INTEGRASI PERAN SEKSI MONEV DPK 2015 DALAM MUSRENBANGKEL 2016

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Pembuatan Program Kerja KKN
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Sosialisasi dan Pelatihan Menyusun Proposal PHKI Tahun Anggaran – 8 Desember 2009.
KOPERTIS IV Tanggal November 2014
AGENDA PROGRAM PAMSIMAS KOMPONEN 2 KESEHATAN TAHUN 2015
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Harapan dan Dampak dari Usaha Koperasi
ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB
Format Laporan Survei Kuliah Kerja Manajerial PT. SINAR SOSRO
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
MEMBANGUN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT MISKIN MELALUI FORUM DATA INDIKATOR MDGs KABUPATEN GRESIK PAPARAN KEPALA BAPPEDA.
S.I.P.P.D Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
RAKOR SOSIALISASI SEKOLAH MODEL
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
SIPPD Sosialisasi Musrenbang RKPD PROV JATIM ** UMUM ** 13 Peb 2014
Bab 7 Manajemen dan Strategi Pemasaran
Bappeda Kota Surakarta
Apa itu RENSTRA atau Rencana Strategis?
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PEMBUKAAN FORUM KABUPATEN/KOTA (KEWILAYAHAN)
PERUBAHAN-PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PROGRAM KOTAKU
PEMBEKALAN MAHASISWA KKN UNS PENYUSUNAN SEDERHANA PEMETAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Strategi Pemetaan Masalah di Tingkat Kelurahan
KEY INDICATORS PERFORMANCE (KPI) PROGRAM KOTAKU
Prasetijono Widjojo MJ
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
Bappeda Kota Surakarta
Solo Technopark; November 2015 Bappeda Kota Surakarta
Surakarta, 6 Desember 2015 Bappeda Kota Surakarta
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA KOTA SURAKARTA 22 MARET 2015
ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
Bappeda Kota Surakarta
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Sosialisasi dan Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter
MUSRENBANG RENSTRA MASYARAKAT
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
Prinsip-prinsip Pemasaran
SEKOLAH MODEL SPMI 2017.
Melakukan pengamatan dan pemantauan
Bagian 1 Definisi Pemasaran dan Proses Pemasaran
KOMISI BIDANG INFRASTRUKTUR:
Mas, tak critani gelem ra????
Semester VII/Kelas A, B, C
Integrasi gender dalam RPJMD dan RKPD
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
PENGANGGARAN SEKTOR ORGANISASI PEMERINTAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MENYUSUN PERENCANAAN BISNIS.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
Prasetijono Widjojo MJ
IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Polewali, Oktober 2017.
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
PEMANFAATAN SEPAKAT di Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan
Kementerian PPN/ Bappenas
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
Pengertian Implementasi Strategi : Implementasi Strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
Bagian 1 Definisi Pemasaran dan Proses Pemasaran
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
MODEL IMPLEMENTASI MODEL IMPLEMENTASI VAN METER & VAN HORN 10/25/20191 Komunikasi antar organisasi dan kgt pelaksanaan Standar dan sasaran kebijakan Karakteristik.
SANITASI PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PERENCANAAN PARTISIPATIF.
Transcript presentasi:

INTEGRASI PERAN SEKSI MONEV DPK 2015 DALAM MUSRENBANGKEL 2016 BAPPEDA KOTA SURAKARTA ……..menjulang tinggi mengakar kuat

FILOSOFI MONITORING DAN EVALUASI Aktivitas untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kegiatan yang sedang diimplementasikan Dilakukan sejak perencanaan sampai dengan implementasi EVALUASI Melihat tingkat kinerja suatu kegiatan dan sejauh mana kontribusinya untuk mencapai sasaran pembangunan Sebagai bahan masukan dalam menyusun perencanaan berikutnya

