ARAH KEBIJAKAN KONSUMSI PANGAN UNTUK MEMENUHI SPM DI KABUPATEN/KOTA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Mungkinkah tidak punya gejala DM tapi dinyatakan menderita DM ? Mungkinkah punya gejala DM tapi dinyatakan tidak menderita DM?
Advertisements

Makalah Kunci (Keynote Speech)
DYAH UMIYARNI P,SKM,M.Si FKIK UNSOED
Erry Yudhya Mulyani, M.Sc
Pola Pangan Harapan (PPH) pertama kali diperkenalkan oleh FAO-RAPA pada tahun 1988
Tim Analisi Pola Pangan Harapan (PPH) BPPKP Prov. Kalteng
Gizi dan Kesehatan Masyarakat
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
POLA MENU SEIMBANG Minggu 13.
GIZI SEIMBANG KESEIMBANGAN ANTARA MAKANAN (ZAT GIZI) YANG MASUK KE DALAM TUBUH & KEBUTUHAN TUBUH AKAN ZAT GIZI TERSEBUT.
PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM) DAN POLA PANGAN HARAPAN
MATA KULIAH PERTANIAN INDUSTRIAL
PEDOMAN UMUM GIZI SEIMBANG (PUGS) Pengertian Mengapa perlu PUGS Latar Belakang PUGS Thema, Sloga, Logo TITUS PRIYO HARJATMO, SKM, M.KES Bahan kuliah Gizi.
PRINSIP PERENCANAAN PANGAN WILAYAH
Penduduk.Jawa Barat telah menunjukkan perkembangan penduduk yang terus meningkat, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya rawan pangan diperlukan ketersediaan.
LOMBA CIPTA MENU BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG, DAN AMAN
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
PELATIHAN TEKNIS PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBAHAN BAKU LOKAL
Materi 8 KETAHANAN PANGAN
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
ILMU BAHAN MAKANAN I Penggolongan Bahan Makanan
KEBIJAKAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
POSISI PANGAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Beragam Bergizi Seimbang Aman
DYAH UMIYARNI P,SKM,M.Si FKIK UNSOED
Peran Agroindustri Dalam Memperkuat Ketahanan Pangan
Bambang Wirjatmadi Merryana Adriani
GRAFIK PERKEMBANGAN KONSUMSI PANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN
GIZI SEIMBANG MEWUJUDKAN GENERASI SEHAT BERPRESTASI
KONSEP ILMU GIZI DAN PENGELOMPOKAN ZAT-ZAT GIZI
Wanda Lestari, STP, M.Gizi
Rida Hidayati <K >
STATUS GIZI DAN KESEHATAN MASYARAKAT
Penjabaran Diversifikasi Pangan
KONSEP DASAR GIZI SEIMBANG
ANALISIS KEBUTUHAN GIZI RUMAH TANGGA
GIZI ANAK SEKOLAH.
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
PENCAPAIAN KEDAULATAN PANGAN INDONESIA
PENDAHULUAN PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
PERAN PERTANIAN TERPADU DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN INDONESIA
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
DIVERSIFIKASI PANGAN ASAL TERNAK MENDUKUNG KEAMANAN PANGAN NASIONAL
GIZI UNTUK LANSIA NAMA:RIKA OKTAVIA IA.
Prinsip Dasar Gizi Seimbang
OM SWASTYASTU.
Diet yang Tidak Diperbolehkan
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BADAN KETAHANAN PANGAN
Pedoman Umum Gizi Seimbang
Nur Intania Sofianita, MKM EPG 2014
SEMINAR PROPOSAL & INSTRUMEN PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2009 STRATEGI PENCAPAIAN KETAHANAN PANGAN PADA RUMAH TANGGA MISKIN DI PROVINSI.
PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG BADAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN
GIZI SEIMBANG ~~MENU SEIMBANG~~.
Dr. Nur Ainun Rani, M.Kes, Sp.GK DIET SEIMBANG. Diet seimbang Pola makan yang seimbang antara zat gizi yang diperoleh dari aneka ragam makanan dalam memenuhi.
GIZI SEIMBANG
PEMANFAATAN DATA SUSENAS MODUL KONSUMSI
BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN (B2SA)
KEDAULATAN & KEMANDIRIAN PANGAN
Oleh : Dr. Ir. Yayuk Farida Baliwati, MS
Bambang Wirjatmadi Merryana Adriani
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020 Palembang, 17.
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM
DYAH UMIYARNI P,SKM,M.Si FKIK UNSOED
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
Kebutuhan Nutrisi Dasar bagi Anak Usia Dini & Penilaian Status Gizi
RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN LAPORAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG) KOTA PROBOLINGGO SEMESTER I TAHUN 2019 KOTA PROBOLINGGO,
M.A. Gizi & Kesehatan Masyarakat Alibbirwin, SKM, M.Epid STIKES MRH
Transcript presentasi:

