BANGSA ORANG-ORANG YANG MEMILIKI KESAMAAN ASAL KETURUNAN, ADAT, BAHASA, DAN SEJARAH SERTA BERPEMERINTAHAN SENDIRI KUMPULAN MANUSIA YANG BIASANYA TERIKAT.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNSUR-UNSUR NEGARA dalam materi USAHA PEMBELAAN NEGARA KELAS IX SMP.
Advertisements

MATERI I PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA
NEGARA, AGAMA DAN WARGA NEGARA
NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
NEGARA & SISTEM PEMERINTAHAN
Standar Kompetensi 1. memahami hakikat bangsa dan negara
ILMU NEGARA.
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
Nama Dosen : Bpk Mujiyono
Pendidikan Kewarganegaraan
MENGENAL NEGARA Khilafah Islamiyah
MENGENAL NEGARA.
PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA
Pengertian, Fungsi, dan Tujuan NKRI
Pertemuan 2 NEGARA DAN BANGSA Matakuliah: O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun: 2008.
ILMU NEGARA.
MATERI I PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA
BAB 1 Pembelaan Negara A. Negara B. Pentingnya Usaha Pembelaan Negara
Pertemuan 6 NKRI Mahendra P. Utama PKN/ Negara dan Konstitusi/ Mahe.
Pemahaman tentang bangsa, negara, hak dan kewajiban warga negara
PEMAHAMAN WARGA NEGARA TENTANG KONSTITUSI DAN HAK ASASI WARGA NEGARA
WARGA NEGARA INDONESIA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Pendidikan Kewarganegaraan
BAB IV Konsepsi Negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/ PEMERINTAH
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENGANTAR ILMU POLITIK
N E G A R A.
NEGARA, LEGITIMASI, DAN KEKUASAAN
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
KOMPETENSI V PERTEMUAN MINGGU VI
DR. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
KOMPETENSI !V V PERTEMUAN MINGGU VI
Politik dan Negara Ahmad Nasher.
A. Bangsa Indonesia B. Negara dan terjadinya Negara
KONSEP NEGARA Oleh Ali Usman.
NEGARAKU-TUMPAH DARAHKU Kebanggaan Sebagai Warga Negara Indonesia
Hakikat Bangsa dan Negara
N E G A R A.
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
Hakikat Bangsa dan Negara serta Unsur - unsur terbentuknya Negara
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Negara dan Sistem Pemerintahan
HAKIKAT BANGSA & NEGARA
N E G A R A.
Negara dan Sistem Pemerintahan
MK: Ilmu Politik dan Masalah Kesehatan
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Negara dan Sistem Pemerintahan
PENGANTAR ILMU POLITIK “NEGARA, MASYARAKAT, KEKUASAAN”
KELOMPOK 1 Loading…Please wait..
POKOK BAHASAN (3) HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.
Negara dan Sistem Pemerintahan
NEGARA SEBAGAI KONSEP POLITIK
PENGERTIAN NEGARA.
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
PENGANTAR ILMU POLITIK “NEGARA, MASYARAKAT, KEKUASAAN”
Terbentuknya negara Fungsi pemerintah Hubungan negara dan warga negara
MENGENAL NEGARA.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
K O N S E P N E G A R A General/Sugiyanto
NEGARA DAN HAM Kelompok 3 Kelas D Rahayu Apriyanti ( )
N E G A R A.
Pengertian dan Definisi Negara
OTONOMI DAERAH.
“PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL”
Transcript presentasi:

BANGSA ORANG-ORANG YANG MEMILIKI KESAMAAN ASAL KETURUNAN, ADAT, BAHASA, DAN SEJARAH SERTA BERPEMERINTAHAN SENDIRI KUMPULAN MANUSIA YANG BIASANYA TERIKAT KARENA KESATUAN BAHASA DAN DAN KEBUDAYAAN DLM ARTI UMUM , DAN MENEMPATI WILAYAH TERTENTU DI MUKA BUMI (KBBI, 2001)

HAKIKAT BANGSA SEKELOMPOK BESAR MANUSIA YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN NASIB DLM PROSES SEJARAHNYA SHG MEMPUNYAI PERSAMAAN WATAK/KARAKTER YG KUAT UNTUK BERSATU & HIDUP BERSAMA SERTA MENDIAMI SUATU WILAYAH TTT SBG SUATU KESATUAN NASIONAL

BANGSA INDONESIA SEKELOMPOK MANUSIA YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG SAMA DAN MENYATAKAN DIRINYA SEBAGAI SATU BANGSA SERTA BERPROSES DI DALAM SATU WILAYAH: NUSANTARA/INDONESIA

