Anggaran (Budget) Anggaran: rencana operasi pengelola-an sumber (SDM, aset, dan dana), estimasi pendapatan dan belanja (pengeluaran) dalam periode waktu.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
Advertisements

STRATEGI PENYUSUNAN RAPBS
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
ANGGARAN.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ANGGARAN Rizal Effendi.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV Lanjutan.
SIKLUS APBN dan APBD.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Penyusunam Program BIDANG GARAP PROGRAM di SEKOLAH
PENDIDIKAN DAN KEADILAN SOSIAL
RENCANA PEMBIAYAAN.
APBN DAN APBD Oleh : ALAN NUR’ALIM XI IPS 4 Editor:
APBN APBD &.
Universitas Negeri Semarang
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
REFORMASI KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Sektor Industri
® Utang Pemerintah.
APBN dan Pembangunan di Indonesia
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
RENI HAPSARI (A ) Disusun oleh: Progdi Pendidikan Akuntansi
Materi Kuliah Hukum Keuangan Negara
ANGGARAN NEGARA.
A P B N.
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
ANGGARAN.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
Perkenalkan Kami: Danang (8) Aisyah (2) Ariella (5) Hanna (16) Ismi
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
APBN DAN APBD.
Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
SYNTA NOVIANA PENDIDIKAN AKUNTANSI UMS
DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DESA TAHUN 2018
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
PENYEMPURNAAN STANDAR BIAYA PENDIDIKAN
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Konsepsi Dasar APBD Dr. H. DIDIK SUSTYO, SE. MSi.
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
A P B N.
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
APBN dan APBD Nama Kelompok:  Adetiya  Amanda Yuni Sulistyani  Dhea Aliyah Nafa Irentsha  Daffa Bayu Raditya  Fajar Rivazio  Ina Kurnia Sari  Jodi.
Transcript presentasi:

Anggaran (Budget) Anggaran: rencana operasi pengelola-an sumber (SDM, aset, dan dana), estimasi pendapatan dan belanja (pengeluaran) dalam periode waktu tertentu (Bastian, 2006) sbg alat kendali managemen (Hansen & Otley, 2003), sehingga perlu disusun secara rinci & jelas, namun tidak menutup peluang revisi bila ada rasionalnya.

Sebagai Rencana, anggaran menjadi arah, pedoman, dan acuan kegiatan & belanja. Sebagai kendali, anggaran digunakan untuk memastikan apakah semua belanja sdh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan keuangan yg berlaku (peraturan dari pemerintah) dan kondisi keuangan organisasi (yang tersedia/terbatas dan cenderung kurang).

Pertimbangan Penganggaran Sekolah Kebijakan Pendidikan Pemerintah (Misal: pd Kabinet Kerja Pres Jokowi, anggaran kegiatan berorientasi pada Produk/hasil, efektif, dan efisien). Keseimbangan pendapatan/dana sekolah dan kondisi ekonomi lokal Tujuan / Target Sekolah Program Sekolah

Contoh Kebijakan Pemerintah Arakah Presiden Jokowi Pd Th 2015 Anggaran Perjalanan dipotong 45% Anggaran konsumtif diminimalkan Prioritas Anggaran sarpras PTN: Lab/Studio/Bengkel RKB (di UNY: use factor minl 0,8) Kantor Bagaimana dg Dikbud/Sekolah Anda?

Pola Penganggaran Ada beberapa Pola Penganggaran Line-Item Budgeting Program Budgeting Incremental Budgeting Performance Based Budgeting

Line-Item Budgeting Budget (Anggaran) disusun berdasarkan daftar belanja “barang” pendukung kegiatan. Satu Daftar barang memuat kebutuhan semua kegiatan yg direncanakan shg fungsi barang kurang jelas dan sulit merevisi daftar bila program berubah.

Program Budgeting Anggaran disusun mengacu pada kebutuhan pendukung program dalam rangka mencapai tujuan. Pd pola ini nampak hubungan antara anggaran (dana yg dialokasikan) dengan program, kegiatan dan layanan sekolah, namun belum diukur kinerjanya.

