PENGAWASAN KEUANGAN PENDIDIKAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DIY NO 14 TAHUN DINAS DIKPORA PROV. DIY.
Advertisements

PERMODALAN KOPERASI Modal koperasi terdiri dari: modal sendiri
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Pembukuan & LPJ Bendahara
Struktur Organisasi Badan Air
INFLASI.
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
APBN dan SISTEM PENGANGGARAN NEGARA
Pertemuan 5 APBN & APBD.
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
LATAR BELAKANG Kewajiban penatausahaan dan Penyusunan LPJ oleh setiap Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran (PMK 73/pmk.05/2008) LPJ wajib disampaikan secara.
PEMBIAYAAN.
Tentang Keuangan Negara
KOPERASI.
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014
Kartu Plastik (Credit Card)
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
Pembiayaan Pembangunan
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Audit Siklus Pendapatan
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
MEKANISME PENCAIRAN DANA BOPTN
ANGGARAN KAS.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
MANAJEMEN PEMBELANJAAN (PERMODALAN) KOPERASI
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
Akun/Perkiraan dan Transaksi Perusahaan
Koperasi simpan pinjam
Melati kuntum tumbuh melata, Sayang merbah di pohon cemara;
Inspektorat Kabupaten Sleman
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
KOPERASI & kewirausahaan
AUDIT MANAJEMEN FUNGSI KEUANGAN
Pertemuan ketiga APBN.
REFORMASI KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA
Tentang Keuangan Negara
Inventarisasi BRILLIAN ROSY S.PD., M.PD.
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
audit Saldo Kas dan bank
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
Kartu Plastik (Credit Card)
Selvia Nurindah Sari JP081280
Pembiayaan Pembangunan
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Kartu Plastik (Credit Card)
ANGGARAN PIUTANG PENGANGGARAN Kelompok 10 :
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
PENGAWASAN PERTEMUAN 5.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENGENDALIAN KONTRAK.
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntuntan Ganti Rugi Acep Mulyadi 2006.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
Transcript presentasi:

PENGAWASAN KEUANGAN PENDIDIKAN

Sumber-sumber keuangan pendidikan Hasil penerimaan pemerintah umum Pajak Iuran pembangunan daerah

Penerimaan pemerintah khusus untuk pendidikan Bantuan atau pinjaman dari luar negeri Pinjaman dari Bank Dunia Berupa: pinjaman dan hibah

Iuran sekolah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Sumbangan-sumbangan sukarela dari masyarakat Sumbangan-sumbangan swasta Perorangan atau keluarga Perusahaan Badan-badan sukarela Kelompok-kelompok

Jenis-jenis pengeluaran dalam pendidikan Digolongkan ke dalam dua jenis pengeluaran : Pengeluaran rutin yang sifatnya berulang ( recurrent expenditure ) Pengeluaran capital/modal ( capital expenditure )

Hal – hal yang menyangkut pengelolaan kas: Penentuan jumlah uang tunai kas yang diperlukan agar tidak berlebihan dan tidak terlampau kecil Pengendalian aliran uang tunai

Beberapa kriteria menilai keefektifan biaya dari beberapa progam pendidikan yang diusulkan : Biaya per lulusan ( biaya satuan ) Litas latihan yang dinyatakan dalam analisis kurikulum Penghargaan pimpinan lembaga Peluang untuk mendapatkan pekerjaan bagi yang belum bekerja

Dalam organisasi pendidikan, baik anggaran rutin maupun pembangunan terdapat Sembilan ketegori pembelanjaan yaitu : Dana cadangan Pembelian barang, gaji dan kesejahteraan personil Belanja untuk melaksanakan tugas Dana pengadaan media, berbagai layanan, komunikasi Biaya fasilitas air, lampu, sanitasi, sanggar Biaya bimbingan konseling, dosen tamu, karya wisata Pajak tahunan Perbaikan dan pengembangan kurikulum Dana proyek

Fungsi Anggaran dan Teknik Penyusunan Anggaran 1) dapat dijadikan alat untuk mendelegasikan wewenang dalam pelaksanaan suatu rencana. Anggaran dirancang dengan mencantumkan penanggung jawab suatu kegiatan tertentu (penetapan pimpinan proyek)

