnya data/informasi yang berhasil disajikan.

Menyongsong Indonesia Sehat 2010 Selain krisis ekonomi yang bisa membaik, ada dua perubahan yang dihadapi bangsa Indonesia: (1) awal 2010 otonomi daerah, terbitnya UU no: 22, 1999 dan UU no: 25 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah

(Lanjutan) (2) Dimulainya tahun 2003 tentang Free trade antara negara ASEAN (AFTA). Kesemuanya ini sudah tentu bisa berdampak ke model pelayanan dan status kesehatan masyarakat di Indonesia.

Otonomi Daerah & Reformasi Kesehatan Kemkes sadar: bahwa SIKNAS yang bersifat umum tidak dapat diterapkan begitu saja di Daerah-Daerah. Daerah Provinsi harus merumuskan dan melaksanakan SIK Provinsi-nya yang mengacu ke SKINAS,

(Lanjutan-1) Upaya penyediaan pelayanan dan pembiayaan kesehatan digerakkan ke arah terwujudnya: - Lingkungan sehat, - Perilaku hidup bersih dan sehat, - serta Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau untuk Mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

(Lanjutan-2) Di Provinsi hanya ada Dinas Kesehatan Provinsi yang merupakan penggabungan dari: Kanwil Depkes dan Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota. UPT Depkes diserahkan ke Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota. Puskesmas tetap milik daerah.

UU Kesehatan no: 23 mengamanatkan: Bahwa Sistem Kesehatan (Lanjutan-2) UU Kesehatan no: 23 mengamanatkan: Bahwa Sistem Kesehatan diselenggarakan oleh Masyarakat (Swasta) bersama Pemerintah. Peran masyarakat bahkan makin lama akan makin besar, sehingga Pemerintah cukup melaksanakan pembinaan dan pengawasan saja.

Biaya Pelayanan Kesehatan ? Bagaimana masyarakat bisa mandiri membiayai pelayanan kesehatan bagi dirinya sendiri ? Jawaban: melalui program jaminan asuransi kesehatan. (negara maju) Ini menjadi beban pemerintah melalui: Jamkesmas

Masalah di Indonesia Bagaimana memperoleh data dari masing orang yang tidak mampu? Bagaimana menerapkan program secara efektif dan efisien ? Di Indonesia instrument pengumpul data yang bisa membantu penyajian kebenaran informasi ini tidak tersedia, bila ada pasti masih lemah.

Contoh: Tidak (belum) tersedianya data: - Registrasi kelahiran dan - Registrasi kematian - Seorang memiliki 2 KTP Sampai saat ini yang bisa dimonitor baru sampai dengan data bayi lahir dan pasien meninggal di rumah sakit atau melapor ke Puskesmas. Sistem informasi mortalitas belum digarap secara nasional.

Agar SKN bisa bergerak Setiap penyelenggara harus bergerak melaksanakan Manajemen Kesehatan yang: - efektif, - efisien dan - strategis mendukung pencapaian: Visi Pembangunan Keseahtan setempat

SIKNAS Kembangkan SIK untuk bisa mendukung Manajemen Kesehatan. Setiap Penyelenggara Sistem Kesehatan harus memiliki SIK SIK-SIK menyatu menjadi SIKNAS (Kesatuan Sistem Informasi Para penyelenggara SKN)

TUGAS 4 Baca di Module Pembelajaran terkait: - Analisis Situasi Kelemahan ? Tantangan ? Kondisi Positif atau Kemampuan ? Peluang yang ada ? Isu Strategis ?

Lanjutan Tugas: Visi, Misi & Kebijakan Pengembangan SIKNAS Jelaskan apa yang disebut dengan: Visi ? Misi ? Kebijakan ?

Strategis Pengembangan SIKNAS (1) …? (2) …? (3) … ? (4) … ? (5) … ? (6) … ?