Menuju Layanan Kesehatan Bermutu Melalui Patient Engagement

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Disampaikan Dihadapan Mahasiswa S1. FK. UGM
Advertisements

ORGANISASI DAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN YANG BAIK DI INDONESIA F.Y WIDODO
DIAN KUSUMA, SKM, MPH PALEMBANG, JANUARI 2007
PRAKTIK KEPERAWATAN.
PENGERTIAN Hak : kekuasaan/kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu Kewajiban.
UNDANG UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT tgl
PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT)
PATIENT SAFETY KESELAMATAN PASIEN S.Pd.,S.Kep.,M.Kes
INFORMED CONSENT dr. Meivy Isnoviana,S.H.
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Pertemuan ke-10 Pengantar:
PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA dan TENAGA KESEHATAN DI ERA JKN-BPJS
MANAJEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI ( MKI )
KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. ENDE Kebijakan Umum Sistem Rujukan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Maternal Perinatal.
Hasil Diskusi “Menuju Layanan Kesehatan Bermutu Melalui Patient Engagement” Balai Kartini, 7 April 2016 Kelompok: Health Providers.
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPRS (BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT)
Oleh : Ahmad Syarif / I1A Pembimbing : Dr. Zaenab
MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT
Sekretaris PP Aisyiyah
MANAJEMEN RUMAH SAKIT.
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PASIEN SAFTY Winarni, S. Kep., Ns. MKM.
Pelayanan Publik Pelayanan Publik Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
Surveilans Berbasis Masyarakat
HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN
DRAF RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2018 – 2022
UPAYA KESEHATAN RUJUKAN
PRAKTIK KEPERAWATAN.
KONSEP DASAR KEPERAWATAN PALIATIF
PESERTA PELATIHAN AKREDITASI FKTP PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG
DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
Home care YULIATI,SKp,MM.
MANAJEMEN MUTU INFORMASI KESEHATAN (MMIK) 3
UU Praktik Kedokteran no 29 tahun 2004
PENDIDIKAN PASIEN DAN KELUARGA (PPK) 7 STANDAR, 28 ELEMEN PENILAIAN KARS.
Pertemuan ke-11 Standar akreditasi baru berstandar internasional
PENGANTAR SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 11
Pengantar akreditasi rumah sakit di Indonesia
STANDAR NASIONAL AKREDITASI RUMAH SAKIT (SNARS) EDISI 1
STANDAR PRAKTEK KEPERAWATAN
SUPPLY PELAYANAN KESEHATAN
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN KESEHATAN
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DI PUSKESMAS
Rahasia Kedokteran (Permenkes No.36/2012)
PROGRAM NASIONAL ( PROGNAS )
PROGRAM NASIONAL.
INTEGRASI PENDIDIKAN KESEHATAN DALAM PELAYANAN RUMAH SAKIT (IPKP)
PENDEKATAN SISTEM DALAM AKREDITASI PUSKESMAS
Pertemuan ke-11 Standar akreditasi baru berstandar internasional
MANAJEMEN KOMUNIKASI DAN EDUKASI (MKE )
Peluang DAN TANTANGAN administrator rumah sakit GUNA MENUNJANG PELAYANAN PARIPURNA DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT.
DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
Masa awal (1995 – 2009) Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Indonesia adalah lembaga independen, sebuah organisasi not for profit yang berkomitmen.
Patient Safety dan Perilaku pemberi layanan untuk mencapai pelayanan yang paripurna Dr. Anas Makhfud, Sp.An.
MANAJEMEN RUMAH SAKIT. DASAR HUKUM UU no. 44 tahun 2009 Kepmenkes no. 129 th 2008 ttg standar pelayanan minimal rumah sakit.
Disampaikan dalam Rakerkesda 2018
Organisasi Yankes Pertemuan 3
HAK PASIEN DAN KELUARGA (HPK). 1.. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; 2.. Memperoleh informasi tentang.
National Nosocomial Infection Control (Policy & Manajemen)
PERLINDUNGAN KESEHATAN PADA PEKERJA PEREMPUAN Disampaikan pada PERINGATAN INTERNATIONAL WOMEN’S Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kesehatan.
FERRY AMURIAWAN, AMK., SKM., MH
Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien
AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITAS RUMAH SAKIT MELIPUTI KEGIATAN: WORKSHOP PERSIAPAN AKREDITASI RUMAH SAKIT: WORKSHOP PERSIAPAN AKREDITASI TERKAIT PENCEGAHAN.
UNDANG UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT.
STANDAR DAN INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS EDISI KEDUA VERSI TAHUN 2019.
PEN DAHULU AN MENGAPA UPAYA KESEHATAN KERJA PENTING ? Pekerja kemungkinan akan mendapat masalah terkait pekerjaan dan lingkungan pekerjaan disamping masalah.
Transcript presentasi:

