PEREKONOMIAN INDONESIA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT Syahrituah Siregar

SEJARAH EKONOMI INDONESIA PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI SYLLABI PEREKONOMIAN INDONESIA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT SEJARAH EKONOMI INDONESIA PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI SISTEM EKONOMI INDONESIA INDUSTRIALISASI DAN PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER PERDAGANGAN LUAR NEGERI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH ASPEK GLOBALISASI

PEMERINTAHAN ORDE LAMA PEMERINTAHAN ORDE BARU PEMERINTAHAN TRANSISI SEJARAH EKONOMI INDONESIA SEJAK ORDE LAMA HINGGA PEMERINTAHAN REFORMASI PEMERINTAHAN ORDE LAMA PEMERINTAHAN ORDE BARU PEMERINTAHAN TRANSISI PEMERINTAHAN REFORMASI

Proses dinamika pembangunan ekonomi ditentukan factor-faktor internal(domestik) dan eksternal. Internal: kondisi fisik, lokasi geografi, jumlah dan kualitas SDA dan SDM, kondisi awal ekonomi social dan budaya, system politik serta peranan pemerintah. Eksternal : perkembangan dunia dalam hal teknologi, perekonomian, politik, dan keamanan global.

PEMERINTAHAN ORDE LAMA Sistem ekonomi tertutup (inward oriented) yang mengutamakan kekuatan militer dari pada ekonomi. Terjadi stagnasi ekonomi. Higgins: Sejak kabinet pertama prioritas pembangunan berupa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan industri, unifikasi dan rekonstruksi. Akan tetapi karena keterbatasan factor-faktor produksi dan kekacauan politik nasional, prioritas tersebut tidak pernah terlaksana dengan baik. Sejak tahun-tahun pertama setelah 17 Agustus 1945 keadaan ekonomi sangat buruk.

STAGFLASI Defisit neraca pembayaran dan keuangan pemerintah Produksi sector pertanian dan industri manufaktur terhenti Inflasi mencapai 500%

Saat pendudukan Jepang sebelum ini terjadi eksploitasi sector pertambangan (minyak) dan sector pertanian (karet dan kayu)untuk mendukung kekuatan perang jepang. Sedangkan produksi untuk barang-barang konsumsi dalam negeri non militer prakstis terhenti. Disamping factor Jepang itu, juga terdapat pengaruh PD II, perang revolusi, dan buruknya manajemen makro ekonomi.

Tahun 1949-1956 sistem politik demokrasi liberal. Kekuasaan ada pada sejumlah partai poltik. Yang terbesar Masjumi dan Nasional Indonesia. Saat paling demokratis namun hanya menghasilkan kehancuran politik dan ekonomi. Terjadi konflik antar partai politik. Kabinet pemerintah tidak pernah solid dan hanya bertahan rata-rata 2 tahun. Konflik internal kabinet.

Selama tahun 1950-an struktur ekonomi masih kental warna peninggalan zaman kolonialisasi. Boeke: Dual Societies – Dual economy. Sektor formal/modern seperti pertambangan, distribusi, transportasi, bank, dan pertanian komersil jauh meninggalkan sector informal/tradisional dalam PDB.  Tahun 1957-1965 sistem politik demokrasi terpimpin. Kekuasaan militer dan presiden sangat besar Nasionalisasi perusahaan asing pada 1957 dan 1958 menjadikan keadaan ekonomi justru jauh lebih buruk dari pada masa penjajahan.

Guided Economy – ekonomi terpimpin. Dekat ke haluan komunis/sosialis. Antikolonialisme, antiimperialisme, antiliberalisme dan antikapitalisme melahirkan orientasi politik yang lebih berhaluan komunis. Pinjaman dan penanaman modal asing sangat sulit didapatkan.  Akhir September 1965 terjadi kudeta yang gagal oleh PKI. Hal yang merupak aliran pemikiran sosialis di Indonesia menjadi semikapitalis (hingga sekarang). Bagaimana dengan ideology demokrasi ekonomi Pancasila?

PEMERINTAHAN ORDE BARU Sejak Maret 1966 Indonesia masuk era pemerintahan Orde Baru. Lebih mengedepankan ekonomi kesejahteraan rakyat lewat pembangunan ekonomi dan social. Outward oriented, membuka kembali hubungan dengan PBB dan IMF.  Sebelum repelita dimulai, diadakan pemulihan stabilitas ekonomi, social, dan politik denga sasaran menekan inflasi, defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kegiatan produksi dan ekspor. Penyusunan repelita bertahap dengan target-target yang jelas. Mendapat simpati negara Barat.

Lewat kerja sama dengan WB, IMF, dan ADB dibentuk IGGI. Menjadi negara beruntung dengan aliran bantuan (hutang) luar negeri yang begitu melimpah. Saat ini belum terdapat krisis hutang dari negara berkembang dunia sampai dengan decade 1980-an. Tujuan jangka panjang pembangunan ekonomi orde baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses industrialisasi dalam skala besar. Menganut keyakinan penuh pada mekanisme trickle down effect. Salah satunya karena alasan keterbatasan anggaran. Mendahulukan industri-industri besar dikawasan-kawasan industri seperti di Jawa Barat.

Repelita I, April 1969 Penekanan utama pada sector pertanian dan industri-industri yang terkait seperti agroindustri. Industri merupakan penghasil devisa melalui ekspor dan substitusi impor, local content, padat karya, pendukung pembangunan regional, dan industri-industri dasar. Untuk mencapai swasembada beras jugadilaksanakan green revolution. Sektor pertanian memasuki era modernisasi.