2. dapat menjadi alat pengawasan dan penilaian suatu penampilan (performance). Dengan membandingkan pengeluaran biaya suatu kegiatan dengan alokasi anggaran dan tingkat penggunaannya, merupakan pedoman sederhana untuk mengetahui sampai dimana tingkat efektifitas dan efisiensi kegiatan yang bersangkutan

Bentuk Bentuk Anggaran Penganggaran butir perbutir Anggaran Program Anggaran berdasarkan hasil

Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4) Ciri-ciri : Perencanaan menggunakan pendekatan sistem Orientasi perencanaan pada keluaran Penganggaran didasarkan pada program yang telah ditetapkan Keseimbangan antara otonomi dan pengarahan harus diperhatikan berdasar pada prinsip perencanaan bawah-atas (botttom-up) dan atas- bawah (top down) Perencanaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan bergulir (rolling plan)

Unsur yang saling menunjang dalam Pengelolaan Keuangan Siklus operasi Struktur program Sistem informasi

Masalah Pengelolaan Keuangan Selisih kurang (ketekoran uang dalam Kas) pada umumnya disebabkan karena Uang yang tercuri, hilang, kebongkaran, kebakaran dan sebagainya. Lipatan uang yang kurang, yang mungkin tidak dihitung terlebih dahulu. Pembulatan ke atas atau ketiadaan uang kecil untuk pembayaran. Kuitansi pengeluaran yang lupa dibukukan.

Pengawasan Keuangan Pengawasan keuangan adalah suatu pemeriksaan yang ditujukan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen,buku, daftar, serta laporan) unuk memperoleh kepastian mengenai transaki keuangan yang dialkukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Norma Pengawasan Keuangan Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan mencari siapa, yang salah tetapi apabila ditemukan kesalahn, penyimpangan dan hambatan supaya dilaporkan sebab-sebab dan bagaimana terjadinya, serta menemukan cara bagaimana memperaikinya. Pengawasan merupakan proses yang berkelanjutan, sehingga harus dilaksanakan secara terus menerus, sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan. Pengawasan harus menjamin adanya pengambilan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan untuk mencegah berlanjutnya kesalahan dan atau penyelewengan.

Pengawasan bersifat mendidik dan dinamis, yaitu dapat menimbulkan kegairahan untuk memperbaiki, mengurangi, atau meniadakan penyimpangan samping menjadi pendorong dan perangsang untuk menertibkan penyempurnaan kondisi obyektif pengawasan.

Proses dan Standar Pengawasan Proses pengawasan adalah serangakaian kegiatan yang dilaksanakan dalam melaksanakan pengawasan. Langkah-langkah dalam pengawasan menurut Stoner yaitu: Penetapan beberapa jenis standar/ patokan yang dipergunakan, berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya, dan waktu. Membandingkan/ mengukur kenyataan yang sebenarnya terhadap standar Mengidentifikasi penyimpangan dan sekaligus pengambilan koreksis.

Cara Mempertanggungjawabkan Keuangan Diusahakan secara singkat dan diilaksanakan pada setiap akhir pekan Periksa terlebih dahulu buku kas umum dalam hubungannya dengan buku yang lain setiap akhir bulan. Diperingatkan kepada ben daharawan mengenai: pengiriman SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulanan, penyetoran MPO/PPn. Diperiksa pengurusan barang inventaris dan penyimpanan dokumen pertanggal keuangan sewaktu-waktu. Diadakan pemeriksaan kas dengan menyusun berita acara pemeriksaan kas setiap akhir triwulan secara teratur. Atasan langsung bendaharawan bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara, dan Dilaporkan dengan segera (paling lambat satu minggu) jika terjadi kerugian yang diderita oleh negara karena penggelapan atau lain sebagainya.

sembilan jenis buku yang harus disediakan, yaitu: Dalam rangka mempertangggungjawabkan keunagan negara ini, ada sembilan jenis buku yang harus disediakan, yaitu: Buku kas umum Buku Bank Buku Kas Posisi Buku Surat Perintah Pembayar Uang (SPMU) Buku panjar keuangan Buku menghitung Pajak orang/pajak penjualan (MPO/PPN) Buku Penerbitan cek Buku inventaris, dan Buku pembantu lain apabila mempergunakan buku kas umum yang tidak tabelaris (pedoman pengelolaan keuangan di lingkungan DEPDIKBUD, 1982)