MENGKAJI KEBERHASILAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Menuju Pembiayaan Sektor Pertanian yang Berkelanjutan Dr. Muliaman D. Hadad Deputi Gubernur Seminar Nasional Feed The World : Munuju Swasembada yang Kompetitif.
Advertisements

NERACA ARUS DANA.
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
ARUS DANA INTERNASIONAL
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
Rika Lidyah, S.E.,M.Si1 Pajak Penghasilan Pasal 23 Presented by: Rika Lidyah, S.E.,M.Si.
Pajak Penghasilan Pasal 23
Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia
Penghapusan Sanksi Administrasi Sebagai Akibat: 1
Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. KONDISI EKONOMI GLOBAL MODERASI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL PEREKONOMIAN AMERIKA YANG BELUM STABIL PERLAMBATAN.
Perspektif Ekonomi Makro
Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak SEKILAS PAJAK UMUM.
PEMBUKUAN DALAM PERPAJAKAN
Peraturan Menkeu No 118/PMK.03/2016
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
PSAK 70 ASET DAN LIABILITAS YANG TIMBUL DARI PENGAMPUNAN PAJAK
Jumlah Uang Beredar (JUB)
Hutang Luar Negeri.
Juan Kasma,SE.,M.Ak.,BKP.,CPAI PIKSI GANESHA
PAJAK PENGHASILAN (PPH): PASAl 4 AYAT 2, PASAL 15 dan 26
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
PERTEMUAN 10 APBN, KEBIJAKAN FISKAL DAN UTANG LN
Keynote Speech Ketua IAI KAPd: Prof.Dr.Hj.Nunuy Nur Afiah,SE,Ak,MSi,CA
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA MENDUKUNG PARIWISATA DAERAH
based of Pengertian LPS
PSAK 70 ASET DAN LIABILITAS YANG TIMBUL DARI PENGAMPUNAN PAJAK
TAX AMNESTY – PENGAMPUNAN PAJAK
Tarif Pajak dan Kredit Pajak
GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA
IKHTISAR PEREKONOMIAN 2010 DAN PROSPEK 2011
Asas, Fungsi dan Tujuan Bank
Pro Kontra Dirjen Pajak dan OJK
SLIDE 12 Penghasilan dan Kredit Pajak dari Luar Negeri serta Kompensasi Kerugian.
GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA
SISTEM MONETER & PERBANKAN NASIONAL
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN Oleh INTAN DWI ASTUTI A
Rapat Panitia Anggaran DPR RI Tentang Asumsi Makro APBN 2009 dan RAPBN 2010 Bank Indonesia Jakarta, 1 Juni 2009.
LIBERALISASI PERBANKAN
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
Kinerja Kebijakan Ekonomi & Perekonomian
BAHAN AJAR EKONOMI Kelas X Semester 2.
PSAK 70 ASET DAN LIABILITAS YANG TIMBUL DARI PENGAMPUNAN PAJAK
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Chapter 2: Arus Dana International
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI.
PPh PASAL 25 RIZKI DEAN FAISAL FATHONI FAUZI ONOVIO.
PSAK 70 ASET DAN LIABILITAS YANG TIMBUL DARI PENGAMPUNAN PAJAK
Perspektif Ekonomi Makro
Surat Pemberitahuan (SPT)
Kebijakan Moneter.
24 November 2016 ARAHAN PRESIDEN RI Pada Acara Kompas CEO Forum.
“Arah Kebijakan & Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia”
POIN – POIN PENTING UU Pengampunan Pajak (TAX AMNESTY)
GROUP QUIZ PERPAJAKAN 1 SELASA, 04 APRIL 2017.
GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PEREKONOMIAN INDONESIA
Aplikasi Pajak dari Bentuk Badan Hukum
Siklus dan mekanisme APBN ini meliputi
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
“EVALUASI KINERJA ANGGARAN 2016, PROYEKSI TATA KELOLA APBN 2017 DAN EKONOMI KEDEPAN” Oleh: FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Jakarta-
LATARBELAKANG MODERASI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL PEREKONOMIAN AMERIKA YANG BELUM STABIL PERLAMBATAN PERTUMBUHAN TIONGKOK KETIDAKPASTIAN KEBIJAKAN MONETER.
Pajak Penghasilan Pasal 25
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
KEBIJAKAN FISKAL (FISCAL POLICY)
PT LANGIT PERKASA Disusun oleh: Kelompok 2 Adini Nadia Putri
Kelompok 3 Ahmad Sholihin Edward Kusuma Irfan Zuhdi Anggara
EKONOMI MIKRO dan EKONOMI MAKRO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN.
Transcript presentasi:

