MEWUJUKAN REFORMASI BIROKRASI Untuk Menjawab Tantangan Masa Depan Aziz Sanapiah Guru Besar STIA LAN Jakarta

The 10 years of reform have not been capable of changing the bureaucratic mindset (Mangindaan: Jakarta Post, Desember 2009) It is always easier to raise salaries than to change attitude, especially those that have been severely tarnished by the corruption (Wilson)

We assume, however, that their behavior result from rules, laws, and organizational structures, and so we can change that behavior by changing their rules, laws, and structures. However we must not that welfare reform will mean nothing if we do not change their mindset. I believe that their mindset is more important. With a better attitude, they will work better and more professional and with better work and professional, they will deserve to have better pay and benefits. (Wilson)

Beberapa Indikator Kualitas Birokrasi EoDB 2014 CTRY RANK SGP 1 MYS 6 THA 18 BRN 59 RUS 92 CHN 96 VNM 99 PHL 108 BRA 116 IDN 120 IND 134 KHM 137 LAO 159 MMR 182 CPI 2013 CTRY SCORE SGP 86 BRN 60 MYS 50 BRA 42 CHN 40 IND 36 PHL THA 35 IDN 32 VNM 31 RUS 28 LAO 26 MMR 21 KHM 20 CoC 2012 CTRY SCORE SGP 2,15 BRN 0,64 MYS 0,30 BRA -0,07 THA -0,34 CHN -0,48 IND -0,57 VNM -0,56 IDN -0,66 PHL -0,58 RUS -1,01 LAO -1,04 KHM MMR -1,12 GOV. EFF. 2012 CTRY SCORE SGP 2,15 MYS 1,01 BRN 0,83 THA 0,21 PHL 0,08 CHN 0,01 BRA -0,12 IND -0,18 IDN -0,29 VNM RUS -0,43 KHM -0,83 LAO -0,88 MMR -1,53 GCR (TOTAL) 2014-2015 CTRY RANK SGP 2 MYS 20 CHN 28 THA 31 IDN 34 PHL 52 RUS 53 BRA 57 VNM 68 IND 71 LAO 93 KHM 95 MMR 134 BRN - GCR (INST.) 2014-2015 CTRY RANK SGP 3 MYS 20 CHN 47 LAO 63 IDN 53 PHL 67 IND 70 THA 84 VNM 92 BRA 94 RUS 97 KHM 119 MMR 136 BRN - EoDB : Ease of Doing Business (IFC, WB) (2014) CPI : Corruption Perception Index (TI) CoC : Control of Corruption (WB) Gov. Eff. : Government Effectiveness Index (WB) GCR : Global Competitiveness Report (WEF) GCR (Inst.): Global Competitiveness Report (Variabel Institution) - WEF SGP: Singapore MYS: Malaysia THA: Thailand BRN: Brunei CHN: China VNM: Vietnam RUS: Russia IDN: Indonesia BRA: Brazil IND: India KHM: Cambodia PHL: Philipina LAO: Laos MMR: Myanmar

The Most Problematic Factors in Doing Business in Indonesia (WEF, Global Competitiveness Report 2014) 6. Ketidakstabilan politik 7. Peraturan mata uang asing 8. Etika kerja yang buruk 9. Tingkat pajak 10. Inkonsistensi kebijakan 11. Peraturan buruh yang membatasi 12. Kriminalitas dan pencurian 13. Tenaga kerja terdidik yang tidak memadai 14. Peraturan Pajak 15. Rendahnya kesehatan masyarakat 16. Rendahnya kemampuan berinovasi Korupsi Akses pada pembiayaan Inflasi Birokrasi pemerintah yang tidak efisien Infrastruktur yang tidak memadai No 2010 2011 2012 2013 2014 1 Birokrasi pemerintah Korupsi 2 Birokrasi Pemerintah Akses pembiayaan 3 Infrastruktur Inflasi 4 Ketidakstabilan politik Etika kerja buruk Akses pada pembiayaan 5 Peraturan ketenagakerjaan Peraturan buruh yang membatasi 8

