Kebijakan Kehutanan (KTU 3213)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Teori Organisasi dan Manajemen Publik
Advertisements

BARANG SWASTA DAN BARANG PUBLIK
Kehutanan Sosial (Social Forestry) KTM 311
Hak atas Sumber Daya Alam, Kebijakan Pemerintah & Pasar
Keterkaitan SDA dan Ekonomi, dan Hak Kepemilikan
DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN 2007
Draft RUMUSAN REKOMENDASI
KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGROFORESTRI
E- Government: Menuju Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi Indonesia
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TERPADU DAS
GOOD GOVERNANCE.
JENIS BARANG (GOODS) SAPTANINGSIH SUMARMI.
Perspektif Kependudukan dalam Pembangunan
PROSES AMDAL Proses penyiapan informasi mengenai dampak lingkungan untuk pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan pembangunan.
ETIKA DAN LINGKUNGAN.
Dampak Pariwisata dan Lingkungan Binaan
Bisnis Internasional Pertemuan 10
SRI HARYATI, UPAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SEMARANG.
Hukum Administrasi dan Desentralisasi
ETIKA DAN LINGKUNGAN oleh: Ika Ruhana
Pertemuan 13 – 14 Teori Sektor Layanan Publik
USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
Public Goods Barang publik
BY Ricky Herdiyansyah SP, MSc
Good Governance Etika Bisnis.
SEMINAR NASIONAL PERUMUSAN RENCANA AKSI PELESTRAIAN KERIS INDONESIA
Perencanaan Hutan Berbasis Ekosistem
TEORI BARANG SWASTA.
MG-3 KONSEP PENILAIAN EKONOMI SUMBER DAYA HUTAN
STRUKTUR KEKUASAAN (STRUCTURAL OF POWER) Susan Strange
Oleh: Binsar Liem Sihotang Dyah Purwa Eskawati 06434
Implementasi dan Evaluasi Kebijakan
Materi Tutorial Tatap Muka
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
LITERATUR YANG WAJIB DI BACA (DIPUNYAI?)
Hak Kepemilikan Hutan Nama kelompok: Masruri ( )
HUBUNGAN SISTEM INFORMASI &
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
Lingkungan dalam Prinsip Ekonomi Berkelanjutan
BARANG SWASTA DAN BARANG PUBLIK
Materi HAN Ujian Sisipan I
BARANG SWASTA DAN BARANG PUBLIK
TEORI BARANG PUBLIK.
OLEH : LA ODE AGUS SALIM MANDO, S.Hut., M.Sc.
ANALISIS LINGKUNGAN LINGKUNGAN
ETIKA DAN LINGKUNGAN ETIKA DAN LINGKUNGAN.
BARANG SWASTA DAN BARANG PUBLIK
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
Kebijakan Kesehatan.
GOOD AND SERVICE Kelompok 4 Nama anggota :
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
SILABUS HUKUM LINGKUNGAN
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
BARANG SWASTA DAN BARANG PUBLIK
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
KEBIJAKAN INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA (IHMB) PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI.
BARANG SWASTA DAN BARANG PUBLIK
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
BARANG SWASTA DAN BARANG PUBLIK
9 Agenda Dasar Hasil Konsensus Desa Membangun Indonesia
Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari dan Upaya Pemberantasan
BARANG SWASTA DAN BARANG PUBLIK
TEORI BARANG SWASTA.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Media Massa Untuk Menyelamatkan Lingkungan
TEORI BARANG SWASTA.
Ilmu Pemerintahan Semester 5.  Penugasan/ Kuis Matakuliah : 25%  Kehadiran dan Keaktifan: 25%  Ujian Tengah Semester: 20%  Ujian Akhir Semester: 30%
BARANG SWASTA DAN BARANG PUBLIK
Transcript presentasi:

Kebijakan Kehutanan (KTU 3213) Dwiko B. Permadi, M.Sc Dr.Ahmad Maryudi, M.For Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, Jurusan Manajemen Hutan