Incremental Budgeting Pada pola ini Anggaran disusun ber- dasar Standar Biaya per Paket dg volume/class size tertentu. Biaya bertambah secara bertingkat (incremental) bila volume bertambah Sbg contoh, Biaya Pendidikan per siswa adalah Rp7,5 juta per tahun bila besar rombel 32 siswa. Biaya bertambah Rp1,5 juta bila per rombel 30 siswa dst.

Performance Based Budgeting Pola ini juga sering disebut program/curiculum/result driven budgeting. Anggaran disusun berdasarkan skala priritas sesuai target kinerja. Hanya kebutuhan yg jelas hubungan-nya dg kinerja yg masuk prioritas. Pola ini memudahkan evaluasi/analisis “cost-benefit” anggaran sbg dasar menyusun anggaran th berikutnya.

Pertimbangan Penganggaran Nasional Kondisi perekonomian, laju inflasi, suku bunga, nilai tukar uang dsj. Kebijakan Pemerintah (kinerja kabinet, misal, anggaran kegiatan berorientasi pada Produk/hasil). Keseimbangan belanja dan pendapatan.

Proses Penyusunan Anggaran Keefektifan Anggaran Disusun secara partisipatif sehingga semua merasa memiliki, namun perlu perencana yang kuat dan proses penyusunan bisa lebih lama. Transfaran sehingga lebih obyektif. Disusun berdasar hasil evaluasi anggaran tahun sebelumnya. Berorientasi pada kinerja

Sifat Anggaran Pesimis atau Optimis Pada sektor produksi, Anggaran yang bersifat pesimis lebih mudah dicapai namun dapat menyebabkan personil untuk kurang serius. Anggaran yang bersifat optimis mendorong pencapaian hasil lebih tingi namun menuntut semua pihak bekerja lebih keras. Di Indonesia anggaran demikian dapat berdampak pengguna pendidikan membayar lebih besar.

Sumber Dana Sumber dana sekolah dapat dibedakan menjadi: pemerintah dan non-pemerintah. Dana dari pemerintah dikenal sbg: APBN dan APBD. Di negara maju, mayoritas dana pemerintah berasal dari pajak, sebagian kecil dari hibah. Dana dari masyarakat (non-pemerintah). Di sekolah negeri (public school) di Indonesia, mayoritas dari Pengguna Pendidikan dan disebut pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Penggunaan Dana Pemerintah Proporsi dana pemerintah cukup besar dan makin besar namun aturan penggunaan-nya sangat ketat dg akun tertentu, yaitu: 51 untuk belanja pegawai; 52 untuk belanja barang (habis pakai), termasuk honor kegiatan; 53 untuk belanja modal (lahan, gedung, dan alat 57 untuk belanja sosial (misal, bea siswa bagi siswa dan guru dsj)

Prosedur Belanja Dana Pemerintah Penggunaan dana Pemerintah diatur ketat. Misal, Pengadaan Barang Modal (investasi) Rp100 - Rp200 juta melalui lelang terbatas > Rp200 juta melalui lelang terbuka Harus ada panitia bersertifikat: (a) penyusun harga; (b) pengadaan; dan (c) penerima. Barang modal harus masuk Sistim Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

School Based Budgeting Anggaran berbasis sekolah merupakan konsekuensi dari Penerapam MBS. Keungulan, anggaran sesuai program dan kebutuhan sekolah. Konsekuensi, sekolah harus memiliki Target jelas dan penyusun program dan anggaran yg handal, terutama Menyusun Skala Prioritas

Periksa Program: Misal: Target Mutu Di era MEA, target utama adalah MUTU LULUSAN, yaitu - Serapan di dunia kerja/industri bagi SMK Serapan pd pendidikan lanjut bagi sekolah non-kejurua Sikap dan perilaku positip Kejuaran kompetisi

Atau: Target Integritas Menaikan Indeks Integritas dari 66 menjadi 65. Anggaran Program Peningkatan Kejujuran pd Proses Ujian Nasional.

Komponen Anggaran Biaya Bahan dan Alat Habis ATK Bahan dst Manajemen Biaya Personil Insentif Transpor

TuUGAS APA TARGET ANDA ? Pilih Kasus 1: Anti Bullying atau Pilih Kasus 2: Anti Nyontek APA PROGRAM YG ANDA AJUKAN ??? Kirim via email

terimakasih