PROSES BANGSA YANG MENEGARA PERJUANGAN PERGERAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA PROKLAMASI ATAU PINTU GERBANG KEMERDEKAAN KEADAAN BERNEGARA YANG NILAI2 DASARNYA IALAH MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL, DAN MAKMUR

ARNOLD TOYENBEE CIRI KHAS SUATU BANGSA YANG MERUPAKAN LOCAL GENIUS DLM MENGHADAPI PENGARUH BUDAY A ASING AKAN MENGHADAPI: CHALLENCE & RESPONSE C > & R < = BANGSA AKAN PUNAH C < & R > = BANGSA TDK BERKEMBANG KREATIF

NEGARA STATE (Inggris), STAAT (Belanda), dan ETAT (Perancis) Asalnya kata Latin: STATUS atau STATUM “KEADAAN YANG TEGAK DAN TETAP ATAU SESUATU YANG MEMILIKI SIFAT-SIFAT YANG TEGAK DAN TETAP” Lazimnya: STANDING atau STATION (Kedudukan). Istilah ini dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia; sama dengan istilah STATUS CIVITAS atau STATUS REPUBLICAE Dari pengertian inilah kata STATUS pada abad 16 dikaitkan dengan kata NEGARA

Ahli Tata Negara: SOKRATES, ARISTOTELES, & PLATO Adanya NEGARA Dimulai 400 Thn SM. KEBERADAAN NEGARA DI DALAM MASYARAKAT MENURUT THOMAS VAN AQUINO DIDORONG OLEH DUA HAL: MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL (ANIMAL SOCIAL) DAN MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK POLITIK (ANIMA POLITICUM)

THOMAS HOBBES KEBERADAAN NEGARA SANGAT DIPERLUKAN SEBAGAI TEMPAT BERLINDUNG BAGI INDIVIDU, KELOMPOK, DAN MASYARAKAT YANG LEMAH DARI TINDAKAN INDIVIDU, KELOMPOK, MASYARAKAT, MAUPUN PENGUASA YANG KUAT (OTORITER), KARENA MANUSIA DENGAN MANUSIA LAINNYA MEMILIKI SIFAT SPT SERIGALA (HOMO HIMINI LUPUS)

(MIRIYAM BIDIHARJO, Dasar-dasar Ilmu Politik) NEGARA (MIRIYAM BIDIHARJO, Dasar-dasar Ilmu Politik) Konsepsi Islam tentang Negara oleh MUHAMMAD AL-KHATHTHATH, hlm 321-332 dalam Bunga Rampai SYARIAT Islam: Panitia Diskusi Publik Selamatkan Indonesia dengan Syariah, HTI, 2002

ROGER H. SOLTAU THE STATE IS AGENCY OR AUTHORITY MANAGING AND CONTROLING THESE (COMMON) AFFAIRS ON BEHALF OF AND IN THE NAME OF THE COMMUNITY (Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan2 bersama atas nama masyarakat)

MAX WEBER THE STATE IS HUMAN SOCIETY THAT (SUCCESSFULLY) CLAIMS THE MONOPOLY OF THE LEGITIMATE USE OF PHYSICAL FORCE WITHIN A GIVEN TERRITORY Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah

MIRIAM BIDIARJO SUATU DAERAH TERITORIAL YANG RAKYATNYA DIPERINTAH (GOVERNED) OLEH SEJUMLAH PEJABAT DAN YANG BERHASIL MENUNTUT DARI WARGA NEGARANYA KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN MELALUI PENGUASAAN (KONTROL) MONOPOLISTIS DARI KEKUASAAN YANG SAH

ARTI NEGARA SUATU ORGANISASI DARI SEKELOMPOK ATAU BEBERAPA KELOMPOK MANUSIA YANG YANG BERSAMA-SAMA MENDIAMI SATU WILAYAH TERTENTU DAN MENGAKUI ADANYA SATU PEMERINTAHAN YANG MENGRUS TATABTERTIB SERTA KESELAMATAN SEKELOMPOK ATAU BEBERAPA KELEOMPOK MANUSIA TSB

SUATU PERSERIKATAN YANG MELAKSANAKAN SATU PEMERINTAHAN MELALUI HKUM YANG MEBGIKAT MASYARAKAT DENGAN KEKUASAAN UNTUK MEMAKSA UNTUK KETERTIBAN SOSIAL. MASYARAKAT INI BERADA DALAM SATU WILAYAH TERTENTU YANG MEMBEDAKANNYA DARI KONDISI MASYARAKAT LAIN DI LUARNYA