ARAH KEBIJAKAN KONSUMSI PANGAN UNTUK MEMENUHI SPM DI KABUPATEN/KOTA Oleh: Drajat Martianto Dept. Gizi Masyarakat FEMA-IPB 29 Januari 2014

OUTLINE PRESENTASI A. ASPEK KONSUMSI PANGAN DALAM UU NO 18/2018 E. REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN UNTUK MEMENUHI SPM B. SPM KONSUMSI PANGAN C. PENGERTIAN PPH DAN CARA PENGHITUNGANNYA D. TANTANGAN PENCAPAIAN SPM KONSUMSI PANGAN KAB/KOTA

A. ASPEK KONSUMSI PANGAN DALAM UU NO 18/2012 KETAHANAN PANGAN (UU No 18/2012) “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

ASPEK KONSUMSI PANGAN DALAM UU NO 18/2012 Pasal 60 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif. (2) Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

ASPEK KONSUMSI PANGAN DALAM UU NO 18/2018 Pasal 61 Penganekaragaman konsumsi Pangan dilakukan dengan: a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan; b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang; c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal; dan d. mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal.

ASPEK KONSUMSI PANGAN DALAM UU NO 18/2018 Pasal 62 Tercapainya penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola Pangan dan Gizi seimbang. INDIKATOR KUANTITATIF YANG ADA SAAT INI ADALAH POLA PANGAN HARAPAN (PPH)

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 65/Permentan/OT.140/12/2010 B. SPM KONSUMSI PANGAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 65/Permentan/OT.140/12/2010  TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar : Bidang ketersediaan dan cadangan pangan; Bidang distribusi dan akses pangan; Bidang penganekaragaman dan keamanan pangan; Bidang penanganan kerawanan pangan.

5 Pencapaian skor PPH 90% X 95*) Indikator SPM Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota No. Indikator SPM Bidang Ketahanan Pangan Target Indikator pada Tahun 2015 1 Ketersediaan Energi dan Protein per kapita 90% 2 Penguatan cadangan pangan 60% 3 Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 4 Stabilitas harga dan pasokan pangan 5 Pencapaian skor PPH 90% X 95*) 6 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% 7 Penanganan daerah rawan pangan *) Target skor PPH tahun 2015 sebesar 95

C. PENGERTIAN PPH DAN CARA PENGHITUNGANNYA FAO-RAPA (1989) : PPH adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya.  CUKUP JUMLAH Susunan beragam pangan didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.  CUKUP MUTU BERAGAM

Alasan mengapa HARUS CUKUP JUMLAH (memenuhi AKG) Manfaat Lebih dari 50 persen penyakit terkait langsung atau tidak langsung dengan kekurangan atau kelebihan pangan Status Gizi “BURUK” Status Gizi “BURUK” Tingkat Konsumsi

Alasan mengapa KONSUMSI PANGAN HARUS BERAGAM : UNTUK HIDUP AKTIF DAN SEHAT: Manusia perlu lebih dari 40 jenis zat gizi (KH, Protein, Lemak, Vit, Mineral, Air) dalam jumlah cukup dari berbagai jenis Makanan Masalah: Tidak ada satu jenis pangan yang lengkap gizinya

TUJUAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI KONSUMSI PANGAN YANG CUKUP GIZI SECARA KUANTITAS DALAM KOMPOSISI YANG SEIMBANG SEIMBANG JUMLAH SEIMBANG JENIS SEIMBANG JADWAL JUMLAH HARUS SESUAI ANGKA KECUKUPAN GIZI MENURUT UMUR, JENIS KELAMIN, AKTIVITAS DAN STATUS FISIOLOGIS JENIS BERAGAM ANTAR KELOMPOK DAN DALAM KELOMPOK PANGAN JADWAL TERATUR DIBAGI 2-4 KALI WAKTU MAKAN (IDEALNYA 3 KALI WAKTU MAKAN)

PRINSIP GIZI SEIMBANG: 3 J SEIMBANG JUMLAH, JENIS, JADWAL Sedikit saja/bila perlu GIZI SEIMBANG TIDAK SAMA DENGAN “4SEHAT 5SEMPURNA” MENURUT UMUR MENURUT JK MENURUT STATUS FISIOLOGIS MENURUT AKTIVITAS 2 – 3 porsi 2 – 3 porsi 3 – 5 porsi 2 – 3 porsi 3 – 8 porsi Sumber: http://www.gizi.net/pugs/PUGS13pesan.PDF

TIGA KEGUNAAN MAKANAN (TRIGUNA MAKANAN) PRINSIP GIZI SEIMBANG TIGA KEGUNAAN MAKANAN (TRIGUNA MAKANAN)