DAYA SAING SDM INDONESIA

PROFIL PENDIDIKAN TENAGA KERJA INDONESIA*) 2012 2013 2014 2015 2016/Feb Tidak/Belum Pernah Sekolah 5.622.973 (5,00%) 5.452.641 (4,84%) 5.187.494 (4,53%) 4.387.904 (3,82% 4.300.140 (3,56%) Tamat SD & tdk tamat 49.461.856 (43,96%) 48.359239 (42,89%) 48.768.043 (42,54%) 46.438.690 (40,45%) 48.132.167 (39.89%) SLTP 20.280.931 (18,03%) 20.562.185 (18,24%) 20.350.838 (17,75%) 20.690.644 21.481.275 (17,80%) SLTA 27.044.006 (24,04%) 27.844.555 (24,69%) 29.100.494 (25,39%) 30.650.622 (26,69%) 33.047.748 (27,39%) Akademi/Diploma/Univ. 10.095.102 (8,97%) 10.542.452 (9,35%) 11.221.157 (9,79%) 12.645.339 (11,01%) 13.886.367 (11,34%) Total 112.504.868 112.761.072 114.628.026 114.819.198 120.647.697 Sumber: Litbang Kompas diolah dari BPS & Kemendikbud,Oktober 2016 *)Berdasarkan penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja

TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT INDONESIA

BONUS DEMOGRAFI TERANCAM Sebanyak 79,7% orang-orang pintar Indonesia pindah kenegara lain (fenomena brain drain). Sedikitnya 70 Profesor asal Indonesia terindentifikasi berkarya di luar negeri. Faktor pendorong dari dalam negeri antara lain; terbatasnya lapangan kerja, ketidakstabilan politik, ekonomi negara yang kurang berkembang, karier terbatas, dana riset terbatas, dan diskriminasi dalam lingkungan pekerjaan. Sumber: Litbang Kompas, 5/10-2016

Jumlah PNS di seluruh Indonesia 4,375 juta dengan rincian tenaga guru sebanyak 1.785.410 (40,35%), tenaga medis 31.754 (0,73%), tenaga pramedis 303.7549 (6,94% ) sedangkan untuk jabatan fungsional umum sebanyak 2.003.093 (45,79%), jabatan struktural 48.847 (1,12%), dan jabatan fungsional lainnya 222.093 orang. Dengan demikian tenaga fungsional umum yang mendominasi komposisi PNS saat ini. (KemenPAN-RB, 1-1-2015)

Keluhan masyarakat yang berkaitan dengan penyimpangan penyelenggaraan pelayanan publik yang tercatat oleh Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2013 meningkat hampir dua kali lipat. Pada 2013, Ombudsman RI menerima 4.359 laporan masyarakat. Jumlah itu meningkat 97,3 % dibandingkan 2012 yang terdapat 2.209 aduan. “Untuk instansi terlapornya relatif ada perubahan, tetapi empat besarnya tetap sama. Keluhan mengenai kinerja pemerintah daerah jadi yang terbanyak dilaporkan, yakni 41,8 %. Kemudian kepolisian 13,3%, instansi pemerintah/kementerian 10,7 %, dan Badan Pertanahan Nasional 6,8 %.” (Komisioner Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso dalam Pikiran Rakyat, Online: 7 September 2015)

Belanja pegawai trennya naik terus dan saat ini jumlahnya secara nasional APBN dan APBD 33,8 persen, terutama daerah, karena daerah itu rata-rata di atas 50 persen. Bahkan ada 244 kabupaten/kota itu betul-betul di atas 50 persen

PERUBAHAN YANG MENDASAR TATANAN BARU YANG LEBIH BAIK R E F O R M A S I PERUBAHAN YANG MENDASAR TATANAN BARU YANG LEBIH BAIK

B I R O K R A S I KELEMBAGAAN TATA LAKSANA S D M

PERANAN BIROKRASI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL Birokrasi yang baik mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang; Birokrasi yang baik meningkatkan daya saing dengan cara meningkatkan iklim investasi yang dapat merangsang inovasi dan pertumbuhan; Sebaliknya, birokrasi yang buruk akan menghambat pembangunan dan sumber ketidakadilan  suburnya rente ekonomi serta tertekannya akses untuk meningkatkan kapasitas dan memanfaatkan kesempatan Birokrasi yang buruk juga menciptakan ekonomi biaya tinggi, melalui: Biaya korupsi (baik financial maupun non financial); Biaya kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang membebani (business- unfriendly regulations); Biaya dan keterlambatan dalam mengurus ijin, lisensi, dan persetujuan- persetujuan yang diperlukan; Biaya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan meningkatnya resiko bisnis.