TUJUAN MONITORING EVALUASI Menentukan tingkat kinerja suatu kegiatan dari sisi keuangan dan fisik Mengetahui adanya penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingan antara proposal dan hasil observasi lapangan Memberikan masukan bagi proses kegiatan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik Menjaga agar kegiatan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran Menemukan kesalahan sedini mungkin, sehingga kesalahan terhadap kegiatan mudah diperbaiki Melakukan tindakan modifikasi terhadap kegiatan, jika hasil monitoring mengharuskan itu EVALUASI

METODE MONITORING Dokumentasi Observasi lapangan Wawancara Survei menggunakan instrumen Observasi lapangan Wawancara Campuran berbagai metode diatas

GAMBARAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EXISTING-PRIORITAS KOTA – STRATEGI PEMBANGUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN-–> MUSREN berdasar keinginan & harapan KESENJANGAN KEBUTUHAN & HARAPAN KESENJANGAN INFORMASI MAPPING KEBUTUHAN & KEINGINAN MASYARAKAT HARAPAN/IMPIAN MASY. ≠ SKALA PRIORITAS KOTA .

Pemetaan Masalah Kelurahan KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT PENDIDIKAN (PAUD) KESEHATAN (PHBS) PERMUKIMAN & SANITASI EKONOMI MASYARAKAT INFRASTRUKTUR (JALAN/SALURAN) KESENIAN & KEBUDAYAAN SASARAN PEMBANGUNAN *PENANGGULANGAN KEMISKINAN *MDG’S *SOLO KOTA INKLUSI *KESEHATAN JIWA

CAKUPAN MONEV DPK PROPOSAL DPK PELAKSANAAN KEGIATAN LAPORAN PERUNTUKAN SASARAN VOLUME LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN 0 % 50% 100% LAPORAN SPJ DOKUMENTASI

INDIKATOR EVALUASI KEGIATAN DPK 2015 PERENCAANAAN KEGIATAN KESESUAIAN DG RENSTRA MASYARAKAT KESEUAIAN DG HASIL MUSRENBANGKEL TUMPANG TINDIH ANTAR SUMBER DANA PELAKSANAAN KEGIATAN KESESUAIAN DG PROPOSAL DPK KESESUAIAN TARGET / OBJEK SASARAN REALISASI FISIK REALISASI ANGGARAN/ SPJ

KENDALA EVALUASI PSIKOLOGIS Apabila hasil evaluasi menunjukan kurang baik  Budaya “Ewuh – Pekewuh” TEKNIS Tidak tersedianya cukup data dan informasi

PERAN SEKSI MONEV DPK PADA MUSRENBANGKEL PERSIAPAN 1 MUSLING / MLK PERSIAPAN 2 : Bersama LPMK – Seksi Monev DPK menyampaikan paparan hasil Evaluasi DPK Tahun 2015 MUSRENBANGKEL 2016 PASCA MUSRENBANGKEL

HARAPAN TERHADAP PERAN SEKSI MONEV DPK BAPPEDA 1 Sumber Informasi  Konsistensi penyusunan proposal DPK terhadap Renstra Masyarakat dan hasil Musrenbangkel 2 Menjamin pelaksanaan DPK sesuai Proposal DPK 3 Mendorong percepatan terhadap pelaksanaan SPJ 4 Mendorong swadaya masyarakat 5 Mendorong kegiatan DPK yang berorientasi pada dampak, bukan “BAGITO”

JADUAL PERENCANAAN, PELAKSANAAN & MONEV KEGIATAN DPK TAHUN 2015 Nop 2013 (Musling RT) Desember 2013 (Musling RW / MLK) Januari 2014 (Musrenbangkel)  Usulan Kegiatan 2015 Januari - Desember 2015 (Pelaksanaan Hasil Musrenbangkel) MONEV

PENGUMUMAN Materi Bintek Seksi Monev DPK dapat diunduh di website bappeda (http://bappeda.surakarta.go.id) mulai hari Senin, 23 November 2015 Contact person: TULUS WIDAJAT : 0816 4263 031 MILA YUNIARTI : 0815 4856 7774 RINI INDRIASTUTI : 0856 4726 4077

Selamat berdiskusi!!!