DASAR PEMBOBOTAN PRINSIP DASAR TRIGUNA MAKANAN POLA PANGAN Lauk Zat Pembangun (33.3%) Zat Pengatur (33.3%) Lauk Pauk (33.3%) Sayur & Buah (33.3%) Zat Tenaga (33.3%) Pangan Pokok (33.3%) TRIGUNA MAKANAN POLA PANGAN

DASAR PEMBOBOTAN PRINSIP DASAR Triguna Makanan Bobot Sumber Tenaga Serealia…………… 50% Umbi-umbian……… 6% Minyak & lemak….. 10% Biji berminyak…….. 3% Gula………………… 5% Sub total 74% Bobot (33.3/74)=0.5 Sumber Tenaga (Karbohidrat, Lemak) Sumber Zat Pembangun (Protein) Pangan hewani…… 12% Kacang-kacangan… 5% Sub total 17% Bobot (33.3/17)=2.0 Bobot (33.3/6)=5.0 Sumber Zat Pengatur (Vitamin & Mineral) Sayur & buah……… 6% Lain-lain 1. Bumbu-bumbu …. 3%

LANGKAH POKOK PROSEDUR PERHITUNGAN PPH Konversi bentuk, jenis, dan satuan Mengelompokan pangan menjadi 9 kelompok mengacu pada standar pola pangan harapan. Menghitung sub total kandungan energi menurut kelompok pangan. Menghitung kontribusi energi terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE = 2000 kkal) setiap kelompok pangan (%).

LANGKAH POKOK PROSEDUR PERHITUNGAN PPH Menghitung skor AKE berdasarkan kontribusi AKE dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan. Memverifikasi skor AKE masing-masing kelompok pangan dengan skor maksimum dengan ketentuan gunakan skor maksimum jika skor AKE > skor maksimum. Menghitung total skor Pola Pangan Harapan (PPH) (dengan skor ideal 100).

CONTOH PENGHITUNGAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN % Terhadap AKE = 2000 Kkal/Kap/Hari % AKE x Bobot Sama Dengan Skor AKE atau Gunakan Skor Maks jika Skor AKE>Skor Mak No Kelompok Pangan EnergiAktual % AKE Bobot Komposisi Ideal Skor AKE Skor Maks Skor PPH 1 Padi-padian 1150 57.5 0.5 50.0 28.8 25.0 2 Umbi-umbian 75 3.8 5.0 1.9 2.5 3 Pangan Hewani 100 2.0 12.0 10.0 24.0 4 Minyak dan Lemak 600 30.0 15.0 5 Buah/Biji Berminyak 50 3.0 1.3 1.0 6 Kacang-kacangan 65 3.3 6.5 7 Gula 8 Sayur dan Buah 85 4.3 6.0 21.3 9 Lain-lain 10 0.0   Total 2,185 109.3 132.7 100.0 71.9

D. TANTANGAN PENCAPAIAN SPM KONSUMSI PANGAN KAB/KOTA KETERSEDIAAN DAN KUALITAS DATA SUSENAS VS SURVEY KAB/KOTA KUALITAS DATA YANG TERSEDIA KESIAPAN SDM TENAGA TERLATIH & KONSISTEN PETUNJUK OPERASIONAL TINDAK LANJUT : KEBIJAKAN DAN PROGRAM YANG RELEVAN

E. REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN UNTUK MEMENUHI SPM DI KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DATA YANG REPRESENTATIF DAN TERPERCAYA Susenas sampai tingkat kabupaten Survey oleh kabupaten/kota setara Susenas “Peningkatan” kualitas data yang tersedia 2. PEMANFAATAN DATA/INFORMASI UNTUK PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM Evidence based policy & program Prioritas program pada kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi

REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN UNTUK MEMENUHI SPM DI KABUPATEN/KOTA Program dengan daya ungkit tinggi untuk peningkatan skor PPH: Penyediaan sayuran & buah, pangan hewani, kacang-kacangan yang cukup dan terakses oleh seluruh keluarga & pengusaha (kecil-menengah) Pemanfaatan pekarangan dan lahan potensial lainnya Fokus pada pangan hewani yang mudah dibudidayakan dan terjangkau harganya Mengembangkan kembali kacang-kacangan lokal yang pernah ada 2. Pengembangan Pangan Lokal Sumber karbohidrat non beras sebagai upaya menurunkan ketergantungan pada beras dan terigu, meski tidak berdampak pada peningkatan skor PPH

REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN UNTUK MEMENUHI SPM DI KABUPATEN/KOTA 3. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang terencana, terarah dan fokus Sejak usia dini (= jangka panjang) Semua pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, pengusaha makanan/kuliner) Revitalisasi saluran penyampai pesan (PKK, Posyandu, dasa wisma, tani, dll) “PENYEDERHANAAN” PESAN  DIVERSIFIKASI TIDAK SULIT, TIDAK RUMIT & TIDAK BIKIN PAILIT

Terima Kasih