1. Landasan Berpikir (1) RKA-K/L => merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Renja K/L.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
Advertisements

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU
1. 1. Reviu Besaran Angka Dasar TA 2012 : a)Penggunaan Laporan (aplikasi) untuk Menganalisis Angka Dasar; b)Memastikan volume angka dasar sudah benar;
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2010.
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
Persiapan Penelaahan RKAKL TA 2013
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
Penyusunan RKA-K/L Dan Pengesahan DIPA
TOPIK BAHASAN POKOK BAHASAN TOR RAB &.
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
STANDAR BIAYA KHUSUS (SBK)
MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR
KEBIJAKAN PENGANGGARAN 2010
Menuju Sistem Penganggaran Baru
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
TATA CARA PENYUSUNAN dan PENELAAHAN RKA-KL
Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Anggaran II
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
PETUNJUK MENYUSUN TRNBP
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
SESI IV Pengertian Satker Formulir RKA K/L Kesimpulan.
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
PENYUSUNAN dan PENELAAHAN
PMK No. 104/PMK.02/2010 Tanggal 19 Mei 2011
PENELITIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
Sistem Perencanaan & Pengembangan IPB MUSRENBANG I Senin, 21 Juli 2014
Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
Header TOR & RAB KEGIATAN… (Sesuai Tempat Terendah Tabel ini)
Pembiayaan Pembangunan
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL. POKOK BAHASAN DASAR HUKUM LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SIKLUS PBK 5 KOMPONEN POKOK DALAM PBK PENYUSUNAN STANDAR BIAYA.
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
Hotel Inna Garuda Yogyakarta, 29 s.d. 31 Maret 2017
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017
Oleh: Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat Kementerian Keuangan RI
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
PENYUSUNAN RENSTRA-KL Dr. Bambang Widianto
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
HAL-HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
Diani Sadiawati Direktur Hukum dan HAM, Bappenas
Pembiayaan Pembangunan
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
Pertemuan ke-3 Penyusunan dan Penetapan APBN
Aplikasi rkakl 2011.
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BIRO KEUANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TATA CARA PEMBUATAN TOR (Term of reference)
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
Makassar, 15 November 2017 PEMBINAAN TEKNIS PERENCANAAN ANGGARAN & EVALUASI SBK TA Oleh : Kabag Proggar Biro Ren Settama BNN Kombes Pol Dra. Kasiani.
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ( TPNBP ) DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (
Sistem Informasi Perencanaan dan
PENYUSUNAN TOR/KAK.
Transcript presentasi:

Teknik dan Pola Perencanaan dan Penganggaran APBN Pendidikan Islam TA 2017

1. Landasan Berpikir (1) RKA-K/L => merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Renja K/L dalam satu tahun anggaran beserta anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Penyusunan anggaran K/L dalam dokumen RKA-K/L menggunakan pendekatan: penganggaran terpadu; PBK; dan KPJM yang dalam penerapannya secara penuh telah mengubah mekanisme penyusunan RKA-K/L sejak tahun 2011 dan seterusnya Dalam penyusunan RKA-K/L secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: Evaluasi dan perbaikan angka prakiraan maju per program/kegiatan pada dokumen RKA-K/L (yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya); Penyesuaian angka prakiraan maju per program/kegiatan dengan parameter menjadi angka dasar; Apabila terdapat kapasitas fiskal (fiscal space) anggaran K/L per program/kegiatan, K/L dapat mengusulkan Inisiatif Baru (IB). Kapasitas fiskal anggaran K/L per program/kegiatan merupakan selisih angka prakiraan maju per program/kegiatan tahun yang ditetapkan tahun sebelumnya (dalam dokumen RKA-K/L) dengan angka prakiraan maju per program/kegiatan pada suatu K/L yang terdapat dalam dokumen Renja K/L tahun sebelumnya; Apabila usulan IB disetujui maka, alokasi anggaran K/L untuk tahun yang direncanakan terdiri dari angka dasar dan IB.