PERANAN BIROKRASI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL Birokrasi yang baik mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang; Birokrasi yang baik meningkatkan daya saing dengan cara meningkatkan iklim investasi yang dapat merangsang inovasi dan pertumbuhan; Sebaliknya, birokrasi yang buruk akan menghambat pembangunan dan sumber ketidakadilan  suburnya rente ekonomi serta tertekannya aksed untuk meningkatkan kapasitas dan memanfaatkan kesempatan Birokrasi yang buruk juga menciptakan ekonom biaya tinggi, melalui: Biaya korupsi (baik financial maupun non financial); Biaya kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang membebani (business-unfriendly regulations); 3. Biaya dan keterlambatan dalam mengurus ijin, lisensi, dan persetujuan-persetujuan yg diperlukan; 4. Biaya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan meningkatnya resiko bisnis.

Pada intinya latar belakang reformasi birokrasi : Ketidakpercayaan yang meluas pada kinerja pemerintah Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini Tingkat kualitas pelayanan publik masih belum mampu memenuhi harapan masyarakat Tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas birokrasi belum optimal Transparansi dan akuntabilitas birokrasi masih rendah Disiplin dan etos kerja masih rendah Perubahan lingkungan strategis, yang antara lain: kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, krisis ekonomi global, berkembangnya persaingan antar negara, dst

MASALAH-MASALAH MENDASAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

STRATEGI REFORMASI BIROKRASI NASIONAL UU Aparatur Sipil Negara UU Administrasi Pemerintahan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah 1. Makro : Kerangka Regulasi Nasional 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 2. Mikro : Program/kegiatan pd tingkat Instansi (K/L dan Pemda) 8 Area Perubahan

Area Perubahan Reformasi Birokrasi 2015-2019

dan Akuntabilitas Kinerja 8 Area Perubahan 8 Area Perubahan 8 Area Perubahan 8 Area Perubahan 8 Area Perubahan SASARAN REFORMASI BIROKRASI 8 Area Perubahan Birokrasi bersih dan akuntabel Maraknya KKN Buruknya Pelayanan publik Birokrasi yang efektif dan efisien Rendahnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi yg memiliki yanlik berkualitas

AREA PERUBAHAN, HASIL YANG DIHARAPKAN, DAN TUJUAN REFORMASI BIROKRASI TUJUAN AKHIR 1 Mind Set & Culture Set Aparatur Terbangunnya Perubahan Pola Pikir, Budaya Kerja, Komitmen, Partisipasi, dan Perubahan Perilaku Yang Diinginkan Bebas KKN 2 Peraturan Per-UU-an Regulasi Yang Lebih Tertib, Tidak Tumpang Tindih Dan Kondusif 3 Organisasi Organisasi yang Tepat Ukuran dan Tepat Fungsi (Right Size & Right Function) 4 Tata Laksana Sistem, Proses dan Prosedur Kerja yg Jelas, Efektif, Efisien, Terukur Sesuai Prinsip-prinsip Good Governance 2. Akuntabel dan berkinerja 5 Sumber Daya Manusia Aparatur SDM Aparatur yg Berintegritas, Netral, Kompeten, Capable, Profesional, Berkinerja Tinggi dan Sejahtera 3. Pelayanan publik yang berkualitas 6 Pengawasan Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih & Bebas KKN 7 Akuntabilitas Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi 8 Pelayanan Publik Pelayanan Prima Sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat INDIKATOR KEBERHASILAN

9 Program percepatan reformasi birokrasi: Penataan Struktur Organisasi Pemerintah Penataan Jumlah dan Distribusi PNS Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka Peningkatan Profesionalisasi PNS Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas  Kinerja Aparatur Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI P P Tujuan Untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi selama kurun waktu 2010-2025 agar pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

TRANSFORMASI PENDEKATAN KEBIJAKAN DAN MANAGEMENT APARATUR SIPIL NEGARA 2025 2019 Pengembangan Potensi Human Capital ManagemenSDM 2014 Administrasi Kepegawaian

