RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN SEKTOR KEHUTANAN DI JAWA BARAT TARAF HIDUP PETANI DI SEKITAR HUTAN BELUM SEJAHTERA PEMANFAATAN HUTAN FOKUS PADA HASIL HUTAN KAYU, SEDANGKAN JASA LINGKUNGAN BELUM DIMANFAATKAN KESENJANGAN BAHAN BAKU KAYU BERPENGARUH TERHADAP KELESTARIAN SUMBER DAYA HUTAN KONFLIK PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DISEBABKAN BELUM JELASNYA STATUS SEBAGIAN KAWASAN HUTAN DEGRADASI HUTAN MASIH TERUS BERLANGSUNG BERAKIBAT SEMAKIN LUASNYA KERUSAKAN HUTAN DAN SEMAKIN KRITISNYA DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) SISTEM KELEMBAGAAN BELUM MANTAP MENYEBABKAN PENGELOLAAN HUTAN BELUM OPTIMAL Kepemilikan lahan ± 0,15 Ha/KK, menyebabkan TARAF HIDUP masyarakat PETANI yang umumnya berdomisili DI SEKITAR HUTAN BELUM SEJAHTERA, sehingga baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap keutuhan dan kelestarian hutan. Selama ini PEMANFAATAN HUTAN diFOKUSkan hanya PADA HASIL HUTAN KAYU, sedangkan JASA LINGKUNGAN yang justru memberikan nilai ekonomi cukup besar BELUM DIMANFAATKAN dengan sebaik-baiknya. KESENJANGAN BAHAN BAKU KAYU merupakan masalah besar yang akan sangat BERPENGARUH terhadap KELESTARIAN SUMBER DAYA HUTAN. Kekurangan bahan baku untuk industri pengolahan kayu telah mendorong meningkatnya gangguan keamanan hutan dalam bentuk perambahan dan penjarahan hutan serta peredaran kayu ilegal. Sementara itu upaya pengembangan sumber bahan baku belum dapat diandalkan, karena hutan rakyat sebagai alternatif belum mampu menghasilkan kayu secara optimal. Masih terjadinya KONFLIK PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN antara pemerintah dengan masyarakat yang disebabkan BELUM JELASNYA STATUS dan fungsi SEBAGIAN KAWASAN HUTAN akibat belum selesainya proses pengukuhan hutan, khususnya pada kawasan-kawasan konservasi berakibat pengamanan kawasan semakin berat. Proses DEGRADASI HUTAN masih TERUS BERLANGSUNG hampir pada semua kawasan hutan baik hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi. Hal ini BERAKIBAT pada SEMAKIN LUASnya KERUSAKAN HUTAN dan terganggunya fungsi hutan. Degradasi terjadi pula pada lahan-lahan diluar kawasan hutan sehingga secara kumulatif akan berakibat pada SEMAKIN KRITISNYA kondisi DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS). SISTEM KELEMBAGAAN yang BELUM MANTAP menyebabkan PENGELOLAAN HUTAN di Jawa Barat BELUM OPTIMAL. Belum disepakatinya batasan kewenangan yang jelas dan tata hubungan kerja yang masih rancu merupakan kendala organisasi yang menghambat upaya pengelolaan hutan yang optimal

MISI 3 : Meningkatkan Pelayanan Publik Dan Aparatur VISI DAN MISI DINAS KEHUTANAN JAWA BARAT 2013-2018 VISI : ” HUTAN LESTARI BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT” Terwujudnya Fungsi Kawasan Lindung 45 % Terlaksananya Rehabilitasi Lahan Kritis pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas (di dalam dan di luar kawasan hutan) Meningkatnya upaya perlindungan keanekaragaman hayati Terlaksananya Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai MISI 1 : Meningkatkan Kemantapan Kawasan Hutan dan Keberlang-sungan Fungsi Kawasan Lindung Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Hutan Meningkatnya Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Sekitar Hutan dan di Kawasan Lindung Menciptakan Wirausahawan Baru MISI 2 : Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Terpenuhinya Informasi Kehutanan yang Berkualitas Terpenuhinya Sarana Prasarana dan Kebutuhan Administratif Aparatur MISI 3 : Meningkatkan Pelayanan Publik Dan Aparatur

IMPLIKASI PERUBAHAN KEWENANGAN MENURUT uu 23/2004 Perubahan Pemerintah Konkuren antara Provinsi dan Kabupaten Kewenangan Provinsi semakin besar Kebutuhan Anggaran Meningkat (APBD Provinsi dan APBN/DAK) No. Sub Urusan Pemeritah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/ Kota 1. Perencanaan Hutan v x 2. Pengelolaan Hutan 3. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pengelolaan TAHURA 4. Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat 5. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 6. Pengawasan Kehutanan

TARGET KINERJA 2017 Luas Kawasan yang Berfungsi Lindung sebesar 18,5% Keanekaragaman dan Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar meningkat 5% Meningkatnya Produksi Hasil Hutan Kayu sebesar 2%, Hasil Hutan Non Kayu sebesar 1% dan Produksi Olahan Kayu dan Non Kayu sebesar 1% Meningkatnya Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata sebesar 5 %. Jumlah Pengelolaan Hutan Rakyat Secara Lestari yang sebanyak 2 unit Luas Kawasan yang Berfungsi Lindung sebesar 18,5% Pemantapan Kawasan Hutan sebanyak 5 lokasi Gangguan Kawasan Hutan berkurang 2%

Prioritas program dan kegiatan tahun 2017

PROGRAM REHABILITASI & KONSERVASI SDA DAN LH 1. Kegiatan Perencanaan Rehabilitaasi DAS di Jawa Barat 2. Kegiatan Rehabilitasi DAS di Jawa Barat 3. Kegiatan Rehabilitasi DAS Citarum : RAM - IP 4. Kegiatan RHL Tahura Ir. H. Djuanda (DAK) 1. Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan 2. Kegiatan Pembuatan Persemaian pada DAS Prioritas di Jawa Barat Kegiatan Pengembangan KSDHE 5.000 ha Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pantura Jawa Barat 150 ha 1.200.000 batang 2 MDK

PROGRAM PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG PENINGKATAN PENGELOLAAN TAHURA Ir.H.DJUANDA PEMBINAAN PELAKU PENGAMANAN KAWASAN HUTAN Target : 420 orang PENINGKATAN FUNGSI KAWASAN LINDUNG Target 2017 : Terbangunnya Model Kawasan Lindung 2 unit PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN PENGELOLAAN HUTAN DAERAH KIARAPAYUNG PENGEMBANGAN AGROFORESTRY TERPADU DALAM RANGKA MENDUKUNG PENGEMBANGAN GEOPARK CILETUH Target 2017 : terbangunnya model Agroforestry terpadu seluas 300 ha.

PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN PENGEMBANGAN OBYEK DAYA TARIK WISATA ALAM TAHURA Ir.H.DJUANDA PENCIPTAAN WIRAUSAHAWAN BARU SEKTOR KEHUTANAN Target 2017 : 1000 WUB PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI SEKITAR HUTAN Target 2017 : 80 kelompok PENGEMBANGAN ANEKA USAHA KEHUTANAN Target 2017 : 140 orang Janji Kampanye Gub. Jabar PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PENINGKATAN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN DAN WISATA ALAM PEMBENTUKAN UNIT MANAJEMEN HUTAN RAKYAT LESTARI Target 2017 : 3 unit

Terima kasih