Alokasi anggaran K/L untuk tahun yang direncanakan : 1. Landasan Berpikir (2) PRINSIP DASAR PENGISIAN JABATAN Inisiatif Baru Baseline berasal dari Prakiraan Maju TA 20xx (ditetapkan pada APBN 20xx-1) yang telah diperbaiki dan disesuaikan dengan parameter Anggaran K/L ta.20xx Alokasi anggaran K/L untuk tahun yang direncanakan :

2. INISIATIF BARU Definisi : Kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran baseline maupun anggaran ke depan. Inisiatif Baru ini dapat : “ berupa penambahan program (focus prioritas) /outcome/ kegiatan/output baru ; penambahan volume target; atau percepatan pencapaian target.” Definisi : Tambahan Anggaran (On top); Menyebabkan Angka Dasar berubah (RM dan PHLN) Realokasi Anggaran; Tahun yang direncanakan; Antar tahun. Kombinasi keduanya. Sumber dana :

Jenis-jenis perubahan kebijakan / anggaran lainnya. BUKAN INISIATIF BARU Penyesuaian terhadap parameter ekonomi (penyesuian thdp inflasi, kurs); Penyesuaian terhadap parameter non ekonomi (perubahan SBU/SBK), selama tidak merubah total pagu, dan tetap menjaga output dan outcome yang sudah ditetapkan; Perubahan target tanpa mengubah anggaran (diluar prioritas nasional, bidang dan K/L) seperti perubahan target Program dan Kegiatan Non Prioritas; Penambahan target disebabkan tidak tercapainya target tahun sebelumnya, tetapi total pagu tetap; Jenis-jenis perubahan kebijakan / anggaran lainnya.

KEGIATAN DASAR KEGIATAN KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN TUSI PENUNJANG PENGELOLAAN GAJI, TUNJANGAN DAN HONORARIUM KEGIATAN DASAR PENYELESAIAN LANGGANAN DAYA DAN JASA PERAWATAN SARANA PRASARANA KEGIATAN KEGIATAN PRIORITAS PENUNJANG KEGIATAN TUSI 10/4/2017

PRIORITAS DALAM PENYUSUNAN RKA-KL 1. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Priotitas Pembangunan Nasional dan/atau Prioritas Kementerian Negara/Lembaga. 2. Kebutuhan anggaran yang bersifat mengikat 3. Kebutuhan dana Pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri. 4. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (multi years). 5. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan percepatan pemulihan pasca konflik dan pasca bencana di berbagai daerah. 6. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri termasuk kendaraan bermotor 10/4/2017

URUTAN TINGKAT KEPENTINGAN/ PRIORITAS DALAM PENGALOKASIAN ANGGARAN : Kebutuhan anggaran untuk biaya operasional organisasi, seperti alokasi untuk gaji, honorarium dan tunjangan, serta operasional dan pemeliharaan perkantoran; Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pembangunan prioritas sesuai RKP; Kebutuhan anggaran RMP untuk PHLN/PHDN; Kebutuhan anggaran untuk kegiatan multi years; Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan inpres-inpres yang berkaitan dengan percepatan pemulihan pasca konflik dan pasca bencana di berbagai daerah; Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundangan.

DUA TIPE CARA PENCAPAIAN KELUARAN KEGIATAN : Disusun dari sub keluaran-sub keluaran. Di bawah sub keluaran adalah komponen (tahapan dalam mencapai sub-keluaran); Disusun dari komponen yang merupakan tahapan-tahapan dalam pencapaian keluaran. Tipe 1 Tipe 2 Program Kegiatan Keluaran Sub keluaran Komponen

PENYUSUNAN RAB Penyusunan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing Keluaran, disusun dalam komponen-komponen sesuai klasifikasi jenis belanja dan sumber dana. Informasi mengenai alokasi anggaran jenis Inisiatif Baru yang telah disetujui (Bappenas dan Kemenkeu) sbgmn dinyatakan dlm Proposal Inisiatif Baru dan RAB untuk tahun yang direncanakan. Penghitungan kebutuhan dana Keluaran pada suatu Komponen (jenis Inisiatif Baru) berdasarkan pada: Standar Biaya; dan/atau Kepatutan dan kewajaran harga apabila tidak diatur dalam Standar Biaya yang diperkuat dengan SPTJM.

