SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA Disusun oleh : Sriyanto., SE., MM

Sejarah Perekonomian Indonesia Periode orde lama sampai tahun 1966 Pada masa ini : -   Aspek ekonomi relatif tertinggal. -   Miskinnya pendataan mengenai keadaan ekonomi yang memang sudah tertinggal. -    Pengisian kemerdekaan ditekankan pada aspek politik. Terdapat 3 periode: A.    Periode 1945 – 1950 -  November 1945 – Desember 1949 (4 Tahun). -   Desember 1949 – September 1950 Kabinet Hatta, (konsentrasi pada penyatuan politis wilayah Indonesia dalam Negara Indonesia Serikat, dan reformasi moneter “Devaluasi mata uang dan pemotongan uang yang beredar pada bulan Maret.

Lanjutan B. Periode Demokrasi Parlementer (1951 – 1959) - Disebut juga periode Demokrasi Liberal. - Berakhir pada Juli 1959 Dekrit Presiden Soekarno “kembali ke UUD’45” - Ada 7 pemerintahan : 1. Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951) Kabinet I dalam negara Kesatuan RI. Syafruddin Prawiranegara (Mentri Keuangan). Sumitro (Mentri Perdagangan dan Industri). Pada masa ini ekspor terdorong kuat, sehingga mampu mengatasi kesulitan neraca pembayaran, sekaligus penerimaan pemerintah naik, Import diliberalisasikan untuk menekan harga umum di dalam negeri, Kredit untuk perusahaan asing di perketat, untuk pribumi di perlunak, terumuskan RUP (Rencana Urgensi Perekonomian). Bercorak Sosialis – Pragmatis.

Lanjutan 2. Kabinet Sukiman (April 1951 – Februari 1952) - Nasional De Javasche Bank : Bank Indonesia (22 Mei 1951). - Memburuknya situasi fiskal. - Eksport menurun, akibat bom Korea. -  Dihapusnya sistem kurs berganda (Multiple Exchange Rate System). -  Surplus anggaran berbalik menjadi defisite besar. -  Jatuh karena isu penandatanganan persetujuan keamanan bersama dengan AS. 3.      Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1953) -   Konsep anggarannya berimbang (Balanced Budget) dalam APBN. -    Import di perketat, diberlakukan pembayaran dimuka. -    Rasionalisasi angkatan bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan personil. -    Menekan pengeluaran pemerintah, > 25% pengeluaran total tahun sebelumnya. - Cadangan devisa merosot tajam. -   Melanjutkan RUP, program banteng

Lanjutan 4. Kabinet Ali I (Agustus 1953 – Juli 1955) - Defisit baik dalam anggaran belanja maupun dalam neraca pembayaran. - Melindungi importir pribumi. -  Kegagalan fiskal. -  Terjadinya kegoncangan kabinet berdampak pada kurang suksesnya upaya pengendalian laju uang yang beredar, dan tindakan restabilisasi di arahkan pada pembatasan import. 5. Kabinet Burhanudin (Agustus 1955 – Maret 1956) - Dikenal dengan sebutan Kabinet Interim. - Tindakan penting: Liberalisasi Import (Politik Rasialisme terhadap Impotir dihapuskan. Pembayaran di muka atas impor -  Nilai rupiah naik 8% terhadap emas. -  Konsisten melaksanakan RUP. -  Membentuk Dewan alat-alat pembayaran luar negeri.

Lanjutan 6. Kabinet Ali II (April 1956 – Maret 1957) - Merosotnya cadangan devisa akibat penyeludupan. -  Defisite besar dalam anggaran. -  Dicairkan sertifikat pendorong ekspor. -  Penerimaan bantuan dari IMF US$55 Juta. -  Pengajuan UU tentang penanaman Modal Asing. -  Dihentikan Program Banteng oleh presiden Soekarno. -  Dicanangkan RLT (Rencana Lima Tahun 1956 – 1960), dengan tujuan untuk mendorong industri dasar, jasa pelayanan umumum dan sektor publik. 7. Kabinet Djuanda (Maret 1957 – Agustus 1959) - Disebut Kabinet Karya. -  Disebut juga Kabinet Kerja Darurat Ekstra Parlementer -  Bersifat terpimpin. -  Cikal bakal demokrasi terpimpin.