Tujuan Mempelajari konsep dasar kebijakan hutan dan kehutanan. Mempelajari beberapa pendekatan kebijakan hutan dan kehutanan Memahami trend kebijakan hutan dan kehutanan terkini

Materi Landasan kebijakan hutan dan kehutanan Fungsi dan sifat sumber daya hutan Common Pool Resources Kehutanan sebagai Kebijakan Teknis: syarat kelestarian hutan Pendekatan Kebijakan Publik Elemen-elemen kebijakan publik Historis/sejarah Proses/siklus kebijakan Institusionalisasi Pendekatan sejarah kasus di Jawa dan Luar Jawa Perkembangan kebijakan pengelolaan hutan di Jawa Perkembangan kebijakan pengelolaan hutan di luar Jawa Trend kebijakan hutan dan kehutanan Kehutanan Internasional Sertifikasi hutan dan peredaran hasil hutan Deforestasi dan perubahan iklim Partisipasi dan otonomi kehutanan IHMB dan KPH

Evaluasi Ujian midterm Ujian akhir Presensi Keaktifan: Tugas-tugas Literatur Bahan ajar Kebijakan Hutan Artikel kebijakan hutan Aspek Sosio Teknis PHJ di Jawa Literatur lain

Definisi kebijakan (publik)? Apapun yang pemerintah putuskan (atau tidak putuskan) (Dye 1972) Keputusan yang saling terkait tentang tujuan dan cara mencapai tujuan yang dilakukan oleh para pihak (Jenkins 1978) Upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan instrumen tertentu pada waktu tertentu (Hoogerwerf 1985) Rencana yang mendapat dukungan secara politik (Hoppe & vd Graaf 1989) Sekumpulan tindakan yang terarah yang berkaitan dengan masalah atau pusat perhatian oleh para pihak (Anderson 1984) Kebijakan meliputi perilaku dan juga motif (Hogwood & Gunn 1984) Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, Jurusan Manajemen Hutan

Landasan Kebijakan Hutan dan Kehutanan Fungsi dan sifat sumber daya hutan Mutually exclusive vs Complemented Sifat sumber daya hutan (CPRs) Excludability Substractability How to govern CPRs? Tata Batas yang diakui semua pihak Permudaan yang berhasil Etat yang tidak overcutting Partisipasi dan kelembagaan

Fungsi hutan Fungsi perlindungan ekosistem Fungsi ekonomi Kedua fungsi bersifat mutually exclusive, memaksimumkan salah satu fungsi akan mengurangi fungsi yang lain. Bersifat complementer, meningkatkan salah satu fungsi sekaligus mampu meningkatkan fungsi yang lain

Complementer Mutually exclusive Fungsi perlindungan Fungsi ekonomo

Karakteristik sumber daya Sumber daya (sistem): kemampuan ekosistem dalam menghasilkan suatu satuan barang atau lokasi dimana barang tersebut berada. Suatu barang bersifat: 1. Mudah tidaknya berkurang (substractability) 2. Mudah tidaknya membatasi akses (exludability)

Substractability Substractability: sifat yang menggambarkan bahwa pemanfaatan sumber daya oleh pihak pertama akan mempengaruhi jumlah manfaat yang dipengaruhi oleh pihak yang lain. Mudah berkurang : yes (+) Tidak mudah berkurang : no (-)

Excludability Excludability: sifat mudah tidaknya membatasi akses sumber daya oleh pihak pertama terhadap pihak lainnya. Mudah membatasi (easy to exlude): exludeable Tidak mudah membatasi (difficult to exlude) : Non excludable

Substractability Exludability Mudah berkurang Tidak mudah berkurang Mudah membatasi Barang Milik (Private Goods) Barang klub (Toll/Club Goods) Tidak mudah membatasi CPR (common pool resources) Barang Publik (Public goods)