Dr.Ir. Gatot Hari Priowirjanto

DISAMPAIKAN OLEH Ir. LAUREN GULTOM, M.ENG
SISTEM AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH SISTEM AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH.
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PENDATAAN PAUDNI 2014
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA
CIRI-CIRI ORGANISASI Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal Adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling.
Kelompok II. Kelompok II: Pendamping : Ka. PusdiklatNaKes Peserta; 1. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah 2. Dinas Kesehatan Propinsi Banten 3. Dinas.
Standard Operational Procedure (SOP) Data Siswa (NISN)
PETUNJUK PELAKSANAAN SUB DIREKTORAT KELEMBAGAAN
TKPSDA WILAYAH SUNGAI SERAYU BOGOWONTO
TOPIK PERKULIAHAN NOTOPIK 1.Ilmu Pembangunan Wilayah 5. Analisis Shift Share 2Konsep dan Pengertian Wilayah 6. Strategi Pertumbuhan 3Teori Lokasi 7. LQ,
TAHAPAN & MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENGELOLAAN SUNGAI PERKOTAAN
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK
Perspektif Kependudukan dalam Pembangunan
Tugas dan Fungsi TKPSDA
PELATIHAN KURIKULUM 2013 TAHUN PELAKSANAAN PELATIHAN KURIKULUM TAHUN 2014 KETENTUAN UMUM JENIS PELATIHAN DAN SASARAN LOKASI PELATIHAN WAKTU PELAKSANAAN.
PENDATAAN PENDIDIKAN DASAR
UU No.7 Tahun 2004 SDA Oleh YAS. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah (ps.14) : a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air; b. menetapkan pola.
Perencanaan Pembangunan Wilayah
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Sesi 1 Evaluasi Pelaksanaan Replikasi Monitoring and supporting staff.
OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2014
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
PUSKESMAS Suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam.
Bina Nusantara Pertemuan 02 Bina Nusantara PEMERINTAH DAERAH UU No Tingkat I (Propinsi) Tingkat II (Kabupaten/Kota) Daerah Khusus.
PELAKSANAAN TMKK TAHUN 2008
Pengelolaan Data Prioritas Pada Aplikasi Komunikasi Data
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan Puskesmas
Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
IKHTISAR STRATEGI ADAPTASI RESIKO ATAU PRAKTEK PERTANIAN TEPAT MUSIM
Pemantauan Kualitas Air
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENATAAN RUANG VISI: Tercapainya pengaturan pemanfa-tan ruang yg berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya dlm kerangka Pemb Nasional.
Tujuan Penelitian Tujuan Umum :
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pertemuan <<#>> <<Judul>>
Hidayat Pawitan Yanuar J. Purwanto Budi Kartiwa Nani Heryani Sawiyo
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN DRAINASE LINGKUNGAN DI JAWA TENGAH

MEMAHAMI SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS) PERTEMUAN 13
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Pemberdayaan.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROV. SUMSEL
KOMISI BIDANG INFRASTRUKTUR:
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan.
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Dr. Ni’matul Huda, SH, MHum
EVALUASI KOORDINASI KEBIJAKAN PROGRAM
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
(sebagai urusan pemerintahan)
PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA
BALAI PENELITIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI
Manajemen Sumber Daya Air Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
KARYA INOVATIF PENYUSUNAN STANDAR. PEDOMAN, SOAL DAN SEJENISNYA
KLHS RDTR KASIHAN-SEWON
KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru. KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru.
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN RABIES PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SISTEM INFORMASI DAN DATA SDA
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR