DESENTRALISASI & OTONOMI DAERAH

Rondinelli dan Bank Dunia (1999), bahwa desentralisasi adalahtransfer kewenangan dan tanggungjawab fungsi-fungsi pemerintahan daripemerintah pusat kepada pemerintah daerah, lembaga semi-pemerintah, maupunkepada swasta. Sebagai pembanding, baik juga mengacu pendapat Turner danHulme (1997) yang berpendapat bahwa desentralisasi di dalam sebuah negaramencakup pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pelayanankepada masyarakat, dari pejabat atau lembaga pemerintahan di tingkat pusatkepada pejabat atau lembaga pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakatyang harus dilayani Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenanganpemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka NegaraKesatuan Republik Indonesia otonomi daerah diartikan sebagai hak,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiriurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai denganperaturan perundang-undangan

filosofi dari otonomi daerah adalah (i) eksistensipemerintah daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan secara demokratis; (ii)setiap kewenangan yang diserahkan ke daerah harus mampu menciptakankesejahteraan dan demokrasi; (iii) kesejahteraan dicapai melalui pelayanan publik;(iv) pelayanan pubik dapat bersifat pelayanan dasar maupun bersifat pengembangansektor unggulan

Terdapat 3 (tiga) tujuan desentralisasi , yaitu (i) tujuan politik, untukmenciptakan suprastruktur dan infrastruktur politik yang demokratik berbasis padakedaulatan rakyat. Diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepala daerah, dan legislatifsecara langsung oleh rakyat; (ii) tujuan administrasi, agar pemerintahan daerah yangdipimpin oleh kepala daerah dan bermitra dengan DPRD dapat menjalankanfungsinya untuk memaksimalkan nilai 4E yakni efektifitas, efisiensi, equity   (kesetaraan), dan ekonomi; (iii) tujuan sosial ekonomi, mewujudkan pendayagunaanmodal sosial, modal intelektual dan modal finansial masyarakat agar terciptakesejahteraan masyarakat secara luas ( Kemitraan bagi Pembaruan TataPemerintahan , 2010).

Otonomi daerah mempunyai 7 (tujuh) elemen dasar, yaitu kewenangan,kelembagaan, personel, keuangan daerah, perwakilan, pelayanan publik danpengawasan ( Suwandi, 2005 )

Rondinelli (1989) mengklasifikasikan desentralisasi berdasar tujuannyamenjadi empat bentuk, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fiskal,desentralisasi pasar, dan desentralisasi administrative

Desentralisasi potitik  , digunakan oleh pakar ilmu politik yang menaruhperhatian di bidang demokratisasi dan masyarakat sipil untuk mengidentifikasitransfer kewenangan pengambilan keputusan kepada unit pemerintahan yanglebih rendah atau kepada masyarakat atau kepada lembaga perwakilan rakyat.Dengan demikian desentralisasi politik juga melimpahkan kewenanganpengambilan keputusan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah,mendorong masyarakat dan perwakilan mereka untuk berpartisipasi di dalamproses pengambilan keputusan. Dalam suatu struktur desentralisasi,pemerintah tingkat bawahan merumuskan dan mengimplementasikankebijakan-kebijakan secara independen, tanpa intervensi dan tingkatanpemerintahan yang lebih tinggi Desentralisasi politik bertujuan memberikan kekuasaan yang lebih besardalam pengambilan keputusan kepada masyarakat melalui perwakilan yangdipilih oleh masyarakat sehingga dengan demikian masyarakat dapat terlibatdalam penyusunan dan implementasi kebijakan. Biasanya desentralisasi dalambidang politik merupakan bagian dan upaya demokratisasi sistempemerintahan

Desentralisasi pasar  , umumnya digunakan oleh para ekonom untukmenganalisis dan melakukan promosi barang dan jasa yang diproduksi melaluimekanisme pasar yang sensitif terhadap keinginan dan melalui desentralisasipasar barang-barang dan pelayanan publik diproduksi oleh perusahaan kecildan menengah, kelompok masyarakat, koperasi, dan asosiasi swasta sukarela.desentralisasi ekonomi, bertujuan lebih memberikan tanggungjawab yangberkaitan sektor publik ke sektor swasta.

Desentralisasi administratif  , memusatkan perhatian pada upaya ahli hukumdan pakar administrasi publik untuk menggambarkan hierarki dan distribusikewenangan serta fungsi-fungsi di antara unit pemerintah pusat dengan unitpemerintah non pusat (sub-national government). Desentralisasi administratif,memiliki tiga bentuk utama yaitu dekonsentrasi, delegasi dan devolusi,bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif danefisien

Desentralisasi fiskal  , bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untukmenggali berbagai sumber dana, meliputi ( Pakpahan, 2006 ) pembiayaanmandiri, dan pemulihan biaya dalam pelayanan publik, peningkatanPendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak secara lebihtepat, transfer dana ke daerah, utamanya melalui Dana Alokasi Umum (DAU)dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara lebih adil, kewenangan daerah untukmelakukan pinjaman berdasar kebutuhan daerah