Persiapan Penyusunan RKA-K/L KEMENTERIAN / LEMBAGA UNIT ESELON I SATKER Meneliti dan memastikan pagu anggaran per program berdasarkan Pagu Anggaran K/L; Penetapan sasaran kinerja untuk masing2 satker: Volume output kegiatan dalam kerangka Angka Dasar; Volume output kegiatan dalam kerangka Inisiatif Baru.; Penetapan alokasi anggaran untuk masing2 satker; Dalam krngk Angka Dasar; Dalam krngka Inisiatif Baru. Menyiapkan proposal IB dan BAB untuk tahun yg direncanakan. SE Pagu Indikatif tahun berkenaan; Dokumen RKP tahun berkenaan; Hasil evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan berjalan. Informasi sasaran kinerja dan alokasi anggaran u/msg-msg kegiatan; Peraturan perundangan ttg struktrur Organisasi dan Tusi; Dokumen RKP; Petunjuk Penyusunan RKA-K/L; Biaya Standar; Bagan Akun Standar (BAS). Melakukan : Meneliti, memastikan alokasi anggaran Satker dlm krngk Angka Dasar/Inisiatif Baru; Menyusun TOR dan RAB dlm krngk Inisiatip Baru. Sinkronisasi kebijakan K/L dengan prioritas nasional dan/atau bidang; Berkoordinasi dg Unit Eselon I dlm hal penetapan sasaran kinerja dan kebutuhan anggaran berdasarkan arahan /kebijakan Presiden dan dokumen perencanaan (RKP dan/atau Renja-K/L) yg telah ditetapkan sebelumnya.

TAHUN 2010 TENTANG PENYUSUNAN RKA-K/L : Mekanisme Penyusunan RKA-K/L (1) PP No.90 TAHUN 2010 TENTANG PENYUSUNAN RKA-K/L : Menteri/Pimp.Lembaga selaku PA wajib menyusun RKA-K/L atas BA yang dikuasainya. Penyusunan RKA-K/L harus menggunakan pendekatan : Kerangka pengeluaran jangka menengah; Penganggaran terpadu; Penganggaran berbasis kinerja. RKA-K/L disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi anggaran, meliputi klasifikasi organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Menggunakan Instrumen: indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. RKA-K/L disusun berdasarkan Renja-K/L, RKP, dan Pagu Anggaran K/L. RKA-K/L memuat informasi kinerja dan rincian anggaran.

Mekanisme Penyusunan RKA-K/L (2) PERAN DAN TUGAS SATKER: Penuangan alokasi anggaran angka dasar (s.d. komponen; Penuangan alokasi anggaran Inisiatif Baru: Secara rinci s.d item biaya; Sudah memperkirakan prakiraan maju utk 3 tahun kedepan; Jenis alokasi anggarannya mengacu pada Proposal yang tlh disetujui. Menyampaikan data dukung (SPTJM, ADK, GBS-jika berkaitan dg ARG), selanjutnya menyampaikan RKA-Satker kepada Unit Eselon I

PERENCANAAN & PENGANGGARAN DATA DUKUNG (TOR & RAB) RKAKL YANG TERJADI SEHARUSNYA

TOR KRITERIA TOR RAB WHAT WHY HOW MUCH WHO HOW WHEN WHERE MEANING, ACTIVITY, OUTPUT DETAIL OF COST ACTIVITY REASONS RELATED TO PROGRAM RAB WHAT WHY SUBJECT PERFORMING ACTIVITY TOR HOW MUCH WHO SUBJECT RECEIVING BENEFIT COST OF ACTIVITY WHEN HOW WHERE WAY, METHOD, EFFORT TO IMPLEMENT CERTAIN TIME STARTED & ENDED, HOW LONG LOCATION OF ACTIVITY