Lanjutan C. Periode tahun 1959 – 1965 Gejolak politik dalam negeri dan beberapa pemberontakan Periode 1959 – 1965, pertumbuhan ekonomi 1,9% dan stagflasi (high rate of unemployment and inflation) Periode 1959 – 1965, rata-rata pendapatan pemerintah Rp 151 juta dan pengeluaran Rp 359 juta Produksi sektor pertanian dan perindustrian sangat rendah sebagai akibat dari kurangnya kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung Jumlah uang yang beredar berlebihan, sehingga terjadi inflasi Demokrasi terpimpin Dilakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan belanda. Lebih cenderung kepada pemikiran sosialis komunis Politik tidak stabil sampai pada puncaknya pada September 1965

Perekonomian Indonesia Orde Baru Program Pembangunan Nasional 1. Jangka Panjang 25 tahunan 2. Jangka Menengah 5 tahunan ( PELITA I – PELITA VI ) 3. Jangka Pendek 1 tahunan ( mulai 1 April 1969) PELITA I Pelita I dimulai 1 April 1969 – 31 Maret 1947 Pelita ini menekan pada rehabilitas ekonomi, khususnya mengangkat hasil pertanian dan penyempurnaan system irigasi dan transportasi. Hampir seluruh target di sektor produksi  berhasil dicapai, bahkan produksi beras meningkat 25%. Tujuan pelita I adalah menaikkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pembangunan nasional.

Lanjutan PELITA II Pelita II  berlangsung pada tanggal 1 April 1974 – 31 Maret 1979. Pelita II menekan pada peningkatan standar hidup bangsa Indonesia. Tujuan tersebut di wujudkan dengan menyediakan pangan, sandang, dan papan yang lebih baik, meningkatkan pemerataan kesejahteraan; dan menyediakan lapangan kerja. PELITA III Pelita III dimulai tanggal 1 April 1979 – 31 Maret 1989. Pelita ini menekankan pada sektor pertanian untuk mencapai swasemada pangan dan pemantapan industri yang mengolah bahan dasar atau bahan baku menjadi bahan jadi. Pelita II meningkat 27,4% di banding pelita sebelumnya. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tinggal 26,9% dari jumlah penduduk tahun 1980.

Lanjutan PELITA IV Pelita IV dimulai 1 April 1984 – 31 Maret 1989. Pelita ini menekankan pada sektor pertanian untuk mempertahankan swasembada pangan sekaligus meningkatkan industri yang dapat memproduksi mesin – mesin untuk industri ringan maupun berat. Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tinggal 16,4% dari jumlah penduduk tahun 1987. PELITA V Pelita dimulai tanggal 1 April 1989 – 31 Maret 1994. Pelita ini menekankan pada sektor industri yang didukung oleh pertumbuhan yang mantap di sektor pertanian. PELITA VI Pelita VI dimulai 1 April 1994 – 31 Maret 1999. Pelita VI merupakan awal pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT II). Pada tahap ini bangsa Indonesia memasuki proses Tinggal Landas menuju terwujudnya masyarakat maju, adil dan mandiri. Pelita VI menitik beratkan pada bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Masa Pemerintahan Transisi Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah. Semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto. Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Dibawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pemerintahan transisi merupakan peralihan antara pemerintahan zaman Soeharto ke pemerintahan B.J. Habibie. Karakteristik Pemerintahan Transisi : a. Kegoncangan terhadap rupiah terjadi pada pertengahan 1997, pada saat itu dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.650 per dollar AS. Sejak masa itu keadaan rupiah menjadi tidak stabil . b. Krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisis ekonomi yang kemudian memunculkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia. c. Pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan reformasi. Namun, ternyata pemerintahan baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, sehingga kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya sebagai masa transisi karena KKN semakin menjadi, banyak kerusuhan

Pemerintahan Reformasi Masa Pemerintahan BJ. Habibi Mulai kerjasama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi. Dibidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar yang masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. menjadi Rp 6.500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN (Badan Penyehehatan Perbankan Nasional) dan unit Pengelola Aset Negara. Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat. Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Masa Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid Kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Pernyataan2 presiden sering mebingungkan peleku2 ekonomi, KKN meraja lela, instrik2 sosial banyak yang tidak terselesaikan. Hubungan dengan IMF juga tidak baik, terutama karena masalah amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah, terutama menyangkut kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri; dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaannya. Tidak tuntasnya revisi tersebut mengakibatkan IMF menunda pencairan bantuannya kepada pemerintah Indonesia. Indonesia terancam dinyatakan bangkrut oleh Paris Club (negara-negara donor) karena kondisi perekonomian yang semakin buruk dan defisit keuangan membengkak, tidak mungkin mampu membayar utangnya yang akan jatuh tempo tahun 2002. Bank Dunia juga mengancam akan menghentikan pinjaman jika kesepakatan IMF dengan pemerintah Indonesia macet.

Masa Pemerintahan Megawati Sukarno Putri Masalah yang perlu dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain: - Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 miliyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun. - Kebijakan privatisasi BUMN. - Direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). - Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahan tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.

Masa Pemerintahan SBY Periode I (2004-2009) Kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijikan kontroversial, Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Diadakan Indonesian Infrastructure Summit pada November 2006 yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Pertengahan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Birokrasi pemerintah terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran . Namun, masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi.

Lanjutan Periode II (2009-2014) Pada periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu: 1. BI rate 2. Nilai tukar 3. Operasi moneter 4. Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal. Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat meningkatan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Indonesia masa ini menjadi ekonomi nomor 17 terbesar di dunia.

Bagaimana dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo ???