E-Government dan Pemanfaatan TIK bagi Pelayanan Publik “Optimalisasi Strategi Sumber Daya Informasi sera Teknologi Informasi” E-Government dan Pemanfaatan TIK bagi Pelayanan Publik MODUL 3 Tim Penyusun Modul Bimtek Dan Sertifikasi Kompetensi Dasar Government Chief Information Officer 2013

Agenda TIK dan pembangunan Konsep e-government dan layanan-layanan publik dalam bidang-bidang lainnya Peran TIK dalam pemerintahan dan penyelenggaraan layanan publik Isu-isu penting dan praktek-praktek baik (best practices) dalam implementasi TIK Penutup

Millenium Development Goals & Tujuan Pembangunan yang Mendasar Millenium Development Goals (MDG) dideklarasikan tahun 2000 pada Millenium Summit di kantor pusat PBB di New York MDG berfokus pada 3 area kemanusiaan: sumber daya manusia, infrastruktur, dan hak-hak sosioekonomis dan politis Sasaran MDG adalah negara-negara dalam kategori sangat miskin Tujuan dicapai pada tahun 2015

Millenium Development Goals Menanggulangi kemiskinan dan Kelaparan Mencapai pendidikan dasar untuk semua Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Mengurangi angka kematian anak Meningkatkan kesehatan ibu Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya Memastikan kelestarian lingkungan hidup Membangun kemitraan global untuk pembangunan

Peran TIK dalam Pencapaian MDG NREGA (India): penyebaran informasi dan perluasan layanan untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan (rural) http://nrega.nic.in JALIN Merapi: pemantauan real- time bencana alam oleh komunitas, http://merapi.combine.or.id

Peran TIK dalam Pencapaian MDG NIOS (India): pendidikan dasar dan menengah terbuka untuk semua http://www.nos.org Salaam Wanita (M’sia): pemberdayaan wanita http://advocacynet.org/ page/salaamwanita

TIK, Kebutuhan Masyarakat, dan Peran Pemerintah Implementasi E-Government Tanggapan pemerintah Bagaimana menempatkan posisi TIK dalam usaha-usaha pembangunan masyarakat? TIK adalah wahana yang menjadi tulang punggung berbagai usaha yang diwujudkan dalam berbagai aktivitas pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks inilah konsep e-government diperkenalkan. E-gov sering dipandang sebagai inisiatif pemerintah dalam memberikan layanan publik dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya.

Definisi E-Government (Bank Dunia) “government-owned or operated systems of information and communications technologies (ICTs) that transform relations with citizens, the private sector and/or other government agencies so as to promote citizen empowerment, improve service delivery, strengthen accountability, increase transparency, or improve government efficiency” Tiga kata kunci dalam e-government: Pemanfaatan TIK Transformasi relasi Peningkatan kualitas masyarakat dan layanan publik Ketiga kata kunci ini membentuk satu rangkaian tujuan, dan harus hadir dalam setiap implementasi e-government. E-government dikatakan belum tuntas bila pemanfaatan TIK belum dapat memicu munculnya relasi-relasi yang lebih baik, yang pada akhirnya bisa membawa kepada berbagai peningkatan. Pemanfaatan TIK Transformation relasi Peningkatan-peningkatan: Pemberdayaan masyarakat Pelayanan publik Transparansi dan akuntabilitas Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

Definisi E-Government (Bank Dunia) Pemberdayaan masyarakat Pelayanan publik Transparansi dan akuntabilitas Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Pemanfaatan teknologi informasi Transformasi relasi antar pihak yang terkait dgn e-gov Dampak positif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah sendiri Hubungan (relasi) yang lebih efektif, harmonis, dan akuntabel Pengembangan sarana dan infrastruktur TI

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan E-Government Pemanfaatan TIK Perubahan relasi Peningkatan kualitas masyarakat dan layanan publik Visi, Sasaran, Strategi Hukum dan Regulasi Proses Birokrasi TIK Struktur Organi-sasi Proses pencapaian tujuan e-government harus dilandasi oleh visi, sasaran, dan strategi yang jelas. Selanjutnya visi, sasaran, dan strategi tersebut menjadi dasar bagi usaha-usaha penyelarasan struktur organisasi dan proses-proses birokrasi, serta penetapan hukum, aturan, dan kebijakan yang lebih kondusif pada tiap tahapan implementasi e-government.

Keberhasilan E-Government E-government tidak hanya sekedar penerapan TIK, tapi bagaimana TIK bisa “merasuk” ke pemerintah, swasta, dan masyarakat Penerapan TIK  proses dan layanan secara elektronis  keberhasilannya ditentukan oleh critical mass pihak- pihak yang melakukannya Pembangunan e-government perlu memperhatikan kelancaran dan keberlanjutan relasi-relasi antar pihak yang terlibat (G-B-C) Implementasi e-government harus didukung oleh tiap komponen (G, B, dan C) secara serentak (tidak boleh ada yang tertinggal). Untuk menggalang partisipasi semua komponen (critical mass), syaratnya adalah adanya relasi yang baik di antara komponen-komponen tersebut: G2B, G2C, dan G2G harus terhubung dan berinteraksi secara optimal untuk tercapainya tujuan pemanfaatan TIK.

Relasi Antar Stakeholders dalam E-Government Zhiyuan Fang, “e-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development,” International Journal of the Computer, the Internet and Management, Vol. 10, No. 2 (2002): 1-22, http://www.journal.au.edu/ijcim/2002/may02/article1.pdf

Relasi Antar Stakeholders dalam E-Government Bentuk Relasi Penjelasan G2C Penyampaian informasi dan layanan publik secara searah dari pemerintah ke masyarakat. Contoh: situs web resmi pemerintah. C2G Komunikasi interaktif (dua arah) antara pemerintah dan masyarakat. Contoh: forum online atau layanan penyampaian aspirasi publik kepada pemerintah. G2B Penyediaan informasi yang memungkinkan dunia usaha bertransaksi dengan pemerintah. Contoh: e-procurement. B2G Penawaran produk/layanan dari dunia usaha ke pemerintah dalam konteks pengadan barang dan jasa. Contoh: e-procurement. G2E Memfasilitasi pengelolaan pegawai pemerintah dan komunikasi internal di lingkungan institusi pemerintah. Contoh: sistem-sistem administrasi kepegawaian, kantor maya. G2G Komunikasi dan interaksi serta saling-berbagi (sharing) online antar institusi pemerintah. Contoh: pemakaian database bersama. G2N Penyediaan informasi untuk organisasi non-profit, partai politik, dsb. N2G Komunikasi dan pertukaran informasi antara organisasi non-profit dengan institusi pemerintah.

Contoh-Contoh Transformasi Relasi Otomatisasi layanan Contoh-contoh berikut ini menunjukkan usaha perbaikan hubungan (relasi) antara pemerintah dengan warganya. Yang semula bersifat manual dan memberikan beban kepada masyarakat, sedikit demi sedikit diotomatisasikan untuk meringankan beban di sisi masyarakat, dan secara bersamaan membangun peluang untuk menciptakan berbagai layanan publik baru. Registrasi wajib pajak online adalah langkah awal dalam pelaporan pajak online. Tujuan: memudahkan masyarakat dalam melaporkan pajaknya. Situs web Pemprov DIY dirancang dengan prinsip citizen-centric: fokus ada pada kepentingan masyarakat (warga, pebisnis, pengunjung). Informasi yang diberikan dalam situs ini dikategorisasikan menurut kepentingan kelompok-kelompok masyarakat tersebut. E-KTP adalah langkah awal dalam usaha penataan data kependudukan secara nasional. Jika langkah ini berhasil, maka kita akan memiliki platform yang kokoh untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik (di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi umum, dsb) dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya. Situs web dengan pendekatan citizen-centric Integrasi, efisiensi dan transparansi dalam layanan kependudukan

Tingkatan Peran TIK Automasi tugas-tugas Integrasi proses dan sumber daya Cara-cara baru Tatanan dan budaya TIK

Peran TIK: Automasi Pemakai melaksanakan tugas-tugasnya secara manual Komputer membantu pemakai melaksanakan tugas-tugasnya

Peran TIK: Automasi Pembuatan dokumen-dokumen kerja Kalkulasi data numeris (keuangan, hasil survey, sensus, dsb) Pemrosesan informasi (laporan-laporan terpadu, ringkasan eksekutif) Pemasukan, penyimpanan, organisasi, dan pencarian data dalam jumlah besar (pegawai, aset, keuangan, dsb) Desain grafis dan visual (presentasi, desain arsitektur, gambar kerja, dsb) Transfer dan pengiriman data (secara elektronis) Pemantauan dan evaluasi real-time (gunung api, longsor)

Peran TIK: Integrator TIK menggabungkan beberapa proses dan mekanisme beserta sumber daya pendukungnya dalam sebuah kesatuan utuh Integrasi bertujuan: Membangun layanan baru Meningkatkan efisiensi Menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan

Contoh: Integrator Sistem Pelayanan Satu Atap Banyak unit Kewenangan yang berbeda-beda Proses birokrasi yang berlainan Banyak data Persoalan dalam contoh di atas bukanlah pada aspek teknis, tapi pada perubahan cara kerja (reformasi) birokrasi. Diperlukan komitmen pimpinan, anggaran yang memadai, dan strategi perubahan yang efektif. Pemakai melihatnya sebagai satu layanan

Contoh: Integrasi Data Dinas Sosial Penanganan bencana Dinas Kependudukan Dinas Kimpraswil Data kependudukan Data prasarana fisik & fasum Problem utamanya adalah menyelesaikan ego sektoral antar instansi, khususnya terkait dengan berbagi data. Penanganan KLB Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Data kesehatan

Peran TIK: Enabler Enabler: memungkinkan terjadinya hal yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan Syarat terjadinya proses enabling: Inovasi Lingkungan yang kondusif bagi inovasi Trigger untuk memulai proses perubahan TIK menawarkan cara-cara baru dalam melakukan berbagai aktivitas

Contoh: TIK Sebagai Enabler Penetrasi TIK: komputer, Internet, telekomunikasi, aplikasi, dsb. Electronic KTP (e-KTP) ... Enabling KTP sebagai bukti identitas Data identitas disimpan dalam sebuah chip Ide & konsep baru, didukung lingkungan

Contoh Kasus: E-KTP Sebagai Enabler Banyak hal yang bisa dilakukan secara lebih mudah, praktis, dan akurat Menghindari redundansi (KTP ganda) Data identitas yang berlaku universal (pendidikan, kesehatan, SIM, pajak, ...) Akses layanan publik secara mudah (kesehatan, perbankan, transportasi, ...) Alat transaksi online (jika kartu dapat diisi ‘pulsa’)

E-KTP dan Potensi Penggunaannya Layanan kesehatan Contoh: Kab. Jembrana Layanan transportasi umum Contoh: e-ticket Trans Jogja Begitu kita memiliki platform data kependudukan berskala nasional yang baik, penggunaannya untuk menciptakan layanan-layanan baru menjadi tidak terbatas. Transaksi ATM dan layanan Komersial lainnya (e-commerce)

Roadmap Pembangunan E-Government (Depkominfo) E-Gov sudah dicanangkan sejak tahun 2003 (Inpres no. 3/2003), roadmap pengembangannyapun sudah ada, tetapi mengapa sampai sekarang perkembangannya masih lambat?

Implementasi TIK Bukan Sekedar Membangun Sistem-Sistem TIK Teknologi Organisasi Manusia Kondusivitas lingkungan organisasi tempat teknologi diaplikasikan (aspek-aspek struktur, aturan/kebijakan, budaya, dsb) Kesadaran dan penerimaan manusia terhadap teknologi Kedudukan, peran, tugas, dan kewenangan dalam organisasi Implementasi TIK selalu terkait dengan ketiga faktor di atas dan relasi-relasi yang terbentuk di antaranya.

Contoh Kasus: e-Office Selain masalah pengembangan sistem, persoalan-persoalan lain yang perlu diselesaikan a.l.: Regulasi (legalitas dokumen, dsb) SDM (kesiapan dan kemauan dalam menggunakan aplikasi e- office Integrasi dengan proses- proses birokrasi di kantor Aplikasi Kantaya yang dibuat oleh BPPT http://www.iptek.net.id/ind/?mnu=9&ch=kantaya

Contoh Kasus: e-KTP Masalah keamanan? Bagaimana masyarakat dapat memanfaatkannya? Akan dimanfaatkan untuk apa? Persoalan RELASI: Pem – Masy Pem – Swasta Masy – Swasta Antar inst. Pem Bagaimana interaksi dengan pihak-pihak lain untuk memaksimalkan manfaat? Ada banyak isu di luar pembangunan sarana TIK terkait e-KTP yang juga perlu diselesaikan. Tanpa solusi yang terpadu, inisiatif e-KTP akan gagal. Bagaimana dengan proses-proses birokrasinya? Sudahkah SDMnya disiapkan? Harian Jogja, 24 Sept 2010

Isu Mendasar Implementasi E-Government di Lingkungan Pemerintahan Implementasi e-government harus dimulai dari pemerintah. Di sisi pemerintah, persoalan yang masih banyak ditemui adalah belum sinkronnya organisasi, manajemen, dan sistem serta proses birokrasi dengan teknologi (TIK) yang akan digunakannya. Penyelarasan TIK dengan sistem & proses birokrasi pemerintahan perlu dilakukan untuk membentuk sistem/proses birokrasi yang lebih kondusif dan responsif terhadap pemanfaatan TIK. Isu ini menjadi penting karena penyelarasan TIK di sebuah instansi selalu melibatkan instansi yang lain, karena pada dasarnya penyelarasan TIK adalah sebuah usaha yang bersifat interdisipliner (menyangkut aspek-aspek lain selain TIK itu sendiri). Persoalan kita adalah bahwa pendekatan yang diambil belum bersifat terpadu, koordinatif, dan konsisten. Pendekatan parsial tidak bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan interdisipliner. Dalam penyelarasan TIK, tujuan TIK harus diselaraskan dengan tujuan organisasi, demikian pula strategi TIK, rencana TIK, dan seterusnya. Keselarasan diperlukan sebagai prasyarat untuk mencapai transformasi (perubahan)

Penutup TIK membuka banyak peluang dalam mendorong usaha-usaha pembangunan masyarakat E-government memang dicirikan oleh pemakaian TIK, tetapi TIK bukanlah tujuan final e-government Implementasi e-government bersifat interdisipliner, tidak hanya menyentuh aspek teknis dari TIK saja, tetapi juga berurusan dengan aspek-aspek organisasi, regulasi, SDM, dan budaya Implementasi e-government harus diikuti dengan penyelarasan TIK dengan sistem dan proses birokrasi

Akhir dari Modul 3 Terima kasih Alamat kontak penyelenggara : Puslitbang Literasi dan Profesi SDM Kominfo Jln Medan Merdeka Barat 9 Jakarta 10110 Tlp : 021 3856068 Email : puslitbang.litprof@mail.kominfo.go.id