ANALISIS SISTEM KESEHATAN INDONESIA (Problematika & Solusinya) Fuad Amsyari, dr, MPH, PhD *) Disampaikan dlm Seminar Healthcare Professional, Fakultas Kedokteran Unair, 12 Desember 2016

DUNIA KESEHATAN ITU RUMIT Cara memahami secara keilmuan dengan: PENDEKATAN SISTEM

PENDEKATAN SISTEM (SYSTEM APPROACH): 1-ANALISIS SISTEM (System Analysis) 2-DINAMIKA MODEL (Dynamic Modeling)

SISTEM (TATANAN): Kumpulan berbagai komponen yang berinteraksi secara kompleks, membentuk satu kesatuan dengan tujuan tertentu

IDENTIFIKASI SUATU SISTEM MELALUI KAJIAN TERHADAP ASPEK2 nya: 1 IDENTIFIKASI SUATU SISTEM MELALUI KAJIAN TERHADAP ASPEK2 nya: 1. Tujuan Sistem 2. Komponen Sistem 3. Batas Sistem 4. Pengendali Sistem 5. Penggerak Sistem 6. Lingkungan Sistem PERILAKU SISTEM & STATUS/KONDISI SISTEM AMAT TERGANTUNG PADA PENGENDALI SISTEM

ANALISIS SISTEM Mengkaji sesuatu masalah dengan memandangnya sebagai sistem atau bagian sistem dan menelusuri struktur dan perilaku sistem tersebut

GENERASI SISTEM 1. Mengecil: Komponennya dijadikan Sub Sistem, Sub Komponen menjadi Sub-Sub Sistem, dst: (Sub-Sub-Sub Sistem) 2. Membesar: Sistem dijadikan Komponen dari Supra Sistem, dst (Supra-Supra Sistem)

APABILA SISTEM YANG TERKAIT TERLALU KOMPLEKS MAKA DIUPAYAKAN MEMBUAT PENYEDERHANAAN SISTEM TERSEBUT DENGAN MENYUSUN MODEL

MODEL: Bentuk sederhana dari Sistem, Memanfaatkan Komponen Utama, meninggalkan Komponen Antara

PENDEKATAN SISTEM TERHADAP MASALAH KESEHATAN: Kesehatan ditinjau dari SISTEM/TATANAN di mana permasalahan kesehatan itu terkait, mengamati aspek mana dari sistem yang tidak menguntungkan untuk dicari solusinya

MASALAH KESEHATAN ITU KOMPLEKS SECARA INTERNAL, DILAKUKAN PENYEDERHANAAN ATAU MODELING MASALAH KESEHATAN JUGA KOMPLEKS DARI SISI EKSTERNAL, TERKAIT DENGAN MASALAH SISTEM YANG LEBIH BESAR, SISTEM NEGARA

KOMPONEN LINGKUNGAN BIO-FISIK MODEL STRUKTUR NEGARA KOMPONEN LINGKUNGAN BIO-FISIK KOMPONEN SOSIAL KOMPONEN LINGKUNGAN BIO-FISIK

KOMPONEN DASAR SISTEM SOSIAL NEGARA POLITIK EKONOMI SOSIAL-BUDAYA HUKUM PERTAHANAN-KEAMANAN-KETERTIBAN

SISTEM SOSIAL-BUDAYA 1. PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN a SISTEM SOSIAL-BUDAYA 1. PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN a. Macam dan Jenjang Pendidikan b. Kurikulum c. Pendidik/guru d. Fasilitas pendidikan 2. KOMUNIKASI-INFORMASI a. Media Masa b. Materi Informasi 3. KESEHATAN 4. OLAHRAGA

KESEHATAN sering dalam Posisi: SUB SUB SUB-SISTEM dari suatu Negara

ANALISIS SISTEM KESEHATAN OUTPUT PROCESS INPUT Status Kesehatan Sumber Daya Upaya Kesehatan

(INPUT) SUMBER DAYA KESEHATAN: - Tenaga Kesehatan: Dokter, Perawat, dll - Sarana, Prasarana, Fasilitas Kesehatan - Penunjang: SOP Program, Sistem Informasi - Beaya Investasi dan Operasional

(PROCESS) UPAYA KESEHATAN: -Promotif :Gizi dll -Preventif : Imunisasi, dll -Kuratif : Pengobatan, dll -Rehabilitatif

(OUTPUT) STATUS/KONDISI KESEHATAN MASYARAKAT: -Angka Harapan Hidup -Angka Kematian Umum -Angka Kematian Bayi -Angka Kesakitan

