TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK (SESI 1)

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

KELOMPOK 11 : Siswi Kusuma Putri MENGELOLA KEARSIPAN Septi Andika Sari

Advertisements

PENANGANAN SURAT DAN DOKUMEN KANTOR

Panduan Mengisi Instrumen LGI Bagian I dan II. Bagian I  bertujuan untuk mengukur implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan sektor LULUCF melalui.

Kelompok VI.  LatarBelakang Didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 tertanggal 6 Agustus 1957 dan selanjutnya susunan organisasi serta.

Jenis-jenis Surat/Dokumen

PENGERTIAN ARSIP Secara etimologi kata arsip berasal dari bahasa Yunani ,yaitu: archium yang artinya peti untuk menyimpan sesuatu. Semula pengertian arsip.

Judul Materi 1 Menu Materi 1 Materi 2 Materi 3 Materi 4 Materi 5

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu

BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.

TAHAP SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA c. Penyusunan Berkas Administrasi Berkas administrasi yang harus disusun oleh calon peserta sertifikasi guru melalui.

PENGELOLAAN SARANA PRASARANA SEKOLAH / MADRASAH

SELAMAT DATANG PESERTA PEMBINAAN TATA NASKAH PERSURATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015.

SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS.

APLIKASI KETATAUSAHAAN / KEARSIPAN DINAMIS SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL

Etika & Komunikasi Bisnis Pertemuan ke 8

SISTEM INFORMASI Kelompok 7: 1.Yusrolana Firdausah ( ) 2.Siti Nurjanah( ) 3.Charisna Adinda( ) 4.Fanny A.S.( )

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

PELAKSANAAN INOVASI DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI

PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL

PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL

PERTEMUAN KEEMPAT KETERAMPILAN MENULIS oleh Teguh Prakoso

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Good Governance Etika Bisnis.

Workshop Tata Cara Pemeriksaan Bagi Auditor Kepegawaian BKN

Oleh: Nova Zanda Kota Tangerang, 7 Agustus 2017

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

30/11/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Pengelolaan Arsip IPB dengan 4 NSPK

STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERMENT

FORMULIR DEFINISI FORMULIR :

LEMBAGA LEMBAGA ADMINISTRASI ADMINISTRASI NEGARA NEGARA.

Q-Topper/presentation programmed

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Maksud & Tujuan Menetapkan aturan untuk pelayanan terpadu satu pintu Kanreg IV BKN Makassar Memantau pergerakan arus berkas dari tamu ke masing masing.

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Electronic Government dan Implementasi di Indonesia

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN

Tata Naskah Elektronik ( Oleh: H.Amir Ja’far, S.IP, M.Si )

PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT

DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

S E L A M A T D A T A N G.

Retno Maslikhan Firdaus

MELAKUKAN PROSEDUR ADMINISTRASI

AHMAD MEDAPRI H, S.H., M.Eng., MIDS.

Karakteristik dan Bahasa Surat

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.

Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?

PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.

SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

PENGOLAHAN DATA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Penjelasan Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN.

PNS BERPRESTASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Tahun 2018

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

Kegiatan Belajar 3 Mengelola Surat Pribadi, Dinas dan Niaga

WORKSHOP KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TGL. 04 – 09 – 2018.

SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

TATA LAKSANA STATISTIK SEKTORAL.

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019

IMPLEMENTASI APLIKASI “SEMAR” DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT PADA WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA Bidang Mutasi dan.

KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PRESENTATION SARPRAS ANGGOTA: -AZZA CAHYYA INTIHA.. -DEA KAMELIA SUKMA. -DEVY GUSTI MAHARANI -NUR ISLAMIYA RAHMAN.

Transcript presentasi:

TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK (SESI 1) Oleh: Asyraf Suryadin Disampai pada Implementasi Sistem Administrasi Perkantoran Maya (SIMAYA), Tanjungpandan, 12 Mei 2014

good morning

Are you happy today?

APAKAH BAPAK/IBU SEKARANG....... 1 2 3

Renungan FASILITATOR www.themegallery.com

Anda SALAH!!

Lengkap

MARI LIHAT TAYANGAN BERIKUT INI, DENGAN JUDUL

Selamat Buat Si Maya

MENGAPA HARUS TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK! Tata Naskah Dinas Elektronik ini, akan mempersempit praktek-praktek penyimpangan yang dapat terjadi di karenakan masih digunakannya dokumen-dokumen dalam bentuk lembaran kertas serta menghemat penggunaan kertas (paperless) Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) merupakan pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan e-government dan good governance. Aplikasi TNDE dirancang untuk menangani pengolahan surat dan dipergunakan dalam pengelolaan arsip dinamis bagi pengguna surat dan pengelola arsip bagi lembaga negara.

Lanjutan: Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, Tata Naskah Dinas Elektronik dipergunakan sebagai acuan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah di dalam menyusun dan mengaplikasikan tata naskah dinas elektronik di lingkungan instansi masing-masing. Aplikasi TNDE adalah suatu sistem pengelolaan naskah dinas yang di bangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bermanfaat memberikan keamanan dalam penyimpanan dokumen, kemudahan menangani dokumen, dan keakuratan dalam pelacakan status dokumen.

Untuk SiMAYA Siap Ndaaan..! Siap menyebarluaskan dan menerapkan program Tata Naskah Dinas Elektronik! Untuk SiMAYA Siap Ndaaan..!

TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK (SESI 2) Karakteristik Bahasa Surat: Menentukan sasaran surat “siapa yang akan dikirim surat? Menetapkan materi surat “apa yang akan dikemukakan dalam surat itu? Menentukan maksud surat “apakah tujuan pengirim surat: apakah yang diinginkan melalui surat itu atau apakah sekedar menginformasikan atau menginginkan tanggapan?” Apabila ketiga fokus tersebut telah Anda ketahui dan dapat dijadikan pijakan sebelum membuat tulisan, maka tinggal pengetahuan tentang kaidah tata tulis menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar yang Anda asah kembali. Agar pemahaman Anda dapat mulai dipetakan dalam bentuk operasional yang nyata , silakan ANDA BUAT SURAT DINAS. KITA MULAI PUKUL ……….. DAN BERAKHIR MEMBUAT SURAT PUKUL BERAPA……….