JOHN LOCKE (1632-1704) & ROUSSEAU (1712-1778) dalam buku Ilmu Negara : SUATU BADAN ATAU ORGANISASI HASIL PERJANJIAN MASYARAKAT MAC IVER: SUATU NEGARA HARUS MEMENUHI TIGA UNSUR POKOK: PEMERINTAHAN KOMUNITAS atau RAKYAT WILAYAH TTT

SIFAT KHUSUS SBG MANIFESTASI DARI KEDAULATAN YANG DIMILIKI NEGARA SIFAT MEMAKSA (Legal Polisi+Tentara) SIFAT MONOPOLI (Aliran Politik) SIFAT MENCAKUP SEMUA (Tanpa kecuali)

SIFAT ORGANISASI NEGARA SIFAT MEMAKSA (JALUR HUKUM, JALUR KEKUASAAN/KEKERASAN) SIFAT MONOPOLI (SETIAP NEGARA MENGUASAI HAL-HAL TTT DEMI TUJUAN NEGARA TANPA ADA SAINGAN) SIFAT TOTALITAS: SEMUA HAL TANPA KECUALI MENCAKUP KEWENANGAN NEGARA (PAJAK, BELA NEGARA, HUKUM)

KLASIFIKASI NEGARA (berdasarkan Jumlah Penguasa) MONARKI X TIRANI ARISTOKRASI X OLIGARKI DEMOKRASI X MOBOKRASI

Berdasarkan Bentuk Negara dari sisi Konsep dan Teori Modern NEGARA KESATUAN (SISTEM SENTRALISASI & DESENTRALISASI) NEGARA SERIKAT (FEDERASI)

MENURUT ASAS PENYELENGGARA KEKUASAAN EKONOMI: NEGARA AGRARIS, NEGARA INDUSTRI, NEGARA BERKEMBANG, NEGARA SEDANG BERKEMBANG, NEGARA BELUM BERKEMBANG. ADA JUGA NEGARA UTARA=MAJU/KAYA, NEGARA SELATAN = SEDANG BERKEMBANG/MISKIN

2. POLITIK: NEGARA DEMOKRATIS, NEGARA OTORITER, NEGARA TOTALITER, NEGARA SATU PARTAI, NEGARA MULTI PARTAI 3. SISTEM PEMERINTAHAN: PRESIDENTIL, PARLEMENTER, JUNTA MILITER

FUNGSI NEGARA PERTAHANAN dan KEAMANAN PENGATURAN dan KETERTIBAN KESEJAHTERAAN dan KEMAKMURAN KEADILAN menurut HAK dan KEWAJIBAN

FUNGSI MINIMAL NEGARA MELAKSANAKAN PENERTIBAN (LAW AN ORDER) UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERSAMA DAN MENCEGAH BENTROKAN DALAM MASYARAKAT MENGUSAHAKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT PERTAHANAN, UNTUK MENJAGA KEMUNGKINAN SERANGAN LUAR. UNTUK INI NEGARA PERLU DILENGKAPI DENGAN ALAT PERTAHANAN MENEGAKKAN KEADILAN; DILAKSANAKAN MELALUI BADAN PENGADILAN

ELEMEN KEKUATAN NEGARA SUMBER DAYA MANUSIA TERITORIAL NEGARA SUMBER DAYA ALAM KAPASITAS PERTANIAN DAN INDUSTRI KEKUATAN MILITER DAN MOBILITASNYA KEKUASAAN YANG ABSTRAK

PRINSIP DASAR PIAGAM MADINAH (MUNAWIR SADZALI, 1993: 15-16) SEMUA PEMELUK ISLAM, MESKIPUN BERASAL DARI BANYAK SUKU TETAPI MERUPAKAN SATU KOMUNITAS HUBUNGAN KOMUNITAS ISLAM DGN LAINNYA, DIDASARKAN PADA PRINSIP BERTETANGGA BAIK, SALING BANTU DALAM HADAPI MUSUH BERSAMA , MEMBELA YANG TERANIAYA, SALING MENASIHATI, MENGHORMATI KEBEBASAN BERAGAMA

17.508 pulau 6.004 bernama U: + 6o 08’ LU S: + 110 15’ LS B: + 940 45’ BT T: + 1410 05’ BT U-S : 1.888 km B-T : 5.110 km Laut: 3.166.163 km2 Darat:2.027.087 km2 29