SLIDE BERIKUT ADALAH FORMAT INPUTAN, OUTPUT DAN USULAN RAB

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN Format 1 KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN Kementerian/lembaga : …………………………………….. (1) Unit Eselon I : …………………………………….. (2) Program : …………………………………….. (3) Hasil : …………………………………….. (4) Unit Eselon II/Satker : …………………………………….. (5) Kegiatan : …………………………………….. (6) Indikator Kinerja Kegiatan : …………………………………….. (7) Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : …………………………………….. (8) Volume : …………………………………….. (9) A. Latar Belakang Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan (10) Gambaran Umum (11) B. Penerima Manfaat (12) C. Strategi Pencapaian Keluaran Metode Pelaksanaan (13) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan (14) D. Waktu Pencapaian Keluaran (15) E. Biaya Yang Diperlukan (16) Penanggungjawab (17) .............................. NIP……...…………(18) (Diisi nama kementerian/lembaga) (Diisi nama unit eselon I) (Disi nama program sesuai hasil restrukturisasi program) (Diisi dengan hasil yang akan dicapai dalam program) (Diisi nama unit eselon II) (Diisi nama kegiatan sesuai hasil restrukturisasi kegiatan) (Diisi uraian indikator kinerja kegiatan) (Diisi nama satuan ukur dan jenis keluaran kegiatan) (Diisi jumlah volume keluaran kegiatan Volume yang dihasilkan bersifat kuantitatif yang terukur.) Contoh: 5 peraturan PMK, 200 orang peserta, 33 laporan LHP. (Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan) (Diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan serta penjelasan target volume output yang akan dicapai. Contoh : Kegiatan Generik atau Kegiatan Teknis (Kegiatan Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas K/L dan Kegiatan Teknis Non Prioritas) (Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau eksternal) (Diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelola) (Diisi dengan komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (time table) pelaksanaan dan keterangan sifat komponen/tahapan tersebut termasuk biaya utama atau biaya penunjang) (Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan) (Diisi dengan lampiran RAB yang merupakan rincian alokasi dana yang diperlukan dalam pencapaian keluaran kegiatan) (Diisi dgn nama penanggung jawab kegiatan (Eselon II / Kepala satker vertikal)._ (Diisi dengan NIP penanggungjawab kegiatan)

Contoh KAK/TOR

Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen (input) dan besaran biaya dari masing-masing komponen suatu kegiatan

SBK NEW INITIATIVE Total Biaya Keluaran Indeks Biaya Keluaran SBK BASELINE

CONTOH RAB TAHUN 2017 Satuan Kerja : Ditjen Pendidikan Islam Fungsi, Sub Fungsi, Program 2135.007.002.011 Nama Kegiatan Penyusunan Juknis Pagu 792.195.000 A Persiapan 153.095.000 521211 Belanja Bahan 5.795.000 ATK 1 Pkt 2.500.000 Foto Copy (pengganddan Draft awal) Konsumsi Rapat (5 orang 3x) 15 OK 53.000 795.000 521213 Honor Output Kegiatan 2.900.000 - Penanggung Jawab [1 ORG x 1 KEG] 400.000 - Ketua [1 ORG x 1 KEG] 350.000 - Wakil Ketua [1 ORG x 1 KEG] - Sekretaris [1 ORG x 1 KEG] 300.000 - Anggota [5 ORG x 1 KEG] 5 1.500.000 522151 Belanja Jasa Profesi 19.400.000 - Narasumber, Penyaji dan Moderator PKT 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 125.000.000 - Transport dan uang harian 75.000.000 - Penginapan 50.000.000

B PELAKSANAAN 633.100.000 1 Penelahaan Draft Juknis (Uji Publik) 446.300.000 521211 Belanja Bahan 27.500.000 - ATK KEG 5.000.000 - Fotocopy /penggandaan 10.000.000 - Perlengkapan Peserta 40 Orang 40 ORG 150.000 6.000.000 - Spanduk [2 BUAH] 2 BUAH 500.000 1.000.000 - Kesehatan - Dokumentasi - Pelaporan 3.500.000 522151 Belanja Jasa Profesi 38.800.000 - Narasumber dan Moderator PKT 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 380.000.000 - Transport dan uang harian 230.000.000 - Penginapan 150.000.000

2 Finalisasi Juknis 186.800.000 521211 Belanja Bahan 53.000.000 - ATK 1 KEG 1.000.000 - Fotocopy dan penggandaan 50.000.000 - Dokumentasi - Pelaporan 522151 Belanja Jasa Profesi 38.800.000 - Narasumber dan Moderator PKT 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 95.000.000 - Transport dan uang harian - Penginapan 45.000.000

C PELAPORAN 6.000.000 521211 Belanja Bahan 1.000.000 - ATK 1 KEG 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 5.000.000 - Transport dan uang harian PKT

TERIMAKASIH