Menuju Layanan Kesehatan Bermutu Melalui Patient Engagement FGD Menuju Layanan Kesehatan Bermutu Melalui Patient Engagement

Peserta Diskusi Ibnu Firdaus, OMBUDSMAN RI Teguh Supriyanto, BPKN dr. Rini Haryanti, KEMENKES RI Faizah, KEMENTERIAN SOSIAL dr. Heintje Polii, Kementerian Kesehatan Fitri Mar’atus S., KPPPA dr. Anis Karuniawati, KPRA (Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba)

Relevansi PFE di Indonesia Sangat Relevan Karena hak pasien mendapatkan pelayanan kesehatan bersifat universal dimana setiap orang seharusnya memiliki akses yang sama untuk mendapatkan hak terebut

Melibatkan semua pasien tanpa memandang status sosial dan ekonomi Idealnya PFE harus melibatkan semua tanpa melihat status sosial dan ekonomi, mengingat hak pasien yang harus dipenuhi Metode berbeda tergantung dari status dan ekonomi mereka

Faktor Pendukung PFE di Indonesia Sudah ada kebijakan-kebijakan yang mendukung: Akreditasi Rumah Sakit yang salah satu komponen penilaiannya adalah edukasi pasien dan keluarga serta sasaran keselamatan pasien UUD 45 pasal 28 mengenai pelayanan kesehatan Permenkes 1691 th 2011 tentang keselamatan pasien rumah sakit UU no. 25 th 2009 mengenai pelayanan publik Puskesmas memiliki tupoksi promotif dan preventif yang harus melibatkan masyarakat

Faktor Pendukung PFE di Indonesia Dalam tatanan kebijakan: sudah ada SOP yang melibatkan tokoh masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Dalam organisasi yankes: dalam proses akreditasi, survey indeks kepuasan. Dalam pemberi layanan langsung/direct care: hak pasien untuk mendapatkan informasi dalam pelayanan inform consent: pasien mengetahui dan menyetujui setiap tindakan layanan yang akan diberikan Dalam komunitas/pasien: kader kesehatan dan PMO dalam pengobatan TB

Tantangan dalam Menjalankan Upaya PFE di Indonesia Kurangnya sosialisasi kebijakan Tingkat pemahaman dalam pelayanan kesehatan yang spesifik  karena yankes berbeda dengan pelayanan jasa lainnya. Contoh: pemahaman masyarakat mengenai definisi malpraktik Direct care banyaknya pasien yang ditangani sehingga kadang konseling yang diberikan terbatas

Tantangan dalam Menjalankan Upaya PFE di Indonesia Organisasi pelayanan kesehatan: kotak saran dan website untuk menampung saran yang ditindaklanjuti  terkadang hanya formalitas Adanya kepentingan bisnis di organisasi yankes Tingkat pendidikan yang berbeda sehngga konten KIE yang digunakan tidak bisa disamaratakan pada setiap masyarakat Pelaksanaan monev dalam regulasi yang ada

Tantangan dalam Menjalankan Upaya PFE di Indonesia Keterbukaan pasien terhadap kondisi kesehatannya masih kurang  karena ketidaktahuan atau karena faktor malu Tidak ada rekam medik pasien yang lengkap

Saran untuk Menjalankan PFE di Indonesia Sosialisasi kebijakan yang sering dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat KIE yang terus menerus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Informasi proses pengaduan yang jelas di setiap layanan Menyebarluaskan hak-hak pasien agar masyarakat lebih paham atas haknya

Saran untuk Menjalankan PFE di Indonesia Melibatkan kader kesehatan, ibu-ibu PKK, dan komunitas di masyarakat (arisan, majelis taklim, dll) Rekam medik pasien dilengkapi Kualitas sistem rujukan ditingkatkan

Pengalaman Baik dan Buruk sebagai Pasien Ibu Faziah saat mengantarkan adiknya yang diduga sakit jantung, namun tanpa diperiksa pihak RS menolak pasien dengan alasan ruang rawat penuh Dr. Rini bisa berkonsultasi dengan nyaman walaupun pasien dokter itu masih banyak yang menunggu diluar