TRANSFORMASI SISTEM KEBIJAKAN DAN MANAGEMENT APARATUR SIPIL NEGARA 2025 2019 Open System Open Career System 2014 Closed Career System

TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025

HAMBATAN DAN TANTANGAN Masih rendahnya komitmen dari pimpinan instansi baik di tingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah daerah dalam upaya untuk melakukan pecegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; Penyelenggaraan pemerintahan masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN; Manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal; Penataan kelembagaan yang masih belum efektif; Perapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan; Manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik; Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran; Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal dan masih banyak praktek pungutan liar.

CRITICAL SUCCESS FACTORS REFORMASI BIROKRASI KOMITMEN PIMPINAN; INI MERUPAKAN FAKTOR YANG SANGAT PENTING DALAM MELAKUKAN REFORMASI BIROKRASI, MENGINGAT MASIH KENTALNYA BUDAYA PATERNALISTIK DALAM PENYELENG-GARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA. KEMAUAN DIRI SENDIRI; SELAIN KOMITMEN PIMPINAN, FAKTOR YANG TAK KALAH PENTINGNYA ADALAH ADANYA KEMAUAN DAN KEIKHLASAN DARI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN (BIROKRASI) UNTUK MEREFORMASI DIRI SENDIRI. KESEPAHAMAN; ADANYA PERSAMAAN PERSEPSI DAN PANDANGAN TERHADAP PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TERUTAMA DARI BIROKRAT SENDIRI. ADANYA KESEPAHAMAN INI AKAN MENJAMIN TIDAK TERJADINYA PERBEDAAN PENDAPAT YANG DAPAT MENGHAMBAT JALANNYA REFORMASI KONSISTENSI; REFORMASI BIROKRASI HARUS DILAKSANAKAN SECARA BERKELAJUTAN DAN KONSISTEN. DALAM PRAKTIK, KONSISTENSI MEMERLUKAN KETAATAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN.

Rumusan Agenda Prioritas 12 Berdikari Dalam Bidang Politik Halaman 28 Visi Misi Jokowi - JK

REFORMASI DI REPUBLIK RAKYAT CHINA ARAH DAN DASAR REFORMASI : UPAYA PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN MERUBAH SISTEM EKONOMI TERTUTUP MENJADI SISTEM PASAR MENGURANGI KESENJANGAN SOSIAL PADA MASYARAKAT CHINA

AGENDA REFORMASI CHINA 1. MERUBAH FUNGSI PEMERINTAH MENGKOORDINASIKAN EKONOMI MENGAWASI PASAR MENGATUR MASYARAKAT (MANAJEMEN MASYARAKAT) MEMBERIKAN PELAYANAN UMUM 2. REFORMASI STRUKTURAL PERAMPINGAN LEMBAGA PEMERINTAH PUSAT DARI 100 LEMBAGA MENJADI 53 LEMBAGA PEMERINTAH PERAMPINGAN DIIKUTI OLEH PEMERINTAH DAERAH PEMBENTUKAN LEMBAGA YANG KHUSUS MENANGANI INVESTASI

3. PERBAIKAN CARA PELAKSANAAN ORGANISASI LANJUTAN …… 3. PERBAIKAN CARA PELAKSANAAN ORGANISASI MEMPERMUDAH PROSES PROSEDUR PERIJINAN INVESTASI PUBLIK DAPAT MENGAKSES INFORMASI SECARA TERBUKA MELALUI INTERNET CARA KERJA PEMERINTAH TERBUKA DAN LEBIH TRANSPARAN, TERMASUK PELAYANAN UMUM DAN POS PENGADUAN 4. PERBAIKAN SDM PHK DENGAN TETAP MEMBERIKAN FASILITAS, MEMPEKERJAKAN DI LEMBAGA-LEMBAGA MILIK PEMERINTAH/SWASTA, MEMINDAHKAN KE SWASTA//PERUSAHAAN PENGEMBANGAN MELALUI TRAINING/PENDIDIKAN FORMAL SISTEM REMUNERASI YANG TINGGI PEMBATASAN JUMLAH PEGAWAI DI DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT

TERIMA KASIH