MODEL STRUKTUR KEPEMIMPINAN DALAM SISKES PRESIDEN MENTERI KESEHATAN GUBERNUR DINAS KESEHATAN PROPINSI BUPATI-WALIKOTA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

STRUKTUR ORGANISASI KEMENKES MENTERI KESEHATAN SEKJEN IRJEN DIRJEN Gizi & KIA DIRJEN Farmasi & Alkes DIRJEN P2&KESLING DIRJEN UPAYA KES Badan Litbangkes Badan P2 SDM Kes PUSAT (8)

JENJANG PELAYANAN KURATIF PUSKESMAS RUMAH SAKIT RUJUKAN I RUMAH SAKIT RUJUKAN II

JENJANG PELAYANAN NON-KURATIF PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DINAS KESEHATAN PROPINSI KEMENKES Program Khusus Program Rutin Program Khusus Program Khusus

BEBAN PELAYANAN KURATIF: 1. Puskesmas 2. Praktek Swasta 3 BEBAN PELAYANAN KURATIF: 1. Puskesmas 2. Praktek Swasta 3. Rumah Sakit (Pemerintah & Swasta)

BEBAN PELAYANAN NON-KURATIF: 1. Puskesmas 2 BEBAN PELAYANAN NON-KURATIF: 1. Puskesmas 2. Dinas Kesehatan (Program Khusus) 3. Kemenkes (Program Khusus)

PEMBEAYAAN PELAYANAN KESEHATAN NON-KURATIF Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

PEMBEAYAAN PELAYANAN KESEHATAN KURATIF BPJS dengan/tanpa Pemerintah Pusat/Daerah

Peran Keuangan BPJS: - Pengumpul Dana Masyarakat - Pembeayaan Pelayanan Kesehatan Kuratif (Primer, Sekunder, Tersier)

PRODUK MANAJEMEN KEUANGAN BPJS: 1 PRODUK MANAJEMEN KEUANGAN BPJS: 1. Jika Negatif akan disubsidi Pemerintah untuk pemenuhan pelayanan kesehatan kuratif 2. Jika Positif akan memberi kontribusi dana ke Pemerintah untuk membantu pembiayaan pelayanan kesehatan non-kuratif

PRODUK MANAJEMEN BPJS tergantung pada: Kebijakan Kepemimpinan BPJS dalam hal -Manajemen internalnya -Pengaruh eksternalnya

GAMBARAN UMUM KONDISI STATUS PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA

SKALA YANG HARUS DITANGANI: Menyehatkan Penduduk Indonesia 1 SKALA YANG HARUS DITANGANI: Menyehatkan Penduduk Indonesia 1. Jumlahnya 255.461.686 jiwa (2015) 2. Tersebar dalam: a. 34 Propinsi b. 98 Kota & 416 Kabupaten c. 7.024 Kecamatan d. 8.142 Kelurahan & 74.093 Desa

STATUS KESEHATAN PENDUDUK 1. Angka Harapan Hidup : 69,1 th 2 STATUS KESEHATAN PENDUDUK 1. Angka Harapan Hidup : 69,1 th 2. Angka Kematian Balita : 27,2%o kelahiran 3. Angka Kematian Umum: 7,16%o

POLA PENYAKIT: -Prevalensinya sekitar 20%penduduk /th -Penyakit Menular terbanyak: Influenza, TBC, Muntaber, Cacar Air, Tifus, Campak, Pneumonia, Hepatitis, Pes, Kolera -Penyakit Non-Menular terbanyak: Hipertensi, Arthritis, Stroke, Malnutrisi

INSTITUSI KESEHATAN YANG DIMILIKI (2015): 1. RS Pemerintah : 1. 593 2 INSTITUSI KESEHATAN YANG DIMILIKI (2015): 1. RS Pemerintah : 1.593 2. RS Swasta : 895 3. Puskesmas : 9.754

TENAGA DOKTER YANG ADA Dokter Umum : 119 TENAGA DOKTER YANG ADA Dokter Umum : 119.580 orang Dokter Spesialis : 15.439 orang Rasio dokter/penduduk sekitar 1 dokter melayani 2.270 penduduk

ANGGARAN KESEHATAN Dari APBN 2016: Rp. 109 Triliun ANGGARAN KESEHATAN Dari APBN 2016: Rp.109 Triliun*) (5,05 % APBN) Untuk Kemenkes : Rp. 74,8 Triliun Untuk Non Kemenkes: Rp. 34,2 Triliun (Sebagai DAU & DAK di Kementerian dan Lembaga Lain) *) Sudah termasuk hasil iuran BPJS