MENGKAJI KEBERHASILAN INDONESIA DAMPAK TINGGI BAGI Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan KETIDAKPASTIAN KEBIJAKAN MONETER MODERASI RISIKO GEOPOLITIK: TIMUR TENGAH & BREXIT HARGA KOMODITAS MENURUN PEREKONOMIAN PERLAMBATAN PERTUMBUHAN TIONGKOK ANGGARAN MEMBESAR LAJU PERTUMBUHAN PENURUNAN SEKTOR YANG MASIH GAP INFRASTRUCTURE INDUSTRI/ MANUFAKTUR DEFISIT PERLAMBATAN AMERIKA PERDAGANGAN GLOBAL EKONOMI PERTUMBUHAN BELUM YANG NERACA STABIL DEFISIT INDONESIA EKONOMI DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DI INDONESIA LATAR BELAKANG

APA ARTI PENGAMPUNAN PAJAK PENGHAPUSAN PAJAK yang seharusnya terutang, TIDAK DIKENAI SANKSI administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar UANG TEBUSAN

SIMAK PENJELASAN KEMENTRIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK APA LATAR BELAKANG SIMAK PENJELASAN KEMENTRIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SLIDE 2 sampai dengan 13

PENGAMPUNAN PAJAK = PERDAMAIAN ANTARA RAKYAT dan NEGARA REPATRIASI (BAGAIMANA MEMBAWA UANG orang Indonesia ITU MASUK KE INDONESIA)

Menurut Jokowi, Presiden Indonesia: Indonesia, PRESIDEN nya dibawa ke mana-mana untuk ikut mensosialisasikan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Makassar, Balikpapan, Medan, dan Bali

PELAKSANAAN TA Juli 2016 s/d Maret 2017 ; dibagi menjadi 3 periode: Periode I : 1 Juli 2016 sampai 30 September 2016. (Repatriasi atau deklarasi dalam negeri 2% ; deklarasi luar negeri tarifnya 4%) Periode II : 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016. (Repatriasi atau deklarasi dalam negeri 3% ; deklarasi luar negeri tarifnya 6%) Periode III : 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017. (Repatriasi atau deklarasi dalam negeri 5%; deklarasi luar negeri tarifnya 10%)

HASILNYA Hingga 2 Maret 2017: Penerimaan amnesti Rp 112 triliun: Uang tebusan Rp Rp 104,87 triliun, Pembayaran tunggakan Rp 6,75 triliun Pembayaran bukti permulaan Rp 79 miliar.

JUMLAH PESERTA TA 691.022 PESERTA, yang terdiri dari: WP Non UMKM 100.972 peserta, OP Non UMKM 343.129 peserta, Badan UMKM 56.160 peserta, OP UMKM 182.561 peserta.

PENGUNGKAPAN HARTA Sampai 2 Maret 2017 mencapai: Rp 4.425,75 triliun, yang terdiri dari : Deklarasi dalam negeri Rp 3.264,05 T, Deklarasi luar negeri Rp 1.016,99 T, Repatriasi Rp 144,71 T.

PENEMPATAN REPATRIASI Di (bank) gateway sebesar Rp 105 triliun, Sebagian besar ditempatkan di DPK, sekitar 70,94 %, nilainya Rp 74,8 triliun,” (Muliaman D Hadad, Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan - OJK) usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat (3/2/2017).

HARAPAN OJK Penempatan dana repatriasi disalurkan secara merata dan luas. SEHINGGA, dampak positif dana repatriasi amnesti pajak dapat dirasakan oleh sektor-sektor lainnya. Data saat ini : Sektor non keuangan 9 persen, Asuransi 1 persen, Bursa saham 6 persen, Manajer investasi 2 persen, Sektor lainnya di luar itu 11 persen.

BAGAIMANA DENGAN LIKUIDITAS PERBANKAN Muliaman: Saat ini kondisi likuiditas perbankan masih memadai, tetapi, ia berharap program pengampunan dapat terus mendorong perbaikan likuiditas perbankan, sehingga ruang penyaluran kredit perbankan menjadi semakin lebar. “Perbaikan likuiditas akan mendukung kita dapat meyakini bahwa pertumbuhan kredit tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Perkiraan pertumbuhan kredit: 9% sd 11%

DAMPAK BAGI INDUSTRI PERBANKAN Hingga akhir tahun 2016, Program TA berkontribusi pada pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan nasional. DPK Perbankan tumbuh 11,63 % (dalam rupiah), DPK (dalam valuta asing) tercatat tumbuh minus 0,33 % dana tersebut masuk ke sektor produktif. Meskipun demikian, Muliaman menyatakan masuknya dana dari

HIMBAUAN PRESIDEN Presiden berharap kerja sama yang sudah terjalin ini dijaga terus. Sebab, kalau sudah ada trust, arus modal pasti akan masuk, investasi pasti akan masuk, orang tidak takut untuk menjalankan usaha.

KEGUNDAHAN MENTERI KEUANGAN BELIAU BELUM PUAS MENGAPA?

Menteri keuangan SRI MULYANI Dari wajib pajak 32 juta, WP yang wajib melapor SPT ada 29,3 juta, (Tetapi) yang lapor hanya 12,6 juta Artinya 680.000 yang ikut TA itu sangat kecil dibanding yang wajib SPT dan belum serahkan SPT,” (ujarnya di acara Farewell Tax Amnesty, Selasa (28/2/2017).