Performativity, Management, and Governance

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERENCANAAN STRATEGIS UNTUK ORGANISASI NON-PROFIT
Advertisements

Human Resources Management Chapter 8 “Performance Management”
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
REVIEW CHAPTER 4 REFORMERS' ACTIVITIES – WHAT DID THEY DO? Oleh : Taufiq Ade Nurfahmi F1B Tito Adityo W F1B Ade Luthfi J. Arif F1B Nanda.
Tanggung Jawab Mahasiswa Dalam Mencegah Perilaku Korupsi di Indonesia
PERTEMUAN KETIGA PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA DI PERUSAHAAN
AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Efektivitas Organisasi (Pertemuan ke-2)
Magister Ilmu Politik FISIP - UNAIR Loading...
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
GOOD GOVERNANCE.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERTEMUAN 2
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati
Tata Kelola TI.
KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT
Pengaruh Lingkungan luar terhadap Perubahan (2)
Best Practices on Regulatory Impact Analysis
PENILAIAN KEBUTUHAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
BAB IV PERENCANAAN.
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
Materi – 03 Sistem Kantor.
PENGEMBANGAN ORGANISASI (ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT)
Manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
Komunikasi Massa.
MANAJEMEN UMUM.
MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
IMPLEMENTASI DAN PENGAWASAN STRATEGIK
TOTAL QUALITY MANAGEMENT DI SEKTOR PERPUSTAKAAN
G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ( G C G )
Universitas Negeri Semarang
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
ETIKA MANAJEMEN.
PEMERINTAHAN ELEKTRONIK
ETIKA MANAJEMEN.
LINGKUNGAN ORGANISASI
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Menuju Kabupaten Sehat
TOTAL QUALITY MANAGEMENT DALAM SEKTOR PUBLIK
PENTINGNYA MANAJEMEN INFORMASI BAGI ORGANISASI
RISK MANAGEMENT Kelompok 6 : AKUNTANSI C Dina Ariandari ( )
IMPLEMENTASI TQM PADA PENDIDIKAN TINGGI
Peranan Corporate Governance
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
PENGANGGARAN SEKTOR ORGANISASI PEMERINTAHAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PRISAI (Prinsip, Kriteria, Indikator, Safeguards Indonesia)
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN AND GOOD GOVERNANCE Di Indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pememrintahan yang baik,
Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc
Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik
PENTINGNYA MANAJEMEN INFORMASI BAGI ORGANISASI
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN ETIKA MANAJEMEN
ETIKA MANAJEMEN.
PERTEMUAN KETIGA PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA DI PERUSAHAAN
I. Pengertian dan Fungsi MSDM
Dosen : Muslimin L., A. Kep, S.Pd, M.Si TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (CLEAN GOVERNANCE DAN GOOD GOVERMENT)
EVALUASI STRATEGI DAN KINERJA.
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
PERTEMUAN KETIGA PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA DI PERUSAHAAN
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
ANALISIS KEBIJAKAN. LATAR BELAKANG Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan formal organisasi yang bersifat mengikat, mengatur perilaku dengan.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Akreditasi Institusi.
Transcript presentasi:

Performativity, Management, and Governance KELOMPOK 2 Destiani. Afriana Nastia Rini Nina Meilisa

Problematics of performance Kinerja dalam kepolisian Performativitas Pendekatan historis dalam kinerja pelayanan publik– dan keterbatasannya Problematics of performance Kinerja dalam kepolisian Pemerintahan dan Kepolisian Pendekatan baru untuk Performativitas

Performativitas Lyotard (1979/1984), adalah bahwa pengetahuan dan tindakan tidak didasarkan pada prinsip-prinsip abstrak seperti logika atau teori, tetapi pada seberapa efektif tindakan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Secara historis profesionalisme dan pelayanan publik dalam sektor publik terpisah atau tidak dapat disamakan dengan sektor privat. Hal tersebut mendorong sektor publik untuk terus mengejar ketertinggalannya. Konsekuensi dari performativitas adalah beberapa aspek kinerja

Pendekatan historis dalam kinerja pelayanan publik– dan keterbatasannya New public management (NPM) di Inggris bergeser dari penekanan proses akuntabilitas menuju elemen akuntabilitas yang lebih besar dalam hal hasil (Hood 1995; Brereton dan Temple 1999), seringkali melalui desentralisasi tanggung jawab (Gray dan Jenkins 1995).

Problematics of performance Pembahasan dalam memahami ‘kinerja’ adalah terkait dengan sejumlah dimensi : merupakan kejadian diskrit dilihat sebagai proses yang berkesinambungan yang berpuncak di beberapa hasil yang lebih terukur adalah sebagai teater, sebuah drama atau ritual yang keluar ke dalam pentas publik,

Kinerja dalam kepolisian Kinerja merupakan salah satu indikator dalam penilaian performa yang telah dilakukan oleh pasukan polisi. Proses manajemen pengawasan merupakan unsur penting Manajer merupakan aktor utama Bentuk organisasi kepolisian yang besar Peran ganda sehingga tidak fokus Sulitnya menentukan prioritas kebijakan

Pemerintahan dan Kepolisian Intervensi politik dalam pembuatan keputusan dalam kepolisian Disiplin dan budaya kerja yang buruk Tuntutan yang berbeda-beda dari setiap kelompok. Pemerintah membantu kepolisian dalam pembuatan kebijakan

Pendekatan baru untuk Performativitas

Di dalam konsep performativitas, pengetahuan didefinisikan yaitu seberapa efektif kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Lyotard, 1979/1984) Dalam konteks kepolisian, kinerja merupakan sebuah kebijakan-pemerintah dimana kinerja merupakan sebuah bentuk akuntabilitas pada tingkat nasional.

Intelligence-led approach model bisnis dan filsafat manajerial dimana data data-data serta intelijen kejahatan yang penting dianalisis untuk suatu tujuan tertentu dan pendekatan ini digunakan sebagai kerangka pengambilan keputusan yang berguna dalam memfasilitasi pengurangan kejahatan, masalah, gangguan dan pencegahan baik melalui manajemen strategis dan strategi penegakan hukum yang efektif.

National Intelligence Model Sebuah model terpadu yang digunakan oleh kepolisian Negara Inggris untuk menjamin dan menyediakan informasi bagi masyarakat. NIM tidak hanya fokus menangani masalah kejahatan, tetapi juga menangani masalah lokal seperti perilaku anti sosial, kualitas dan kepastian hidup serta kejadian-kejadian non kriminal lain.

Saran struktur pemerintahan perlu diperkuat fungsi manajemen dan fungsi tata kelola harus dipisahkan dengan jelas kinerja merupakan multi dimensional