Pembangunan ekonomi selama periode orde baru berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan perkapita. Dari sekitar 38 ribu rupiah pada 1960 pendapatan nasional bruto perkapita pada harga konstan naik menjadi hampir 100 ribu rupiah lebih pada 1983.   Keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia pada masa orde baru selain karena kabinet Soeharto jauh lebih solid dari masa orla juga karena penghasilan yang sangat tinggi dari minyak terutama pada masa oil boom pertama tahun 1973/1974 didukung pinjaman luar negeri, dan PMA.

Sejak paro pertama decade 1980-an pemerintah mengeluarkan berbagai paket deregulasi dan debirokratisasi yang membawa pengaruh besar.   Akan tetapi pada tingkat meso dan mikro selama ini boleh dikatkan tidak berhasil. Jumlah kemiskinan baik absolut maupun relatif masih tinggi sehingga kesenjangan makin lebar.

Khususnya sejak Repelita VI, orientasi kebijakan beralih dari hanya padada pertumbuhan ke pertumbuhan dengan pemerataan. Program-program IDT, Keluarga Sejahtera, dan pembinaan-pembinaan usaha kecil.  Kebijakan-kebijakan ekonomi Orba telah menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi dengan biaya yang tinggi (high cost economy dan fundamental ekonomi yang rapuh. Hal ini ditandai buruknya sector perbankan, besarnya ketergantungan pada modal asing, hutang luar negeri, dan impor.

PEMERINTAHAN TRANSISI Tanggal 14 dan 15 Mei 1997 nilai Bath goncang terhadap Dolar. Hal di Thailand ini merambat ke Indonesia bahkan dengan dampak yang lebih parah. Sekitar Juli 1997 Rupiah mulai goyah dari nilainya semula Rp. 2.500,- perdolar. Gonjang-ganjing kurs rupiah terus berlangsung sampai pada 8 Oktober 1997 pemerintah resmi meminta bantuan IMF. Paket bantuan 40 miliar dolar AS, yang memuat 23 miliar berupa front line defence. Likuidasi 16 Bank swasta yang justru menimbulkan dampak psikologis buruk.

Ditandatangani paket program pemulihan ekonomi pada November 1997, namun tidak membawa hasil sehingga ditegaskan pad Jan 1998 dengan nota kesepakatan (Letter of Intent) yang terdiri dari 50 point termasuk pemantapan model anggaran berimbang, pencabutan subsidi BBM dan listrik.

Setelah gagal dengan kesepakatan pertama, April 1998 dituangkan “ Memorandum Tambahan tentang Kebijakan Ekonomi Keuangan (MTKEK)” yang menjadi pelengkap 50 butir LoI. Diantaranya berisi penundaan penghapusan subsidi BBM dan Listrik. Kemudian ditambah dengan meorandum tambahan pada pertengahan 1998.   Mei 1998 DPR diduduki ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri. 23 Mei 1998 Presiden Habibie membentuk kabinet baru, sebagai awal terbentuknya pemerintahan transisi.

KKN dan berbagai krisis tidak pupus. Pertengahan 1999 diadakan Pemilu yang menempatkan PDIP sebagai pemenang, Pada 20 Oktober berakhirlah masa pemerintahan transisi yang ditandai dengan terpilihnya Gus Dur sebagai presiden RI ke 4.

PEMERINTAHAN REFORMASI Dibandingkan tahun sebelumnya, pada 1999 kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukan perbaikan. PDB tumbuh positif walau tidak jauh dari 0%. Tahun 2000 tumbuh hampir 5%. Kondisi moneter mulai stabil ditandai dengan laju inflasi yang menurun dan suku bunga SBI juga rendah.

Kondisi ini dimentahkan sendiri oleh preseiden dengan berbagai sikap dan ucapannya yang cenderung kontroversial Konfliks elit Pemerintah : Presiden – DPR – Departemen –MPR Konfliks horizontal di Aceh, Maluku, Kalimantan dll menambah kendala pemulihan Hubungan dengan lembaga internasional juga menjadi tidak harmonis terlebih dengan sikap Gus Dur yang mengamendemen UU No.23 1999 mengenai independensi BI, penundaan penerapan OTDA, dan revisi APBN.

Ketidakstabilan politik dan social menambah tingkat Country Risk Indonesia. Inkonsistensi kebijakan dimasa krisis dilakukan seperti pemotongan bea masuk mobil mewah untuk KTT G-15 dan pembebasan pajak atas pinjaman luar negeri dan hibah.  Beberapa indicator seperti IHSG antara Maret 2000 spi maret 2001 menunjukan trend pertumbuhan negatif. Nilai tukar rupiah pada awal 2000 sekitar Rp.7000,- menjadi Rp.10.000,- per dolar AS. Inflasi menembus dua digit dan cadangan devisa menurun dari 29 M dolar menjadi 28,87 M dolar.

Perekonomian Indonesia bergantung pada impor baik untuk barang modal dan pembantu, komponen dan bahan baku, dan barang-barang konsumsi Utang luar negeri dalam dolar AS baik swasta maupun pemerintah. Terlalu besar

Hal-hal penting dalam pembangunan ekonomi: Political Will Stabilitas Politik dan Ekonomi SDM yang baik Sistem Politik dan Ekonomi yang terbuka (?) Kondisi ekopol dunia. Pengembangan local potency based economy