AKTIFITAS BPJS 1. Jumlah Peserta 156. 790. 287 orang 2 AKTIFITAS BPJS 1. Jumlah Peserta 156.790.287 orang 2. Rawat Jalan tk I. :100.617.378 3. Rawat Jalan tk II: 39.813.424 4. Rawat Inap : 6.311.146

KEUANGAN BPJS 1. Pendapatan : Rp 55,65 Triliun 2 KEUANGAN BPJS 1. Pendapatan : Rp 55,65 Triliun 2. Beban Pengeluaran :Rp 61,41 Triliun 3. Saldo akhir : Rp -9,07 Triliun

PROBLEMATIK & ALTERNATIF SOLUSI SISTEM KESEHATAN INDONESIA

ANALISIS BEBAN PELAYANAN KESEHATAN Besarnya jumlah penduduk, Luasnya area negeri, Karakter negeri Kepulauan, Kompleksitas Wilayah Administrasi TANTANGAN YANG BESAR BAGI PEMERINTAH

ANALISIS STATUS KESEHATAN 1 ANALISIS STATUS KESEHATAN 1. Ukuran LE, IMR, CDR menunjukkan status kesehatan yang masih rendah, urutan ke sekitar 120 dari 190 negara di dunia 2. Ukuran Pola Penyakit menunjukkan masih tinggi prevalensinya, baik untuk Penyakit Infeksi dan Non-Infeksinya

ANALISIS FASILITAS PELAYANAN 1 ANALISIS FASILITAS PELAYANAN 1. Jumlah Dokter/Penduduk masih rendah dibanding negeri tetangga Malaysia (825penduduk/dokter) dan Singapura (513penduduk/dokter) 2. Jumlah Puskesmas masih jauh dari kebutuhan, baru sekitar satu per kecamatan yang itupun sekitar 10%nya tanpa dokter

3. Jumlah RS Pemerintah & Swasta juga masih kurang banyak, masih sekitar 2.500 RS untuk 500 Kota-Kabupaten dengan penyebaran yang jauh dari merata 4. Anggaran untuk Kesehatan juga masih rendah yakni sekitar US$50/orang (AS: 4.000, Jepang 1.750, Korea 600)

ANALISIS BPJS 1.Partisipasi peserta meningkat tajam (peserta sudah 160 juta dari total 250 juta termasuk penduduk miskin 28juta) 2. Kesenjangan Fasilitas Kesehatan (ada puskesmas dengan 25.000 peserta hanya punya 2 dokter. Idealnya 3.500 peserta per dokter)

3. Penyebaran dokter & fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit serta laboratorium tidak merata dibanding kepadatan penduduk setempat. Antrian pasien panjang 4. Belum semua RS swasta ikut serta ke dalam BPJS 5. Saldo keuangan negatif dalam 2 tahun tetap terjadi dan kian besar

6. BPJS masih dipertanyakan oleh masyarakat dalam 2 hal: a 6. BPJS masih dipertanyakan oleh masyarakat dalam 2 hal: a. Keselarasannya dengan tuntunan Agama Islam b. Melegalkan tarikan pada rakyat di luar pajak, khususnya bagi mereka yang kurang mampu, padahal pelayanan kesehatan adalah kewajiban pemerintah penuh pada rakyatnya

SOLUSI IDEAL PERBAIKAN SISTEM KESEHATAN Pemerintah mengambil alih keseluruhan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1. Menyediakan Fasilitas Kesehatan memadai di seluruh wilayah negara berbasis desa-kelurahan 2. Semua tenaga kesehatan termasuk dokter dalam kendali penuh pemerintah sehingga bisa ditempat di manapun yang diperlukan untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan yang baik

3. Memberi prioritas pada pelayanan kesehatan non-kuratif untuk memperkecil kebutuhan pelayanan kesehatan kuratif 4. Pengendalian dan pembakuan pelayanan kesehatan kuratif sesuai iptek kedokteran dan ketersediaan dana yang ada

5. Untuk meminimalkan komersialisasi pelayanan kesehatan maka Pelayanan Kesehatan swasta hanya diperbolehkan di ibu kota Propinsi yang itupun dalam pengendalian Pemerintah untuk kasus yang tidak tertangani oleh pelayanan kesehatan baku yang disiapkan pemerintah 6. Anggaran Kesehatan sepenuhnya diambil dari APBN dan APBD tanpa membebani rakyat diluar pajak

7. Pelayanan Kesehatan harus tidak melanggar ketentuan agama yang ada di Indonesia 8. Tatakelola organisasi kesehatan harus dirampingkan untuk mempercepat proses penanganan masalah dan mencegah terjadinya penyelewengan

SEKIAN WASSALAAM